Ditemukan 14216 data
1.SISKA SARI W. MAULIDHINA
2.HALIM WIJAYA
Tergugat:
RUDI HARTONO BANGUN
295 — 65
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No.565 K/Sip/1973tanggal 21Agustus 1974, dimana Kaidah dan PertimbanganHukum yang diterapbkan oleh Mahkamah Agung Rimenyebutkan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena dasar gugatan tidak sempurna. ;b.
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No.565 K/Sip/1973tanggal 21Agustus 1974, dimana Kaidah dan PertimbanganHukum yang diterapbkan oleh Mahkamah Agung RImenyebutkan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena dasar gugatan tidak sempurna. ;d.
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No.565 K/Sip/1973tanggal 21 Agustus 1974, dimana Kaidah dan PertimbanganHukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung Rimenyebutkan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimakarena dasar gugatan tidak sempurna. ;. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuure Libel) Karena TidakMemiliki Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)o,~~,~?
43 — 15
tidak menjelaskan AktaPerkawinan Nomor berapa yang harus di batalkan oleh Pengadilan NegeriSorong sehingga dengan tidak jelasnya Gugatan Penggugat dalam Positamaupun dalam Petitum tidak menyebutkan Akta Perkawinan yang manayang harus di nyatakan putus karena Perceraian oleh Pengadilan NegeriSorong, untuk itu gugatan Penggugat dapat di katakan Obscuur libel;Terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka mojon kiranyaMajelis Hakim dapat mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai berikut : Nomor 565
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian dasar gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna/tidak jelas, makagugatan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidakdapat diterima adanya ;Hal tersebut dipertegas/diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIsebagai berikut : Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1973 Nomor 565 K/Sip/1973 berfatwa, sebagai berikut : karena dasar gugatan tidak sempurnain casu karena hak Penggugat dan atas tanah sengketa tidak jelas, gugatandinyatakan tidak dapat diterima
78 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yo putusan Mahkamah Agung Reg.No. 1149/L/SJP/J979tanggal 17 April 1979, dan putusan Mahkamah Agung Reg.No 565/K/73tanggal 21 Agustus 19793;Bahwa yang paling pokok juga adalah terbitnya Sertifikat Hak Milik No.531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 meet Brief No. 73 tanggal26 November 1912 dengan luas + 15.400 m* tidak sesuai dengan peraturanPerundangundangan yang berlaku demikian juga peralihannya.
72 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka asal hakPenggugat atas tanah objek sengketa tersebut tidak jelas;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973tanggal 21081974: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkanMahkamah Agung: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karenadasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atastanah sengketa tidak jelas;.
213 — 75
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jis Putusan Nomor 565/K/Sip/1 973 tanggal21 Agustus 1973 dan Putusan Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 9 April 1979,maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangandan putusan majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan eksepsi nebis inidem sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding akanmemberikan
54 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu karena Penggugattidak jelas baik mengenai luas tanah yang disengketakan maupun batasbatas tanah tersebut menjadikan gugatan a quo tidak jelas danmembingungkan (obscuur liebel), sehingga gugatan Para Penggugatharuslah ditolak, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 dan Putusan MARI No.565 K/Sip/1973, tgl. 21 Agustus 1974;Gugatan telah Nebis in Idem;Bahwa didalam surat gugatan point. 9 Penggugat mendalilkan selanjutnya diajukanlah gugatan terhadap
214 — 61
Yogyakarta;Halaman 2 dari 23 Putusan PHI Nomor 17/Padt.SusPHI/2021/PN Yyk11.12.13.14.15.16.Bahwa untuk menyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebutDinas Tenagakerja Kota Yogyakarta telah melakukan PemanggilanMediasi kepada para pihak yaitu pada tanggal 09, 23, 30 September 2020;Bahwa samapai dengan batas waktu yang di miliki oleh Mediator untukmelakukan mediasi para pihak belum ada penyelesaian, sehingga KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta mengeluarkan Surat Anjuran denganNomor : 565
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.565 K/Sip/1973) ; Tergugat Ill tidak pernah membuat suatu perjanjian dalam bentukapapun, maka adalah keliru bila Tergugat Ill diikutsertakan dalamperkara ini ;bahwa pihak yang digugat tidak lengkap/kurang pihaknya(eksepsi plurium litis consortium sebagai Tergugat perkara ini, karenaHal.9 dari 25 hal. Put.
151 — 61
(Suami Penggugat).3. atas Akta Jual Beli No. 112/1977, dikeluarkan SertifikatHGB No. 565 atas tanah seluas + 73 M2 atas nama LIEMKIEM JIN alias INDRANINGSIH.4. atas Akta Jual Beli No. 113/1977, dikeluarkan SertifikatHGB No.567 atas tanah seluas + 123 M2 atas nama LIESOEI SIANG alias SANTOSA.20.
65 — 9
Karena Gugatan Pelawan tidakberdasarkan alasan alasan yang nyata dapat diterima(Aan Vaardbaar) cq bertentangan dengan kaedah huku,Vide Yurisprudensi' Tetap Mahkamah Agung RepublikIndonesia6.1 No. 582 K/SIP/1973 tertanggal 18 Desember 19756.2 No. 492 K/SIP/1970 tertanggal 21 Nopember 19706.3 No. 565 K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974Oleh karenanya Gugatan Pelawan haruslah ditolak atausetidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankleijke Verklaard) .Bahwa Pelawan~ diisyaratkan adalah
87 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalamputusannya terhadap eksepsi lain dari Pemohon Kasasi yaitu bahwagugatan Penggugat obscuur libeli juga tidak memperhatikan putusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21Agustus 1974 yang menyatakan bahwa kalau obyek gugatan tidak jelasmaka gugatan tidak dapat diterima, juga putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yangmenyatakan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa
448 — 99
Bahwagugatan diajukan setelah melewati proses bipartitdan mediasi tripartit,sebagaimanadisyaratkan oleh UU Nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yakni dengan dikeluarkannya anjuran olehDinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten KarawangNomor : 565 / 7136 / HIPK tertanggal 04 Oktober 2018 ;2.
No. 257/Pdt.SusPHI/201 8/PN.Bdg32.Bahwa Dinas Kabupaten Karawang telah mengeluarkan Anjuran dengannomor 565/7136/HIPK tertanggal 4 Oktober 2018, yang secara substansimenganjurkan kepada TERGUGAT untuk membayarkan THR sesuai denganperjanjian kerja bersama (PKB) periode 20162018 yang masih berlaku ;33.Bahwa oleh karena dalam sidang mediasi dikantor Dinas Tenaga KerjaKabupaten Karawang tidak tercapai kesepakatan, maka mediator DinasTenaga Kerja Kabupaten Karawang mengeluarkan anjuran nomor565/7136/HIPK
Kami menolak dengan tegas butir 32, 33, dan 34 gugatan yang intinya PARAPENGGUGAT menggunakan Anjuran Mediator nomor 565/7136/HIPKtertanggal 4 Oktober 2018 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawangsebagai dasar untuk meminta pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)20162018 untuk menentukan THR tahun 2018.Hal. 29 dari 186 Put. No. 257/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg2.
dengan Putusan Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri klas 1 A Bandung No.24/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Bdg, yang dalam pertimbangannya Majelis Hakimmenyatakan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang merupakan penyelesaian perselisihan diluar Pengadilan yangbelum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak harusdipedomani.Namun demikian, apabilaoun hendak mengikuti argumentasi PARA PENGGUGAT yang menyandarkan pada Anjuran Mediator Anjuran Mediatornomor 565
Bdgtanggal 23 Mei 2018;Surat Penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Karawang Nomor : 565/2273/HIS tertanggal 09 April2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 15 Mei 2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 22 Mei 2018;Risalah Rapat Bipartit tanggal 22 Mei 2018;Suat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor337/SEID/HRD/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018;Risalah Perundingan PKB tanggal 22 Juni 2018;Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenKarawang Nomor : 565/7136/HIPK tanggal
52 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1841 K/Pdt/2010 Putusan MARI tanggal 21 Agustus 1974 nomor: 565.K/Sip/1973dengan abstraksi hukumnya:"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasargugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketatidak jelas";Gugatan para Termohon Kasasi dalam perkara ini sudah sepatutnyaditolak, setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;.
sama sesuai maksud SEMA No. 3 tahun 2002 tentangPenanganan Perkara yang berkaitan dengan azas nebis in idem; Bahwa terbukti, objek perkara gugatan adalah obscuur libel,sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi, yaitu adanyakesalahan objek perkara setidaktidaknya objek perkara gugatan paraTermohon Kasasi tidak jelas, yang tidak memenuhi syarat formal suatugugatan sebagaimana dimaksud putusan MARI tanggal 08 Januari 1976nomor: 570.K/Sip/1972 dan putusan MARI tanggal 21 Agustus 1974,nomor: 565
474 — 360
Bukti P1 Copy dari copy Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 565/00822 tertanggal 29 Januari 2019.2. Bukti P2Copy dari Copy Report Payroll Gaji Tenaga Kerja Bulan Maret 2017 tertanggal17 Maret 2017 Malioboro Park View;3. Bukti P3 Copy dari Copy Internal Memo Peraturan Perusahaan mengenai jumlahpersentase komisi Sales Executive, komisi referral/BGB, komisi member by agent,komisi member by inhouse, agent, closing fee sales/member/BT;4.
Wiyaningsih, SE dan Sdr.Binayu Utariningrum serta para saksitersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;Menimbang, bahwa terbukti perselisihan hubungan industrial antara para Penggugatdan Tergugat telah diupayakan bipartiet akan tetapi tidak tercapai kKesepakatan sehinggadilakukan upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta serta Mediatortelah mengeluarkan Anjuran Nomor : 565/00822 tertanggal 29 Januari 2019, akan tetapi paraPenggugat dan Tergugat saling menolak Anjuran
Pemohon II
23 — 5
0.00 0.00 12.00 183.00 724.00 Tm/E1lZ 2 DE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 186.00 724.00 Tm/F12 1 TE(33) 2(22) 2(5322) 2(33) 2(25) 2(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 221/F12 1 TE(54634) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 238/F12 1 TE(5) TuETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 241/F12 1 TE(776) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259/F12 1 TE(L66 664166) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 295/F12 1 TE(565
Pembanding/Tergugat II : LAI DARI
Pembanding/Tergugat III : SO TANA
Pembanding/Tergugat IV : SO LEPPE
Terbanding/Penggugat I : MATIUS DOTTA LAMASI alias NE DOTTA
Terbanding/Penggugat II : KHRISTIAN JAYA SALUDUNG alias JAYA
Terbanding/Penggugat III : BARTHO PAONGANAN alias PAPAK SURYA
Terbanding/Penggugat IV : YOSTIN PAKAMBANAN alias MAMAK WANI
77 — 22
jelas karena Para Penggugat bukanlah Ne Sibauatau Allokaraeng sebagai pemilik obyek sengketa, apalagi kalau kitacermati keseluruhan petitum Para Penggugat tidak terdapat satupunpetitum yang menyatakan kalau Para Penggugat adalah ahli waris NeSibau yang sah sehingga semakin mempertegas kalau gugatan ParaPenggugat tidak sempurna dasar haknya oleh karenanya tepat danberalasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) Vide Yurispdensi MA RINomor 565
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketidakjelasan kepemilikan seperti itulahyang menyebabkan gugatan rancu, uraian tersebut dikuatkanjuga oleh Putusan MA.RI Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21Halaman 16 dari 23 Hal. Put.
51 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sekalipun Mediator telah memfasilitasi untukmelakukan bipartit dan melakukan upaya Mediasi, namun tetap tidakmencapai penyelesaian;10 Bahwa oleh karena tidak tercapainya penyelesaian, maka Mediatormengeluarkan Anjuran sesuai Surat Nomor 565/4704/Perlin, tanggal 11Desember 2012, akan tetapi Penggugat tidak menerima dan menolakAnjuran tersebut, dari dan oleh karenanya Penggugat mengajukanGugatan a quo;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial
66 — 8
LSK Tanggal 17 NovemberHalaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN LSK2015 adalah tidak dapat diterima ( niet ont vankelijk verklaard), inadmissibledan atau dikesampingkan ;Permintaan Tergugattergugat semacam itu sesuai dengan makna danperintah yang terkandung dalam Yuisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 239 K / SIP / 1986, Nomor 216 K /SIP /1974, Nomor716K / SIP / 1973 dan Nomor 565 K / SIP / 1973;.