Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaandan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalamperkara ini, maka Gugatan a quo mengalami Kekurangan Pihak dan olehkarena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor03

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 196/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 19 Januari 2015 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

karenakejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karenamendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipunmasingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 111/PidB/2017/PN SmnBahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03

YENISETIYOWATI tertanggal 03 September 2016;1 (satu) buku tabungan mandiri dengan nomor rekening 1370010380034atas nama YENI SETYOWATI;1 (satu) buah ATM Bank Mandiri nomor : 4097 6624 4256 8997;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Accounting danmendapatkan gaji dari

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Accounting danmendapatkan gaji dari pihak Paradise Resto;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Accounting adalah :1. Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan di ParadiseResto;2.

orang laintelah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan: Menimbang, bahwa dalam unsur ini akan dipertimbangkanmengenai apakah uang hasil penjualan Paradise Resto sejumlah Rp.356.605.750, (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus lima ribu tujuhratus lima puluh rupiah) yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukankarena kejahatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut :Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03

Jangka waktu antara berbagaibagai perbuatan itutidak boleh berlangsung lama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akanpertimbangkan apakah perbuatanperbuatan yang dilakukan olehterdakwa tersebut, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukumsebagai berikut : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Paradise Resto Nomor03/PRF&BM/SK/V2012, tanggal 29 Juni 2012 terdakwa diangkatmenjadi karyawan tetap

A263480 senilai Rp6.750.000.000,00P 17 : Draft Kwitansi Pembayaran; Bahwa Tergugat I atau Tergugat II ternyata tidak datang di hadapan TurutTergugat guna menerima pembayaran dari Penggugat atau kuasanya tersebut,yang hadir saat itu hanyalah kuasa Tergugat I (vide P13) dan keluargaTergugat I yang justru meminta pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor03 (vide bukti1) secara sepihak dan akan mengembalikan semua pembayaranPenggugat beserta kompensasinya; Oleh karena itu agenda pembayaran tanggal 12

secara sepihak batalnya AktaPengikatan Untuk Jual Beli Nomor 03 (vide bukti1) serta akanmengembalikan dana Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah) di tambah kompensasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).Bukti : P 18 : Surat Pembatalan Sepihak Pengikatan Jual Beli Nomor 03 (videbukti1) dari Tergugat I tanggal 14 Juni 2012;Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, senyatanya dan terbuktibahwa Penggugat I telah (mengingkari Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Sertipikat Hak Milik Nomor 1466/Cileungsi, seluas 27000 Untuk Jual Beli Nomor03 (vide buktil1) a quo Surat Ukur tanggal 15052008 Nomor 23/Cileungsi/2008, NIB: 10.10.14.14.01081;3. Tanda Terima sertipikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor88194/2011 seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi)tertanggal 29 Nopember 2011 sekarang telah menjadi Sertifikat Hak MilikNomor 1989/Cileungsi, seluas 2.840 m? (dua ribu delapan ratus empat puluhmeter persegi);4.

tanggal 28 Mei 2012Nomor 87/Cileungsi/2012;Semuanya terletak dan setempat di kenal di Kampung Pasar, RT/RW 001/004, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat;ViIlMenghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk membayar denda kepadaPenggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulannyaterhitung sejak tanggal 12 Juni 2012 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugatsebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat 2.3 Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II mentaati danatau melanjutkan Jual Beli berdasarkan Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor03 tanggal 12 Maret 2012;5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan atau Tergugat II untukmenandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat atas objek gugatan aquo dihadapan Pejabat yang berwenang;6.

provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi: Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi: Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluhribu rupiah) bukti T.1.3;Dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat di bawah Nomor03

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V mengajukanmemori kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 1 Desember 2011 juncto PutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg tanggal 25Februari 2013 dengan alasan sebagai berikut:1.1.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V telahmenerima Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri TinggiBandung Nomor 599/Pdt/2012/PT Bdg juncto Nomor 03/Pdt.G/2011/PNCbd pada tanggal 10 Februari 2014

melalui delegasi PengadilanNegeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat;1.2.Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor WBN/7.4/0307/R tanggal 21 Februari 2014,telah menyatakan kasasi berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd tanggal 24 Februari 2014 sehingga sesuaidengan Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, maka pernyataan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V patut diterima

Buktibukti yang tidak dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkandalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;1.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibadak pada halaman 72 alinea 3 tidaklah tepat dan kabur karenadi samping mempertimbangkan alat bukti berupa Akta Nomor 10,11, 12 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1174, 1175, 1176, nyatanyatamempertimbangkan alat bukti AJB Nomor 11/2004, AJB Nomor12/2004 dan AJB Nomor 13/2004, tetapi tidak

Nomor 1392 K/Pdt/20152.9.Bukti pembayaran PBB dianggap sebagai bukti kepemilikan tanahdijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri CibadakNomor 03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Hakim salah penerapan hukum dimana bukti pembayaran PBBdianggap sebagai bukti kepemilikan tanah dijadikan pertimbanganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor03/Pdt.G/2011/PN Cbd;Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat V sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Cibadak pada

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018;5.

Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A danbundel B, serta suratsurat lainya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:.

Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahuluTergugat II Intervensi;DALAM POKOK PERKARA1.

secara CumaCuma (Prodeo)telah ditolak oleh majelis hakim, dan diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar panjarbiaya perkara dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan dijatuhkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kabupaten MalangNomor: 0140/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. tanggal 07 Februari 2013 ternyata Pemohon tidakmembayar panjar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuanPasal 81 A Ayat (3) UndangUndang Nomor03

berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohon di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan suratpermohonannya tanggal 19 Desember 2011 yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalamregister gugatan Nomor : 0409/Pdt.G/2011/PA.AGMtanggal 19 Desember 2011 dengan mengajukan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 16 Desember 2008,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor03

untukrukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebuttidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnyasemula untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layakdilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadirmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon,;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnyaPemohon di persidangan telah mengajukan bukti suratberupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor03

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah diPakistan pada tanggal 17 Mei 2004, dan telah didaftarkan di KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudussebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03/Kua.11.1.06/PW.01/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 dan sesudahakad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai danTergugat berstatus Jejaka;3.

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor03/Kua.11.19.06/PW.01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, Bukti surattersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokan sesuai dengan aslinya,oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan buktiP.2:3. Surat Keterangan Pergi Nomor 23.09.01/2019, tanggal 7 Januari 2019,Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kds. Hal. 4 dari 9yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piji Kec.

Pidana Penuntut Umum;Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk penguranganpemidanaan berikut alasanalasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan keterangan Terdakwa dan barangbarang bukti yang dihadirkandipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakanterhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan melanggar Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

halhal sebagai berikut:Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat mendorong meningkatnya kriminalitas akibatminuman keras; Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat;Hal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

Balimau, Rt/Rw. 003/002, Desa Balimau,Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, AgamaIslam, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebutSCL elects eee cece emcee enter nme eneromaonnnenn PEMOHON:nomen Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kandangan pada tanggal yang sama pula dalam Register Nomor03/Pdt.P/2016/PN.Kgn. telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknyaSebagal Deriul eeenee essen neers

Lbp yang diputus secara Verstek (Bij Verstek)Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 289/PDT/2017/PT.MDNpada tanggal 18 November 2015, dan di dalamnya menyangkut diri Pelawanselaku salah satu pihak Tergugat ;Bahwa Pelawan juga baru mengetahui bahwa Sita Eksekusi tersebut di atastelah di laksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor : 03/Eks/2016/95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 21 Juni 2016 Jo.Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG) Nomor03/Eks/2016/95/Pat.G/2015/PN.Lbp. tanggal

jelas dan nyata telah mencerminkandiabaikannya hak Pelawan, karena selaku pihak yang digugat, Pelawantidak pernah dipanggil dan diberitahukan secara sah dan patut untukmengikuti persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga olehkarenanya putusan perkara aquo sangat merugikan kepentingan hukum dariPelawan ;Bahwa kepentingan hukum Pelawan demikian, semakin dirugikan manakalaobjek perkara putusan aquo telah dilakukan Sita Eksekusi berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor03

Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG) Nomor03/Eks/2016/95/Padt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 04 Agustus 2016, TIDAK SAHDAN HARUS DINYATAKAN DI CABUT ;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesuai ketentuan Hukum yangberlaku, Pelawan berhak mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ini kepadaPengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam, Deli Serdang ;Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut, masih dalamtenggang waktu yang ditentukan dalam undangundang sebagaimanaHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor

Pelawan ; Untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka sangat beralasanhukum Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakimuntuk menunda pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Verstek PengadilanNegeri Lubuk Pakam No. 95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 18 November2015 sampai adanya Putusan yang inkracht dalam gugatan perlawananini, dan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk PakamNomor : 03/Eks/2016/95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 21 Juni 2016 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG ) Nomor03

Khusus tanggal 23 Juni 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;MelawanZULIFZON, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 001,RW.001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir,Kabupaten Kuansing;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang(Pemohon Kasasi) dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukumyag lengkap;Bahwa Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbanganhukum yang lengkap,dan terindikasi hanya mengambil over begitu sajapertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;Hal ini ternyata dengan adanya kalimat dalam bagian menimbang halaman 10alinea 2: ....

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah SertipikatHak Milik Nomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03

Tenggang Waktu Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;1.Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasipada tanggal 4 Februari 2014 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor139 Tahun 2013;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Para Penggugat barumengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April

Bahwa fakta ini terungkap dari Daftar Alat BuktiT.U.1.27;Bahwa dengan demikan objek tanah Sertifikat Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?, yangterletak di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, KabupatenCiamis, Provinsi.

Jawa Barat, tercatat atas nama DadangRuhendi, bukan berada di atas tanah Para Penggugat/PemohonKasasi, namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan hukumdan penilaian Majelis Hakim baik di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta;Bawa Judex Facti tidak menilai bukti dan fakta persidanganmengenai perbedaan data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas

;Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) mengatakan:Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakanuntuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tanggal 22 Juli2020. Juncto Nomor 118/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 17Juni 2019, yang dimohon kasasi tersebut;Mengadili Sendin:1. Memberikan kelonggaran waktu kembali Pemohon Kasasi/Termohon untukHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.

menerima pembayaran Tahap2 secara penuh, sehingga Pemohon Kasasi masih memiliki kewajibanpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratusjuta rupiah) dan Pemohon Kasasi hanya melakukan penyetoran ke rekeningTim Pengurus PT Nusuno Karya sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) pada tanggal 25 September 2019, karena itu terdapat kekuranganpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratusjuta rupiah);Bahwa walaupun Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor03

Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255Inspekot tanggal06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaAmbon berjumlah Rp249.681.000,00;Hal. 7 dari 77 hal. Put.

Al Kudrat)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/SP/DKP/KA/APBD2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaranuang muka Nomor 01/BAPUM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlahRp57.040.500,00; Nomor SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Ambon Kepada Hi.

Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Hal. 41 dari 77 hal.

Al Kudrat (foto copy);Amandeman Kontrak Nomor 01/AMD/SP/DKP/APBDP2/VII/2012tanggal 5 Juli 2012 terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor03/SP/DKP/APBDP2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan TamanKota Desa Halong Tahap , nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00(seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)Pelaksana CV.

Bina Graha) untuk pembayaran langsungbelanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan danpengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor03/SPK/APBDII.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlahRp29.106.000,00;1 (satu) jepit Nomor SP2D: 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM:0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 30 Maret 2012 DinasKebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry AMatahurila, ST (CV.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor3337/Pusaka Rakyat, dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraTimur: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraSelatan: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraBarat : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraSetempat dikenal dengan bangunan Ruko Pasar Modern Harapanindah.Bahwa sita jaminan tersebut didasarkan pada Penetapan Nomor03

Bahwa alasan Pembantah untuk mengajukan bantahan a quo yaitu terkaitdengan Sita jaminan sesuai Penetapan Nomor03/CB/2013/145/Pdf.G/2012/PN.Bks., tanggal 05 April 2013 dan BeritaHalaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2017Acara Sita Jaminan Nomor 03/C B/2013/145/Pdt.G/2012/P N. Bks., tanggal16 April 2013 dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks;Bahwa perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks.

Nomor 1225 K/Pdt/2017tanggal 05 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan perkara Nomor03/CB/2013/143Pdt.G/2012/PN Bks.

yang terbit tanggal 2952012 tidak dilakukan pencatatan Sita Jaminan Nomor03/CB/2013/145/PDT.G/2012/PNBKS, karena objek penyitaan adalahsertifikat HGB No. 3337/Pusaka Rakyat;Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/201710.

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor03/Pdt.P/2021/PN Snt. dalam register permohonan yang sedang berjalan;4.

Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Desember2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatana quo, karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor03

Agung RepublikIndonesia yaitu putusan tersebut: Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai/khilaf memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tidak dapat menerimaPutusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan untuk itu Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat Il telah menyatakan mohon pemeriksaan dalamtingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sangat keberatan danmenolak keras atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03/PDT/2014/PT SBY, yang diputus pada tanggal 5 Mei 2014, karenaputusan yang dimohonkan Kasasi sekarang ini merupakan putusan yangmengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;.

putusan a quo, karena menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannyahanya mengikuti pola pikir Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak benardan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yangberlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang manaPengadilan Negeri Lamongan memberikan putusan tanpa disertai alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan yang cukup dan sempurna makaputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor03

hak Penggugat untuk menggugat para pihaknamun ketentuan Syarat menyebutan identitas nama lengkap ataunama lain dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahangugatan dengan tidak menyebutkan secara jelas identitas dariTermohon Kasasi serta telah keliru menyampaikan alamat makagugatan Termohon Kasasi telah melanggar asas actor sequitor forumrei yang digariskan Pasal 118 HIR (mohon lihat Hukum Acara Perdata,oleh M Yahya Harahap him 200);15.Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03