Ditemukan 413349 data
Dafit Supriyanto,SH
Terdakwa:
SURAHMAN Bin RAMLI
91 — 78
Jaksa Penuntut:
Dafit Supriyanto,SH
Terdakwa:
SURAHMAN Bin RAMLI
M.Zainur Rochman,SH
Terdakwa:
RIADI Bin MISWAN
22 — 0
Jaksa Penuntut:
M.Zainur Rochman,SH
Terdakwa:
RIADI Bin MISWAN
M.Zainur Rochman,SH
Terdakwa:
RIADI Bin MISWAN
28 — 5
Jaksa Penuntut:
M.Zainur Rochman,SH
Terdakwa:
RIADI Bin MISWAN
ANDIKA PRASETYO B.
Terdakwa:
MUHAMMAD SUNARNO
28 — 0
Jaksa Penuntut/Penyidik:
ANDIKA PRASETYO B.
Terdakwa:
MUHAMMAD SUNARNO
HANIF FAUZI
Terdakwa:
SULTON AR RAHMAD
14 — 0
Jaksa Penuntut/Penyidik:
HANIF FAUZI
Terdakwa:
SULTON AR RAHMAD
AIPTU.Suswanto.SH
Terdakwa:
YANUARYO Bin KATIMUN (Alm)
95 — 40
Jaksa Penuntut/Penyidik:
AIPTU.Suswanto.SH
Terdakwa:
YANUARYO Bin KATIMUN (Alm)
Terbanding/Terdakwa : IPON Pgl IPON
50 — 29
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 April 2013 Nomor:16/PID.Sus/2013/PN.PRM.yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
Pembanding/Jaksa Penuntut : MALA KRISTIN , SH
Terbanding/Terdakwa : IPON Pgl IPONMembebankan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut JaksaPenuntut Umum menyatakan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 April 2013sebagaimana diterangkan dalam akta permintaan banding Nomor :16/Akta.Pid/2013/PN.PRM. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 22 April 2013 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding pada tanggal
24 April 2013 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 25 April 2013,dan salinannya telah diserahkan kepada terdakwa tanggal 29 April2013 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telahdiberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengansurat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masingmasing pada tanggal 03 Mei 2013;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caraserta syaratsyarat yang
April 2013 haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makaterdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara inidalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat pasal 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,serta pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No.35 tahun 2009tentang Narkotika junctOo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sertaketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa
MH. masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dantanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum olehKetua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut dan NILMAWATI, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadirioleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota Ketua Majelis,H. YULIUSMAN, SH HERMAN NURMAN, SH.MHAGUS SUTARNO,SH, MH Panitera Pengganti,NILMAWATI,SHHal 14 dari hal 14 Put.No.99/PID/2013/PT.PDG
H. SUTRISNO, SH
Terdakwa:
TEGUH PRIYONO
47 — 8
Jaksa Penuntut/Penyidik:
H. SUTRISNO, SH
Terdakwa:
TEGUH PRIYONO
KARDONO, SH
Terdakwa:
PARIJO BIN PARIMO (alm)
25 — 6
Jaksa Penuntut:
KARDONO, SH
Terdakwa:
PARIJO BIN PARIMO (alm)
Terbanding/Terdakwa : IR. SOEMINO EKO SAPUTRO, MM
145 — 86
Pembanding/Jaksa Penuntut : SUSILATI
Terbanding/Terdakwa : IR. SOEMINO EKO SAPUTRO, MMProfesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan pasar Puri Asin Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 8 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam
SYAMSURI HADI tersebut untuk membayaruang pengganti sebesar Rp. 368.200.000, (tiga ratus enam puluh delapanjuta dua ratus ribu ripiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebuttidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatanhukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantimaka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (
Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01Juni 2015 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, permintaanbanding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal15 Juni 2014 ;Membaca memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung pada tanggal 20 Agustus 2015;Membaca surat mempelajari
berkas perkara, Nomor W411.U1/3632/HN.02.02/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 dan surat Nomor W411.U1/3633/HN.02.02/VII/2015, yang isinya memberi kesempatan kepada Jaksa PenuntutUmum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, sebelum berkas tersebut dikirimke Pengadilan Tinggi Bandung;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut caracara sebagaimana yang ditentukanHalaman 38 dari 50 Putusan
SYAMSURIHADI ;Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan alasandan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah membebaskan Terdakwadari Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalamDakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum ;Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.BdgMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepadaTerdakwa berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka
64 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI PALEMBANG ; IRWANSYAH BIN AGUS SALIM.
GHILANG PRADIANTORO FAJRIN, SH.
Terdakwa:
HARSONO MOKODOMPIT
49 — 16
Jaksa Penuntut:
GHILANG PRADIANTORO FAJRIN, SH.
Terdakwa:
HARSONO MOKODOMPIT
NELSON, SH
Terdakwa:
ROBERT PATONAUNG ALIAS OBE
25 — 4
Jaksa Penuntut:
NELSON, SH
Terdakwa:
ROBERT PATONAUNG ALIAS OBE
16 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAMBANG BIN SEMAN, DK ; JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG
KriminalistikNo.Lab 1808/KNF/2011 tanggal 09 Agustus 2011, bahwa 1 (satu)bungkus plastik bening berisi kristalkristal putin dengan berat netto0,168 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran UndangUndang RINo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan Pasal 131 UndangUndang R.I No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratusrupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2012/PN.KAG.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agungyang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kayu Agung mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Hal. 12 dari 16 hal. Put.
No. 1062 K/Pid.Sus/2012Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2012 dari Jaksa PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kayu Agung pada tanggal 23 April 2012;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2012 danJaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/para Terdakwadipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA
Panitera Pengganti dengan tidak dihadirioleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;AnggotaAnggota, Ketua,ttd/ ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.ttd/Dr.H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1062 K/Pid.Sus/2012Panitera Penggantittd/Emilia Djajasubagia, SH.,MH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIPanitera Muda Pidana KhususSUNARYO, SH.MH.NIP :040 044 338Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1062 K/Pid.Sus/2012
SISWONO, SH.M.Hum
Terdakwa:
PURNOMO Bin (Alm) SUPARMAN
22 — 12
Jaksa Penuntut:
SISWONO, SH.M.Hum
Terdakwa:
PURNOMO Bin (Alm) SUPARMAN
29 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ; ABDUL PAIAN HASIBUAN als. PAIAN
PAIAN adalah benar daunganja dan terdaftar dalam golongan ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 78 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 22 Tahun 1997 ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPadangsidimpuan tanggal 04 Januari 2007 sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa ABDUL PAIAN HASIBUAN als.
NegeriPadangsidimpuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2007Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Pebruari 2007 dariJaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 15 Februari 2007 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatunkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa
tidak terouktinya suatu unsur perbuatanyang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakanputusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkanputusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun halitu. tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasarpendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yangmurni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;Menimbang , bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa
pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebutdijatuhnkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui bataswewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Hal. 6 dari 7 Hal.
HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH. sebagai Panitera Pengganti, dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/. Atja Sondjaja, SH. ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MHttd/. Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.Panitera Pengganti,ttd/.
19 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU vs. LUSIA AMBONG alias AMBONG;
;Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP,yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yangsah, ternyata tidak tempenuhi; dimana dalam perkara a quo Saksi yangdihadirkan Jaksa Penuntut Umum, tidak seorang saksipun yang melihat ataumengetahui langsung tentang kejadian tersebut semua saksi hanya mendengarcerita saja (Saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana,
Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang melampaui bataskewenangannya dengan tidak menerapkan ketentuan hukumsebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) butir b KUHAP,dimana terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang "tidakcermat dan tidak jelas", dirubah sendiri oleh Judex Facti, yang manatadinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara KumulatifDIRUBAH menjadi Dakwaan yang disusun secara Alternatif atauSubsidairitas berdasarkan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali.Yang menjadi
pertanyaan bagi Pemohon Kasasi bukankah tanggungjawab terhadap Surat Dakwaan ada pada Jaksa Penuntut Umum ?
Penuntut Umumuntuk diperbaiki karena itu memang tugas dan tanggung jawab JaksaPenuntut Umum, oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatandimana Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya denganmerubah sendiri Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;. 8.
Bahwaalat bukti surat yang diajukan Jaksa penuntut Umum yaitu Surat Visum EtRepertum Nomor : 122/N//X1/2007, yang ditanda tangani oleh Dr.
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN ; M. ILYAS BALUA als LIAS ;
Ir ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor106/Akta.Pid/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriMedan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2010 Jaksa/PenuntutUmum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan
Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2010 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2010 danJaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 23 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara
menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskanperkara tersebut TIDAK MEMPERTIMBANGKAN tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap masyarakatHal. 9 dari 12 hal.
/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa, alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan dan putusan Judex factitelah tepat dan benar, Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat menunjukkanbahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang
Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Prof.DrSurya Jaya, SH.M.Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. ttd./Djoko Sarwoko, SH.MH.tid./ Prof.Dr Surya Jaya, SH.M.Hum.Panitera Pengganti ;ttd.
RENI WIDAYANTI
Terdakwa:
MUKHIAR ANSORI Bin AMIR
28 — 17
Jaksa Penuntut:
RENI WIDAYANTI
Terdakwa:
MUKHIAR ANSORI Bin AMIR
NOVAN SOFYAN, SH
Terdakwa:
SUWAJI Bin NANDIR
27 — 12
Jaksa Penuntut:
NOVAN SOFYAN, SH
Terdakwa:
SUWAJI Bin NANDIR