dipandang telah cukup beralasan, tidakmelawan hukum, telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnyadapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat terhadapPenggugat dengan iwadl Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor03

Penuntut Umum;Setelan mendengar permohonan dari Terdakwa untuk penguranganpemidanaan berikut alasanalasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan keterangan Terdakwa dan barangbarang bukti yang dihadirkandipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakanterhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanmelanggar Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kabupaten Sumenep Nomor03

halhal sebagai berikut:Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat mendorong meningkatnya kriminalitas akibatminuman keras; Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat;Hal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

Nomor03/Pdt.Sus.Pailit.K/2015/PN Niaga. Smg, jo. Nomor 853 K/Pdt.SusPailit/2015jo.

., sejaktanggal 17 Februari 2012 s/dtanggal 16 April 2012Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor03/Pen.Pid/2012/PN.Kgn. tanggal 18 Januari 2012 tentangPenetapan Penunjukan Majelis Hakim;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor03/Pen.Pid/2012/PN.Kgn. tanggal 18 Januari 2012 tentangPenetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor03/Pen.Pid/2012/PN.Kgn. tanggal 18 Januari 2012 tentangPenetapan Hari Sidang;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor8/Pen.Pid

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Penggugat telah memenuhi syarat baik dari jenjang kepangkatanmaupun pengalaman sertasertifikasi yang dimiliki oleh Penggugat, danatas dasar usulan dari Kepala SNVT PJPA PapuaMerauke, tanggal16 Februari 2015, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT PJPAPapua Merauke Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015, tentangPembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SNVT Pelaksanaan JaringanPemanfaatan Air Papua Provinsi PapuaMerauke Balai WilayahSungai Papua Tahun Anggaran 2015;Bahwa sejak Penggugat

Tanggal 26 Maret 2015, PERIHAL:Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA ProvinsiPapuaMerauke Nomor03/KPTS/Aa.B7/PUPAMRK/2015, tentangKelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPAPapua Provinsi PapuaMerauke Balai Wilayah Sungai Papua,tanggal 16 Pebruari 2015., yang pada pokok surat tersebutmenyampaikan hal hal sebagai berikut:1. Tidak ada alasan yang mendasar untuk dilakukannyapembentukan/penggantian POKJA SNVT PJPA Provinsi Papua Merauke;2.

Pebruari 2015dinyatakan dicabut/dibatalkan, sehingga usulan yang berlakuadalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi PapuaMerauke Nomor01/KPTA/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PelaksanaanJaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua Merauke BalaiWilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari2015;Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Merauke, denganSuratnya NomorUM 01/SNVTPJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor03

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Surat Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air PropinsiPapua Tahun Anggaran 2015, sehingga haruslah beda merubah SuratKeputusan Pokja dengan Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tertanggal 16 Februari 2015, namun didalam DIPA APBNKementerian Keuangan Republik Indonesia NomorSP DIPA033.06.1.498349/2015, bahwa untuk SNVT Pelaksanaan JaringanPemanfaatan Air Papua Propinsi Papua Merauke hanyalah 1 (satu) DIPAsaja yang berlaku dari tanggal 1 Januari

Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015 SUDAH berdasarkan hukum karena SaksiMagdalena Tanga sebagaimana keterangannya di persidangan mengatakanbahwa saksi tidak pernah mencabut dan atau membatalkan SuratKeputusannya selaku Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Papua MeraukeNomor01/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 dankemudian menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor03

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernamaPUTU AYU MULIA CHINTAAMAANI, perempuan lahir di Singaraja, tanggal28 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor03/Ist/Skdl/2011, tertanggal 17 Mei 2018;3. Bahwa sejak kecil anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakitpanas yang berulang ulang atau sakitsakitan;4.

Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anakPara Pemohon yang semula bernama PUTU AYU MULIACHINTAAMAANI dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor03/Ist/Skd/2011, tertanggal 17 Mei 2018 menjadi AYU SANTIARIMULYA CHINTANY;3.

.8 tahun 1974 tentangpokokpokok kepegawaian jo UU No.43 tahun 1999 , UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah No.4tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara pegawaiNegeri; PP.No.32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negerisipil jo.PP.No.19 Tahun 2013; PP.No.11 Tahun 2017 tentang manajemenPegawai Negeri Sipil; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, danPutusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03

pidana umum;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegeawaian Negara (Bapek) Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentangPenegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhiHukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan HukumTetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan;Adanya salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03

Bahwa berdasarkanPetikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03/Pid. Tipikor/2013/PN.SMDA tanggal 12 Juni 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalamperkara a quo sangat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkanoleh Majelis Hakim Yang Mulia;5.

Penggugat menyatakan penerbitan obyek sengketaa quo bertentang dengan peraturan perundang undang yang berlaku(Onwetmatige) adalan sikap dan pernyataan tidak benar, karena Tergugatdalam penerbitkan obyek sengketa telan melalui prosedur dan mekanismeyang diatur dalam ketentuan ketentuan hukum yang berlaku, sehinggaTergugat heran terhadap sikap Penggugat yang tidak menerima pemberhentiantersebut padahal obyek sengketa yang Tergugat terbitkan hanyamenindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor03

Kalimantan Timur Nomor :880/IV.1.5717/TUUA/BKD tanggal 23 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanHalaman 41 Putusan Nomor : 73/G/2019/PTUN.SMD.Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan;Foto kopi Sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 882.3/IV.I9130/TUUA/BKD2012 tanggal 01 Nopember 2012Tentang Pemberhentian pemberhentian sementara dari jabatan negeriPNS atas nama Rifai, SH;Foto kopi dari foto kopi Petikan Putusan Nomor03

telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat untuk mencabutgugatannya, dan gugatan Penggugat belum dibacakan oleh Majlis sehingga tidakperlu minta persetujuan dari Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabutperkaranya, maka Majlis harus mengabulkan permohonan pencabutan perkaraNomor : 1048/Pdt.G/2012/ PA.Kjn. tanggal 04 September 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undangundang nomor03

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Nomor03/kua.11.26.07/DN.01/1/2019 tanggal 7 Januari 2019, yangbermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);B. Saksisaksi :1.

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasukwewenang Pengadilan Agama Kajen;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkanbahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohondihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kedungwuni Kabupaten Pekalongan,sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor03/kua.11.26.07/DN.01/1/2019 tertanggal O07 Januari 2019,

Kalimantan, RT.06, Kecamatan Tarakan Tengah, KotaTarakan, tanggal 23 Februari 2011; Surat Ukur Nomor03/Kp.ISkip/2011, tanggal 11 Februari 2011, luas 1.800 m? atasnama Alfred Wijaya;Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 565 K/TUN/2019d. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan TUN berupa:1) Sertifikat Hak Milik Nomor 739/Kel.

Kalimantan, RT.06, Kecamatan Tarakan Tengah, KotaTarakan, tanggal 23 Februari 2011; Surat Ukur Nomor03/Kp.ISkip/2011, tanggal 11 Februari 2011, luas 1.800 m? atasnama Alfred Wijaya;e.

,tanggal 25 Februari 2020, dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 27 April 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarindasebagaimanatercatat dalam ODuplikat Akta Nikah Nomor03/Kk.16.10.3/DN/02/2020 tanggal 24 Februari 2020;Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempattinggal di rumah orangtua tergugat di Kabupaten Kukar selama 2 tahun,kemudian

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarindasebagaimana tercatat dalam ODuplikat Akta Nikah Nomor03/Kk.16.10.3/DN/02/2020 tanggal 24 Februari 2020, bermeterai cukupdan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402LU090620160008, atasnama Nur Harisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 9 Juni2016, bertanda P.2;B. Saksisaksi:1.

Advokatyang bralamat di Rejowinangun KG. 1 no. 459 D KotagedeYogyakarta sesuai dengan surat kuasa nomor03/2017/PA.Smn tanggal 13 Desember 2016, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;melawanXXXXXX, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru,tempat kediaman di Xxxxxx, selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksisaksinya di mukapersidangan;Hal. 1 dari5 HalamanTENTANG

dan selebihnya;Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/tergugat konvensiuntuk seluruhnya;Dalam konvensi/rekonvensiHalaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.SULTRA Menghukum para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 13.148.000, (tiga belas jutaseratus empat puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonanbanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha Nomor03

/Pdt.G/2016 PN,Rah tanggal 30 Desember 2016 yang menyatakan bahwakuasa Tergugat II, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, TergugatXIl, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV telah menyatakan banding padatanggal 30 Desember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor03/Pdt.G/2016/PN.Rah tanggal 20 Desember 2016 dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan masingmasing kepada kuasa Terbanding semulaPenggugat pada tanggal 09 Januari 2017, kuasa Turut Terbanding I, Il, Ill

faktafakta yang diajukan olehkedua belah pihak (Penggugat maupun Para Tergugat dipersidangan yaituberupa bukti Surat, keterangan saksisaksi semuanya telah dipertimbangkanHalaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.SULTRAdengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyatersebut;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, PengadilanTinggi setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor03

memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua fakta dan/atau buktibukti yang diajukan oleh keduabelah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan a quo dan dianggap telahtercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quodalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor03

ini;Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.SULTRAMemperhatikan UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 1986, RBg. serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula TergugatIl, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIl,Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor03

mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan pihak berperkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register460/Pdt.G/2020/PA.Dp. yang berisi sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannyatelah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1993 di Desa Kadindidan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat,Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor03

Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Telluwanua, Kota Palopo, Nomor03/03/1/2012 Tanggal 05 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.B. Saksi1. SAKSI , mengaku mengaku tante Penggugat, di bawah sumpahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGATsedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.

Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinanPenggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2012tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telluwauna, Kota Palopo Nomor03/03/1/2012, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat.Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI dan saksi 2bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasanyang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya

yakni putusan Bukti T.I1, Bukti T.l2dan Bukti T.I3 yang diajukan oleh Terlawanl/ Terbandingl, meskipunputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ParaPelawan sangat keberatan dan menolak sepenuhnya terhadap putusantersebut (Bukti T.l1, Bukti T.l2 dan Bukti T.I3), sebab ada beberapa halyang menjadi alasan keberatan yang harus dikemukakan dan dibuktikan,sebab hal ini sudah dipertimbangan oleh Majelis hakim pada tingkat pertamadalam perkara putusan sebelumnya yakni putusan perkara nomor03

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama putusan Bukti P12, perkara nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt menilai dimana dalil gugatan Penggugat saat itutidak dapat membuktikan dalildalilnya, sehingga tidak cukup bukti danMajelis Hakim tersebut sudah tepat menolak gugatan tersebut, yaknidengan beberapa pertimbangan antara lain : Dalam keterangan saksi ENDANG, saksi A.

, namun keterangan saksi ini tidakmenjadi pertimbangan dan telah diabaikan oleh Majelis Hakim tingkatpertama, maka oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat banding inilahyang harus menjadikan alasan dan pertimbangan hukum untukmengabulkan gugatan perlawanan ini dari gugatan Para Pelawan / ParaPembanding tersebut.Saksi ABDUL RASYID dalam putusan perkara nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt Bukti P12 (Sekarang sudah Almarhum) adalahHalaman 11 dari 36 halaman Putusan No. 5/PDT/2020/PT JMBanak dari Yahadi menjadi

Membatalkan objek perkara dalam perkara gugatan Nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt, tanggal 16 Maret 2016, sebab bukanlahtumpang tinggi atau tanah seluas 3 ha tersebut bukanlah milikkepunyaan Terlawan6. Menyatakan batal demi hukum penetapan eksekusi nomor3/Pdt.eks /2018/PN.Snt dalam perkara perdata Nomor03/Pdt.G.2016/PN.Snt, tanggal 16 Maret 20167. Membebankan biaya perkara perlawanan ini kepada Terlawan8.

Bahwa perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor03/Pdt.G/2016/PN.Snt Jo putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 60/ Pdt/2016/ PT.JMB Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :696 K/ Pdt/ 2017 Jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 474 PK/Pdt/2018 adalah perkara perdata antaraHIDAYAT THIODORE BIN THIO KIA YONG semula sebagai Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali sekarangTERBANDING melawan INDRA KUSUMA BIN ISMAIL MUHAMMADdahulunya

semulaPENGGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaratanggal 20 September 2017 Nomor66/PEN.PDT/2017/PT SULTRA sertaberkas perkara Pengadilan Negeri Baubau Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Bau dansuratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Baubau pada tanggal 10 Januari 2017 dalam register Nomor03

Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo pendapat lain, mohon kiranya memberikanputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruhdalildalil penggugat dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeriBaubautelah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2017 Nomor03/Pdt.G/2017/PN.Bau yang amarnya sebagai berikut :DALAM

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini sebesarRp. 1.326.000, (satu juta tiga ratus dua puluh enamribu Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor03/Pdt.G/2017/PN.Bau tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh Drs. H. L.M. Sudisman, S. H., M.

setelahditerimanya pemberitahuan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta suratsuratyang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor03

Muhammad Iskandar telahdiadili sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Binjai dan dinyatakanbersalah sesuai Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor03/PID.TPR/2015/PN.BNJ tanggal 29 Mei 2015 dan putusan tersebuttelah berkekuatan hukum tetap;Bahwa adapun bunyi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor03/PID.TPR/2015/PN.BNJ tanggal 29 Mei 2015 intinya dikutip sebagaiberikut :Mengadili :9.10.11.

Sertipikat Hak Milik No. 872/Puspasari terdaftar atas nama ADEIRAWAN atas sebidang tanah dan bangunan (Ruko) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal O2 Februari 2009, nomor03/puspasari/2009 seluas 105 M2 yang terletak di karanggan RT.001/001No. 21 Kel. Puspasari Kec. Citeureup Kab.

Sertipikat Hak Milik No. 872/Puspasari terdaftar atas nama ADEIRAWAN atas sebidang tanah dan bangunan (Ruko) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal O2 Februari 2009, nomor03/puspasari/2009 seluas 105 M2 yang terletak di karanggan RT.001/001No. 21 Kel. Puspasari Kec. Citeureup Kab. Bogor.Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.Bth/2018/PN CbiForm02/SOP/06.3/2018b.

Bahwa berdasarkan Pinjamanmeminjam uang No. 0325000114/DPM/SPK/04/2014 Tangal 07 April 2014 Jo Akta Pengakuan HutangNo.03 Tanggal 07 April 2014 (Vide Bukti T Il 2) dan untuk menjaminkanhutang Penggugat telah memberikan jaminan 2 (dua) bidang tanah berdiribangunan diatasnya masingmasing dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No.872/PUSPASARI terdaftar atas Nama ADE IRAWAN atas sebidang tanahsebagaiaman diuraikan dalam surat ukur Tanggal 2 Februari 2009, Nomor03/Puspasari/2009 Seluas 105 M* yang terletak

Ska tersebut diajukan oleh pihakyang telah dinyatakan pailit oleh PN Semarang dalam Putusan Nomor03/Pailitl2007/PN.Niaga.Smg tanggal 25 Pebruari 2008;Bahwa putusan pailit tersebut telah dikuatkan oleh putusan KasasiMahkamah AgungNomor : 302K1PDT.SUS/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan putusanPeninjauan KembaliMahkamah Agung Nomor : 019 PKIPDT.SUS/2009 tanggal 20 Maret 2009;Mengingat ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan danPKPU, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut

KMJ1V1/05 dan perpanjangannya serta Surat AplikasiPi njamantertanggal 23 Juni 2005 dan Surat Pengakuan Pinjaman No. 220.12/ PTX KMJIVI 1 05dan perpanjangannya serta surat surat lainnya yang berkaitandengan Tergugat /Koperasi Simpan Pinj am (KSP) Mandiri Jaya, mohon kiranya MajelisHakim maklumbahwa terhadap masalah tersebut Tergugat telah mengajukangugatan diPengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri Semarang di bawahregister Nomor03/Pailitl2007/PN.Niaga.Smg. dalam gugatan a quo Tergugat sebagai PemohonPailit

B.WIBOWO masing sebagai Termohon Pailit dan Termohon Pailit Il:Bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang telah menerbitkan Putusan Nomor03/ Pailit 2007/ PN Ni aga. Smg.tertanggal 25 Pebruari 2008, yang amarnya berbunyi sebagaiberikutDALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Termohon Pailit I! untukseluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan permohonan Pailit dari Pemohon Pailit untuk sebagian ;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Termohon Pailit yaituTermohon R.B.

juga sudah diperika di prosedur renvooi dalamPutusan Nomor03/BTH.