adalah sebesar Rp.198.968.600, (seratussembilan puluh delapan sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratusrupiah) sehingga ada selisih saldo yang tidak ada fisik uangnya yaitu sebesarRp.125.583.000, (seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tigarupiah).Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dan tim auditor bahwa pada PT.Ciptalaku Lestari Cabang Soe ada permasalahan gali lubang tutup lubangberlangsung sejak kepemimpinan Dimas Efraim Novan yaitu Pimpinan tidakmemberlakukan adanya system

CiptalakuLestari adalah adanya praktek gali lubang tutup lubang di dan sudahberlangsung cukup lama yaitu sejak kepemimpinan Dimas Efraim yaituPimpinan tidak memberlakukan system SKR, dimana semua barang yangsudah keluar dianggap terjual semua walaupun sebenarnya barangdikembalikan oleh Pelanggan;Bahwa secara teknis dan secara management perusahaan, Terdakwa selakuKasir perusahaan PT.

Ciptalaku Lestari Cabang Soe yang mulaimasuk bekerja tahun 2011 sebagai Admin Gudang kemudian tahun 2012 menjadiAdmin Billing (Nota Kredit) sampai dengan sekarang;Bahwa sebagai Admin Biling tugas pokok pekerjaan saksi adalah mendatakansecara system stok barang yang keluar masuk pada gudang besar maupunGudang Kanvas kemudian melaporkan secara sistem setiap hari kerja kepadaKepala Cabang,Bahwa Terdakwa adalah selaku kasir pada PT.

Muaro Jambi dan mengambil titikkoordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;Bahwa dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa benar kawasan hutan produksi dalam perkara ini berada di dalamareal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam(IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambidan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snt1.34.4 BT; dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaituGlobal Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bangun PL. Tobing benar kawasanhutan produksi dalam perkara ini berada di dalam areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

Muaro Jambi danmengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01 41 27.5 LS dan 104 11 34.4 BT;dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX dimana kawasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/LH/2020/PN Snthutan produksi tersebut di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu dalam Hutan Alam (IUPPHKHA) PT.

penuntut umumwajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejakselesai penyidikan serta pasal 52 berbunyi perkara pengrusakan hutan wajib diperiksadan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluhlima) hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dengandemikian status Pemohon sebagai Tersangka tidak mengalami kejelasan dan tidakmencerminkan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Integrated Criminal Justice System

Dalam hal ini Hakim Praperadilanberpendapat terhadap penyelesaian perkara tindak pidana yang disangkakan padaPemohon, tidak sejalan dengan Integrated Criminal Justice System sebab prosespenyelesaian perkara ini berlarutlarut dimana pihak Kejaksaan masih menyatakankekuranglengkapan pemberkasan perkara aquo sehingga mencerminkan ketidaksiapanpenyidik untuk membuktikan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon bahwa penetapan Pemohon sebagaiTersangka adalah sah menurut hukum karena didasarkan

Hutan Kayu (P1=T19, P2=T20), keterangan Saksi Termohon mengenaisuratsurat terkait penangkapan yang tidak memberikan keyakinan kepada Hakim, danfaktanya meskipun Termohon menyatakan memiliki 2 (dua) alat bukti yang cukupnamun sampai dengan saat ini penyidikan perkara belum juga selesai dan belum berhasildilimpah ke Kejaksaan yang tentunya hal ini bertentangan dengan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan juga tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana terpadu(integrated criminal justice system

Kesemuanya itu bergandenganpula dengan asas kebebasan Hakim;Hal tersebut di atas bergandengan pula dengan asas kebebasan Hakim danKekuasaan Kehakiman, ternyata pula dari kesimpulan oleh beberapa Negarayang agak berlainan, baik system Pengadilan maupun system Hukumnya, akantetapi yang mengakui asas kebebasan bagi Pengadilan beserta Hakimnya antaralain: Maka dikatakan oleh Hakim Agung/Guru Besar Enrique N.Fernandodalam The Constitution of The Philipines (Konstitusi tersebut adalahkonstitusi terakhir

sengketamengenai hak milik harta yang disita tersebut;Bapak Tun Mohammad Soffian, Ketua Hakim Negara MahkamahPersekutuan Malaysia dalam pembicaraannya dengan Mahkamah Agung diIndonesia menjelaskan bahwa Hukum mengenai hal tersebut di atasmengikuti Hukum yang berlaku di Inggeris, yang dapat ditemukan jelasdalam Keputusan Lord Denning, President of the Court of Appeal inAngland dalam perkara Sirros v.More and Other (1975);Kesemuanya itu sekedar menunjukkan bahwa beberapa Negara systemperadilan manapun system

Kayu 1.375.000 152.763 1.222.23845 Meja 1/2 Biro 1.375.000 152.763 1.222.23846 Kursi Chitose 1.950.000 216.645 1.733.35547 Cleaning Cartridge 1.300.000 108.323 1.191.67848 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 awe Satpal ERPLE 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.950Sistem Informasi51 Manajemen Project 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System

No. 546 K/Pdt/2011 Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 Lensa Camera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623 Hardisk 500.000 111.100 388.9004 Meja & kursi 1.700.000 377.740 1.322.2605 CISCO WS Serial 24 Port 6.000.000 1.333.200 4.666.8006 Computer HP Pavillion 32.200.000 7.154.840 25.045.1607 Serial Chard WIC 1T 3.005.000 584.247 2.420.7538 OLinkswitch 24 Port 730.000 141.930 588.0709

No. 546 K/Pat/201 1 48 Genset 138.000.000 7.665.900 130.334.10049 Tong sampah BPPUT pllw 1.700.000 94.435 1.605.56550 Rak Filling 22.000.000 611.050 21.388.95051 crea ot 498.850.000 146.868.923 351.981.077Total Aktiva 2007 1.179.477.000 487034.160 692.442.840Harga AkumulasiAktiva Tahun 2008 Perolehan Penyusutan Nilai Buku1 Sound System 5.270.000 1.610.117 3.659.8832 LensaCamera 15.492.100 3.872.638 11.619.4623.

kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalamwilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual ataumassal;Pemeliharaan dan pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanahuntuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftartanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat denganperubahanperubahan yang terjadi kemudian;Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperolehdari suatu pengukuran dan perhitungan dalam system

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitasbidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuatidentitas bidang tanah dengan suatu system penomoran;17.

Pasalpasal ini dapatdielaborasi dan diinterprestasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum HakAsasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauhdalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yangtengah menghadapi proses hukum.Implementasi kewajibankewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktikNegara melalui aparatusnya dalam mewujudkan padunya sistem peradilanpidana (integrated criminal justice system).

Hal keterpaduan, sebagaimana yang dinyatakan Pillai"..the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage theentire system working as one unit or department or as different section on oneunified service. Rather, it might be said to work on the principle of unity indiversity somewhat like that under which the armed forces function.

Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian MesinKyeocerra. Rp.50.000.000. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak KetigaRp.3.000.000. 7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000. Pembuatan Istana Kelinci danPembelian Kelinci Rp.10.324.000. Perbaikan Ruang MeetingRp.3.256.000. Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.

Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian RB SU060,0G0.Mesin Kyeocerra. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Rp.3.000.000.7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000.

Pembuatan Istana Kelinci dan Rp.10.324.000.Pembelian Kelinci Halaman 14 dari40 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT PBR Perbaikan Ruang Meeting Rp.3.256.000.Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.Pembangunan gerbang belakang Rp.4.229.500.stanumPengadaan Sound System Rp.16.550.000.Operasional Rp.81.995.000.Beban Transportasi/SPPD Rp.9.147.000.Bantuan Sosial Rp.2.000.000. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pada tahun 2013 merupakan DirekturUtama PD.Kampar Aneka Karya dan sdr.

YOSTER BARTEI, diajak oleh saksi ALSENTAKALAMINANG untuk pergi keperkebunan BIHI gunamelakukan penangkapan terhadap pencuri yang saat itusedang melakukan pencurian dipondok kebun sekitarnyaberdasarkan SMS(Short massages system) dari saksiYUSTINUS TAKASABAR( saat itu berjaga dikebun) yang isiSMS pertama jaga itu papancuri yang itu hariada ba pancuri pa matias pe kobong ada datangulang pa kit ape sabuah( artinya memberitahukan jagaitu pencuri yang kemarin melakukan pencurian padaMATIAS punya pondok

YOSTER BARTEI, diajak oleh saksiALSEN TAKALAMINANG untuk pergi keperkebunan BIHI gunamelakukan penangkapan terhadap pencuri yang saat itu sedangmelakukan pencurian dipondok kebun sekitarnya berdasarkanSMS (Short massages system) dari saksi YUSTINUSTAKASABAR( saat itu berjaga dikebun)yang isi SMS pertama jaga itu papancuri yang itu hari ada ba pancuri pamatias pe kobong ada datang ulang pa kit apeSabuah( artinya memberitahukan jaga itu pencuri yangkemarin melakukan pencurian pada MATIAS punya pondokkebun

;Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabusabutersebut dibelinya dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan system ranjau di dekat PosKamling jalan raya Pandarejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebanyak 1 (Satu)paket dan kemudian Terdakwa juga mebeli ganja dari Ami pada hari Jum/attanggal 02 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB yang penyerahannya dengan sistimranjau juga di pinggir jalan raya Desa Karanglo, Kecamatan Singosari

bahwaYongky Ardiansyah pernah membeli sabusabu dari Terdakwa, selanjutnyaSaksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa padahari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 22.30 WIB bertempat di tempat kosyang beralamat di Jalan Golf, Kelurahan Tasik Madu, Kecamatan Lowok Waru,Kota Malang.; Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa sabusabutersebut dibelinya dari Ami pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 pukul20.00 WIB yang diletakkan atau diserahkan dengan system

keluar ;Bahwa Kemudian Kuasa Tergugat memperlihatkan kepada Saksibukti surat T. 20 saksi menyatakan bukti surat foto tersebut benar;Bahwa sepengetahuan saksi, Hendrik ( Penggugat) adamengajukan permohonan kredit kendaraan kepihak Mandiri Utama Finance;Bahwa sepengetahuan saksi Amaruddin ada mengajukanpermohonan kredit kendaraan kepihak Mandiri Utama Finance;Bahwa orang lain bisa melakukan pembayaran kredit kepihakMandiri Utama Finance, walaupun orang tersebut tidak mengajukanpermohonan kredit;Bahwa system

Mandiri Utama Finance tidak bisa tercatat apabilaorang lain yang membayar cicilan tersebut;Bahwa yang bisa tercatat di system adalah orang yang melakukanperjanjian dengan pihak Mandiri Utama Finance ;Bahwa yang tercatat atau diketahui di Mandiri Utama Financedalam pengajuan permohonan kredit yang kemudian menjadi perkara,adalah saudara Amaruddin ;Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 75/Pdt.G/2020/PN.

pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015, sekitarjam 09.00 wita, diperairan + 5 Mil laut sebelah barat Galesong UtaraKabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan titik koordinat 0511 181 S119 14 939 E, berdasarkan Sprin Tugas Nomor:Sprin/24/VII/2015/Dit Polair, tanggal 06 Juli 2015; Bahwa awalnya pada saat itu Saksi bersama rekan dari team patroliyang dipimpin langsung AKP UMAR LAMANG melakukan patroli rutindiperairan Galesong utara Kabupaten Takalar dengan meggunakan alatGPS (global positioning system

SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MAMUR dan SRIMULYANI yang isinya adalah bahwa Yayasan Wakaf Assaadah sepakatuntuk menyewakan tanah untuk penempatan base transceiver station(BTS)system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsel Regional Jabotabekselama 10 (Ssepuluh) tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015dengan harga sewa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun ;Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihakYayasan Assaadah dengan Telkomsel untuk pemasangan

SEPTIANA, MARTINUS P, HENNY MAMUR dan SRIMULYANI yang isinya adalah bahwa Yayasan Wakaf Assaadah sepakatuntuk menyewakan tanah untuk penempatan base transceiver station(BTS)system telekomunikasi seluler GSM kepada Telkomsel Regional Jabotabekselama 10 (sepuluh tahun yaitu sejak tanggal 24 Mei 2005 s/d 23 Mei 2015dengan harga sewa Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pertahun ;Bahwa sebelumnya telah terdapat perjanjian sewa menyewa antara pihakYayasan Assaadah dengan Telkomsel untuk pemasangan

BAHARI 3008 (asli);

Sertifikat nasional system anti tertib BG. BAHARI 3008 (asli);5, Serifikat keselamatan konstruksi kapal barang BG. BAHARI3008 (asli);6. Sertifikat klasifikasi lambung BG. BAHARI 3008 (asl);7. Sertifikat garis muat internasional BG. BAHARI 3008 (asili);So. Fotocopy surat persetujuan rencana pengoperasian kapal padatrayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri;9. Fotocopy surat pemberitahuan penambahan Pelabuhansinggah BG. Bahari 3008;10.

Sertifikat nasional system anti tertib BG. BAHARI 3008 (asli);5. Serifikat keselamatan konsiruksi kapal barang BG. BAHARI3008 (asli);6. Sertifikat klasifikasi lambung BG. BAHARI 3008 (asli);7. Sertifikat garis muat internasional BG. BAHARI 3008 (asili);8. Fotocopy surat persetujuan rencana pengoperasian kapal padatrayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri;9. Fotocopy surat pemberitahuan penambahan Pelabuhansinggah BG. Bahari 3008;10.

untukdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajibmemungut, menyetor, dan melaporkan PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangMewah yang terutang.Bahwa dalam surat keberatannya, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang meminta secara sukarela untukdikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, sehinggadengan demikian pada dasarnya TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)mengakui bahwa jasa angkutan laut yang diserahkanmerupakan jasa kena pajak.Bahwa system

perpajakan di Indonesia menganutasas self assessment system, sehingga Wajib Pajakmenghitung, melaporkan danmempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajakyang sebenarnya terutang.Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dalampersidangan, bahwa dalam SPT PPN Masa Pajak Juni2008 dan seterusnya, yang telah dilaporkan,Halaman 23 dari 33 halaman.

upah sebesarRp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah), untuk penjualan ketiga terdakwamendapat upah sebesar Rp.70.000.000,00, (tujuh puluh juta rupiah) danuntuk penjualan yang keempat terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah).Bahwa terhadap hasil kejahatan yang diketahuinya atau patutdiduganya dari Tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan pada jualbeli narkotika Narkotika sebelumnya telah terdakwa tempatkan(Placement) pada Sistim Keuangan (Finacial System

upah sebesar Rp.60.000.000,00,(enam puluh jutarupiah), untuk penjualan ketiga terdakwa mendapat upah sebesarRp.70.000.000,00,(tujuh puluh juta rupiah) dan untuk penjualan yangkeempat terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 120.000.000,00,(seratus dua puluh juta rupiah).Bahwa terhadap hasil kejahatan yang diketahuinya atau patutdiduganya dari Tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan padajual beli narkotika Narkotika sebelumnya telah terdakwa tempatkan(Placement) pada Sistim Keuangan (Finacial System

KOKO yang berada di Pekanbaru dan pada saat itu terdakwamemesan narkotika jenis shabu 2,5 kantong/bungkus atau 1/8 onsdengan berat 12,5 gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000, (limajuta rupiah) dengan system pembayaran mentransfer uang terlebihdahulu sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) setelah uang ditransferbarulah narkotika jenis shabu tersebut diletakkan disuatu tempat yangsudah disepakati yang disepakati diletakkan di JI.

Rp. 1.500.000,Pada Tgl 4 Juli 2011 Terggat servise pada penggugat 1 unit printerKTP,system percetakan AQs 3 untuk camatTjakula,seharga.............

Rp. 90.000,Pada Tgl 3 Agustus 2011 tergugat servise pada penggugat berupa1 unit CPU (system rusak), ganti hardishk 250 GB + install,untukHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Padt.G/2016/PN Sgrkecamatan gerokgak,dengan hargaSCIUPUNNYA,... eee eee eee eee e etter eee AP. 690.000,Pada Tgl 4 Agustus 2011 Tergugat servise pada Penggugat untukprogram windows,Seharga,.........

peristiwayang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepadapenuntut umum.kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana ditentukan bahwa Pemanggilan adalahHalaman 9 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MIlmerupakan Upaya Paksa, maka setiap upaya paksa haruslah bertitel Pro Justitiasehingga terhadap tindakan pemanggilan harus pula dalam kerangkabingkaiKoordinasi antar lembaga yang dikenal dengan konsep Criminal Justice System

RISNA SARI DEW/I telah dilakukan terlebihdahulu yaitu pada tanggal 03 November 2019, sehingga konsep dalam sistemperadilan pidana yang dikenal dengan Criminal Justice System terabaikan yangcenderung melahirkan tindakantindakan yang melanggar hak asasi manusia, halmana tampak dalam penanganan perkara a quo dalam tahap penyidikan danpenuntutan yang dilakukan secara tidak profesional;Oleh karenanyaSurat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yang dibuat berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) yang cacat prosedur

aspekaspekHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN.Mjktersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagaipertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif Dimensi PerumusanSanksi Pidana (Straafsoort), ketentuan Pasal 354 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP), mempergunakan system

perumusan sanksi pidana yangbersifat Tunggal yaitu pidana penjara dengan pidana paling lama 8 (delapan)tahun, sehingga apabila ditinjau dari system perumusan sanksi pidana sertalamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim diberi Kebebasan untuk menjatuhkanpidana (strafmaat), yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapatdijatuhnkan kepada Terdakwa, yang kirakira setimpal dengan perbuatan yangdilakukannya, selama hal tersebut masih dalam batasan yang dirumuskan dalampasal tersebut, sedangkan dari