yangmenerangkan dipersidangan, bahwa tanah tersebut diberikan oleh Bapaktua saksi Simantek (raja tanah) yang bernama Tambi Pinem, memberikanketerangan dipersidangan tanggal 26 Mei 2009, (mohon bandingkandengan Berita Acara persidangan);Bahwa dengan demikian Hakim Peradilan tingkat pertama belummelaksanakan hukum dengan baik karena tidak melaksanakankewajibannya vide yurisprudensi Mahkamah Agung PJ yang berlakutetap Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. 189 R.Bgmemberikan petunjuk dalam system

menyatakan bukti ini hanyapernyataan sepihak yang menurut hukum tidak mempunyai nilai sebagaibukti, haruslah dikesampingkan, justru Majelis Hakim tidak menggali,Mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 28 (1)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, dengan demikian hal ini telahsejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berlaku tetapNomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. 189 R.Bgmemberikan petunjuk dalam system

Bahwa dalam perkembangannya system konstitutif telah tercantum dalam ModelLaw for developing countries on Marks Trade names and acts of unfaircompetition, dimana tercantum dalam Section 4 disebutkan bahwa hak ekslusifatas merek akan diperoleh melalui pendaftaran: the exclusive right to a markconferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, byregistration;10.Bahwa adapun accuan Merek Terkenal (Wellknown Mark) adalah diatur dalamPasal 6 bis Paris Convention dan persetujuan

Dengan demikian mutatis mutandis Termohon PK haruslah tunduk danmematuhi ketentuanketentuan system hukum pendaftaran merek yang berlakudi Indonesia, yaitu: FIRST TO FILE;.Bahwa dalam hal ini Pemohon PK mutatis mutandis terbukti sebagai PendaftarPertama (first to file) atas Merek Dagang:a. Merek YULIN dan LUKISAN terdaftar No. 520557 tanggal 18 Oktober 2001untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 5;b.

Katatertentu. merupakan sesuatu penekanan bahwa tidak semua kelompokmasyarakat termasuk di dalamnya tetapi hanya kelompok yang dimaksudoleh pelaku (definit);SARA yang merupakan singkatan atau akronim dari Suku, agama, ras, danantar golongan Suku KB (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahgolongan bangsa sebagai bagian dari bana yang besar;Agama menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahajaran, System yang mengatur tata keimanan (Kepercayaan) danperibadatan kepada Tuhan Yang Maha

tidak sukayang dapat mengakibatkan perseteruan"Diskriminasi" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalahpembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit,golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainyaJadi "Diskriminasi Ras" adalah anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnyaitu yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; sasisme"Etnis" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah etnis atauetnik bertalian dengan kelompok sosial dalam system

dapat dijadikan dasar untuk25menyatakan bahwa beban pembuktian hanya ada padaTergugat saja karena disatu sisi Tergugat memangberkewajiban membuktikan ada tidaknya kesalahan yangdituduhkan kepada tergugat yang mengakibatkan kerugianbagi pihak lain, di sisi lain pihak Penggugat jugatetap berkewajiban untuk membuktikan adanya kerugianyang diderita oleh Penggugat akibat kesalahanPenggugat, selain itu juga apabila dihubungkan denganketentuan dalam pasal 163 HIR dan 1865 BW yang menjadiazas pokok dalam system

point14 #karenapenggugat tidak berhasil membuktikan dalildalilgugatannya maka sudah patut dan adil untuk dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point2dan point6 karena majelis berkesimpulan bahwa dalampembuktian perkara perdata tidak dimungkinkan adanyapembuktian terbalik atau pembuktian hanya dari salahsatu pihak saja hal tersebut bertentangan dengan azasmendengar kedua belah pihak(audi et alterem partem) danketentuan pasal 163 HIR dan 1865 BW yang menjadi azaspokok dalam system

dengan kesalahannya.Bahwa memahami dalam pasal 4 UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 disebutkan bahwa tujuan penghapusankekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang undang iniadalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumahtangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalamrumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasandalam rumah tangga (tujuan represif) dan memelihara keutuhanrumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif)maka dibutuhkannya suatu media di dalam system

D.S.Dewi, SH, Mb).Bahwa dengan mendasarkan pada pemulihan hakhakkorban dan pelaku, yang tentu saja hanya dapat dicapai denganjalan dialog maka hasil akhir yang dicapai secara empiris denganpemberlakuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tidaklahhanya sekedar memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidanatetapi juga memikirkan kesejahteraan keluarga sehingga tidakterkesan ditelantarkan oleh system peradilan pidana.6Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka terdakwa dankorban (Saksi1) melakukan Mediasi Penal

pencegahanterjadinya tindak pidana kembali) dan introspektif (pengkajian danpenyadaran bagi diri terdakwa), sehingga di harapkan nantinya terdakwaakan kembali menjadi warga Negara yang taat hukum;Bahwa selain daripada itu tujuan dari pemidanaan adalah gunamenciptakan ketertiban di dalam masyarakat, mengembalikankenyamanan di tengah masyarakat, menciptakan perdamaian danpemulihan kembali atas hubungan kemanusiaan antara terdakwa denganmasyarakat (korban)Bahwa selanjutnya dalam perkembangan criminal justice system

Suminem ibukandung dari korban bernama Dika yang menyatakan telah berdamai ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 dan surat tanggal 7Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh korban bernamaHafni Ritonga;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Majelis Hakimberanggapan bahwa perbuatan terdakwa tersebut mencerminkan restorativejustice system sehingga karenanya adalah adil dan pantas apabila terhadapdiri terdakwa nantinya akan dikenakan hukuman sebagaimana tercantumdalam

perdata; Kemudian diatur juga tentang pengecualian, Pasal 2 menyatakan Tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan perbuatan hukum perdata; b..dst..dstBahwa memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986, artinyaurusan Keputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikanpada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahkan juga padalembaga peradilan lain.Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukumdalam mendapatkan haknya dengan system

Undangundang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara telah diatur tentang pengecualian dalam Pasal 2 yangmenyatakan Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang artinya urusanKeputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikan padaPeradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahnkan juga pada lembagaperadilan lain; Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukumdalam mendapatkan haknya dengan system

Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086, untuk : Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah)sebesar Rp. 5.000.000,, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp.110.875, dan Pengadaan Sound System Desa sebesar Rp.8.000.000.; Penyusunan perubahasan APBDes yang terdiri dari Tim penyusun6 orang sebesar Rp. 4.500.000, dan Atk sebesar Rp. 1.000.000.,; Review RPJMDes, RKPDes dan Penyusunan APBDes 2016 yangterdiri dari Tim Penyusunan Review RPJMDes

tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp.400.985.000..Dan atas rekomendasi tersebut selanjutnya terdakwa PETRUSKANISIUS alias KANIS' bersama Bendahara YOSEPHSABSUARANDI melakukan pencairan di bank BRI Cabang Maumerepada tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 400.985.000,.Sesuai RPD (Rencana Penggunaan Dana) tertanggal 30 Mei 2016dengan jumlah sebesar Rp. 60.910.086, untuk : Operasional Perkantoran berupa pengadaan meja kerja (5 buah)sebesar Rp. 5.000.000,, pengadaan Mic Kabel sebesar Rp.110.875, dan Pengadaan Sound System

(Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Sound System Desa sebanyak 1 set,sebesar Rp 8.000.000, tanggal 10 Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pengadaan Meja Kerja untuk Kantor Desasebanyak 5 buah @ Rp 1.000.000,, sebesar Rp 5.000.000, tanggal 11Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian Mic Kabel 1 Roll sebesar Rp110.875, tanggal 13 Juni 2016. (Asli);Kwitansi Pembayaran Biaya Pembelian ATK untuk Kegiatan PenyusunanPerubahan APBDes 2015 sebesar Rp 1.000.000, tanggal 14 Juni 2016.

Sukanda Djaya;Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan No. 291/Pid.B/2017/PN.SmnBahwa ternyata ada 25 Costumer yang telah membayar lunas denganjumlah uang total Rp. 416.397.000, Dan semuanya tidak disetorkarTerdakwa ke kasir;Bahwa ketika Custumer melunasi pembayarannya, ada buktipenyerahan uang yang berupa faktur asli dan kwitansi;Bahwa saksi mengetahuinya dari Pak Thomas selaku Leader AdminCollection yaitu bulan Agustus 2015 yang melaporkan kepada saksibahwa ada temuan dari system kalau dari beberapa

Karena perusahaan butuhkepastian, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan yangisinya mengakui jika terdakwa telah menggunakan uang kantor lebihdari Rp. 100.000.000, dan sanggup akan mengembalikankewajibannya untuk mengembalikan sampai dengan tanggal 31Oktober 2015;Halaman 14 dari 56 halaman, Putusan No. 291/Pid.B/2017/PN.Smn Setelah jatuh tempo Terdakwa juga tidak mengembalikan uangnyakemudian saksi cek lagi melalui system dan ternyata saksi temukanada 25 Costumer yang belum lunas pembayarannya

Kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menunjukkanhasil temuan dari system tersebut. Terdakwa tidak percaya sampaiRp. 400.000.000, lebih, dan terdakwa bilang kalau Rp. 200.000.000,sanggup mengembalikan tetapi kalau lebih dari Rp. 400.000.000. iatidak sanggup mengembalikan, mending ia dilaporkan Polisi; Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan ke kasir, yaitu Sdr. Ratri, danternyata Terdakwa memang belum menyerahkan ke kasir.

Dan juga setelah saksi cek atautelusuri melalui system ada beberapa Costumer yang belum melunasipembayarannya, dimana Costumer yang belum melunasi pembayarannyaitu adalah Wilayah atau tanggung jawab Terdakwa;Halaman 16 dari 56 halaman, Putusan No. 291/Pid.B/2017/PN.SmnBahwa ketika Custumer melunasi pembayarannya, ada bukti penyerahanuang yang berupa faktur asli dan kuitansi;Bahwa ada 25 Costumer yang sudah melunasi pembayarannya dan sudahdiserahkan ke Collection, dan oleh Collection sudah diserahkan

aspart of the Platform:FI Financial Accounting (GL, AP, AR)CO Controlling (cost center accounting)AM Fixed Assets ManagementPS Project SystemMM Materials ManagementPP Production PlanningSO Sates and DistributionPM Plant MaintenanceQM = Quality ManagementHR ~~ Human ResourcesBahwa mengingat perkembangan teknologi Informasi yang sangat pesat, dantuntutan untuk menciptakan platform standar yang mampu mengakomodasikebutuhan manajemen informasi Halliburton group, secara berkala dilakukanupdate, upgrade, system

maintenance terhadap software SAP tersebut olehHESI melalui server yang terintegrasi secara global;Bahwa hal ini dapat dibuktikan melalui printout korespondensi email yang telahPemohon Banding sampaikan selama proses pemeriksaan berlansung, yangmenunjukkan adanya update, upgrade, system maintenance secara berkalaterhadap software SAP;Bahwa Terbanding tidak dapat menunjukkan adanya pembayaran dividen, tetapihanya berdasarkan asumsi saja sehingga melanggar ketentuan Pasal 13 ayat(3) UndangUndang Ketentuan

No. 1129 K/Pid.Sus/2013Bahwa dengan system pencairan menggunakan SPPUP/GUtersebut yang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutinkantor bukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri DalamNegeri No. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi

2006 tentang pengelolaan keuangan daerah joPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentangperubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006Pasal 133 yang menyatakan "bahwa pemberian Subsidi, hibah,bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah ;Bahwa sebagaimana dana yang telah dicairkan tersebut pertanggungjawaban pencairannya tidak menggunakan system

melaluiTerdakwa Cokorda Istri Tresnadewi selaku Sekpri sekaligusBendahara pengeluaran Bupati Bangli;Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama denganKabag Keuangan Ketut Riang memproses pengeluaran danaBansos untuk Punia Desa Pekraman dengan menggunakan SystemSPPUP/GU (Uang pengganti/Ganti uang);Bahwa dengan system

Mengajukan SPP Ganti Uang dan atau SPP Tambahan Uanguntuk penggantian dan penambahan uang persediaan.Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Nengah Arnawa tersebutlalu Gede Edy Hartawan, ST selaku Bendahara pengeluaran belanjahibah, subsidi dan Bansos Bagian Kesra Setda Bangli sebagaimanapersetujuan dari Kabag Kesra Nyoman Puja bersama dengan KabagKeuangan Ketut Riang memproses pengeluaran dana Bansos untukPunia Desa Pekraman dengan menggunakan System SPPUP/GU(Uang pengganti/ Ganti uang);Bahwa dengan

system pencairan menggunakan SPPUP/GU tersebutyang seharusnya hanya bisa digunakan untuk kegiatan Rutin kantorbukan untuk kegiatan Bansos sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentangpengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 13 Tahun 2006 dalam Pasal 208 disebutkan "pemintaanpembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanjabagi hasil, bantuan keuangan dan

Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian MesinKyeocerra. Rp.50.000.000. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak KetigaRp.3.000.000. 7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000. Pembuatan Istana Kelinci danPembelian Kelinci Rp.10.324.000. Perbaikan Ruang MeetingRp.3.256.000. Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.

Aneka Media Pembelian satu unit 1 Unit computer Rp.14.000.000.dengan system type : 32bit OperatingSystem, Monitor (Beng 17 inci), keyBoard (x7), mouse (x7). Pembayaran Hutang Pembelian RB SU060,0G0.Mesin Kyeocerra. Listrik Rp.1.000.000. Kas Aneka Media Rp.19.000.000. Pembayaran Hutang Pihak Ketiga Rp.3.000.000.7. Stanum Pembayaran Listrik, dll Rp.30.285.000.

Pembuatan Istana Kelinci dan Rp.10.324.000.Pembelian Kelinci Halaman 14 dari40 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT PBR Perbaikan Ruang Meeting Rp.3.256.000.Perbaikan WC Kolam Stanum Rp.2.297.000.Pembangunan gerbang belakang Rp.4.229.500.stanumPengadaan Sound System Rp.16.550.000.Operasional Rp.81.995.000.Beban Transportasi/SPPD Rp.9.147.000.Bantuan Sosial Rp.2.000.000. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya pada tahun 2013 merupakan DirekturUtama PD.Kampar Aneka Karya dan sdr.

Pasalpasal ini dapatdielaborasi dan diinterprestasikan dengan merujuk pada ketentuan Hukum HakAsasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauhdalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yangtengah menghadapi proses hukum.Implementasi kewajibankewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktikNegara melalui aparatusnya dalam mewujudkan padunya sistem peradilanpidana (integrated criminal justice system).

Hal keterpaduan, sebagaimana yang dinyatakan Pillai"..the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage theentire system working as one unit or department or as different section on oneunified service. Rather, it might be said to work on the principle of unity indiversity somewhat like that under which the armed forces function.

(tujuh juta lima puluh tujuh ribulima ratus rupiah);1 set Sound System, Rp.25.000.000. (dua puluh lima jutarupiah);halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 04/Pid.SusKamera Canon, Rp.4.539.088. (empat juta lima ratus tigapuluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);Operasional BAPERKAM Rp.5.328.867. (lima juta tiga ratusdua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);Operasional RT/RW sebesar Rp.10.309.708.

(tujuh juta lima puluh tujuh ribu limaratus rupiah); 1 set Sound System, Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah); Kamera Canon, Rp.4.539.088. (empat juta lima ratus tiga puluhsembilan ribu delapan puluh delapan rupiah); Operasional BAPERKAM Rp.5.328.867. (lima juta tiga ratus duapuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah; Operasional RT/RW sebesar Rp.10.309.708.

Sound System seharga Rp.25.000.000. Camera Canon seharga Rp.4.539.088.Total Rp.47.448.338. (Empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluhdelapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)Dari Penggunaan Dana APBD Tahun Anggaran 2015 terdapat selisihRp.13.774.789. (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ributujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).A.

(tujuh juta lima puluh tujuh ribulima ratus rupiah);1 set Sound System, Rp25.000.000. (dua puluh lima jutarupiah);Kamera Canon, Rp4.539.088. (empat juta lima ratus tiga puluhsembilan ribu delapan puluh delapan rupiah); Operasional BAPERKAM Rp5.328.867. (lima juta tiga ratus duapuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);e Operasional RT/RW sebesar Rp10.309.708.

(tujuh juta lima puluh tujuh ribu limaratus rupiah); 1 set Sound System, Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah); Kamera Canon, Rp.4.539.088. (empat juta lima ratus tiga puluhsembilan ribu delapan puluh delapan rupiah); Operasional BAPERKAM Rp.5.328.867. (lima juta tiga ratus duapuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) Operasional RT/RW sebesar Rp.10.309.708.

Ill).Setelah pembukaan penawaran selanjutnya Panitia melakukan evaluasi danpenilaian atas selurun dokumen penawaran yang masuk untuk paketpekerjaan tersebut dengan system Gugur dengan tahapan penilaian sebagaiberikut :g. Pembuktian kualifikasi ( Bab.

Ill).dimana panitia mengunduh dokumen penawaran yang masuk didalamsystem, dan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dandokumen penawaran yang diunduh oleh panitia dari System adalah : CV. Bakti Membangunvy CV. Duta Persada Karya Mandiri CV.ARMYdari ke 4 perusahaan yang mendaftarkan diri tersebut ada 1 (satu) CV yangdinyatakan tidak lulus yaitu CV. Sema Agung sedangkan yang melakukanpenawaran tertinggi adalah CV.

Ill).dimana panitia mengunduh dokumen penawaran yang masuk didalamsystem, dan perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dandokumen penawaran yang diunduh oleh panitia dari System adalah : CV. Bakti Membangun CV. Duta Persada Karya Mandiri CV. ARMY.dari ke 4 perusahaan yang mendaftarkan diri tersebut ada 1 (satu) CV yangdinyatakan tidak lulus yaitu CV. Sema Agung sedangkan yang melakukanpenawaran tertinggi adalah CV.

Ill).Setelah pembukaan penawaran selanjutnya Panitia melakukan evaluasi danpenilaian atas selurun dokumen penawaran yang masuk untuk paketPutusan Nomor 14/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 75 dari 203pekerjaan tersebut dengan system Gugur dengan tahapan penilaian sebagaiberikut :g. Pembuktian kualifikasi ( Bab.

Fortune System (CV. MITRA USAHA KAPAL) dan tokoPD. Bahari Surabaya.v SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 094/132INF/II/2011, tanggal 22Maret 2011 tentang melakukan survey harga pasar kegiatan penyediaandan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap(DAK) ke Surabaya selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 23 Maret s/d 25maret 2011. Kami melaksanakan survey harga mesin kapal tersebut keCV. Fortune System (CV. MITRA USAHA KAPAL) dan toko PD. BahariSurabaya.

Selain itu berkaitan dengan hubungankepada leluhur, seorang anak wajib berdarma atau menghaturkan doa padaleluhurnya dari pihak bapak (kepurusa), juga berlaku apabila orang tua si anakmeninggal, anak wajib menyembahyanginya, hal ini merupakan salah satu prinsipdalam hukum adat Bali yang menganut system kebapaan (kepurusa).

sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah).Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, dihukum yangseringanringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidakl akanmengulagi lagi perbuatannya :Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, JaksaPenuntut umum secara lisan bertetap dengan tuntutannya dan selanjutnya terdakwa jugabertetap dengan pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum atasdakwaan yang disusun dengan system

saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan olehPenuntut Umum dalam surat dakwaannya.Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dinubungkan dengan alat buktisurat dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidanganmaka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidairitas /berlapismaka system

Bahwa ,dalam sertifikat Hak Paten PENGGUGAT tercantum dan tercatatklaim sebagai berikut :Klaima.Suatu. komposisi pembasmi tikus yang menggunakan = sistimpengemposan asap belerang berbentuk selongsong kertas yangdipadukan dengan system mercon/petasan yang ramah lingkungandan efektif serta menimbulkan efek jera terhadap tikus lain, dimanakomposisi pembasmi tikus tersebut dicirikan dengan :Kandungan belerang atau sulfur (S) seberat 2000 gram untuk 120batang dengan persentase sebesar 60% 80% ; Kandungan

bersama para pemohon dimana sekarang berumur 14 (empat belas)tahun dan masih sekolah yang dibiyayai oleh para pemohon;Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Upacara Pengangkatan Anak tersebuttelah pula dilakukan serah terima anak dari IBU KANDUNG kepada Para Pemohonsebagaimana bukti surat bertanda P4 dan P2;Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon dikarenakan untuk sebagai penerus keturunan, oleh karena para Pemohon tidak memilikiketurunan seorang lakilaki sebagaimana system