DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 03 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERTARIK;

DPC Partai Bintang Reformasi K. ten n nRaya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 SukaMakmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten NaganRaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.

Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 14Oktober 2008 Nomor: 31/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengganti antar waktu(PAW), setelah diteliti bermaterai cukupdiberi tanda P.5.. Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 31Oktober 2008 Nomor: 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengesahan recalling sdr.

H.Chairil Anwar, SP sebagai anggota dewanperwakilan rakyat daerah Kabupaten NaganRaya dari partai bintang reformasi, setelahditeliti bermaterai cukup diberi tanda P.6;. Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal 12 ayat (2) dan (3), setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda P.7;278. Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal 26 ayat (2), setelah diteliti bermateraicukup diberi tanda P.8;9.

Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal Surat ke56 ayat (4), setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda P.9.Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukanbuktibukti surat yaitu berupa :1.Foto copy sesuai dengan aslinya, anggaran dasar dananggaran rumah tangga partai bintang reformasi, setelahditeliti bermaterai cukup diberi tanda T.1..

Raya (GERINDRA) dalam nomorurut 1 (satu) daerah pemilihan Nagan Raya 1 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) hurufc UndangUndang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politikyang disahkan pada tanggal 4 Januari 2008, mengaturangggota partai politik diberhentikan keanggotaannya daripartai politik apabila menjadi anggota partai politik lain;Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 16 ayat (3)UndangUndang Nomor: 2 tahun 2008, mengatur dalam halanggota partai politik yang diberhentikan adalah anggotalembaga

EDI SUKAMTO,SE ;- Foto copi DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Daerah Pemilihan V (LIMA);- Foto copi legalisir DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 NOMOR 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA);- Foto copi legalisir RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA PERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILU TAHUN 2014

EDI SUKAMTO,SE ;Foto copi DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSIRAWAS Daerah Pemilinan V (LIMA);Foto copi legalisir DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 NOMOR 10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA);Foto copi legalisir RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SETIAPPARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTAPERINGKAT SUARA SAH CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSIRAWAS DALAM PEMILU TAHUN 2014 Daerah Pemilihan Musi Rawas

Hanura Kab.Musi Rawas dan terdakwa mengatakan kepada saksi IndraYuri Gagarin,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potocopy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya;Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.LIgweneeee Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura

Hanura Kab.Musi Rawas dan terdakwa mengatakan kepada saksi IndraYuri Gagarin,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potoHalaman 9 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.LIg10copy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya ;woneeee Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai

Hanura Kab.Musi Rawas dan terdakwa mengatakan kepada saksi IndraYuri Gagarin,SKM selaku sekretaris Partai Hanura Kab.Musi Rawas kalau semua potoHalaman 13 dari 51 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN.

Llg14copy ijazah SMP (paket.B) dan kejar Paket C (SMA) semuanya benar sesuai deganaslinya ;Bahwa setelah terdakwa sudah menjadi kader partai Hanura tersebut maka padabulan April 2013 maka pihak Partai Hanura Kab.Musi Rawas mengajukan namaterdakwa untuk menjadi Daftar Calon Sementara (DPC) Partai Hanura pada bulan Mei2013 Partai Hanuara mengajukan nama terdakwa ke KPU Kab.Musi Rawas menjadiDaftar Calon Tetap ( DCT) setelah berkas syaratsyarat Kelengkapan administerasibakal calon anggota DPR, DPRD

Burhanuddin, S.Sos dengan HeriSuharto, SH, Surat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tanjung Pinang ini juga merupakan tindak lanjutdari surat DPD Partai Amanat Nasional Kota TanjungPinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/XI/024/2012tanggal 1 November 2012 perihal Penggatian AntarWaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode20092014 dapil I Kecamatan Tanjung Pinang Barat danTanjung Pinang Kota; Bahwa dasar surat DPD Partai Amanat Nasional KotaTanjung Pinang Nomor: PAN/033.011/B/KWS/X1/024/2012 tanggal 1

politik diberhentikanoleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan, pemberhentikannya sah setelah adanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh berkekuatan hukum tetap ; Bahwa merujuk ketentuan diatas sangat jelas bahwa pemberhentian Penggugatsebagai anggota Partai Amanat Nasional belum dapat dinyatakan sah karenabelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukumtetap, sehingganya secara hukum Surat Walikota Tanjung Pinang Nomor171/052/

/024/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Hal : PenetapanPergantian Antar waktu Anggota DPRD Kota TanjungpinangPeriode 20092014 dari Dapil 1 dari Partai Amanat Nasional, yangditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang.

2009 tentang Pembagian Paruh WaktuMasa Tugas Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode20092014 Daerah Pemilihan I Dari Partai AmanatNasional.

AmanatNasional selaku partai pengusung Penggugat dalam Pemilu Tahun2009 yaitu berdasarkana Surat DPD PAN Kota Tanjung Pinang NomorPAN/033.02/B/KS/23/XII/2011 tanggal 20 Desember2011, Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Tanjungpinang dari Partai Amanat Nasional,yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Tanjungpinang;b Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/B/KUSJ/024/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012, hal : PenetapanPergantian Antar Waktu) Anggota DPRD KotaTanjungpinang Periode 20092014

Djan Faridz, dengan Kartu Tanda Anggota teregisterNomor Anggota Partai : 07.05.008.744 dan selain itu Penggugat juga terdaftarsebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Pimpinan CabangPartai Persatuan Pembangunan Kota Lubuklinggau Versi DPP PPPKepemimpinan Ir. H.

Bahwa adapun isi Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 adalahsebagai berikut :Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..(4)

Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai P olitik;Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa perkaraperara yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internalpartai, sebelum mengajukan ke lembaga/badang peradilan;Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatanatas pertimbangan hukum

MT.Bahwa Majelis Hakim hanya memerintahkan penyelesaian Perselisihaninternal Partai harus dilakukan ditingkat Mahkamah Partai terlebih dahulu,namun Majelis Hakim tidak mengarahkan Penggugat/Pemohon Banding keMahkamah Partai Politik yang mana mengingat Mahkamah Partai Politikterbentuk dalam 2 (dua) versi juga.Bahwa sebagai Partai Politik yang sedang berproses secara hukum dalammenyelesaikan perselisihan dualisme antara versi Kepemimpinan DPP PPPKetua Umum Ir. H. M.

2Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menergaskan bahwa * yang dimaksuddengan Perselisihan Partai politik ,eliputi antara lain:1.

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy rekening tabungan;2. Copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;3. Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;4. Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;5. Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;6.

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.8. Membebankan kepada Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah).

peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitiktersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, on tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalamDaftar CalonTetap dari partai yang mencalonkannya; halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUN.SBY.122.

Bahwa agar dapat mengikuti pemilihan sebagai calon anggotaDPRD Kabupaten Lamongan tahun 2014, maka Para Penggugatpindah ke partai lain yaitu4.1. Penggugat pindah ke Partai DEMOKRAT KabupatenLamongan;4.2. Penggugat II pindah ke Partai GERINDRA KabupatenLamongan;4.3. Penggugat III pindah ke Partai DEMOKRAT KabupetanLamongan;5.

(DPC) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Lamongansesuai Surat tanggal 23 September 2013 Nomor : A314/DPC04/IX/2013.

Bahwa perkara aquo merupakan perselisihan partai politiksehingga secara hukum yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Mahkamah Partai bukan Pengadilan Tata Usaha2.

Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;c.

., MSi,DKK;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi

., MSi (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004RW.006 Kelurahan Duren Sawit, KecamatanDuren Sawit, Jakarta3. Hj.

EPTATI KAMARUDDIN, MSi (dalam kapasitasnya sebagaiHalaman 1 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUNJKTPAGEWakil Bendahara Partai Bintang ReformasiPeriode Tahun 20062011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta4. VENCE K.

MAMUAYA, S.E (dalam kapasitasnya sebagai WakilSekretaris Jenderal Partai BintangReformasi Periode Tahun 2006 2011),Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat i tinggal di JalanPotlot IJIIl/19 RT.001 RW.003 KelurahanDuren Ill, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan ; 5.

LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Swasta, Tempattinggal di Jalan Pejangkik No. 58Pajang, Mataram TimurMarea) gen cn eo eo re ee see weeKesemuanya dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada : Adi Mansar, S.H., M.Hum,Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, GunturPAGERambe, S.H, Jhon Elly, S.H dan RusnantaS.

tahun 2011PAGE 2016 berdasarkan hasil Muktamar sesuai dengan amanahAnggaran Dasar Partai Bintang Reformasi, dengan demikianPara Penggugat secara hukum memiliki kualitas untukbertindak sebagai Pihak mengajukan Gugatan dalam perkaraAQUO;

Bahwa mengenai perselisihan keanggotaan partai politik jelas telahdiatur khusus dalam Undangundang Partai Politik yakni : UU No 2Tahun 2008 dan telah di ubah dengan Undangundang No 2 Tahun2011, jika Penggugat tidak menerima atas pencabutan keanggotaanyaseharusnya Penggugat mengajukan keberatan atas putusan mahkamahpartai PKPI pada Pengadilan Negeri sepertinana mana diatur olehUndangundang Partai Politik bukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN);C.

ada keberatan dariPenggugat; Bahwa saksi pernah membaca Putusan Mahkamah Partai tersebut, akantetapi saksi lupa kapan putusan tersebut dibacakan; Bahwa tidak ada kaharusan bagi Mahkamah Partai untuk memanggilorang yang akan diberhentikan sebagai anggota PKPI dan mengenai haltersebut, tergantung pada kebijakan Mahkamah Partai semata;Bahwa selaku Sekretaris DPP PKPI Provinsi Riau, saksi tidak pernahmenerima Putusan Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaHalaman 40 dari 68 halaman Putusan

H.Tan Hadidan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan, Prof.A.M.

Partai Politik menyatakan PutusanMahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secarainternal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Dalam pertemuan tersebut, DPK PKPI Kabupaten Bengkalismenjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai yaitu tidakHalaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRmembayar iuran anggota partai.

Bahwa Penggugat diusung oleh gabungan 3 (tiga) partai politik denganperolehan kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Timur masingmasing,(1). PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 1 (satu) kursi, (2). PKPI (PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia) 1 (satu) kursi, dan (3).

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015DPC Partai GERINDA Kabupanten Halmahera Timur, dan oleh karenaKantor KPUD Kabupaten Halmahera Timur telah ditutup maka Surat/Rekomendasi Partai Gerindra tersebut diserahkan dan telah diterimaoleh Komisioner KPUD Kabupaten Halmahera Timur selaku KetuaPokja Pencalonan, saudari Nursyamsi di rumahnya;Bahwa selain rekomendasi dukungan oleh gabungan partai politiktersebut, juga telah menyerahkan surat pernyataan kesepakatan partaipolitik/gabungan partai politik dalam

Perlindungan Hak Konstitusional Partai Politik dan Warga Negarayang Akan Dipilih dalam Pemilinan olen Penyelenggara Pemilihan;Bahwa berdasarkan keputusan Panwaslu Kabupaten HalmaheraTimur, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasangan calonDheniDefli pada masa pendaftaran tidak memenuhi syaratPencalonan sebesar 20% dukungan partai politik dan hanyamemiliki 10% dukungan partai yaitu partai PKP Indonesia dan PKSKeputusan KPU Halmahera Timur 30/KPTS/KPUHaltim/029.436333/2015 tanggal 28 Juli 2015 (

Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2015politik pada masa pendaftaran pasangan calon tanggal 28 Juli 2015,dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;Bahwa pada tanggal 28 Juli tahun 2015 jam 15.30 WIT, pasangancalon DheniDefli mendaftarkan di KPU Kabupaten HalmaheraTimur yang diusung oleh 3 partai politik yaitu, PKS, PKP Indonesiadan Partai Gerindra (bukti P3 dan P4);Bahwa pada saat yang sama Partai Gerindra belum membawarekomendasi partai tingkat pusat dikarenakan SK rekomendasitersebut baru di keluarkan

Dalamketerangan Ahli Margarito Kamis yang disampaikan di dalampersidangan;Penggugat adalah pihak yang didukung dan disetujui olen PKPIndonesia dan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindrasebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten HalmaheraTimur Tahun 2015 dan persyaratan pencalonan Penggugattelah terpenuhi;Bahwa Pasangan Calon Dheni Tjan, S.H., M.Si, dan DefliMSen, S.An. telah memenuhi syarat dukungan pencalonanberdasarkan (bukti P4) SK kepengurusan partai pengusung,Partai Gerindra, PKP

Sekretaris Dewan Tanfidz, sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Partai PKB.

yang tertuang dalamAnggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai, oleh karenapersoalanpersoalan yang berawal atau menyangkut atau berhubungan denganpersoalan Internal partai Politik, mekanisme penyelesaiannya sudah diaturdalam Anggaran Dasar Partai maupun Anggaran Rumah Tangga Partai.Kecuali : halhal yang menyangkut persoalanpersoalan yang umum misalnyapencemaran nama Anggota atau Pengurus partai, adalah merupakankewenangan Peradilan Umum Cq.

No.487 K/Pdt/2008disebutkan seorang anggota Partai dinyatakan gugur keanggotaannyadikarenakan :1. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Partai yang disampaikansecara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Partai dan disertaisekurangkurangnya satu orang saksi ;2. Meninggal dunia ;3.

Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan BangsaHal. 12 dari 19 hal.

yang kentaldengan persoalanpersoalan Pemilu ; Bahwa, sengketa Partai dalam masa Pemilu tersebut tidak menutupkemungkinan untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ;e Bahwa, sengketa Partai dalam masa Pemilu tersebut yangdikategorikan sebagai sengketa internal partai harus melaluipendekatan secara kesuistis/kasus demi kasus, sehingga tidak semuapersoalan yang ada ditubuh partai dianggap sebagai sengketa internalpartai sebagaimana point 3 SEMA tersebut ;Bahwa sampai saat ini belum terbentuk lembaga

PDIPerjuangan Selanjutnya terdakwa melakukan pendataan kepada warga masyarakatdisekitar lingkungan tempat tinggal terdakwa yang menurut perkiraan terdakwa akanmendukung atau memilih Partai PDI Perjuangan atau memilih Calon DPRD KotaBlitar (HSAMANHUDI ANWAR,SH) kemudian terdakwa melakukan sosialisasikepada warga masyarakat bagaimana cara menyontreng kemudian terdakwa pada saatpemungutan suara pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD pada hari Kamistanggal 09 April 2009 mulai pukul 07.00 Wib s/d 11.00

Terdakwa beradakurang lebih 10 meter dari pintu masuk TPS02 Kelurahan Kepanjenlor untukmenunggu calon pemilih yang akan menyampaikan hak pilihnya, selanjutnya datangsaksi Supiatun yang akan menggunkan hak pilihnya di TPS 02 tersebut lalu padasaat saksi akan memasuki TPS 02 tersebut kemudian terdakwa titip pesan kepadasaksi JANGAN LUPA CONTRENG Nomor 28 atau dengan kata kata OJO LALI(Jangan lupa) nantri contreng/milih Caleg No, dari Partai PDI Perjuangan nantisetelah itu akan saya bagi kupon untuk

Pertemuan di rumah Pak Dibyo bukan cara partai , tetapi acaratetanggaSaksi 2.

Poitike Bahwa orang yang tidakmenggunakan hak pilih ataumemilih partai tertentu tidak dapatdiukur dari pemberian sesuatu dansuara partai tidak dapat ditentukandari pemberian sesuatu;e Bahwa KPU tidak pernahmensosialisasikan pasal 286 UU No.10 tahun 2008 kepada masyarakatMenimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakantidak tahuMenimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan,yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa pada hari kamis tangal 9April 2009 dari

PDIP;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkanketerangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan nomor No. 11 yangpada pokoknya menerangkan ojo lali tersebut sekedar untuk mengingatkan agar calonpemilih yaitu untuk memilih Partai PDI Perjuangan terutama Caleg MochamadSamanhudi Anwar.

politik ataugabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan WakilPresiden.Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yangselanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calonpeserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yangdiusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politikyang telah memenuhi persyaratan.Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telahmemenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR,anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.Gabungan

:Bagian KeempatKetentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu YangKepengurusan Partai Politiknya Terjadi PerselisihanPasal 184Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik,kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadiPeserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dancalon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calonanggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusanPartai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusanMahkamah Partai atau nama lain dan

Calon, Partai Politikatau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calonpengganti.Dalam hal Pasangan Calon atau salah seorang dari PasanganCalon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkandiri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangmencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.Pasal 237Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calonberhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampaidengan 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutansuara, Partai Politik atau Gabungan

politik dan/atau tanda gambar gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon.

Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu~ kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati; (Bukti KL 86) Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

untuk Kebun Tanjung Jati; (Bukti KL 113)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Partai Besar Dan ImporNo. 01/GM/SSM/11/2013 tertanggal 06 Nopember 2013,atas 46.500 kg (empat puluh enam ribu lima ratuskilogram) pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 02/GM/SSM/11/2013 tertanggal 07 Nopember 2013,atas 31.100 kg (tiga puluh satu ribu seratus kilogram)pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 31/12/BA/2013 tertanggal 18 Desember 2013, atas10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.

Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangancalon kepala derah dan wakil kepala daerah kepada KPUD selama masapendaftaran, 2020" won nnn neem nnn n nnn nnn nnn nne =oPasal 42 ayat (1) menyebutkan:Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkanpasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, wajibmenyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh PimpinanPartai politik atau para Pimpinan partai Politik yang bergabungdidaerah pemilihan 220222 nnn n nn nnn nn

Daerah (Model B1IKWK.KPU PARTAI POLITIK) dan FormulirSurat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak AkanMenarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Model B2KWK.KPU PARTAI POLITIK), sebagaimana lampiranPeraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidakditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Prabumulih (Sdr.

Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangmengusulkan calon.1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dapatmendaftarkan bakal pasangan calon, denganDETSYATALAN $3 222222 nn ene n nn en ene en nn eneneen nnn nneennneea. Memperoleh Kursi.....dst.b. stoner Oo suara, ....dSt. nhaPasal 5 Peraturan KPU No.9 Tahun 2012 adalah :Gabungan Partai Politik sebagaimana dalam pasal 4 ayat(1) yang mengajukanbakal pasangan calon, merupakan ....dSt.a. Persyaratan Bakal Pasangan Calon.

Dengan, demikian surat Pencalonan Kepala Daerah disesuaikan puladengan aturan internal partai politik.

calon itu sendiri harus ditanda tangani oleh Ketua danSekretaris Partai.

Bahwaselain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Penggugat jugasebagai kader atau anggota dari Partai Demokrat dengan nomor anggota083527066078020022001., yang dikeluarkan oleh DPD Partai DemokratJawa Timur yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik;.

Putusan Nomor 25 K/Pdt/2013Bahwa Partai Demokrat menurut Tergugat adalah merupakan pimpinan/orang tua/wali bagi seluruh anggotanya, yang harus dipatuhi aturanAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);Bahwa Tergugat adalah Anggota Partai Demokrat serta sebagai kaderPartai Demokrat yang tunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa begitu pula seharusnya Penggugat apabila merasa sebagaianggota Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat

, Penggugat harustunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat telahmenentukan ketentuan/aturan sebagai berikut:Ayat 1: Mentaati Anggaran Dasardan Rumah Tangga;Ayat 2: Mentaati keputusankeputusan Partai yang telah diambil dengansah dan serta menjalankan langkahlangkah yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan keputusantersebut;Ayat3: Menunjang kegiatan partai bertanggung

,tertanggal 5 Mei 2009, (terlampir) yaitu: Tentang Aturan PenyelesaianSengketa Pemilu Antar Caleg Partai Demokrat dan Penertiban PerilakuPengurus Partai, yang ditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia; Para Calon Legislatif Partai Demokrat seIndonesia;Bahwa surat edaran dimaksud adalah mengatur tata tertib penyelesaianperselisinan/sengketa antar Caleg dilingkungan Partai Demokrat padaPemilu 2009, dalam daerah pemilihan yang sama baik yangmempengaruhiperolehan

., tertanggal 5 Mei 2009,(terlampir) yaitu: Tentang Aturan Penyelesaian Sengketa Pemilu AntarCaleg Partai Demokrat dan Penertiban Perilaku Pengurus Partai, yangditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia;Hal. 14 dari 29 Hal.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai PolitikPeserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota Tahun 2014, maka jumlah Partai Politik Peserta Pemilu2014 yang ditetapkan adalah 15 (lima belas) Partai Politik yang terdiridari 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal yakni antara lainsebagai berikut:1) Partai NASDEM nomor urut 1.Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 2.Partai Keadilan

Sejahtera nomor urut 3.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4.Partai Golongan Karya nomor urut 5.Partai Gerakan Indonesia Raya nomor urut 6.Partai Demokrat nomor urut 7.Partai Amanat Nasional nomor urut 8.Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10.Partai Bulan Bintang nomor urut 14.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia nomor urut 15.)))))))9) Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 9.0123) Dan 3 (tiga) Partai Lokal dari Provinsi Aceh.4~~ rrr iT h Ti aarrehBahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Putusan Nomor 68 P/HUM/2013angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan sebagai para Pihak Pemohon dalamPermohonan a quo dengan tujuan Permohonan a quo dapat lebih jelasdan lengkap para pihak

kepentingan dan hak yang samadengan keempat belas Partai Politik Peserta Pemilu yang lainnya dalammelaksanakan Kampanye Pemilu untuk meraih dukungan/suara darimasyarakat sebanyakbanyaknya.Dengan demikian, oleh karena ke 14 (empat belas) Partai PolitikPeserta Pemilu 2014 yakni antara lain Partai Nasdem, PKS, PDIP,Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, PartaiHanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Aceh padapokoknya juga mempunyai kepentingan dan hak yang sama

denganpartai politik Pemohon dalam kaitannya pelaksanaan Kampanye Pemiludan penerapan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b angka ,angka 2, angka 3, angka 4 dan huruf c dan Pasal 59A Peraturan KPUNomor 15 Tahun 2013, maka sudah seharusnya ke 14 (empat belas)Partai Politik Peserta Pemilu 2014 antara lain Partai Nasdem, PKS,PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP,Partai Hanura, PBB dan PKPI beserta 3 (tiga) partai politik lokal Acehtersebut ditarik/diikutsertakan

Nomor 65P/HUM/2018pengurus partai politik.6.

, Termohon sebagailembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh UndangUndang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiaptahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018,dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPUNomor 26 tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban BakalCalon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politiktingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi danpengurus' partai politik tingkat kabupaten/kota untukmengundurkan diri sebagai pengurus partai politik

Dengan demikian untuk selanjutnya,anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan PemiluPemilu setelahnya yangmenjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUUXVI/2018 tersebut, Termohon membuat Peraturan KPU Nomor 26tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mengaturmengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan penguruspartai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi danpengurus partai politik

Nomor 65P/HUM/2018Bahwa pada tanggal 10 September 2018, KPU (Termohon) kembalimenerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik IndonesiaNomor 1043/PL.01.4SD/06/KPU/IX/2018 syarat Calon Anggota DPD yangpada pokoknya berisi kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakanpengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsidan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan dirisebagai pengurus partai politik.Bahwa pada tanggal 20 September 2018

Termohon memberlakukan Peraturan tersebutterhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun2019, dengan kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakanpengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkatprovinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota harusmenyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai penguruspartai politik ke KPU setempat.

Gerindra KotaPekanbaru daerah pemilihan (Dapil) III Kota Pekanbaru;Bahwa Penggugat adalah pemenang pertama dengan jumlah suaraterbanyak dari Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) II KotaPekanbaru, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pekanbaru;Bahwa sebelumnya hasil Penghitungan suara di Kecamatan TenayanRaya Nomor tertanggal.. tentang hasil perolehan suara Partai GerindraDapil II ternyata terdapat kesalahan dimana telah terjadipenggelembungan suara pada calon Nomor Urut 5 atas nama Drs.Esweli, dan

Partai Gerindra dimana pada saat itu Sdr.Esweli tidak bisa menunjukkan rekapitulasi surat suara (C1) di daerahpemilihannya dan tidak bisa membuktikan tentang kesalahanpenghitungan ulang Tim Pencari Fakta KPU Kota Pekanbaru, sehinggaMajelis Etik dan Kehormatan Partai Gerindra sependapat dan setujudengan keputusan KPU Kota Pekanbaru tersebut setelah sebelumnyamelihat dan mempelajari buktibukti yang diajukan oleh Penggugat;Bahwa namun untuk menjaga stabilitas roda organisasi di DPC GerindraKota Pekanbaru

Gerindra pada saatitu;Bahwa tertanggal 15 November 2011 Turut Tergugat I menerima suratdari Tergugat I yang bernomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, dengan menunjuk Surat Nomor090123/A/DPPGERINDRA/2011 tertanggal 29 September 2011 dariTergugat II dimana Tergugat II dalam suratnya menunjuk perjanjianNomor 07001/SPDPP GERINDRA/2009 tertanggal 23 Juli 2009;Bahwa surat dengan Nomor 03/DPCGRD/XI/2011, Hal : PAWAnggota DPRD Partai Gerindra, tertanggal 15 November 2011 denganmenunjuk

Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.

politik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 ayat (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik maka perselisihan partai politik sebelum diselesaikan melaluiPengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Mahkamah Partai atausebutan lain yang berlaku dalam internal partai politik;Bahwa sesuai dengan buktibukti yang diajukan dalam

,dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suata; Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

Put.Nomor 118/Pid Sus/2014/PN.SUNGG.dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suata; e Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

,dibacakan untuk calon nomor 2 juga dari partai Gerindra atas nama IRYANIBAKRI, SE., sehingga menyebabkan caleg dari partai tertentu mendapat tambahansuara dan pengurangan suara; Bahwa atas kejadian tersebut saksi ARIEF selaku Komisoiner KPU Kab. Gowamemerintahkan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 01 Kel. RomangPolong Kec. Somba Opu Kab.

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.warna biru dengan jumlah perolehan suara untuk Partai Gerindra adalah 4(empat), sedangkan perhitungan ulang pertama di KPU oleh terdakwa denganmenggunakan spidol warna merah partai Gerindra mendapatkan (satu) suara,selanjutnya pada perhitungan ulang yang dilakukan oleh saudara LUKMANdengan penulisan menggunakan spidol warna hitam partai Gerindramendapatkan suara sebanyak 4 (empat) suara, demikian juga untuk calegnomor urut partai Gerindra saudara H.

Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.SUNGG.KPPS; dan b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/ataunama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada padakolom yang disediakan; atau c. tanda coblos pada tanda gambar partai politik beradapada kolom yang disediakan.

: a Ayat (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART 5b Ayat (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Halaman 7 dari 39c Ayat (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian.

Irawansyah S.pd.dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat.Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten SumbawaBarat Nomor : 029/DPCHANURA/X/2014, tanggal 2 Oktober2014 perihal Pencabutan Status keanggotaan Sdr. Irawansyah, S.pddari partat HANURA.

Agustus 2015,Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu yang selanjutnyadiikutii dengan suratsurat partai dibawahnya.

2014, perihal PemberhentianTIRAWANSYAH dari Keanggotaan Partai HANURA (Copy dariBerita Acara Nomor : 500/BA/IX/2016 Komisi Pemilihan Umum(KPU).