Bahwa, dalam surat gugatan perkara Nomor03/Pdt.G/2012/PN.Kdr., Tergugat pernah melakukan gugatan perdatakepada Penggugat, dimana dalam surat gugatan tersebut Tergugat (dalamperkara tersebut sebagai Penggugat) mendalilkan Rumah di Jalan DohoNomor 166 Kediri adalah Rumah Tergugat yang dibangun oleh AyahTergugat dan ditempati turun temurun hingga saat ini ditempati dandikuasai oleh Tergugat sendiri;2.

Bahwa kemudian dalam Surat Jawaban atas Perkara Nomor03/Pdt.G/2012/PN.Kdr., Penggugat (dalam perkara tersebut sebagaiTergugat) menolak daiil surat gugatan dengan alasan Tergugat(dalam perkara tersebut sebagai Penggugat) menyewa bangunan itu dariPenggugat (dalam perkara tersebut sebagai Tergugat);Maka diperlukan sebuah pembuktian, dimana dalam acara PembuktianTergugat (dalam perkara tersebut sebagai Penggugat) telahmenyampaikan bukti bukti berupa Bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1s/d P.11 dan

Nomor 2190K/Pdt/2016Judex Facti Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor03/Pdt.G/2012/PN.Kdr., yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde), selanjutnya Penggugat dalam perkara tersebut sebagaiTergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali teregister Nomor79 PK/PDT/2013 (print out informasi Perkara MA.

RI. tentang PK akankami lampirkan dalam Bukti surat pada acara Pembuktian), sehinggaPerkara ini harus dinyatakan ne bis in idem karena para pihak dan objeksengketa dalam perkara ini sama dengan perkara Nomor03/Pdt.G/2012/PN.Kdr., yang telah mendapatkan putusan yangberkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslahditolak;B. Kapasitas Penggugat tidak memiliki /egal standing dalam melakukangugatan perkara ini;1.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor03/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 April 2015, yangdimintakan banding tersebut,, sehingga amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Sdr. BUSTANG bin AMBO ASE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPerikanan yakni : dengan sengaja, menguasai, membawa, dan/atauHal. 5 dari 11 hal. Put.

dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannyayaitu sebagaimana Surat Tuntutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:a.Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03

Jakarta Nomor126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03/Pid.SusPrk/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2015 harus diperbaikisekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwaserta pengembalian barang bukti berupa Kapal Motor KM Rizky Baharikepada H.Bacottang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidakbertentangan

selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatuapapun dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG HUKUMNYABahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebutdiatas;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannyaUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor03

Wan Nadzair halaman 128 :ELnXpU+ EurY EvIRU' znl PYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Bahwa perikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halanganmenurut ketentuan syari maupun peraturan perundangundangan yang berlaku dan dapatdibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan ;Bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89(1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor03

Nomor 658 PK/Padt/2017tersebut yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI PerkaraNomor 83 PK/Pdt/2016, Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25November 2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/Padt/2008tanggal 18 Februari 2009 yang isinya berlawanan/bertentangan denganPutusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 65 K/TUN/1998dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Nomor 658 PK/Padt/201710.berdasarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tatausaha negara yang telah diputus dengan Putusan Peninjauan KembaliNomor 561 PK/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 juncto Putusan Nomor161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks.

Nomor 658 PK/Padt/2017tertanggal 8 Januari 1981 merupakan salah satu HGB yang lahir dariSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT TUN tanggal 3 Mei 1994;Bahwa kemudian amar Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26Agustus 1999 juncto Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal12 Desember 1997 juncto Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG.

Di dalam pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN., tanggal 10 Mei 1994 juncto18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993 tersebutdikatakan:a.

Menguatkan dan menyatakan sah berlaku dan mengikat PutusanMahkamah Agung yang pertama yaitu Putusan Kasasi Nomor 65K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 juncto Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG., tanggal 12 Desember 1997 juncto Nomor41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997 danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;4.

kekurangan biaya tersebut belumdibayar ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka ternyatalah bahwa = Penggugat telah tidakmemenuhi surat teguran tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganperetimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama MuaraBulian berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh berperkara sehingga ada alasan untuk membatalkanpendaftaran perkara Penggugat tersebut ;MENETAPKANMenyatakan batal pendaftaran perkara yang telahterdaftar dalam register perkara Nomor03

Semarak iINo. 1 RT. 17 Kelurahan Pematang GubernurKecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggalO07 Februari 2011, Selanjutnya disebutSebagai...... ee eeePengadilan Tata Usaha Negaratersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu Nomor :03/PEN/2011/PTUNBKL tanggal 25Januari 2011 tentang Penunjukan MajelisHakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor03/PEN P.Pers/2011/PTUN BKL tanggal 25 Januari 2011 tentangHari Pemeriksaan

Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor03/PEN HS/2011/PTUN BKL tanggal 09 Februari 2011tentang Hari dan Tanggal Persidangan;Telah membaca dan memeriksa bukti bukti surat danberkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ; Telah mendengar keterangan dan pengakuan~ keduabelah pihak yangberperkara ;5 ++ ee ee e eeeeeeeeeMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 17 Januari 2011, yang terdaftar dan diterima diKepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu padatanggal 17 Januari 2011 dalam register perkara Nomor03/G/2011/PTUNBKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki padatanggal O09 Februari 2011, pada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagaiberikut: ++ +22 ee eee eeeI.

12 September 1994, Jenis KelaminPerempuan, beralamat Blok Jamban Selatan RT 006 RW 002, Desa Kertamulya,Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; PENGADILAN NEGERI tersebut ; Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor03/Pdt.P/2018/PN.Idm. tertanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti ;Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalampersidangan:;Setelah memeriksa bukti berupa suratsurat

Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.206.000, (dua ratus enam ribu rupiah.) ; DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 08 Januari 2018, oleh KamiADIL HAKIM, SH., MH. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal O38 Januari 2018, Nomor03/Pen/Pdt.P/2018/PN.ldm., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami ADIL HAKIM, SH., MH. bersama :SUPARNO, SH. sebagai Panitera

Berkas Perkara Perdata Nomor : 03/Pdt.G/2017/PN.Amt. berikut Putusanbeserta suratsurat yang terlampir ;Tentang Duduk PerkaraMengututip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor03/Pdt.G/2017.PN.Amt. tertanggal 23 Agustus 2017, yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat III ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum Penggugat untuk

Negeri AmuntaiNo.03/Pdt.G/2017/PN.Amt. tertanggal 23 Agustus 2017 seluruhnya ;Mengadili SendiriDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA : Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; Menghukum Tergugat III / Terbanding III membayar biaya perkara int ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri Amuntai tanggal 23 Agustus 2017 Nomor03

oleh karena Pengusaha (Penggugat Dalam Rekonvensi)tidak terbukti melakukan tindak pidana penghinaan kepada TergugatDalam Rekonvensi (pekerja), maka Penggugat Dalam Rekonvensi dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat DalamRekonvensi tanpa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Selebihnya mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor03

Membatalkan Putusan Kasasi PHI MARI tanggal 23 Juni 2016, Nomor361 K/Pdt.SusPHI/2016 dengan mengadili sendiri: MenguatkanPutusan PHI Klas 1A Negeri Manado, tanggal 22 Juni 2015 Nomor03/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mnd.;3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 4 dari 7 hal. Put.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II1; Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangTETSEBUL f een eon me neTelah membaca dan memeriksa berkasBST a gm mm mm em mm teeTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang tertanggal 21 Pebruari 2008 Nomor03/Pen.K/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadi i perkaraTETSEBUT j mn mew rr rn re te ie i mieTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal 22 Pebruari 2008 Nomor : 03 /Pen.HKM / 2008/ PTUN.Smg

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyapada tanggal 30 Januari 2008 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padatanggal 30 Januari 2008 di bawah register perkara Nomor03 / G/2008/ PTUN.Smg dan telah diperbaiki padatanggal 6 Maret 2008 telah menggugat Tergugat sebagaiberikut : errr eee ree ee ee ee ee eee eeAdapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalahsebagai berikut : 1.

REZA ARDIANSYAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Sei Jernih tanggal 03Maret 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor03/SKK/XII/2012 tanggal 04 Januari 2012, adalah anak kandung pertama darisuami istri/Pemohon bernama SUGINO dan ELMAWATI,2.

REZA ARDIANSYAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Sei Jernih tanggal 03Maret 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor03/SKK/XII/2012 tanggal 04 Januari 2012, adalah anak kandung pertama darisuami istri/Pemohon bernama SUGINO dan ELMAWATI;2.

oleh karena itu wajib menurut hukum tindakan atauperbuatan Tergugat IV yang melakukan lelang eksekusi objek jaminanpada tanggal 28 Mei 2019 khususnya terhadap tanah berikut bangunanpermanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor 79/Pasar Teluk Dalam/2009,tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te Lee Hua (PenggugatIll), dan tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnyadengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03

atauperbuatan Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III yang menjual secaralelang objek jaminan khususnya terhadap tanah berikut bangunanpermanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor 79/Pasar Teluk Dalam/2009,tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te Lee Hua (PemohonKasasi IlIl/dahulu Pembanding Ill/dahulu Penggugat Ill), dan tanahberikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat HakMilik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03

Nomor 695 K/Pdt/202117.18.19,tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te Lee Hua (PemohonKasasi Ill/dahulu Pembanding Ill/dahulu Penggugat Ill), dan tanahberikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat HakMilik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03/Hiliamaetaniha/2008, tanggal 15 Agustus 2008 atas nama HalimPerdamaian (Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Penggugat1) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang timbuldaripadanya;Menyatakan oleh karena itu

wajio Turut Tergugat untuk taat, menaati danmelaksanakan segala keputusan hukum dalam perkara a quo, dan wajibpula untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap SertifikatHak Milik Nomor 795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor 79/PasarTeluk Dalam/2009, tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te LeeHua (Pemohon Kasasi III/dahulu Pembanding III/dahulu Penggugat Ill),dan tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya denganSertifikat Hak Milik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKisaran, bahwa pada tanggal 25 ##Februari 2019, Nomor03./Akta.Pid/2019/PNKis Penasihat Hukum Anak telah mengajukanpermintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor :3/Pid.SusAnak/2019/PN Kis, pada tanggal 20 Februari 2019; Nomor03/Akta.Pid/2019/PNKis2.

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27Maret 1996, sesuai ODuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03/Kua.17.05.07/PW.01/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten HuluSungai Selatan;2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 orang;3.

Surat: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03/Kua.17.05.07/PW.01/II/2018 tanggal O6 Februari 2018 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebuttelah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P);ll. Saksi:1.

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27Maret 1996, sesual Kutipan Akta Nikah Nomor03/Kua.17.05.07/PW.01/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten HuluSungai Selatan;2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai anak 4 orang;3.

Hal. 8Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor03/Pid.Sus/2018/PN Sru. tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa ARI YAHYA DOOM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAANPERKOSAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA PenuntutUmum;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun;3.

Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umumtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhisyaratsyarat yang telah ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itupermintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Peradilan tingkat banding pada PengadilanTinggi Jayapura setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor03

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serul Nomor03/Pid.Sus/2018/PN. Sru tanggal 31 Mei 2018 yang dimintakan banding;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;5.

Surat Keterangan Untuk Nikah Model WN1 Nomor03/35.07.03.2010/2007 a.n. Ari tertanggal 08 Februari 2007;4. Kutipan Akte Nikah No. 535/18/XI/1998 antara Sunari denganSupatmi yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bantur, Kab. Malangtertanggal 06 Desember 1998;5. 1 (satu) lembar foto copy rekomendasi Nikah Nomor: KK.13.07.13/PW.01/16/2007;Tetap terlampir dalam berkas;.

Surat Keterangan untuk Nikah Model N1 Nomor03/35.07.03.2010/2007 an. Ari tertanggal 08 Februari 2007;. Kutipan Akte Nikah No. 535/18/XIV/1998 antara Sunari dengan Supadmiyang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bantur, Kabupaten Malang tertanggal 06Desember 1998;1(satu) lembar Foto Copy Rekomendasi Nikah NomorKK.13.07/PW.01/16/2007;Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 785 K/Pid/2010Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada TerdakwaTerdakwa masingmasingsebesar Rp. 5.000.

Surat Keterangan Untuk Nikah Model WN1 Nomor03/35.07.03.2010/2007 an. Ari tertanggal 8 Pebruari 2007;4. Kutipan Akte Nikah No. 535/18/XI/1998 antara Sunari denganSupatmi yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bantur, Kab. Malangtertanggal 6 Desember 1998;5. 1(satu) lembar foto copy rekomendasi Nikah NomorKK.13.07.13/PW.01/1 6/2007;Tetap terlampir dalam berkas;.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2016/PTUN Mks. pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 yangdimohonkan banding;3.

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B sertasurat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaraseperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2016/PTUN Mks. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2016/PTUN Mks, tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., dan Surat Nomor: 24/tamins./IV/2018, tanggal11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasiBerita Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., jo. Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., sesuai dengan peraturan perundangudanganyang berlaku;7.

dahuluPemohon Kasasi Il/Penggugat/Pembanding /Terbanding II, dengan positagugatan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Penetapan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 17 Februari 2010 junctoBerita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Nomor 03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 11 Maret 2010, telah melaksanakan eksekusipengosongan (ontruiming) terhadap:"Sebidang tanah seluas + 455 m?

Nomor 52, Medan, sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik Nomor 789/Sukaramai II, Sertifikat Hak MilikNomor 790/Sukaramai II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 791/Sukaramaii IIadalah telah terikat sebagai jaminan fasilitas kredit Tergugat Il kepadaPenggugat, dan Penggugat adalah sebagai satusatunya kreditur yangberhak atau setidaktidaknya mempunyai kedudukan yang diutamakan;Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan eksekusi pengosongan atastanah dan bangunan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor03

Darwin Zainuddin, S.H., dengan PutusanNomor 386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2001 juncto PutusanPengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2001 Nomor 186/Pdt/2001/PT Mdn.Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November2007 Nomor 1912 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) juncto Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. yang ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2010 juncto Berita

kabur (obscuur libel), maka sangat beralasan hukumuntuk dinyatakan tidak dapat diterima sekaligus ditolak seluruhnya;Bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan dalamperkara a quo meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim membatalkandemi hukum pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan EksekusiPengadilan Negeri Medan Nomor 03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn.yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari2010 juncto Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Nomor03

Darwin Zainuddin, S.H., dengan Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor 380/Pdt.G/2000/PN Mdn. juncto Putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 2 Juli 2001 Nomor 186/Pdt/2001/PT Mdn. juncto PutusanHalaman 10 dari 30 hal.Put.Nomor 360 PK/Pdt/2016Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November 2097 Nomor1912 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) juncto Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03