Dan sampai saat iniPemohon belum bisa memenuhinya karena Pemohon tidakmemiliki biaya.v Bahwa saksi mengetahui terpenuhinya hukum adat adalahsyarat untuk mendaftarkan perkawinan untuk masyarakat setempat.v Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segiekonomi.v Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan pengesahannikah guna mengurus Akta kelahiran anakanak Pemohon danPemohon Il.Saksi kedua : I urur 52 tahun, AgamaIslam, pekerjaan Tukang bangunan

rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3(tiga) orang anak.v Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan paraPemohon, keduanya tetap beragama Islam.v Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tahun 2008 tersebut belum tercatat pada KantorUrusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan hukum adatdaerah setempat yang mana Pemohon belum bisa menyerahkanseserahan kepada keluarga Pemohon Il, sehingga mereka belummendapatkan buku kutipan akta nikah.v Bahwa saksi mengetahui terpenuhinya hukum

adat adalahsyarat untuk mendaftarkan perkawinan untuk masyarakat setempat.v Saksi mengetahui bahwa seserahan yang diminta olehkeluarga Pemohon II kepada Pemohon berupa hewan dan kainhas sumba yang jumlahnya saksi tidak ingat.

adat belum bisa terpenuhi sehinggapernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkannya diKantor Urusan Agama Kecamatan setempat, telah didukung keteranganpara saksi.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II padapokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftardi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karenatidak memiliki biaya untuk memenuhi hukum adat yang berlaku karenaterpenuhinya hukum adat sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahantersebut

adat yang berlaku di daerah setempat berupapenyerahan hewan dan kain has Sumba kepada keluarga Pemohon II10dikarenakan Pemohon tidak memiliki biaya sehingga pernikahanPemohon dan Pemohon Il tidak dapat didaftarkan pada PegawaiPencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.Menimbang, hukum adat yang berlaku di daerah Sumba bukanlahsyarat sah suatu perkawinan serta bukanlah sebagai rukun yang wajibdipenuhi dalam suatu perkawinan sebagaimana yang terdapat di dalamPasal 14 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang

Oleh karena itu) Majelis Hakim harusmenemukannya sendiri didalam kenyataan tingkah laku masyarakat sehari29hari dengan berpedoman pada asasasas hukum adat pada umumnya denganmembandingkannya kepada ketentuan hukum adat induknya yaitu LingkaranHukum Adat Maluku, maupun Maluku Tenggara sebagai kabupaten induksebelumnya; Bahwa, lebih lanjut menurut Hakim Tingkat Pertama , KecamatanTanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pembagian wilayahhukum adat dari Prof. van Vollenhoven merupakan

Vide: LaporanPenelitian Sistem Pemerintahan Adat di Kabupaten Maluku Tenggara oleh TimPeneliti Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tual, 2005, hal. 45); Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut menunjukkanbahwa Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara a quo,adalah dengan berpedoman pada Hukum Adat Setempat, dan menurut HakimTingkat Pertama belum terdapat dokumendokumen tertulis maupun hasilhasil penelitian ahli hukum mengenai Hukum Adat di wilayah KabupatenMaluku Tenggara

terdapat dokumendokumen tertulismaupun hasilhasil penelitian ahli hukum mengenai Hukum Adat di wilayahKabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya, khususnya di KepulauanTanimbar karena sebagai daerah pemekaran yang baru, sehingga oleh karenaitu Hakim Tingkat Pertama harus menemukannya sendiri didalam kenyataantingkah laku masyarakat seharihari (rehtsvinding) dengan berpedoman padaasasasas hukum adat pada umumnya dengan membandingkannya kepadaketentuan hukum adat induknya yaitu Lingkaran Hukum Adat

Adat yang diperoleh dari pemeriksaan persidanganyang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut ; Menimbang, bahwa sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan di Desa Olilit, pelepasan hak atas tanah ulayat sah apabiladilakukan oleh dan atas pengesahan dari Kepala Desa selaku pimpinantertinggi dan pemangku persekutuan hukum adat.

dengan menggunakan MetodeRechtsvinding secara KELIRU dan TIDAK TEPAT secara hukum ; Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama selanjutnyamempertimbangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2003 Kepala Desa Sifnanaselaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Sifnana dan Kepala Desa Olilitselaku pemangku persekutuan hukum adat Desa Olilit telah menyerahkansebidang tanah Desa dengan luas 25 hektar secara cumacuma kepadaPemerintah Kabupaten Daerah Maluku Tenggara Barat yang merupakantanah sengketa antara Desa

adat yang kamipakai adalah Hukum Adat Minangkabau dan tidak pernah memakai adat lainsemenjak dahulunya sampai saat ini tetap memakai hukum adat Minagkabauyaitu Salah Bautang, Badoso Mati, Balaku di Patangguangkan.Dan kami masingmasing Ninik Mamak mempunyai pusako tinggi dan pusakorendah selama Pemerintah tetap mengakui Hukum Adat Minagkabau setiappenggunaan tanah oleh perusahaan atau pemerintahan tetap memintapenyerahan dari Ninik maka itu menandakan adat yang kami pakai yaitu AdatMinagkabau.Surat

Sehingga dengan demikian, apabila PARA PENGGUGAT tidak memilikikapasitas sebagai Masyarakat Hukum Adat, maka segala hakhak yangdimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat akan gugur dari PARAPENGGUGAT itu sendiri ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut terbukti banhwa PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan GugatanPerkara a quo.

adat yangkami pakai adalah Hukum Adat Minangkabau dan tidak pernah memakaiadat lain semenjak dahulunya sampai saat ini tetap memakai hukum adatMinangkabau yaitu.

Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakantertentu sebagaiman diuraikan diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), suatumasyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain:a. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. ada wilayah hukum adat yang jelas;d. ada pranata

Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;e. Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang Kehutanan,Unsur Balai Pemantapan Kawasan WHutan dan Unsur Dinas/BadanKabupaten/Kota yang menangani urusan di bidang tata ruang sebagai anggota,apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;Halaman 55 dari 65 halaman Perkara No :29/Pdt.G/2018/PN.Rgtf. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yangberada dalam Kawasan Tertentu;g.

surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkaraperdata Nomor: 91/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan halhal dan alasanalasan yangpada pokoknya sebagai berikut ; 1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secaraHukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009 di BanjarKedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, ProvinsiBali ; Bahwa karena perkawinan tersebut telahdilakukan menurut Hukum

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan AgamaHindu pada tanggal = 17 Juli 2009 diBanjar Kedua, DesaBaha,Kecamatan Mengwi,Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalahputus karena perceraian ;3.

LINYOMAN YUDANA , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahmelangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu padatanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung, ProvinsiBahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat danTergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu umur

NEKETUT NARNIVIDANTI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahmelangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu padatanggal 17 Juli 2009 di Banjar Kedua , Desa Baha, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung, ProvinsiBahwa Perkawinana Penggugat dan Tergugat tersebut belum dicatatkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perkawinan Penggugat danTergugat masih dibawah umur dimana pada saat itu

Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkansecara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2009, di BanjarKedua, Desa Baha, Kecamatan mengwi, Kabupaten badung, Propinsi Bali adalah putuskarena PERCERAIAN dengan segala akibat5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp 346.000.( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) .

adat,tentu tidak bisa lepas dari hukum adat Minang yang terkenal dengan Adatbasandi syarak, syarak basandi kitabulloh yang tak lapuak karano hujan dantak lakang karano paneh dan berlaku sampai sekarang;Bahwa dalam hukum adat Minang, manusia dibagi dua yakni mamak dankemenakan, mamak yaitu penghulu dan kemenakan, kemenakan terbagi pulayaitu pertama, kemenakan bertali darah baik secara vertikal maupun secarahorizontal termasuk ibunya dan mamaknya adalah kemenakan bertali darah;kedua, kemenakan bertali

Nomor 644 K/Pdt/201510.11.12.13.namun pihak Badan Pertanahan Tanah Datar tetap memproses pengurusansertifikat tanah berperkara, itulah sebabnya pihak Badan Pertanahan TanahDatar ikut dijadikan Tergugat II;Bahwa dalam surat bantahan pihak Penggugat kepada pihak badanpertanahan Tanah Datar atau Tergugat II (dua) telah Penggugat kemukakanalasan menurut hukum adat, sebab pihak Tergugat juga mengaku bahwatanah terperkara adalah tanah adat, maka dalam perkara ini tentu harusberlaku hukum adat secara utuh

punya ulayat, suratsurat tersebut ditandatangani oleh oknumpenghulu yang tidak mempunyai tanah sejengkalpun di sekitar tanahterperkara sebab penghulu itu kebesarannya di atas bingkah tanahnya atauGadang Sako di atas Pusako dan surat tersebut juga ditandatangani olehpenghulu suku sembilan palsu, karena yang mengangkat penghulu tersebutadalah Tergugat , jadi tidak sesuai dengan ketentuan syaratsyarat untukmenjadi seorang penghulu pucuk suku dalam hukum adat Minang;Bahwa dalam hukum adat penghulu suku

Kondo Marajo adalahmerupakan Panghulu Pucuk Suku Sembilan Pertama di PadangGanting bahwa dalam Hukum Adat tersebut berlaku Hukum Alam,artinya siapa yang pertama kali datang atau masuk ke Padang Gantingtentu mendapat harta atau tanah yang luas dan bagusbagus, ternyataHalaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 644 K/Pdt/2015di Padang Ganting yang mempunyai harta dan tanah ulayat yang luasdan bagusbagus adalah DT.

Kondo Marajoadalah Hukum Adat itu sendiri yang dibuat oleh DT. Parpatiah NanSabatang dan oleh DT. Ketemanggungan, dan keturunan Penggugatadalah orang yang bertali darah dengan DT. Kondo Marajo serumahsetuturan Atap, sepandam sepekuburan, sasosok sajarami saharatosapusako, yang Penggugat/Pemohon Kasasi buktikan dengan alat buktitambahan yang diberi tanda dengan P 7 yaitu Pernyataan Ninik MamakSuku Sembilan yang ditandatangani oleh diantaranya 1. AM.

Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbataswilayah, yang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dandihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;.

Adat Negeri Nolloth sebagai Negeri Adat yangmemegang Hukum Adat setempat, oleh karena itu Pelantikan Saniri Negeri yang barusangatlah tidak berkesan dan melanggar Hukum Adat Negeri Nolloth dimana padasaat pengresmian Saniri Negeri oleh Wakil Bupati Maluku Tengah yang baru padatanggal 2 Juli 2016 tidak di hadiri oleh Saniri Negeri yang lama dan KepalakepalaSoa serta melibatkan seluruh Masyarakat Negeri Nolloth, sehingga pelantikantersebut sangatlah meresahkan seluruh masyarakat Negeri Nolloth sebagai

yangmerupakan keterwakilan sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat dimanaPutusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

adat setempat ;.

adat yang memiliki batasbatas wilayahyang berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hakasal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ;Putusan Perkara No. 17/G/2016/PTUN.ABN.

harta orang tuaadalah anak lakilaki (ata one) ic para Penggugat; Bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai anak perempuan (ata peang)tidak berhak mewarisi harta benda orang tuanya karena anak perempuanakan mengikuti klan suaminya (kawin keluar) dan karenanya akan mendapatwarisan dari suaminya.

Widang(pemberian tanpa syarat).Inilan yang membuat hukum adat Manggaraimenjadi dinamis, tidak kaku.

Dalam hukum adat Manggarai terkait warisan jika anak lakilakimengingat dan kemudian memberi kepada saudari perempuan adalah halyang luar biasa dan sangat patut disyukuri karena itu berarti hubunganpersaudaraan antara anak lakilaki dan anak perempuan sangat erat danmesra. Dalam banyak hal yang sudah terjadi anak perempuan sama sekalitidak mendapat dan tidak diberi.

Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat ManggaraiPenggugat 1, Pengugat 5 dan Alm.

adat (waris) bersifat dinamis, maka apabilaterdapat hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukummasyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti hukum adat yangtidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan lakilaki, maka hukumadat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RINo.1048 K/Pdt/2012 tanggal 28 September 201 2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas,maka telah jelas bahwa dalil utama Para Penggugat tidak

Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat (Predana) dan Tergugat (Purusa) yang dilangsungkan tanggal 11 Nopember 2005 di Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 572/KW/Capil/08, tertanggal 18 Juni 2008 adalah sah berdasarkan Agama Hindu dan Hukum Adat Bali; -------------------------------------------------------------4.

Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat( Predana ) dan Tergugat ( Purusa ) yang dilangsungkanTanggal 11 Nopember 2005 di Kabupaten Klungkung sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :572/KW/Capil/08tertanggal 18 Juni 2008 adalah Sah berdasarkan Agama Hindudan Hukum Adat Bali;3. Menyatakan hukum bahwa anak anak hasil perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT; Perempuan, Lahir diKlungkung , 1 Maret 2006; 2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum Adat Bali pada tanggal 28 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-0210201-40007 pada tanggal 01 Oktober 2014 adalah sah putus karena perceraian;

Bahwa penggugat dan tergugat telah kawin secara sah menurut tata caraagama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 28 Agustus 2010, dirumah kediaman purusa (Penggugat), sesuai dengan kutipan AktaPerkawinan;Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pat.G/2020/PN Sgr.2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah tercatat padaKantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan AktaPerkawinan Nomor: 5108KW021020140007;3.

sah;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatyang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan hukum

Adat Balipada tanggal 28 Agustus 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108KW021020140007 pada tanggal 01 Oktober 2014 adalah sah putus karenaperceraian;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebuttidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggilHalaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 660/Pat.G/2020/PN Sgr.dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

Menyatakan bahwa perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tatacara agama Hindu dan hukum Adat Bali pada tanggal 28 Agustus 2010dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108KW021020140007 padatanggal 01 Oktober 2014 adalah sah putus karena perceraian;4.

Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu dirumah tergugat yang telah di daftar di Kantor Catatan Sipil, dengan akta nomor : 85/ k / 1999, dimana penggugat sebagai predana dan tergugat sebagai Purusa adalah perkawinan yang sah dan putus karena perceraian :----------------------------------------------------4.

Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu dirumah tergugat yangtelah di daftar di Kantor Catatan Sipil, dengan akta nomor : 85/ k / 1999,dimana penggugat sebagai predana dan tergugat sebagai Purusa adalahperkawinan yang sah dan putus karena perceraian :. Bahwa anakanak penggugat dan tergugat yang bernama :1.

Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu dirumah tergugat yangtelah di daftar di Kantor Catatan Sipil, dengan akta nomor : 85/ k / 1999,dimana penggugat sebagai predana dan tergugat sebagai Purusa adalahperkawinan yang sah dan putus karenaperceraian : 20222 nono nono.

Menyatakan Hukum bahwa Jual beli yang dilakukan Amagq Murnidan ahli waris Inag lrah dengan tergugat 1 adalah syah menurut hukumkarena telah memenuhi syarat syarat K.U.H.Perdata atau hukum adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat,serta riil dan kontan,diketahui oleh Kepala Kampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalampasal 19 PP no.10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untukjual beli dalam K.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkan hanya merupakansyarat bagi pejabat Agraria;6.

Putusan MahkamahAgung tanggal, 27 Mei 1975 Nomor 952 K/Sip/1974 menyebut bahwa jualbeli adalah syah apabila telah memenuhi syarat syarat K.U.H.Perdataatau hukum adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat,serta riildan kontan, diketahui oleh Kepala Kampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tidak menyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkanhanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria;4.

Menyatakan Hukum bahwa Jual beli yang dilakukan Inaq Mahsundengan tergugat 2 adalah syah menurut hukum karena telah memenuhisyarat syarat K.U.H.Perdata atau hukum adat i.c jual beli dilakukanmenurut Hukum Adat, serta riil dan kontan, diketahui oleh KepalaKampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalam pasal 19 PP No.10tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untuk jual beli dalamK.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagipejabat Agraria;7.

adat i.c jual bellidilakukan menurut Hukum Adat, serta riil dan kontan, diketahui olehKepala Kampung ( Kepala Dusun).

adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, serta riil dan kontan,diketahui oleh Kepala Kampung (Kepala Dusun).

Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Pustaka BaliPost, Denpasar, 2003, halaman 147;Hukum adat di Bali menentukan syarat sahnya pewarisan itu bila:1.

Bahwa menurut Hukum Adat Hindu Bali dan tentunya berlaku untuk seluruhwilayah Republik Indonesia, bahwa anak perempuan tidak mempunyai hakmewaris, apalagi bilamana dia sudah kawin keluar dari keluarga besarnya;31. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet,banding atau kasasi dari Para Tergugat:32.

Apabila usaha Ketua Adat tidakmendatangkan hasil, maka perselisihan pembagian harta warisan dapatdimusyawarahkan dengan Kepala Desa untuk dapat dimintakan petuahpetuah sesuai dengan aturanaturan atau hukum adat yang berlaku.

Adat Bali tidak dikenal /egitime portie sebagaimanaPasal 913 KUHPerdata Indonesia, namun di Hukum Waris Adat Bali untukbagian mutlak pewaris diatur dalam untuk hukum adat yang baru yaitudengan Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDP Bali/X/2010,tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil Pasamuhan Agung III MajelisUtama Desa Pakraman (MUDP) Bali;Halaman 18 dari 22 hal.

;Bahwa disini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan hukumdengan benar dan salah menerapkan melanggar Hukum Adat Bali yangbaru dengan Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDPBali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil PasamuhanAgung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali:Bahwa perbuatan Hakim menghilangkan hak waris seseorang adat Balladalah melanggar hukum (Adat Bali), yaitu melanggar nilainilai hukum

adat yang diberlakukan .oleh karena : a.

Pihakpihak yang mengadakan perjanjian jual beli tanah tersebut orangIndonesia sli (pribumi) yang tunduk pada hukum adat dan tidakmenundukkan diri atau melakukan pilihan hukum terhadap hukumPerdata Barat ;3? b.

Setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria dan Peraturan PemerintahNomor:10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan Peraturan PemerintahNomor: 24 Tahun 1997 ternyata hukum adat yang menjadi dasarUndangUndang Pokok Agraria diberlakukan untuk menentikansyahnya jual beli tanah ; 6 Menimbang, bahwa oleh karena itu sistim hukum yang harus diberlakukanmengenai perjanjian jual beli dan wanprestasi yang menjadi masalah pokokdalam perkara ini adalah sistim hukum

adat ,bukan sistim hukum Perdata Baratna Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli tanah bukan merupakanperjanjian jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1457 KUH Perdatamelainkan suatu. perbuatan hukum berupa penyerahan tanah yangbersangkutan oleh penjual kepada pembeli secara tunai/kontan , dan pada saatyang bersamaan pembeli menyerahkan/membayar harganya secara tunaikepada penjual dan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara terangdihadapan Pejabat/Kepala Desa ; Menimbang, bahwa oleh

adat, pihak pembeli yang telahmembayar sebagian harga tanah akan tetapi tidak mau melunasi kekuranganpembayaran harga tanah yang telah dijanjikan merupakan suatu wanprestasi,maka untuk menentukan hal itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini Menimbang, bahwa menurut hukum adat jual beli bersifat tunai, walaupunharga tanah yang telah disepakati baru dibayar sebagian akan tetapi dianggapdibayar penuh, sedang kekurangannya dianggap sebagai utang, sehinggapenjual tidak dapat menuntut pembatalan

Nusantara (AMAN) Bersama Masyarakat Adat KenegerianKuntu dari Riau dan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cisitu dari Bantenmenyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah suatu kesatuanMasyarakat Hukum Adat berserta hakhak tradisionalnya yang bersangkutansecara de facto masih ada dan/atau hidup (actual existens/), atau setidaktidaknya mengandung unsurunsur yaitu ada masyarakat yang warganyamemiliki perasaan kelompok (ingroup feeling), pemerintahan adat, ada hartakekayaan adat, ada paraturan adat serta

masyarakat hukum adat yang bersifat territorial juga terdapat unsurwilayah hukum adat tertentuMenimbang bahwa UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan, menyebutkan bahwa kriteria Masyarakat Hukum Adat yaitumasyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap), adakelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayahhukum adat yang jelas, ada pranata hukum, khususnya peradilan adat,diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup seharihari;Menimbang bahwa UndangUndang

Nomor 7 tahun 2004 tentangSumber Daya Air, menyebutkan bahwa masyarakat Hukum Adat adalahsekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai wargabersama suatu persekutuan hukum adat yang didasarkan atas kesamaantempat tinggal atau atas dasar keturunan;Menimbang bahwa UndangUndang Nomor 18 tahun 2004 tentangPerkebunan, menyebutkan bahwa kriteria Masyarakat Hukum Adat yaitumasyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap), adakelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat,

ada tidaknya tanah ulayat dari Masyarakat Hukum Adat, kriteriayang digunakan adalah sebagai berikut :1.

Adanya unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengantanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati olehwarga persekutuan tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P2, bukti P7, buktiP9, bukti P10, bukti P11, bukti P12, bukti P13, bukti P15, bukti P16,bukti P17, bukti P18, bukti P19, bukti P20, bukti P21, bukti P22, bukti P23 dan bukti P24, Masyarakat Hukum Adat di Muara Sako secara de factodan de jure

Menyatakan Kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi No.47 tanggal 20 agustus 1999 yang dibuat dihadapan haji zamri,SH Notaris di Padang dinyatakan batal karena bertentangan dengan pasal 1340 KUHPerdata;- Menyatakan Akta No.47 tanggal 20 ADgustus 1999 yang dibuat dihadapan Haji Zamri,SH Notaris di Padang, batal demi hukum karena bertentangan dengan;a.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum

Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ; b.Surat Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Nomor 525.29/1285/pred-1990;c.Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 525/112/Perek-2001, Perihal Pembatalan Pengelolaan Lahan HTI di Kecamatan lunang Silaut; - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Trggat Konvensi yang lain dan selebihnya ;DALAM KONPENSI dan REKONPENSI- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara

Bahwa Hak Penggugat atas Pengelolaan Hutan Tanaman Industri(HTIl) Bertentangan dengan Peraturan Daerah Propinsi DaerahTingkat Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tantang Nagarisebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat;Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 huruf h, PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor 13 Tahun1983, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut: Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di Nagari yang dikuasai dandiatur

oleh hukum adatBahwa selnjutnya sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 7, ayat (1)huruf g, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983, salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah: Mewakili Nagari atau bertindak atas nama dan untuk nagari ataumasyarakat hukum adat nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam17maupun dil luar peradilan untukkepentingan atau/dan halhal yangmenyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari;Bahwa sejauh fakta yang ada dalam perkara

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983 Tantang Nagari sebagai KesatuanMasyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat; 009 20 nn nono nnn. Surat Gubernur Daerah Tingkat Sumatera Barat, Nomor525.29/1285/Pred 1990 ;n2ne neon ene ences. Surat Bupati Pesisir Selatan No. 525/112/Perek2001, PrihalPembatalan Pengelolaan Lahan HT!

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor 13 Tahun 1983 Tantang Nagari sebagai KesatuanMasyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera Barat;b. Surat Gubernur Daerah Tingkat Sumatera Barat, Nomor525.29/1285/Pred1 990j nnn nnn nnn rn nnnnc. Surat Bupati Pesisir Selatan No. 525/112/Perek2001, PrihalPembatalan Pengelolaan Lahan HT! di Kecamatan LunangSilaut;5.

Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat SumateraBarat ;Menimbang, bahwa kuasa Tergugat disamping mengajukan bukti buktisurat sebagi mana yang telah dipertimbangkan diatas, untuk lebin meneguhkandalil dalil bantahannya juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu Parihat danSyaf Effedi Dt.

Adat, mengatur bahwa:Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Ayat (2) Bupati/Walikota melakukan penetapan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat denganKeputusan Kepala Daerah;Ayat (3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) ataulebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakathukum adat ditetapbkan dengan Keputusan Bersama KepalaDaerah

; Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat HukumAdat, mengatur bahwa dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatanterhadap Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanTata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah penetapan pengakuan

dan perlindungan masyarakat hukum adat; Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Bupati SamosirNomor 108/2191/HK/V/2018 tertanggal 30 mei 2018 perihal JabatanTunggane Huta atau Panungganei Bukan Jabatan Pemerintahan yangditujukan kepada Posman Nababan, S.H. & Associates; Bahwa dalam Kamus Bahasa Batak yang ditulis J.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.kepada Posman Nababan, S.H. & Associates tidak memenuhi syaratsebagai penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adatsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang PedomanPengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; Bahwa oleh karena objek perkara tidak termasuk

Menyatakan hukum bahwa transaksi jual beli tanahsengketa yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugatsecara ketentuan Hukum Adat seluas + 2 are yangmembujur dari arah batas selatan sampai dengan batasutara dengan harga Rp. 450.000, ( empat ratus lima puluhribu rupiah ) pada tanggal 3 Nopember 1984 dengan batasbatas : Utara : Tanah Tergugat ; Timur : Sisa tanah Tergugat kemudian sanggahrumah Komang Gede ; Selatan : Got dan seterusnya jalan umum ; Barat : Telabah kemudian sawah Candiarsa,tanah Penggugat

Gusti Ngurah Rai Udayana yang keterangannyaSaling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga jual beli tanahsengketa dinyatakan sah menurut Hukum Adat, senyatanyasalah menerapkan hukum atau bertentangan / tidak sesuaidengan Hukum Acara Perdata Indonesia ; Bahwa Yudex Factie dalam mengabulkan gugatanTerbanding/Penggugat untuk sebagian, tidak memeriksa alatbukti baik itu bukti surat atupun saksi serta pemeriksaansetempat dengan cermat.

(bukti T1/ Pembanding) sebagai buktitambahan yang dilampirkan dalam memori bandingnya ; Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya,Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa terhadap keberatan angka 1 diatas, menurutPengadilan Tinggi Hakim Tingkat Pertama dalamperkara aquo telah menerapkan hukum sesuaidengan tertib hukum yaitu : Hukum Acara Perdata,Yurisprudensi, hukum positip yang berlakutermasuk didalamnya Hukum Adat

Jadi dalam halini tidak ada kekeliruan, kekhilapan Hakim dalammenerapkan hukum yang berlaku ;Kemudian mengenai Yudex Pactie mengabulkan gugatanTerbanding/Penggugat sebagian yaitu jual beli tanahsengketa adalah sah menurut Hukum Adat, dan sah menjadimilik Terbanding/Penggugat, menurut Pengadilan TinggiYudex Factie atau Hakim Tingkat Pertama tidak salahmenerapkan hukum atau bertentangan dengan Hukum AcaraPerdata Indonesia, Hakim Tingkat Pertama telah memeriksadan mempertimbangkan dengan cermat alat

Adat adalahSah dan tanah sengketa menjadi milik Terbanding/Penggugat, karena itu keberatan Pembanding/Tergugat yangtercakup dalam ringkasan angka 1= diatas harus dikesampingkan ; .

adat sebenarnya telahdiatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndangNomor.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;(1) Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masihada dan diakui keberadaannya berhak :a.

Adat:(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangada di daerah yang bersangkutan, Lembaga swadaya Masyarakat daninstansiinstansi yang mengelola sumber daya alam;(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih adasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasarpendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi danapabila

Ada wilayah hukum adat yang jelas;d. Ada pranata dan perangkat hukum, khusunya peradilan adatyangmasih ditaati; dane.

Adat, Masyarakat Hukum Adat yang adadidaerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat sertaInstansiInstansi yang mengelola sumber daya alam.

Ada wlayah hukum adat yang jelas;d. Ada pranata dan perangkat hukum, khusunya peradilan adatyang masih ditaati; dane.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum adat dan tata cara menurut ajaran Agama Hindu yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2019 adalah sah dan putus karena perceraian

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; danc. Penetapan masyarakat hukum adat.5) Pasal 14 ayat (7): Bupati melakukan penetapan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasiPanitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.. Dengan demikian:1) Tidak terdapat dalil yang menyatakan Sdr.

pemanfaatanTanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yangbersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaatimasyarakatnya..

Bahwa Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tanahpersekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurutkenyataannya masih ada;4.

Hukum Adat;6.

Sejarah Masyarakat Hukum Adat;b. Wilayah adat;c. Hukum adat;d. Harta kekayaan dan/atau bendabenda adat;e.