Ditemukan 44594 data
163 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
NEDRAWATI, DkdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR AGRARIA/ATR KOTA PAYAKUMBUH
53 — 34
SINAR WALUYOMENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA)
Satrio Kav. 18, Kuningan City,Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014, selanjutnyaGisebut SCDAGAl 2.2... eee eeeeeeeeeteteeeeeeeeeeees PENGGUGAT ;LAWAN:MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA), bekedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 1. Bambang T.S. Bimantoro, S.H.
Agha Setia Putra Ekasaptadi, S.H., Jabatan AnalisisHukum dan Perundangundangan ; Kesemuanya memilih kKedudukan pada Kantor MenteriNegara Agraria dan Tata MRuang/Kepala BadanPertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 5/SK/III/2015, tertanggal 3 Maret2015, selanjutnya disebut sebagai .........
42 — 20
PT MITRA LIMA R; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT. LAGUNA ALAM ABADI;
Marcellinus WiePertananhan jxa32+ 22 nn nnn nnn nnn nnn nnnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan. Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia, beralamat di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor44/SK/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;22222ceeeeeeceeeeees2. PT.
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria dan Tataruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
74 — 19
6.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Agraria dan Tataruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Padang., Notaris di Padang Nomor 2.235/W2020tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Izin Beracara Isedentil dari KetuaHal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 182/Pdt.G/2020/PN.PdqgPengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 01.SI.ISDT/PDT/I/2021 Tanggal13 Januari 2021.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Cq. Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Barat Cq.
Kepala Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, beralamat di JalanUjung Gurun Nomor 1 Padang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT IIDiberi kuasa kepada :ADHE RIZAL, S.H., M.M.,dkk.
008, RW 007, KelurahanCepete Utara, Kecamatan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta,.Selanjutnya disebut TERUGAT I.Diberi kuasa kepada :Memberi kuasa dan diwakili oleh Tergugat I.c DONNNY HARDIAberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 yangdidaftarkan pada Rismadona,.S.H., Notaris di Padang Nomor 2.235/W2020tanggal 30 Desember 2020 dan Surat Izin Beracara Isedentil dari KetuaPengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 01.SI.ISDT/PDT/I/2021 Tanggal13 Januari 2021.Menteri Agraria
Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, beralamat di JalanUjung Gurun Nomor 1 Padang untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II.Dalam rangka mengakhiri Perkara Nomor : 182/Pdt.G/2020/PN.Pdg denganini Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syaratsyarat ketentuan sebagai berikut:Pasal 1TERGUGAT setelah melihat dan membaca Surat Pernyataan Masri Usman,S.H.
11 — 0
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI JAWA TENGAH Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG
96 — 15
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
84 — 31
Penggugat:JUMINTergugat:Mega MulyatiTurut Tergugat:Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
33 — 24
LALU BURHANUDDIN Lawan MUSTAMIN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
41 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLTAK TAMPUBOLON, DKKLawanHERLINA NAPITUPULUDanAGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
242 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH SUMATERABARAT cq. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Eman Sonjaya
Tergugat:
Muhidin
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis
2.Taupik Rahman
29 — 0
Penggugat:
Eman Sonjaya
Tergugat:
Muhidin
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis
2.Taupik Rahman
83 — 12
Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;3.
Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;4.
Menyatakan sah menurut hukum surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967 atas nama IBUH Bin ITUK (Alm) sebagai bukti hak milik Penggugat atas sebidang tanah perwatasan beserta tanaman diatas yang terletak di jalan Jend.Basuki Rahmat Rt.002 Kelurahan Agung
Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;6.
Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;8.
Kabupaten Tanjung tertanggal07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor AgrariaKab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967.Menyatakan sah menurut hukum surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Tanjungtertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh KepalaKantor Agraria Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967atas nama IBUH Bin ITUK (Alm) sebagai
Sebelah Timur : Jalan Raya.Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan bukti mengenai pembagianwarisan atas tanah tersebut dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa seluruh ahli warismempunyai hak atas tanah tersebut termasuk salah satunya adalah Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat PI berupa Foto copySurat Keputusan Sementara Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong No.A.33/I.A/SKPTS/KAGDA TB/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah KabupatenTabalong tertanggal
;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PI yakni Foto copy Surat KeputusanSementara Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong No.A.33/I.A/SKPTS/KAGDA TB/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalongtertanggal 8 Pebruari 1967 dengan lampiran peta/gambar tanah No.A.36/SU.GK tertanggal7 Pebruari 1967 tersebut dikaitkan dengan Pasal 1870 BW karena Tergugat I dan TergugatII tidak dapat membuktikan ketidaksahan / cacat hukum terhadap bukti surat tersebut dansecara hukum dapat
dahulu Baseran dan sekarang Jalan Raya dengan ukuran58 meter;e Sebelah Selatan : dahulu Hj.Mariam sekarang Ganul dan Maspurdengan ukuran 58 meter;e Sebelah Barat : Jalan Raya dengan ukuran 12 meter;e Sebelah Timur : Jalan Raya dengan ukuran 6 meter;Sebagaimana bukti kepemilikan surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalongtertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh KepalaKantor Agraria Daerah Kabupaten
tangani oleh KepalaKantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal08 Pebruari 1967;8.
85 — 0
Pembanding/Semula Penggugat :PT TRISETIA USAHAMANDIRI.lawanTerbanding/Semula Tergugat :MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
53 — 6
Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
135 — 54
Lebar = 172,5 MLuas = 52.938 M Luas = 19.147 MTotal Luas Bidang 1 dan 2 = 72,09 Ha;Dengan batas-batas :- Sebelah Utara berbatasan dengan : Usis I Sangkai;- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;- Sebelah Timur berbatasan dengan : Handil Pukung Handiwung;- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Masyarakat;Adalah sah untuk pengurusan penerbitan Sertipikat pada Kantor Agraria
Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018 adalah perbuatan melawan hukum;5.
Menghukum Tergugat mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatan Sertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuat pada tanggal 24 Juli 2018;6.
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending;Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.Bahwa pada bulan September 2018 Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau PropinsiKalimantan Tengah tidak dapat menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugatdengan alasan ada surat Tergugat untuk memending.Menghukum Tergugat untuk mencabut surat pertama pada tanggal 28 Agustus2017 tentang pemblokiran Sertifikat atas nama Penggugat kepada KepalaKantor Agraria
Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan Surat keduaPemendingan pembuatan Sertifikat tanah atas nama Purwanto (Penggugat)kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang dibuatpada tanggal 24 Juli 2018.Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada IbuKetua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Cq Majelis Hakim yang Terhormat yangmemeriksa
Bahwa oleh sebabberalasan menurut hukum langkah administratif yang dilakukan oleh KepalaKantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah yang tidak dapatmenerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat adalah merupakan suatu langkahhukum administratif yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 s/d Pasal 27 UU Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, maka Tergugatmenolak
memiliki tanah yang telah dikuasai Penggugatkarena tanah Tergugat telah dijual kepada Usis Sangkai;Menyatakan perbuatan Tergugat mengirim surat pertama pada tanggal 28Agustus 2017 tentang pemblokiran Sertipikat atas nama Penggugat kepadaKantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten PulangPisau Propinsi Kalimantan Tengah dan surat kedua Pemendingan pembuatanSertipikat atas nama Penggugat kepada Kantor Agraria Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Kabupaten Pulang Pisau Propinsi
Turut Tergugat:
1.Soehartini
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
72 — 31
Turut Tergugat:
1.Soehartini
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
3.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG
500 — 309
TIMAH Persero Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNGMENTERI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP.
BANGKA BELITUNG CqKEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT BBLPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN, yang beralamat di KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, Jalan Sriwijaya,Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Ir HALI ISMANHONY.S, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantorpada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.762
denganKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 yang dahulu terletak diKabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2.120 Ha dansekarang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air JangkalKelapa Kampit, Kabupaten Belitung dan Kabupten Belitung Timur denganluas wilayah 1.625 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah milik Tergugat sesual dengan Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atasdasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria
Menyatakan :Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBelitung Nomor : 002/SKIL/BEL/1995 tentang PemberianIzin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Tergugat dengan luas + 14.000 Ha (hektare);Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atas dasar SuratKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat UkurNomor : 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding
Bahwa Pembanding tidak sependapat serta keberatan atas pertimbanganhukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjungpandan yang padapokknya menyatakan : Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor :002/SKIL/BEL/1995 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat denganluas + 14.000 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha NIB04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Agraria
2.Muhamad Arif Tasrif
79 — 57
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB Cq. Kantor Agraria Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram
2.Muhamad Arif Tasrif
MASPER
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
142 — 50
Pemohon:
MASPER
Termohon:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang PariamanBahwa PEMOHON selaku perseorangan, telan mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaHalaman 3 dari 17 HalamanPenetapan Perkara Nomor 8/P/FP/2020/PTUN.PDGPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 164/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria
Bahwa PEMOHON adalah perseorangan yang telah mengajukanPermohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas namaPEMOHON atas tanah PEMOHON yang terletak di Korong KampuangPaneh, Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat kepadaTERMOHON berdasarkan Tanda Terima Dokumen dengan NomorBerkas Permohonan 164/2020 tanggal 7 Januari 2020, yang dikeluarkanoleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKantor Pertanahan Kabupaten
110 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDULLAH Bin M BAMATRAFLawanNAJIB, DKKDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON, DKK