Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 698 K/Pdt/2017
Tanggal 6 Juni 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PURWAKARTA, DKK VS DEDI CAHYADI, S.H., M.Kn DK
88 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALPURWAKARTA, 2. TASMIATI BINTI SANTAATMAJA ALIAS TASMIATI ELON tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERIAGRARIA CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL PURWAKARTA, DKKVSDEDI CAHYADI, S.H., M.Kn DK
    jual beli tanggal 25 Juli 2008tersebut selesai, sehingga tidak mempengaruhi jual beli tersebut; Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadapfakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk padapemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria
    Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA CQKAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT CQKEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALPURWAKARTA, 2. TASMIATI BINTI SANTAATMAJA ALIASTASMIATI ELON tersebut;2.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 15-02-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Smg
Tanggal 21 April 2022 — Penggugat:
Dwi Istanto
Tergugat:
Pratomo Basukie
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Agraria Kota Semarang
41 — 7
  • Penggugat:
    Dwi Istanto
    Tergugat:
    Pratomo Basukie
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Agraria Kota Semarang
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 16-10-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bgl
Tanggal 20 Maret 2024 — Penggugat:
Yardena Novianti
Tergugat:
Aryanto Widodo
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota bengkulu
44 — 20
  • Memerintahkan Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Bengkulu (Turut Tergugat) untuk membalik namakan SHM Nomor 4/PJ dengan Surat Ukur tanggal 3 Maret 1983 dengan nomor 504/1983, seluas 243 (Dua Ratus empat Puluh Tiga meter persegi) terdaftar atas nama TERGUGAT/Aryanto Widodo kepada atas nama PENGGUGAT yaitu Yardena Novianti;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
Penggugat:
Yardena Novianti
Tergugat:
Aryanto Widodo
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota bengkulu