Bahwa tidak benar Termohon telah selingkuh dengan lakilaki lain sejakJuni 2011; bahwa mereka adalah teman/rekan/relasi/kolega yangTermohon kenal, mulai sekitar bulan Maret 2013 tuduhan ini tidakberdasar; yang terjadi hanyalah karena emosi, spekulasi yang berlebihandan tidak rasional, karena dengan orangorang yang dituduhkan selingkuhdengan Termohon itu, Termohon tidak pernah bertemu denganmaksud/keperluan pribadi dan intensif, semua pertemuan adalah karenadalam rangka tugas Negara,.

dan kasih sayang seorang ayah kandung untukperkembangan jiwa mereka;Apabila perceraian yang tidak Termohon kehendaki sampaiterjadi,Termohon merasa sedih dan prihatin manakala membayangkan anakanakTermohon nanti mengetahui bahwa orang tuanya sudah tidak bersama lagi,dengan alasan apapun; oleh karena itu Termohon berharap kepada YangTerhormat Bapak Hakim melindungi kepentingan masa depan anakanakTermohon dari pada kepentingan pribadi (Pemohon) yang mementingkan dinsendiri karena emosi yang tidak rasional

Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;Dalam RekonpensiPenggugat rekonpensi keberatan diceraikan oleh Tergugat rekonpensi, namunkalau Tergugat rekonpensi sudah tidak lagi bisa mendengar jeritan bathin danjiwa anakanak karena terbelenggu oleh emosi yang tidak rasional dan hanyamementingkan diri sendiri, Penggugat rekonpensi menuntut::1. Nafkah iddah selama3 bulan sebesar Rp 4.500.000.2. Mut'ah berupauang sebesarRp 2.000.000,3.

Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr.menganggap dirinya sebagai bagian dari keluarga Termohon, sehingga selamatinggal bersama orang tua Termohon, tidak pernah berusaha membantuapapun kecuali diminta dan disuruh; tidak benar Termohon telah selingkuhdengan lakilaki lain; lakilaki tersebut hanya sebatas teman/rekan/relasi/kolegayang Termohon kenal sejak sekitar bulan Maret 2013 dan tuduhan Pemohontersebut tidak berdasar sebab yang terjadi hanyalah karena emosi, spekulasiyang berlebihan dan tidak rasional

Kepanjenberwenang mengadili Permohonan yang terkait perubahan nama ;Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebutterutama masalah administrasi kepbendudukannya perlu dimohonkanberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapunalasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakandan kepatutan di masyarakat serta logis dan rasional

Valentine, apalagi nama Norman Valentine juga lebih dikenalorang saat bekerja sebagai wiraswasta di bidang fotography dan denganmenggunakan nama Norman Valentine, telah membawa keberuntungan bagiPemohon sehingga kehidupan Pemohon menjadi tenang, damai, dan sejahtera;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan namaPemohon dapat diterima dan dapat dikabulkan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta nilai maupun norma kelayakan dankepatutan di masyarakat serta logis dan rasional

Doktrinmana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dan tidak rasional;Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkanasas breakdown of marriage, yakni pecahnya perkawinan sebagai standarpenyelesaian sengketa perkawinan.

Asas mana dipandang lebih sesuai denganhukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana sendisendi perkawinantelah terurai dan tidak dipersatukan lagi serta hukumhukum Allah sudah tidak bisaditegakkan dalam rumah, tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yangmenjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.Karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalamrumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruhyang

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Rekonvensi padapoin 1 dan 2 dalam Rekonvensi karena sangat tidak rasional, TergugatRekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah lampau, nafkah iddahsebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perbulannya dan kamiserahkan kepada Majelis Hakim yang menilai dan memutuskan haltersebut;3.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi padapoin 3 karena sangat tidak rasional, Pemohon bersedia untukmemberikan mutah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);4.Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Rekonvensi padapoin 5 dalam Rekonvensi karena sangat tidak rasional, Pemohonbersedia untuk menanggung seluruh kebutuhan anak untuk pendidikanmaupun sehariharinya yang jumlah tidak dapat ditentukan, jikaTergugat Rekonvensi mendapat rezeki yang lebih tentunya akan lebihbanyak

Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalildalil yang diajukanoleh Pengguat Rekonvensi sebagaimana yang terpajang baik dalamgugatan Rekonvensi maupun Replik Rekonvensi karena jumlah yangdigugat sangatsangat tidak rasional dan tidak ada dasar hukumnyadalam penetapan yang jumlahnya sangat fantastis;2.

mengadili perkaraini untuk mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon karena sangattidak mungkin dapat menyatukan Pemohon dan Termohon dalam satuikatan rumah tangga lagi;Bahwa mengenai permohonan Pemohon Rekonvensi (Tergugat dalamKonvensi), karena tidak ada saksi yang dihadirkan untuk mendukungdalildalil dalam gugatan Rekonvensi, malahan saksi Termohon SAKSImenerangkan bahwa Termohon Rekonvensi pada bulan Mei pernahmemberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000, (dua jutarumah), maka sangat rasional

Rp.4.000.000, dan pembayaran iauran sekolahmasingmasing anak Rp.2.000.000, dan Rp.4.000.000, hingga usia 21/dewasa;Hak asuh terhadap 2 orang anak berada dalam asuhan dan pemeliharaanPenggugat;Menimbang. bahwa terhadap tuntutantuntutan Penggugat tersebut diatas, Pengadilan telah berusaha menasehati kedua belah pihak supayadiselesaikan secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa terhadap tuntutantuntutan yang diajukanPenggugat, pihak Tergugat keberatan karena merasa tidak rasional

keliru, salah dan terkesan mengadaadatersebut; apabila benar benar memahami isi Keppres Nomor 32 Tahun 1979terutama Pasal 2 nya serta analisa hukum sebagaimana telah Penggugat /Pembanding uraikan diatas pada poin 4 (empat) Konversi Hak atas Tanah,Tujuan Konversi, Pelaksanaan Konversi dan Pembahasan tentang HakEigdendom;Untuk itu mohon kepada Judex Juns Hakim Agung Pada Mahkamah Agungagar memperhatikan apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas danmengambil putusan dengan putusan yang ilmiah, rasional

Hierarki jelas diatur dalam hukum positif di Indonesia atau dikenaldengan hierarki peraturan perundangundangan di Indonesia dalambentuk UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan yaitu:1) UUD 19452) Ketetapan MPR3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang4) Peraturan Presiden5) Peraturan Daerah Provinsi6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Untuk itu mohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihkeputusan ini dan memutus perkara ini secara ilmiah, rasional

Atau jangan janganbenar apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan sebelumnya didalammemori banding bahwa Memori Banding tersebut patut diduga tidakdibaca sama sekali;Untuk itu mohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihperkara ini dan menjatuhkan putusan yang secara ilmiah, rasional, benar,jujur dan seadil adilnya;6.

Hanya berdasarkan telah mendiami sekiantahun dan pihak lain yang mengklaim secara sepihak semata;Untuk itu mohon kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihkeputusan ini dan memutus perkara ini secara ilmiah, rasional, benar, jujurdan seadiladilnya;Sebagaimana Pasal 27 UndangUndang Pokok Agraria menyebutkan :Hak Milik hapus bila:a. Tanahnya jatuh kepada negara:1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18,2. Karena penyerahan dengan suka rela oleh pemiliknya,3. Karena ditelantarkan,4.

hukum banding) untuk menilai bukti bukti dan alasan yangPenggugat/Pembanding sampaikan ini agar kami selaku Pemilik Tanahdan Bangunan yang Sah berdasarkan hak mewaris dan didukung buktibukti surat kepemilikan yang ada, sah dan benar dapat mengambil apayang menjadi milik kami Penggugat/Pembanding; bukan dikalahkan ataudi tolak berdasarkan pertimbangan yang keliru dan ngawur itu;Selanjutnya Mohon Kepada Judex Juris Mahkamah Agung mengambil alihkeputusan ini dan memutus perkara ini secara ilmiah, rasional

anak yang bernama ANAK I, lahir 19062003 dan NaufalNailul Huda bin Komaedi, lahir 22122008, sekarang berada dibawah asuhanPenggugat, untuk ditetapkan dalam asuhan Penggu gat, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa karena anak tersebut masih didbawah umur, dan selama iniberada dalam asuhan Penggugat, maka demi kemaslahatan kedua anaktersebut ditetapbkan berada dalam asuhan Penggu gat ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak kepada Tergugat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut rasional

, wajar danberalasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkahanak tersebut wajar, rasional dan sesuai dengan azas kepatutan, kewajarandan Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut patut dikabulkanuntuk memberikan biaya hidup sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagainelayan sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengankenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal41 huruf (b) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo

ikut Penggugat, untuk ditetapbkan dalam asuhan Penggugat,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut masih dibawahumur, dan belum mumayyiz, maka demi kemaslahatan anak tersebut yangselama ini berada dalam hadhonah Penggugat, maka ditetapkan berada dalamasuhan Penggugat ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah kedua anak yangjumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim, oleh karena kedua anak tersebutberada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatuntutan tersebut rasional

, wajar dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa tuntutan nafkah anak tersebut wajar, rasional dan sesuaidengan azas kepatutan, kKewajaran dan Tergugat selaku ayah kandung darikedua anak tersebut patut dibebani untuk memberikan biaya hidup sesuaidengan dengan penghasilan Tergugat sebagai sopir bus sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun,diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undangundangnomor 1 tahun

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah kepadaTergugat Rekonvensi yang seluruhnya sebesar Rp. 21.000.000, (dua puluhsatu juta rupiah) adalah tuntutan dengan jumlah yang tidak rasional dantidak berdasar hukum.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dengan melihat, meneliti danmencermati serta memahami seluruh dialildalil atau alasanalasanperceraian yang diajukan Pemohon in casu Tergugat Rekonvensikhususnya terkait mengenai

Pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia).Hal 12 dari 58 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.BatgBahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon yangberpenghasilan kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan,maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah inijumlahnya tidak rasional dan sangat memberatkan. Oleh karena ituPemohon tidak sanggup memenuhinya.

Bahwa begitu pula halnya dengan tuntutan Penggugat Rekonvensiberupa mutah sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) adalahtuntutan dengan jumlah yang tidak rasional dan tidak berdasar hukum.Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukumuntuk dinyatakan ditolak.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami in casu Tergugat Rekonvensi.

(Vide Pasal 160 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam Di Indonesia).Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon yangberpenghasilan kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan,maka tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan mutah ini jumlahnyatidak rasional dan sangat memberatkan. Oleh karena itu Pemohon tidaksanggup memenuhinya.

Pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam Di Indonesia).Bahwaterlepas dari alasanalasan hukumsebagaimanatersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikanpekerjaanPemohon yangberpenghasilan kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) perbulan, makatuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah ini jumlahnyatidak rasional dan sangatmemberatkan. Oleh karenaituPemohon tidaksanggup memenuhinya.

sekarang beradadibawah asuhan Penggugat, untuk ditetapkannnya, maka Majelis hakimberpendapat bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur, dan belummumayyiz, maka demi kemaslahatan anak tersebut yang selaam ini beradadalam hadhonah Penggugat, maka ditetapkan berada dalam asuhanPenggugat ;Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak sebesarRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) oleh Penggugat karena anak tersebutberada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatuntutan tersebut rasional

, wajar dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa tuntutan nafkah anak tersebut wajar, rasional dan sesualdengan azas kepatutan, kewajaran dan Tergugat selaku ayah kandung darianak tersebut patut dikabulkan untuk memberikan biaya hidup sesuai dengandengan penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiaptahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Pasal 41 huruf (b) Undangundang nomor 1 tahun

Putusan yang demikiantelah tidak memenuhi persyaratan formal dan materil suatu putusan,untuk itu sangat rasional sekali keberatankeberatan yang diajukan olehPemohon Kasasi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;. Bahwa keberatankeberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya jo Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara a quo yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi disebabkan putusan dimaksud telah salahdalam menerapkan hukum sebagai berikut:a.

Kasasiadalah sesuatu yang tidak rasional, mengingat segala sesuatu yangdisampaikan melalui pengadilan adalah justru mengaburkan dan tidakmeminimalisir persoalan. Oleh karena keadaan rumah tanggaHal. 5 dari 9 hal. Put.

NegeriKepanjen berwenang mengadili Permohonan yang terkait perubahan nama ;Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebutterulama masalah administrasi kependudukannya perlu dimohonkanberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapunalasannya adalah hak asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku serta sesuai nilai maupun norma kelayakandan kepatutan di masyarakat serta logis dan rasional

nomor urut anak pemohon pada akta kelahiran Laga Aditya JalasenaHal. 5 dari 8 halaman Penetapan No.520/Pdt.P/2017/PN.KpnYudha dibetulkan sesuai dengan nomor anak pemohon yang tertulis padadokumen kependudukan yaitu anak ketiga dari pemohon;Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan pembetulanpenulisan nomor urut anak Pemohon dapat diterima dan dapat dikabulkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai maupunnorma kelayakan dan kepatutan di masyarakat serta logis dan rasional

datang menghadap sendiri dipersidangan ;Selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan secara lisan bahwa anakPemohon yang bernama SETIA DEVA PRANATA yang dicarikan Akta Kelahiranternyata namanya tidak sesuai seperti yang diajukan ;Oleh karena itu Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya yang telahdiajukan oleh pemohon tersebut ;Setelah Hakim mendengar pencabutan permohonan pemohon yang diajukansecara lisan dipersidangan tersebut kemudian Hakim menilai bahwa pencabutanPermohonan adalah masih rasional

Bahwa adapun besaran biaya yang diminta oleh Penggugat Rekonvensisangat rasional atau berdasar hukum karena Tergugat Rekonvensi adalahpetani sekaligus pengusaha bawang yang sukses;6.

Bahwa begitu pula halnya dengan tuntutan Penggugat Rekonvensiberupa mutah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) adalahtuntutan dengan jumlahyang tidak rasional dan tidak berdasar hukum.Sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan a quo berdasar hukumuntuk dinyatakan ditolak.Alasan dan atau dasar hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :Bahwa besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami in casu Tergugat Rekonvensi.

Halaman 20 dari 75 halaman,Putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Batg.Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Petanenggarap (bukan sebagai Petani bawan ang sukses seperti yandidalilkan Penggugat Rekonvensi), maka tuntutan Penggugat Rekonvensiterkait dengan mutah ini jumlahnya tidak rasional dan sangat memberatkan.Oleh karena ituPemohon tidak sanggup memenuhinya.

Pasal 152 Inpres No.1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia).Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon yang notabenehanya seorang Petani penggarap (bukan sebagai Petani bawang yangsukses seperti yang didalilkan Penggugat Rekonvensi), maka tuntutanPenggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah ini jumlahnya tidak rasional dansangat memberatkan. Oleh karena itu. Pemohon tidak sanggupmemenuhinya.

(Vide Pasal 160 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam Di Indonesia).Bahwa terlepas dari alasanalasan hukum sebagaimana tersebut di atas,dengan mengingat dan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Petanipenggarap (bukan sebagai Petani bawang yang sukses seperti yangdidalilkan Penggugat Rekonvensi), maka tuntutan Penggugat Rekonvensiterkait dengan mutah ini jumlahnya tidak rasional dan sangat memberatkan.Oleh karena itu Pemohon tidak sanggup memenuhinya.

Sangat jelas dan terang Putusan MajelisHalaman 42 dari 52 halaman Putusan NOMOR 62/PDT/2020/PT KDI2.3.Hakim tingkat pertama, dan menurut Para Terbanding itu adalahsebuah Putusan yang sangat adil.Bahwa melihat dari memori banding Pembanding melalui kuasahukumnya, dalil dalil Pembanding yaitu : Dalil tentang eksepsi Pembanding yang tidak rasional,yang tidak sesuai fakta hukum Keberatankeberatan lainya yang menurut ParaTerbanding sangat tidak rasional, dan cenderung mengadaada;Bahwa mencermati para

pihak dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding, adalah sangat tidak rasional secarayuridis, karena terdapat penambahan pihak, atau ditariknya pihakyang baru oleh Pembanding dalam mengajukan Banding padaPengadilan Tinggi Kendari, dalam hal ini adalah Notaris di Baubauberalamat di Jalan Betoambari, Kelurahan Tarafu, KecamatanBatupoaro, Kota Baubau sebagai Turut Terguggat.

Bahwa dalam pokok perkara Pembanding melakukanIll(tiga)kali keberatan yang menurut Para Terbanding sangat tidak rasionalsecara yuridis Bahwa keberatan pertama Pembanding pada angka 1.1sampai dengan angka1.3, adalah keberatan yang tidak rasional,sebab faktanya bukti sertifikat yang dimiliki oleh Pembanding (Labara ) diterbitkan secara sembunyisembunyi, dan tidak di kuasaloleh Pembanding.

Bahwa keberatan kedua Pembanding pada angka 2.1 sampaidengan angka 2.3 , adalah keberatan yang tidak rasional, atau bisadisebut dengan gagal paham Bahwa SPPT PBB sebagaimana buktiT2 s/d T11 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah buktisurat yang sah secara hukum diterbitkan Dinas PendapatanPemerintah Kota Baubau, akan tetapi seluruh bukti tersebut bukanpajak terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa.

Olehnya itu maka sangat tidak rasional bukti T2sampai dengan bukti T11, sebagai bukti pajak tanah di tempat yanglain atau di luar obyek sengketa di jadikan atau di ajukan sebagaibukti dalam perkara ini. Hal ini sangat jelas sebagai mana diterangkan dalam bukti P15 pada peta Pajak Kelurahan Palabusa,menunjukan Peta bahwa angkaangka 02, dan 05, pada bukti pajakPembanding berada di tempat lain, dan angka 28 sesuai denganbukti pajak Terbanding berada pada obyek sengketa.

dariPemohon/Terbanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding;Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuaidengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagiditerapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salahyang menjadi penyebab timbulnya perselisinan dan pertengkaran, yang manapihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian,doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepurapuraan dantidak rasional

;Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarangmenerapkan asas breakdow of marriage yakni pecahnya perkawinansebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asaS mana dipandangHal 4 dari 11 hal Put.No.165/Pdt.G/2016/PTA.Mks.lebin sesuai dengan hukum perceraian Islam dan lebih rasional, pecahnyaperkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni sendisendiperkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukumhukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah

Bahwa, putusan yang demikian tersebut telah tidak memenuhipersyaratan formal dan materiel suatu putusan, untuk itu sangat rasional sekalikeberatankeberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dapatdikabulkan untuk seluruhnya, dan adapun keberatankeberatan terhadap putusanPengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Pengadilan Agama Surabaya dalamperkara aquo yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon disebabkan putusandimaksud telah salah dalam menerapkan hukum sebagai berikut :.

hidupberumah tangga dengan Termohon Kasasi, dan yang perlu dipahamiadalah suatu perkawinan merupakan bentuk ikatan bathin dua insanmanusia yang kehadirannya dalam hati sanubari manusia, dan selamain) Pemohon Kasasi masih tetap sabar dan tetap menghendakiperkawinannya dengan Termohon Kasasi tetap utuh dan sakinah ;Bahwa, selama ini pengadilan tingkat kedua dan pertama tidakmempertimbangkan perihal keputusan Termohon Kasasi untukmenuntut cerai talak terhadap Pemohon Kasasi adalah sesuatu yangtidak rasional

sehingga berjumlah Rp.6.000.000,.19.Bahwa oleh Tergugat yang memulai perselisinan ini, maka sudah menjadikewajiban Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat yang seharusnyaditerima dan, karena tindakan Tergugat yang mem PHK tanpa alasan adalahtindakan yang arogan dan melanggar hukum, padahal selama bekerjaPenggugat telah memberikan kontribusi yang sangat banyak yaitu mencapaitarget.20.Bahwa alasan Tergugat yang mem PHK Para Penggugat dengan kriteria tidakmencapai target, adalah alasan yang tidak rasional

Menyatakan bahwa alasan Tergugat yang mem PHK Para Penggugat dengankriteria tidak mencapai target , adalah alasan yang tidak rasional dan tidakada ukuran yang pasti berapa nilia nominalnya, karena Para Penggugat HANYAKOLEKTOR yang bertugas menagih piutang perusahaan, dan ketika bekerjapertama kali Tergugat tidak menyebutkan berapa besar pemasukan yang harusdisetor tiap bulannya.5.

Menyatakan Penggugat 3 yang mencapai target 80% pada bulan April 2015kemudian di PHK dengan alasan tidak mencapai target merupakan alasan yangtidak rasional.6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak hak Penggugat sebesar :e Untuk Penggugat 1 Renaldy A.

dan tidak adaukuran yang pasti berapa nilia nominalnya, karena Para Penggugat HANYAKOLEKTOR yang bertugas menagih piutang perusahaan, dan ketika bekerjapertama kali Tergugat tidak menyebutkan berapa besar pemasukan yang harusdisetor tiap bulannya;Menyatakan Penggugat 3 yang mencapai target 80% pada bulan April 2015kemudian di PHK dengan alasan tidak mencapai target merupakan alasan yangtidak rasional;Menghukum Tergugat untuk membayar Hakhak Penggugat sebesar :e Untuk Penggugat 1 Renaldy A.

Alasan yang tidak rasional sebagaimana dalamtuntutan pada angka 4 dan 5 menurut Majelis Hakim harus dimaknai sebagai tidakrasional secara hukum, atau dengan kata lain alasan tersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti mengenai surat peringatan yangdiberikan kepada Para Penggugat yaitu untuk Penggugat sebagaimana bukti T 8dan T9, untuk Penggugat II sebagaimana bukti T18, T19 dan T20, serta untukPenggugat Ill sebagaimana bukti T25, T26 dan T27, pelanggaran/kesalahan yangdilakukan

Terdapat 10.211 pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap dan pemilihtambahan yang memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama yaitu tanggal0107 dan sangat tidak rasional;h. Pada beberapa Desa di Kecamatan Lakudo terdapat pertambahanpemilih yang tidak rasional sebagai berikut : Desa Boneoge terjadi pertambahan jumlah yang tidak rasional, daridata PILPRES sebesar 1.801 menjadi 2.442 pada PILKADAKabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 641 pemilih.

Desa Metere terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional,dari data Pilpres sebesar 341 menjadi 473 pada Pilkada KabupatenButon terdapat kenaikan sebesar 132 pemilih; Kelurahan Lakudo terjadi pertambahan jumlah pemilin yang tidakrasional, dari data Pilpres sebesar 1.675 menjadi 1.974 pada PilkadaKabupaten Buton terdapat kenaikan sebesar 299 pemilih; Desa Madongka terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidakrasional, dari data Pilpres sebesar 767 menjadi 924 pada PilkadaKabupaten Buton terdapat

kenaikan sebesar 157 pemilih; Desa Moko terjadi pertambahan jumlah pemilih yang tidak rasional,dari data Pilpres sebesar 586 menjadi 707 pada Pilkada KabupatenButon terdapat kenaikan sebesar 121 pemilih;i.

bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba,tanggal 13 November 2017 di bawah Register Nomor: 362 /Pdt.P/2017/PN.BLK,pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran pemohon tertera atas nama Baeti lahir diGanjenge 1 Juli 1962 ; Bahwa pada Kartu keluarga anak pemohon tertera atas nama Budding lahir26 Desember 1963 Bahwa jika anak pemohon lahir pada 26 Desember 1963 tidak rasional

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk menolak gugatan Para Penggugat;Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menuntut ganti rugitanahnya yang terkena proyek pembangunan Bandar UdaraSamarinda Baru (BSB) yang terletak di Kelurahan Sungai Siring,Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak rasional,karena sesuai dengan Peta Dasar Lokasi Pembangunan Bandar UdaraSamarinda

Oleh karena dalam prosespembebasan tanah bandara tersebut Tergugat Il samasekali tidak pernahterlibat dan mengetahui, bagaimana pelaksanaan dan prosespembeasannya, namun ujug ujug Para Penggugat menuntut ganti rugikepada Tergugat II sangat tidak rasional dan tidak benar.

Dan dalam gugatannya Para Penggugat jugamenyatakan tanahnya telah dikerjakan oleh Para Tergugat adalah tidakbenar, karena tanah Para Penggugat hingga saat ini belum dikerja /garapoleh Para Tergugat, hal ini dapat dilihat pada sidang Peninjauan Lokasi(PS) nanti;Bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat telah memintaputusan dapat dijalankan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJjVOORRAAD);bahwa permintaan Para Penggugat ini sangat tidak rasional dan tidakprofesional, karena berdasarkan pasal 180 ayat (1

Samarinda inikeliru dan salah dan fatalnya lagi dalam pertimbangan hukumnya MajelisHakim menyatakan bahwa eksepsi eksepsi Para Pembanding/ParaTergugat tersebut telah masuk materi pokok perkara adalah pertimbanganhukum yang sangat tidak rasional dan tidak profesional, karena eksepsiPara Paembanding ini sudah nyata nyata eksepsi yang menyangkutkurang pihak Tergugat/Tergugat tidak lengkap dan eksepsi gugatankabur/tidak jelas, namun Majelis Hakim menganggap bukan eksepsi tetapipertimbangan hukum yang

Samarinda dengan perhitungan ganti rugi bagi ParaTerbanding senilai Rp. 1.075.000, x 9 Ha = Rp. 96.750.000.000,(sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupia) sangattidak rasional dan/atau perkalian ini salah, padahal menurutperkalian / perhitungan yang rasional dan benar adalah sebesarRp.1.075.000, x 9 Ha = Rp. 9.675.000 (sembilan juta enam ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) saja bukan sebesar = Rp. 96.750.000.000, olehkarena itu perkalian / perhitungan Majelis Hakim inf Para Pembandingheran