Ditemukan 12288 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : petikan panekan pasukan patolah patonah patokah patekan patokaan patoban padokan
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 11-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0356/Pdt.G/2019/PA.Bks
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 5
  • tentang nafkah anak secara formil dapat diterima namun olehkarena antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupanTergugat Rekonvensi tidak ada titik temu maka Majelis mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam menuntut nafkah 2 (dua) orang anak setiapbulan Rp 4.000.000, (empat juta rupiah) atau setidaktidaknya 3/4 (tiga perempat) dari gaji Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidakmengajukan bukti berapa gaji/oenghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulanyang dapat dijadikan patokan
Pengadilan PN SALATIGA Perdata
Register : 02-02-2015 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN SALATIGA Nomor 4/PDT.G/2016/PN.Slt
Tanggal 12 Juli 2016 — BUDI KABUL MELAWAN KOSIDI, DKK
90 — 14
  • Nilai limit merupakan patokan nilai menimal dalam penjualan lelang yaitubatas harga terendah yang dapat disetuju dan dibenarkan dalam upayamencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang.
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN POSO Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Pso
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
ABDUL SALAM H. AHMAD
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una Una Cq. Bupati Tojo Una Una
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Cq. Bupati Kabupaten Poso
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso Tojo Una Una
112 — 31
  • bahwa:seseorang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa adanya gangguan,sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujurpada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum, serta tidak adakewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat berhak atau tidak;Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pat.G/2018/PN PsoSelaras dengan hal tersebut, demikian pula dalam putusan MahakamahAgung No. 408 K/Sip/1973 menerangkan: tidak dipersoalkan adatindakan lain atau tidak, yang dijadikan patokan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 04-03-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 127/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 7 Juni 2018 — ANIFAIDAH BR PANE,DKK VS KAMALUDDIN DALIMUNTHE,DK
37 — 22
  • Kamaluddin Dalimunthe untuk mengusir danmenyerahkan tanah objek perkara kepadanya, oleh karenanya terhadap buktiP5 dengan segala kelemahannya yang telah diuraikan diatas sesungguhnyatidak dapat dijadikan sebagai patokan telah adanya pengalihan hak atau gantirugi atas tanah objek pekara dari Abdul Rahim Pane kepada H.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 15-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 01-08-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2506/Pdt.G/2014/PA.JS
Tanggal 26 Februari 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
20 — 3
  • Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974.Kepentingan si anak yang harus dipergunakan selaku patokan untukmenentukan siapa dan orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak6.
Pengadilan PN JEMBER Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN JEMBER Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Jmr
Tanggal 16 Nopember 2015 — H. ABDUL LATIF M e l a w a n 1. LUTFIANTO 2. FAUZI EFENDI 3. NILY 4. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Jakarta Cq PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. DIV.SEMM MALANG Cq. PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk. PASAR RAMBIPUJI 5. PEMERINTAH RI. Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI.Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER 6.PEMERINTAH RI Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR KABUPATEN JEMBER
77 — 48
  • Bahwa selanjutnya terkait niiai jual limit lelang merupakan patokan nilaiminimal dalam penjualan lelang yaitu batas harga terendah yang dapatdisetujui dan dibenarkan dalam upaya mencapai harga yang pantas. Olehkarenanya penetapan nilai limit menjadi suatu bagian yang penting dalamupaya mencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT
Tanggal 26 Januari 2016 — SURYA DHARMA ALI
308 — 232
  • Indonesia sebagai dasar adanya indikasi tindak pidanakorupsi, dikarenakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BadanPemeriksa Keuangan (BPK) selama masa jabatan Pemohon tidakditemukan adanya indikasi penyimpangan keuangan negara, opininyaWajar Dengan Pengecualian kemudian opininya meningkat menjadiWajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).Dan adanya Laporan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkanoleh KPKI sebagai dasar adanya indikasi tindak pidana korupsi hanyamerujuk (dijadikan patokan
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 10-12-2015 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1721/Pdt.G/2015/PA.Lpk
Tanggal 26 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
  • Bahwa yang menjadi patokan dalam mengajukan cerai Pengadilan Agama tentangpenentuan kompensi relatif harus meruju&U kepada UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dan Pasal 73 Ayat(1) menjelaskan tempat kediaman Penggugat dalam hal ini tempat kediaman bersamasuami istri (Penggugat dan Tergugat); Bahwa hal ini jelas Tergugat dengan Penggugat tinggal terakhir bersamasampai saat ini di Jalan Matahari IV Nomor 222Lk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 28-08-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — DJUNATAN PRAMBUDI VS PT. PROFILIA INDOTECH
215 — 474 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • unsurunsur yang menonjol antara Merekyang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanyapersamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisanatau kombinasi antara unsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapanyang terdapat dalam merekmerek tersebut;Bahwa, berdasarkan bunyi penjelasan Pasal tersebut di atas, jelas dantegas pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama adalah salah dankeliru karena suatu merek dianggap mempunyai persamaan padapokoknya dengan merek lain ditentukan dengan patokan
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 08-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 90-K/PM.III-17/AD/X/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
HADDUN
124 — 44
  • Bahwa hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa tersebut adaindikasi Narkotika adalah jenis Amphetamin dan Metamphetaminsesuai dengan patokan alat yang digunakan oleh Saksi berupa alattest D.O.A (drug of abuse).9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — IRIGASI SAMOSIR, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA., II. MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT yang diwakili oleh KEPALA STAF ANGKATAN LAUT;
56 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang menjadi patokan bukanlah kedudukanstruktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan,bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakanpada suatu saat ;Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu keputusanTata Usaha Negara yang memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud Pasal angka (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 379/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 5 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : Tn. I. DARMAWAN TARMEIDY. Dkk Diwakili Oleh : SIGIT RIYANTO,SH
Terbanding/Tergugat : PT BPD Banten, Tbk, Cabang Semarang
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Damar Susilowati,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny Maria Agustina Istika Mariana,SH,Sp.N,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Semarang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Demak
41 — 21
  • Sampai sekarang tidak adaperubahan Undangundang yang menyangkut surat utang tersebut,sehingga pasal 224 HIR/ pasal 258 RBg masih tetap berlakuSelanjutnya dinyatakan dalam hlm ke51 : Salah satu hal yangtergolong sangat penting dicantumkan dalam Grosse Akta PengakuanHutang adalah besarnya uang yang wajib dibayar oleh orang yangberutang (Debitur), agar mempunyai kepastian tentang nominalnyautang sebagai patokan untuk menagih atau mengeksekusipembayaran utang Pada prinsipnya, masalah besarnya utang yang
Pengadilan PN REMBANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-05-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 47/Pid.B/2015/PN Rbg
Aditya Gunawan Wibisono Bin Himawan Wibisono Dra.Herlina Handoko Binti Handoko
158 — 19
  • Barang yang terjadi karena tindak pidana (contoh ljazah Palsu)sifatnya kekal.Bahwa turut serta harus konspirasi harus diketahui sejak awal (ini adabarang murah, gelap).Bahwa beli dengan itikat baik sikap kejahatannya hilang.Bahwa pada R.Soesilo Pasal 480 KUHP adalah delik formil, adalahharus berdiri sendiri berlainan dengan mani loundring harus adaperbuatan pokoknya.Bahwa patokan pembeli yang beritikat baik adalah normanorma yangberdasarkan pada hukum kebiasaankebiasaan/perdata, jadi hukumpidana
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 01-08-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 199/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : HARTAWAN HASTAN Diwakili Oleh : HARTAWAN HASTAN
Terbanding/Tergugat : PT. COMMEASURE SOLUTION INDONESIA
80 — 45
  • Patokan tersebut sesuai dengan asasyang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, mengingat persetujuanhanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Putus : 21-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 21 September 2015 — FATULLOH BIN H.ASARI alias SARJI (Penggugat) 1. Nyonya SARIFAH (Tergugat I) 2. ROJIKIN BIN TOLIB (Tergugat II) 3. MAHFUDIN BIN TOLIB (Tergugat III) 4. SAHRI BIN TOLIB (Tergugat IV) 5. RODOTUL ISTIANAH BIN TOLIB (Tergugat V) 6. KHERUL NASRUDIN BIN TOLIB (Tergugat VI) 7. ROKHIM Bin TAMYID (Tergugat VII)
23 — 3
  • Besarnya jumlah kerugian berdasarkan PATOKAN yang didasarkanpada penilaian kedudukan social ekonomi (in casu: YurisprudensiHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor 09/Pat.G/2015/PN. Slw.12.20.Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976,Nomor: 96 k/Sip/1974).2. Besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soalkelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatuukuran (In casu: RY. MA Il, halaman 281)3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 K/Pdt/2017
Tanggal 26 April 2017 — ESTER KRISTANTO, dkk vs. GEREJA KRISTEN SETIA INDONESIA, dkk
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagai patokan umum untukmengatakan putusan Judex Facti (onvoldoende gemotiveerd) apabilapertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidakkonkret. Dari pertimbangan yang singkat dan kabur, diambilkesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori onvoldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 13-01-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.BKS
Tanggal 31 Agustus 2015 — MOHAMAD JENY sebagai Penggugat Melawan 1. GUNAWAN WIBISONO sebagai Tergugat I 2. RAHMAH MUSTIKA NINGRUM sebagai Tergugat II 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI sebagai Turut Tergugat I 4. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) Drs. AHMAD ZARKASIH sebagai Turut Tergugat II
96 — 33
  • Tergugat Iladalah Pembeli yang beritikad baik sehingga dalil gugatan sepantasnyaditolak;PERMOHONAN SITA JAMINAN(REVINDICATOIR BESLAAG):9.Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat, Tergugat Ilmenyampaikan bahwa alasan permohonan sita jaminan bersifat formal sajatidak didukung alasan yang obyektif dan masuk akal, dan pada sisi lainpenyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen (mendesak) dengan isigugatan yang menjadi pedoman atau patokan dalam menilai penyitaan yangdiajukan Pengugat sesuai
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama Perceraian
Register : 18-12-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA CILEGON Nomor 831/Pdt.G/2018/PA.Clg
Tanggal 5 April 2018 — Pemohon Termohon
22 — 13
  • Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebin lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 22-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 17-11-2017
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 137/Pid.Sus-LH/2017/PN Mtw
Tanggal 9 Nopember 2017 — - SYARIFULLAH HUMAINI Als. IPUL Bin HUSAINI - RAHMANI Als. RAHMAN Bin MUHAMMAD UWE - SARWANI Als. IWAN Bin MUHAMMAD UWE
367 — 13
  • sektor kehutanan dan Dana Reboisasi (DR)adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatanpendukungnya yang di pungut dari pemegang ijin usaha pemamfaatanhasil dan hutan yang berupa kayuAhli Menjelaskan dasar dari perhitungan pemungutan PSDH dan DRadalah Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2014.ttg Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Kehutanan, PERMENHUT RI Nomor : P.68/MenhutlV/2014TANGGAL 15 September 2014.Ttg Penetapan Harga Patokan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2011 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 399/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 31 Juli 2012 — PT DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA melawan Ny. LINDA TULUNG
76 — 34
  • Darimana patokan nilai fantastis yang diajukanoleh Penggugat tersebut sangatlah sulit untuk dipikir dengan akal sehat.Bahwa dengan mendalilkan sesuatu yang mengadaada dan tidak masuk akal,maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo mengadili dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterimakarena kabur dan mengadaada.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalildalam jawaban;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas