Ditemukan 34408 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/PID/2016
Tanggal 27 Juli 2016 — DARNO Bin DULATIF
5943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 523 K/PID/2016Kristiyono dan Rafiudin Musa bukan orang yang berhak untuk mengeluarkanSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Ijin Mendirikan Bangunanmelainkan Terdakwa mengetahui rekomendasi keluarnya Surat jinMendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan oleh saksi Eko Supriyanto, M.Si.bin Sutiyo selaku Kasi Pemrosesan pada KPPT Kabupaten Brebes, sehinggaakibat dari perbuatan dari Terdakwa dengan membuat palsu ataumemalsukan Surat Ijin Mendirikan Bangunan untuk digunakan oleh saksi
    Putusan Nomor 523 K/PID/2016pemberian jin Mendirikan Bangunan kepada dr.
    Soejono dan Surat Keputusan Bupati BrebesNomor: 503.01/KPPT/01986/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentangpemberian Ijin Mendirikan Bangunan dikembalikan kepada dr.
    Arie Indriyantosebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan uangyang diserahkan kepada Terdakwa untuk pembuatan Ijin Mendirikan Bangunanatas nama dr.
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN MANADO Nomor 370/Pdt.P/2020/PN Mnd
Tanggal 2 Nopember 2020 — Pemohon:
GABRIELA VIVY SENNY PANGERAPAN
4320
  • Mapanget atas nama SANNY OEI dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 444/IX/DTK/WM/2005 tanggal 8 September 2005 pada Kantor PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Manado;

    1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili ketiga anaknya yaitu:
      • ;

    untuk bertindak melakukan perbuatan hukum guna menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 836 Kelurahan Kairagi Satu Kec.

    Mapanget atas nama SANNY OEI dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 444/IX/DTK/WM/2005 tanggal 8 September 2005 pada pihak Bank manapun, untuk mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman uang guna kepentingan Pemohon dan anak-anak;

    1. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);
Register : 12-12-2022 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Unr
Tanggal 15 Maret 2023 — Penggugat:
KHOIROZI
Tergugat:
AHMAD
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG
9045
  • Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan dan menyewakan bangunan di atas sebagian tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat atas sebagian tanah yang dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan bersih;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat mendirikan bangunan dan menyewakan kepada pihak lain sejak menjadi milik Penggugat pada tahun 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 ( dua ) tahun per tahun sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah atau sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun tersebut;
  • Memerintahkan
Register : 12-09-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 20/P/FP/2018/PTUN.SBY
Tanggal 5 Oktober 2018 — Pemohon:
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Termohon:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20282
  • MENGADILI :

    DALAM EKSEPSI :

    • Menyatakan Eksepsi Termohon tidak diterima seluruhnya ;

    DALAM POKOK PERMOHONAN :

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan tindakan atau menerbitkan Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) PT.
    Bhumi KencanaSejahtera ;Fotocopy sesuai asli, Tanda Pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan secara online denganNo. Pendaftaran : 1605201810003550, tanggal 16 Mei2018, atas nama Perusahaan PT.
    BhumiKencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran1605201810003550, tanggal 21 Mei 2018, denganstatus koreksi ;Fotocopy sesuai asli, List Tracking Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. BhumiKencana Sejahtera dengan Nomor Pendaftaran1605201810003547, tanggal 21 Mei 2018, denganstatus koreksi ;Fotocopy sesuai asli, List Tracking Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT.
    Bhumi Kencana Sejahtera, yang tidak memperoleh tanggapandari Termohon ; Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi objek permohonan dalamperkara inlitis adalah Permohonan ljin Mendirikan Bangunan PT.
    secara delegasi atas pelimpahan wewenangdari Bupati Sidoarjo untuk memproses permohonan perizinan khususnya dalamhal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dari segi Prosedur dan Substansi permohonan pendaftaran Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunanmenyebutkan : Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan
    18 Mei 2018,dan terakhir dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Mei 2018 jam 8.29 ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunanyang diajukan PT.
Register : 11-10-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN STABAT Nomor 7/Pid.C/2018/PN Stb
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
JUANDA KUSUMA
Terdakwa:
ZUNAIDI Alias DEDI BADADI
239
  • Juman, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanahtempat Terdakwa mendirikan bangunan karena Saksi baru moelihatSertifikat Hak Milik atas nama Saksi Jayus;Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanahtersebut namun Saksi tidak menanyakan atau menegur Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;3.
    Kasmadi, didbawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi memiliki tanan berbatasan langsung dengan tanah milikSaksi Jayus;Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut denganmembeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;Hal 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN StbBahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan
    Zailani, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi memiliki tanan berbatasan langsung dengan tanah milikSaksi Jayus;Bahwa setahu Saksi, Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut denganmembeli atau ganti rugi dengan Sdr Ricardo;Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mendirikan bangunan di tanahtersebut namun Saksi tidak menanyakan atau
    Saprah, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Terdakwa adalah adik Saksi;Bahwa tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan adalah milik orangtua Terdakwa dan Saksi dan tidak pernah dikuasai atau dimiliki pihak lain;Hal 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid C/2018/PN StbBahwa orang tua Saksi memiliki surat tanah yang menunjukkan tanahtersebut milik orang tua Saksi;Bahwa Saksi sendiri juga mendirikan bangunan di tanah tersebut
    Sarmin, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Jayus dan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Perkotaan Kecamatan SecanggangKabupaten Langkat;Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Jayus adalah pemilik tanah tempatTerdakwa mendirikan bangunan;Bahwa Saksi mengetahul Saksi Jayus memperoleh tanah tersebut dariSdr Ricardo dengan cara membeli kemudian dibuatkan Sertifikat HakMilik;Bahwa setahu Saksi luas tanah milik Saksi Jayus kurang lebih 7872 (tujuhribu
Register : 01-10-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2012
Tanggal 9 Nopember 2012 — JOHANNES SINAGA, DKK vs I. BUPATI KARO, II. PDT. NURWATI Br. TARIGAN;
7383 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 397 K/TUN/2012dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas olehTergugat ;2 Bahwa objek perkara dalam gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalahKeputusan Bupati Karo Nomor: 503.648.1/5791/Tapem/2007, tanggal 14Agustus 2007, tentang Izin Mendirikan Bangunan an. Pdt.
    Nurwaty Br Tarigan.Keputusan Tergugat tersebut memberikan izin mendirikan Bangunan Gerejasebanyak (satu) unit berlantai tiga dengan luas lantai I 187 m2, Lantai II 187m2 lantai II 187 m2 kepada Saudara Pdt.
    yang menyatakan bahwa KepadaPemilik Bangunan diwajibkan Mendirikan plang IMB didepan lokasi bangunanyang akan dibangun untuk memudahkan pengawasan.
    Pemilik Bangunan diwajibkan mendirikan plangHal. 11 dari 20 hal.
    dikemudian hari, menurut hemat Pemohon Kasasi Judex Facti dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo, seharusnya berpandangan lebih cermatdan arif dalam menguji apakah tindakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasidalam menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503.648.1/579 I/TAPEM/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 An Pdt.
Register : 29-09-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 83/Pid.C/2022/PN Cbi
Tanggal 29 September 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
AGUS BUDIARSO
Terdakwa:
ARIA
2010
  • M E N G A D L I :

    1. Menyatakan terdakwa Aria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan pos jaga dan toilet dengan luas 6 m2 (ukuran 2 x 3 m2) di area showroom dan bengkel PT Batavia Bintang Berlian tanpa izin mendirikan bangunan;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah
Putus : 17-12-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34K/TUN/2007
Tanggal 17 Desember 2007 — HIDAYAT BIN H.M. NASIR BIN H. SOELIHOEN ; H.M. KOSIM BIN H.M. NASIR BIN H. SOELIHOEN ; YENNI YUNIATI (CUCU DARI JUMENAH BINTI H.SOELIHOEN) ; NURLAILA BINTI NAFSIAH BINTI H. SOELIHOEN ; NUR'AINI BINTI NAFSIAH BINTI H. SOELIHOEN ; DETTY DAMAYATI BINTI MAIMUNAH BINTI H. SOELIHOEN ; ROSIDAH (CUCU DARI RUMAYAH BINTI H. SOELIHOEN) ; NUR'AINI (CUCU DARI RUMAYAH BINTI H. SOELIHOEN) ; MUHADAN BIN MUHAJAR BIN H. SOELIHOEN ; PAINI S. (CUCU DARI RAMELAN BINTI H. SOELIHOEN) ; TAUFIQ (CUCU DARI SARIBENAH BINTI H. SOELIHOEN) ; WALIKOTA DEPOK ; PT. PURI DIBYA PROPERTY ; STEFANUS WIJAYA HARTONO ; TESSA NATALIA DAMAJANTI HARTONO
920431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Daerah Kota Depok No. 2Tahun 2001 tentang Resitribusi Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 8 Pebruari2001 Bab. IV sanksi administrative, bagian pertama, pencabutan/pembatalanIjin Mendirikan Bangunan (IMB), Pasal 12, ayat (1), huruf a : Ijin MendirikanBangunan (IMB) diberikan itu ternyata didasarkan atas keteranganketeranganyang keliru/palsu (bukti P18) jo. Bab.
    No. 34 K/TUN/2007sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan angka 9 hal. 5 maka denganmengacu kepada alasan seperti terurai dalam uraian dalam gugatan angka 1sampai dengan angka 8 tersebut di atas, sudah sepatutunya apabila terhadapIjin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT.
    Bangunan (obyek sengketa olehTergugat telah tidak cermat dan tidak teliti melanggar undangundang, yakniPeraturan Pemerintah Daerah Kota Depok perihal Ijin Mendirikan Bangunan,yaitu prosedur permohonan dan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan, telahmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (3) dari UndangUndang No. 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun2004 ;Bahwa Tergugat menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan untuk PT.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanWalikota Depok (Tergugat) No. 644.1/018/IMB/DTB/2005, tanggal 23Pebruari 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. PuriDibya Property ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negaratersebut ;4.
    Oleh karena itu gugatan terhadap surat ljin Mendirikan Bangunan (IMB)No. 6441/018/IMB/DTB/2005 tanggal 23 Pebruari 2005, termasuk dalampembatasan ini sehingga tidak dapat diajukan kasasi ;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat diajukan untuk kasasi, makapermohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Hidayat bin H.M.
Putus : 18-12-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315K/TUN/2007
Tanggal 18 Desember 2007 — BUDI HARTONO, ; BUPATI BANYUMAS,
7962 Berkekuatan Hukum Tetap
  • instansi yang berwenang untuk memproses perizinan tersebut, makaPenggugat menyepakati atau setuju untuk mengajukan Proses PengajuanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002, Penggugat telah mengurus untukSurat Persetujuan dari tetangga untuk kelengkapan administrasiPermohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut;Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan dan menyerahkan seluruhberkas Permohonan lIzin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui KantorPelayanan Perizinan Satu Atap (KPPI
    ,tertanggal 10 Januari 2004 dengan No. 648/43/2004 yang isinya supayaPenggugat untuk melengkapi gambargambar yang dilampirkan dalamPermohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pada tanggal 27 Januari2004, Penggugat telah mengirimkan gambargambar yang dimaksud untukmelengkapi lampiran Permohonan IMB (zin Mendirikan Bangunan) tersebutdan gambargambar yang telah Penggugat revisi juga diserahkan kepadaKantor KPPI untuk dilampirkan dalam berkas Permohonan IMB;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2004, Penggugat
    Bahwa menurut Bab VII, Bagian Pertama Pasal 79 ayat (1) PeraturanDaerah No. 6 Tahun 1995, menyatakan Setiap orang atau badan yangakan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan terlebih dahuluharus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang dikeluarkan olehBupati Kepala Daerah;3.
    Untuk mendirikan bangunan :1) Foto copy KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy aktapendirian badan hukum apabila pemohon adalah badan hukum;Hal. 8 dari 19 hal. Put.
    Untuk menindaklanjuti penyerahankewenangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyumasmenetapkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1995 tentang Bangunan,dimana dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) menyebutkan, bahwa setiaporang atau badan yang akan mendirikan, atau) mengubah ataumerobohkan bangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin MendirikanBangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah;Dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) tersebut di atas, yang berwenang untukmengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan
Register : 27-10-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 98/Pid.C/2022/PN Cbi
Tanggal 27 Oktober 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
YUDI ISKANDAR, A,Md
Terdakwa:
RIZAL GINANJAR
227
  • MENGADILI ;

    1. Menyatakan Terdakwa RIZAL GINANJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Bangunan tanpa izin
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
    3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
Register : 30-04-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 11-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 23 Nopember 2015 — Ir.DarmanLeman, Cs LAWAN WALIKOTA PADANG dan ZIZMAL TETTY MAIYELVA, Cs
162104
  • Untuk mendirikan banguna Rumah Toko,sebanyak 3 Petak yang berlokasi di JIn. Adinegoro (lebar 24 M) Zone B Kel.Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, di atas Tanah HM No. 580. Luas tanah+ 2.195 M?.
    Dengan No: 0828 / IMB / UD/ LT.3 /KT.12 / 2014 tentang Izin Mendirikan BAngunan, tanggal 15 Desember 2014. Atasnama ZIZMAL TETTY MAIYELVA yang merupakan anak kandung dari Rosni9 Bahwa klien kami Ir. H.
    RUKO(Rumah dan Toko) yang pada saat ini telah disewakan kepada pihak lain, sehinggahanya akan menguntungkan diri pemegang Izin Mendirikan Bangunan, hal inisangat merugikan bagi Para Para Penggugat dimana Para Para Penggugat tidakmendapatkan keuntungan dari Pemegang Izin Mendirikan Bangunan tersebut,padahal bangunan yang diberikan objek sengketa a quo berdiri pada alas hak milikPara Para Penggugat;Bahwa jika nantinya permasalahan hak kepemilikan tanah yang telah dilekatkandengan objek sengketa a
    ., Jailani Leman sudah tidak mempunyai hak atas sertifikat No HM580 sehingga permohonan izin mendirikan Bangunan ( IMB) yang kami ajukan kepadaWalikota Padang ( Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang )dapat diajukan sehingga terbitlah permohonan izin mendirikan Bangunan ( IMB)No.0828/IMB/UD/LT.3/12/2014 tanggal 15 DesemberBerdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa pihak Walikota Padang (Dinas Tata Ruang TataBangunan dan Perumahan Kota Padang ) dalam mengeluarkan izinmendirikan Bangunan
    Bangunan No : 0828/IMB/UD/LT.3/KT.12/2014tanggal 15 Desember 2014 didapatkan fakta bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebutdiberikan Kepada Zizmal Tetty Maiyelva untuk mendirikan bangunan rumah tokosebanyak 3 (tiga) petak yang berlokasi di jalan Adinegoro Kelurahan Parupuk TabingKecamatan Koto Tangah diatas tanah Hak Milik NoMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 = T Inv 1 yaitu Setipikat Hak Milik No580 didapatkan fakta bahwa Sertipikat tersebut terdaftar atas nama 1.
Register : 06-04-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 56/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2018 — Penggugat:
Muhammad Ikram Arifin
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Deli Serdang
Intervensi:
NG TJU HO
220105
  • Bangunan, Baliknama surat Izin Mendirikan Bangunan, pemecahan Izin MendirikanBangunan dan pembuatan duplikat/Photo copy Izin Mendirikan Bangunansebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak, danpenyediaan plank Izin Mendirikan Bangunan harus memiliki IMB dariBupati dengan lebih dahulu mengajukan permohonan ;Bahwa dengan demikian, jelas secara hukum tindakan tergugat yangmenerbitkan Surat Nomor: 503.570.648/ 0001/DPMPPTSPDS/I/2018tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB
    Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.648/4105/Bg tentangPembeian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanggal 26 Oktober2005 atas nama Ir. Noviar. A, selanjutnya disebut ................:::::re Sace eemewere gaee seRemeemeee game seeaeeERME see eae os Bukti T. Il Intervensi 14 ;15.
    Setiap orang pribadi atau badan sebelum melaksanakanpembangunan bangunan atau menambah bangunan, prasaranabangunan, renovasi bangunan, dan/ atau bangunan lainnya yangtidak dapat dihitung luasnya, perubahan/ revisi izin mendirikanbangunan dan/ atau perubahan fungsi izin mendirikan bangunan,Halaman 56 dari 65 hal.Put.56/G/2018/PTUNMdnPasal 6balik nama surat izin mendirikan bangunan, pemecahan izinmendirikan bangunan, dan pembuatan duplikat/ foto copy izinmendirikan bangunan sebagai pengganti izin mendirikan
    Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan:Halaman 57 dari 65 hal.Put.56/G/2018/PTUNMdnHuruf c. memasang plank petunjuk izin mendirikan bangunan di lokasi;Pasal 58. Ayat 1.
    Izin Mendirikan Bangunan.2. Izin Gangguan (HO).3. dst....Halaman 58 dari 65 hal.Put.56/G/2018/PTUNMdnPasal 6. Ayat 1.
Register : 01-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — ROMLAH, DKK VS KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B) PROVINSI DKI JAKARTA;
12926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 7837/IMB/2012, tanggal 29 Juni 2012, dapatmengakibatkan batalnya atau dibatalkannya Izin Mendirikan BangunanNomor 7837/IMB/2012, tanggal 29 Juni 2012;8.
    Bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan olehPT Putra Jaya Pratama Mandiri dilampiri Surat Persetujuan wargayang tidak benar atau palsu karena persetujuan sebagai lampiranpermohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut bukan dari wargasekitar bangunan tersebut atau bukan tanda tangan Para Penggugattetapi dari warga lain yang tinggal jauh dari bangunan termaksud.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebihlanjut Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 7837/IMB/2012,Halaman 6 dari 12 halaman.
    Bahwa dari ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa, kewenangan untukmenerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan reklame secaraatribusi berada pada Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan KotaAdministrasi;8.
    Bahwa dengan demikian dalam hal Keputusan Objek Gugatan, yangseharusnya digugat dan dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat adalahKepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Baratselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenanganmengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan bangunan reklame;10.
Putus : 11-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — MARTONO vs KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU, dk
7953 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penataan Ruang disebutkan bahwaIzin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu izin pemanfaatan ruanguntuk pengendalian pemanfaatan ruang;Bahwa karena Izin Mendirikan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan makasengketa kepemilikan tanah/gugatan terhadap kepemilikan tanah tidakdapat serta merta membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunanturut menjadi objek gugatan;Bahwa pembatalan Izin Mendirikan Bangunan tidak dapat hanyaberdasarkan adanya sangketa tanah, karena berdasarkan Pasal 37UndangUndang
    Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut Tergugat II Intervensidiberi tugas dan wewenang untuk mendirikan bangunan dan mengurusiin mendirikan bangunannya;3. Bahwa atas dasar perjanjian sewa menyewa tersebut maka Tergugat IIIntervensi mengajukan permohonan jin Mendirikan Bangunan kepadaTergugat II selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izinHalaman 14 dari 19 halaman.
    Putusan Nomor 222 K/TUN/2015mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru, sehingga terbitlah SuratKeputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1248/IMB/DTRB/2013;4. Bahwa permohonan izin yang diajukan Tergugat II Intervensi kepadaTergugat telah memenuhi syaratsyarat yang harus dipenuhi dalampengurusan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu antara lain:a.
    Bahwa ketika Tergugat II Intervensi mengajukan permhonan IzinMendirikan Bangunan sampai diterbitkannya Surat Keputusan IzinMendirikan Bangunan Nomor 1248/IMB/DTRB/2013 tanggal 16Desember 2013 kemudian diterbitkannya Surat Izin Pelaksanaan Nomor1217/IP/DTRB/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan selanjutnyaTergugat Il Intervensi mendirikan bangunan sampai selesai 100 %(seratus persen) sekarang ini tidak pernah ada pihakpihak yangmengajukan keberatan;6.
    Putusan Nomor 222 K/TUN/2015MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Menolak Permohonan Penggugat terhadap Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor SK.1248/IMB/DTRB/2013,tanggal 16 Desember 2013, atas nama Riza Arvianti;DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.
Register : 08-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 579/Pdt.G/2014/PN Mdn
Tanggal 17 Juni 2015 — - JUSTIN TIANUSA (Penggugat) LAWAN - LUSIANA atau disebut juga LUSIANA LOH (Tergugat)
9117
  • Sugisno, S.H., PPATKotamadya Medan, dimana sebelumnya yang bersangkutan juga membelidari Mansyur yang mendirikan bangunan rumah tersebut berdasarkan SuratIzin Mendirikan Bangunan No.0173/43/ RKTS/M/1985 bertanggal 08 Agustus1985 jo Keterangan Situasi Bangunan No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal28 Oktober 1985; 22222202222 22 2222Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2014/PN Mdnd.
    Sakri Kosasih sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual BeliNo.318/2000 bertanggal 28 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Drs.Sugisno, S.H., PPAT Kotamadya Medan, yang sebelumnya yangbersangkutan juga membeli dari Mansyur yang mendirikan bangunan rumahtersebut berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan No.0173/Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2014/PN Mdn43/RKTS/M/1985 bertanggal 08 Agustus 1985 jo Keterangan SituasiBangunan No.315/89/KSB/DTK/M/85 bertanggal 28 Oktober 1985
    Bahwa Tergugat secara tegas juga memungkiri dalil posita Penggugat padahalaman 2 butir 5 yang mendalilkan memiliki Surat izin Mendirikan Bangunan dariKantor Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan bertanggal 26 September2007 untuk Mendirikan Bangunan Kantor Sekolah di atas tanah Sertipikat HakMilik No.161 75 222 n nnn nnn nnn n nen enn ne nn enee.
    Yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah Sertipikat Hak Milik1113/Desa Pandau Hulu II tersebut adalah Mansyur qq. Linasari berdasarkanSurat Izin Mendirikan Bangunan No.0173/43/RKTS/M/ 1985 bertanggal 08Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 579/Pdt.G/2014/PN Mdn8.Agustus 1985 jo Keterangan Situasi Bangunan No.315/89/KSB/DTK/M/85bertanggal 28 Oktober 1985;c.
    Dimana yangsebelumnya yang bersangkutan juga membeli dari dari Mansyur yang mendirikan bangunan rumah tersebut;d.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2/PID.C/2016/PN Lbp
Tanggal 15 Februari 2016 — 1. Nama lengkap : Tamba Siagian; 2. Tempat lahir : Taput; 3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/24 Desember 1964; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jalan Dahlan Desa Tanjung Morawa A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang; 7. Agama : Kristen Protestan; 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
505
  • Deli Serdang dengan caramembangun/mendirikan pagar tembok setinggi 1 (satu) meter;Bahwa maksud dan tujuan pelaku membangun / mendirikan pagartembok setinggi 1 (satu) meter diatas tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjungMorawa Kab.
    Deli Serdang dengan caramembangun/mendirikan pagar tembok setinggi 1 (satu) meter;e Bahwa maksud dan tujuan pelaku membangun / mendirikan pagartembok setinggi 1 (satu) meter diatas tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjungMorawa Kab.
    Deli Serdang dengan caramembangun / mendirikan pagar tembok setinggi 1 (Satu) meter;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membangun / mendirikanpagar tembok setinggi 1 (satu) meter di; tanah yang terletak di JalanMedan Tanjung Morawa Km. 22,5 Desa Wonosari Kec. TanjMorawa Kab.
    Tanjung Morawa Kab.Serdang;e Bahwa Terdakwa mendirikan tembok tersebut di atas lahan tanahyang dibeli oleh Terdakwa dari Juned/para ahli waris Junedsebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 939 tanggal 9April 1994. atas nama Juned;e Bahwa Terdakwa mendirikan tembok dinding tersebut denganmaksud agar pemilik tanah yang berbatas melakukan pengukuranulang secara bersamasama sebelum mendirikan tembok yang baruagar batas tanah diketahui oleh para pihak yang memiliki;e Bahwa setelah pengukuran
    9 April 1994. atas nama Juned;Bahwa Terdakwa mendirikan tembok dinding tersebut dengan maksudagar pemilik tanah yang berbatas melakukan pengukuran ulang secarabersamasama sebelum mendirikan tembok yang baru agar batas tanahdiketahui oleh para pihak yang memiliki;Bahwa setelah pengukuran ulang oleh kantor BPN Kab.
Putus : 04-04-2013 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN PURWOREJO Nomor 16/Pid.B/2013/PN.Pwr
Tanggal 4 April 2013 — MUJIONO S.Pd Bin SUROYOSO
445
  • Memerintahkan barang bukti berupa : - Surat Permohonan ijin Mendirikan Bangunan nomor 78 / 5 / 2012, tanggal 28 Mei 2012 ;- Surat Permohonan Izin HO nomor 78 / 5 / 2012, tanggal 28 Mei 2012.- Cap / Stempel Kepala Desa Kaliglagah milik terdakwa, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
    Menyatakan barang bukti berupa:e Surat Permohonan ijin Mendirikan Bangunan nomor 78 / 5 / 2012, tanggal 28 Mei2012,e Surat Permohonan Izin HO nomor 78 / 5 / 2012, tanggal 28 Mei 2012,Tetap terlampir dalam berkas perkara; Cap/ Stempel Kepala Desa Kaliglagah milik Terdakwa MUJIONO, S.Pd,Dirampas untuk dimusnahkan;4.
    Mashudmemberitahu kepada saksi Saring Heryanto bahwaterdakwa MUJIONO S.Pd Bin SUROYOSO telahmengurus surat permohonan ijin mendirikan bangunannomor 78/5/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan surat yin HOnomor 78/5/2012 tanggal 28 Mei 2012.
    Mashudmemberitahu kepada saksi Saring Heryanto bahwaterdakwa MUJIONO S.Pd Bin SUROYOSO telahmengurus surat permohonan ijin mendirikan bangunannomor 78/5/2012 tanggal 28 Mei 2012 dan surat jin HOnomor 78/5/2012 tanggal 28 Mei 2012.
    Mashud memberitahu kepada saksi bahwa terdakwa telahmengurus surat permohonan ijin mendirikan bangunan nomor 78/5/2012 tanggal 28Mei 2012 dan surat jin HO nomor 78/5/2012 tanggal 28 Mei 2012;Bahwa Sdr.
    Memerintahkan barang bukti berupa :e Surat Permohonan ijin Mendirikan Bangunan nomor 78 / 5/ 2012, tanggal 28 Mei 2012 ;e Surat Permohonan Izin HO nomor 78 /5 / 2012, tanggal28 Mei 2012.e Cap / Stempel Kepala Desa Kaliglagah milik terdakwa, DIRAMPASUNTUK DIMUSNAHKAN;6.
Register : 08-10-2013 — Putus : 24-12-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — KARMAILIS VS 1. WALIKOTA PEKANBARU, PROV. RIAU., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU, PROV. RIAU;
8873 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota PekanbaruNomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan BangunanBertentangan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung.1. Bahwa UndangUndang No. 28 Tahun 2002 adalah salah satu dari DasarHukum yang digunakan dalam pembentukan Peraturan Daerah KotaPekanbaru Nomor Tahun 2010 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan;2.
    Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota PekanbaruNomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan BangunanBertentangan PP No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor 29/PRT/M/2006.1.
    Izin Mendirikan Bangunan haruslah dibatalkan atau batal demihukum, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohonkepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan danmemutuskan sebagai berikut:PRIMAIR :1 Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatandari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2 Menyatakan Pasal 31 huruf a dan huruf b PeraturanDaerah Kota Pekanbaru Nomor tahun 2010 tentangRetribusi Izin Mendirikan
    Pekanbaru Nomor 1 tahun2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;Halaman 11 dari 16 halaman.
    Putusan Nomor 66 P/HUM/2013Daerah Kota Pekanbaru Nomor Tahun 2010 Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf btentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang menjadi objek permohonankeberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai /egalstanding untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 31 ayat(1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga memenuhi syarat formal yangditentukan
Putus : 31-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2012 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — DIREKTUR PT JATI LUHUR GEMILANG, VS. Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP, PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE cq DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA TERNATE, MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP,
5525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua belas ribu lima ratus meter persegi),yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Berita AcaraPengukuran Nomor 658/77/TBTR/2010, tanggal 9 September 2010 yangditandatangani oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan DTKPKota Ternate, Salim Ali, S.E.;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, Tergugat Ill, (M.
    Nomor 2012 K/Pdt/2016mengenai pembayaran retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PTJatiluhur Gemilang adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) tanpa sepegetahuan Penggugat atau atas dasar perintahPenggugat selaku kepala DIKP Kota Ternate pada tahun 2010;Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atas Bangunan Milik PT Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisandan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat III tanpoa menggunakan SuratKetetapan
    rupiah);Menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat antara Tergugat danTergugat Ill tidak mempunyai dasar hukum mengenai pembayaranRetribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilangsebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karenabertentangan dengan peraturan perundangundangan adalah tidak sah danbatal demi hukum;Menyatakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan MallJatiland seluas 12.500 m?
    Nomor 2012 K/Pdt/201610.11.12.13.14.15.Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang terhadap perluasanpembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 oleh Tergugat sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sisa tunggakanRetribusi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)yang belum dibayarkan;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat masih mempunyai kewajibanmembayar sisa tunggakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PTJatiluhur Gemilang terhadap
    hukum(onrechtmatige overheadsdaad);Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk melakukan penagihan sisatunggakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur GemilangHalaman 10 dari 15 hal.
Putus : 20-04-2011 — Upload : 11-04-2013
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 269/Pid.B/2011/PN.MKT
Tanggal 20 April 2011 —
244
  • Mojokerto, terdakwa telah mendirikan perusahaan pemecahan batu , Bahwa benar mulanya terdakwa mencari lahan yang akan digunakan untuk mendirikanperusahaan akhirnya pada tanggal 3 Desember 2008, kemudian terdakwa menyewa lahanmilik H. NAMAN, LEGIMIN, SUMBRA.
    batu CV SUMBER JAYA dengan nilaiinvestasi sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan selama pembangunan perusahaan tersebut terdakwa tidak pernah mengurus tjin mendirikan bangunan (IMB) IjinUsaha Industri (IUT) karena perusahaan terdakwa memiliki investasi diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), jin gangeuan (110) karena perusahaan memakai mesinmesinpenggerak dalam produksi dan Ijin Lokasi karena perusahaan tersebut memproduksi batupecahan ; Bahwa benar terdakwa mendirikan perusahaan
    Dengan sengaja mendirikan perusahaan industri tanpa Ijin Usaha Industri (IU) ; ad .Barangsiapa;sonnnee= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagaisubyck bukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungJawabkan perbuatannya.
    Dengan sengaja mendirikan perusahaan industri tanpa Ijin Usaha Industri(UL);weeeeeee Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Bansor SH, Eka Subagio, Maulud,Bowo Santoso dan Suharsono Drs. Msi serta Ir. Rudy Supriyanto Y, MM dikastkan denganketerangan terdakwa dipersidangan terbukti bahwa sckitar bulan Pebruari 2009 bertempat diDusun Krikil Desa Watesnegoro Kec.
    Ngoro Kab, Mojokerto, terdakwa telah mendirikanperusahaan pemecahan batu dan sebelum terdakwa mendirikan perusahaan tersebut mulanyaterdakwa mencari lahan yang akan digunakan untuk mendirikan perusahaan akhimya padatanggal 3 Desember 2008, kemudian terdakwa menyewa lahan milik H.