Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian materill maupun immaterill karenasebenarnya uang tersebut adalah pinjaman bank yang akan digunakan olehPenggugat untuk modal usaha yang tempatnya sudah Penggugat sewa dariTergugat, dengan rincian kerugian sebagai berikut:KERUGIAN MATERIILe Berupa uang titipan yang harus dikembalikan sebesarRp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);e Kerugian Penggugat dari bunga bank yang harus dibayar olehPenggugat

Menetapkan sebagai hukumnya karena perbuatan melawan hukumTergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materialmaupun immaterial, dengan rincian sebagai berikut:KERUGIAN MATERIIL ;e Berupa uang titipan yang harus dikembalikan sebesarRp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah); Kerugian Penggugat dari bunga bank yang harus dibayar oleh Penggugat2% perbulan sejak tanggal 1 September 2010 hingga diajukannyagugatan ini pada bulan Agustus 2012 adalah 23 bulan, maka bunga bankyang harus ditangung

96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah); Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat apabila uang sejumlahRp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dipergunakan untukmodal usaha Penggugat, dengan keuntungan ratarata 10% untuk jangkawaktu 23 bulan, maka diperoleh keuntungan sebesar Rp. 210.000.000,00X 10 % x 23 = Rp. 483.000.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga jutarupiah);Total seluruh kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah uangtitipan + bunga bank yang harus dibayar

(dua ratus sepuluh juta rupiah) ;Kerugian Penggugat dari bunga bank yang harus dibayar olehPenggugat sebesar 1% per bulan sejak tanggal 1 September 2010,hingga diajukannya gugatan ini pada bulan Agustus 2012, adalah 23bulan, maka bunga bank yang harus ditanggung Tergugat sebesarRp. 210.000.000, x 1% x 23 = Rp. 48.000.000, (empat puluhdelapan juta rupiah) ;Keuntungan yang harus diperoleh Penggugat apabila uang sejumlahRp. 210.000.000, (dua ratus sepuluh juta rupiah) dipergunakanmodal usaha Penggugat

sendiri 310.429.015 310.429.015 0PM yang dapat diperhitungkan (212.564.506) (137.876.702) 74.687.804PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (97.864.509) (97.864.509) 0)Jumlah PM (310.429.015) (235.741.211) 74.687.804Jumlah PPN Kurang Bayar 0 74.687.804 74.687.804Sanksi bunga Pasal 13(2) KUP 0 35.850.146 35.850.146Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 110.537.950 110.537.950 Bahwa dengan surat Nomor 02.0.3/X/464/X/2013 tanggal 21 Oktober2013, PemohonBanding mengajukanpengajuankeberatankepadaTerbanding

Putusan Nomor 1893/B/PK/PJK/2017 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 363.532.700 363.532.700 363.532.700 0JUMLAH 30.941.424.634) 30.941.424.634 30.941.424.634 0PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.429.015 310.429.015 310.429.015 0PM yang dapat diperhitungkan (137.876.702) (137.876.702) (187.364.506) 49.487.804Seen aoe emball ex PMS 0 0 581.437 (581.437)PM yang dibayar dengan NPWP sendiri (97.864.509) (97.864.509) (97.864.509) 0)Jumlah PM (235.741.211) (235.741.211) (284.647.578) 48.906.367

Putusan Nomor 1893/B/PK/PJK/2017yang masih harus dibayar menjadi: No.

Uraian Jumlah (Rp)1 Ekspor 18.388.009.5842 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.104.290.1603 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 9.085.592.1904 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 363.532.7005 JUMLAH 30.941 .424.6346 PK yang harus dipungut/dibayar sendiri 310.429.0157 PM yang dapat diperhitungkan (187.364.506)8 PM diperhitungkan kembali ex PMK 78/PMK.03/2010 581.4379 Dibayar dengan NPWP sendiri (97.864.509)10 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (284.647.578)11.

dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4)yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimanabukan PKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.11.8.Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapat11,9.dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun Pasal 16B ayat(3) juga mengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

oleh PTGAS tetapi ada juga yang belum dibayar, dan pembayaran yang dilakukanHalaman 13 dari 29 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Jkt.

dalam jangka waktu 30 hariatau 45 hari sebagaimana yang tercantum di dalam surat tagihan (invoice),jangka waktu tersebut sesuai dengan jenis barang yang dibeli, danpembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening PT JKS;Bahwa tagihan pembayaran tersebut ada yang sudah dibayar oleh PTGAS tetapi ada juga yang belum dibayar;Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Jkt.

BrtBahwa setiap pemesanan barang tidak memakai uang muka, hanyamengajukan PO dalam bentuk surat;Bahwa tagihan pembayaran tersebut ada yang sudah dibayar oleh PTGAS tetapi ada juga yang belum dibayar;Bahwa jumlah tagihan yang belum dibayar oleh PT GAS milik Terdakwakepada PT B3S sekitar Rp 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluhjuta rupiah);Bahwa saksi pernah melakukan penagihan langsung kepada Terdakwadan juga datang ke kantor PT GAS tetapi Terdakwa mengatakan belumbisa melakukan pembayaran karena

BrtBahwa tagihan pembayaran tersebut ada yang sudah dibayar tetapi adajuga yang belum dibayar, dan pembayaran yang dilakukan tidak berurutansesuai tanggal tagihan, tetapi dibayar secara acak sesuai dengankemampuan keuangan dari PT GAS saat itu;Bahwa awalnya pembayaran lancar tetapi kKemudian pembayaran kepada PTJKS dan PT B3S mulai macet karena banyak pelanggan PT GAS yangbelum melakukan pembayaran, sehingga Terdakwa tidak bisa melunasitagihan dari PT JKS dan PT B3S;Bahwa ketika pembayaran mulai

tetapi adajuga yang belum dibayar, dan pembayaran yang dilakukan tidak berurutansesuail tanggal tagihan, tetapi dibayar secara acak sesuai dengankemampuan keuangan dari PT GAS;Bahwa ketika dilakukan penagihan secara langsung terhadap tagihan yangtelah lewat waktu jatun tempo tersebut, Terdakwa mengatakan belum bisaHalaman 21 dari 29 Putusan Nomor 745/Pid.B/2020/PN Jkt.

Yang Pemohon Banding terima pada tanggal 05 Oktober2012 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jatim , denganJumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp23.800.821,00.

Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a). Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan. Dibayar dengan NPWP Sendiri. Jumah (2b+2c). Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a2qd). Kelebihan Pajak yang sudah :. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. PPN yang kurang dibayar (2e+3a). Sanksi administrasi:. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP.

Jumlah yang masih harus (Lebih) dibayar (4+5a)moon at WO ODA 90 0 DM PPPajak Pertambahan NilaiDasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri/dibayar sendiria. Menurut SPT/WP 184.680.272b.

Pajak Keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1a) 18.468.027b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 16.128.682c. Dibayar dengan NPWP Sendiri 2.339.345d. Jumah (2b+2c) 18.468.027e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (2a2d) 03. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4. PPN yang kurang dibayar (2e+3a)5. Sanksi administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 06.

Raya Perancis, Tangerang 15211,sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp. 184.680.272,00Pajak keluaran yang seharusnya dipungut PPN Rp. 18.468.027,00Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1173/B/PK/PJK/2016Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 16.128.682,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 2.339.345,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 18.648.027,00Jumlah PPN yang masih kurang (lebih) dibayar

Pemohon Banding berpendapat bahwaperhitungan PPh Pasal 26 Pemohon Banding masa Januari sampai denganMaret 2009 seharusnya sebagai berikut: Menurut Wajib Keterangan PajakDasar Pengenaan Pajak 21.993.217.301PPh Pasal 26 yang Terutang 2.199.321.720Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan 2.199.321.720 Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Sanksi Administrasi (bunga Pasal 13 ayat (2) VU KUP Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

16 Juli 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put65714/PP/M.XIA/13/2015, tanggal 16 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menambah jumlah pajak yang harus dibayar atas bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP13/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal26, Nomor 00005/204/09/431/10 tanggal 08 Oktober

Desember 2009 dihitung kembali dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 89.332.769.596,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 15.667.232.189,00Kredit Pajak Rp 2.199.321.720,00PPh Pasal 26 kurang bayar Rp 13.467.910.469,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 5.387.164.188,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 18.855.074.657,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2015,kemudian terhadapnya

Maret 2009 Pemohon Peninjauan Kembaliadalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : Rp 21.993.217.301PPh Pasal 26 yang terutang : Rp 2.199.321.720Kredit pajak Rp 2.199.321.720 PPh Pasal 26 kurang bayar : Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPJumlah yang masih harus dibayar : 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikankepada Pemohon Peninjauan Kembali kelebihan pembayaran pajakditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% sebulan sesuai denganHalaman 4 dari 9 halaman.

Maret 2009, Nomor: 00005/204/09/431/10, tanggal 08 Oktober 2010,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.081.576.9431.000, NPWP Baru:01.081.576.9055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp18.855.074.657,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 26 atas sales promotion Masa Pajak Januaris.d.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 214.789.866 ,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 762.431.491 ,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah Rp 762.431.491 ,00c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 547.641.625,003 Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 228.948.759,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak Agustus 2013 (karenapembetulan) Rp 319.619.084,00c.

Jumlah Rp 548.567.843,004 PPN yang kurang dibayar Rp 926.218,005 Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 926.218,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.852.436,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Terbanding Nomor PER2//PJ/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan TerbandingNomor PER10/PJ/2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 214.789.866,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 762.431.491,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah Rp 762.431.491,00c. Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 547.641.625,003 Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 228.948.759,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak Agustus 2013 (karenapembetulan) Rp 319.619.084,00c.

Jumlah Rp 548.567.843,004 PPN yang kurang dibayar Rp 926.218,005 Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 926.218,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.852.436,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Sangaji Nomor 11 LM, Petojo Utara, Gambir,Jakarta Pusat 10130, sehingga penghitungan jumlanh PPN yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 687/B/PK/Pjk/2020 No URAIAN (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN: a.1.

Jumlah Seluruh Penyerahan 39.500.000,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus 0,00dipungut/dibayar sendirie.Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) 0,00Bayar3 Kelebihan Pajak yang sudah 0,00dikompensasikanPPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi administrasi 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan

Putusan Nomor 687/B/PK/Pjk/2020Desember 2011 Nomor 00026/207/11/037/16, tanggal 30 Juni 2016, atasnama Pemohon Banding, NPWP 02.188.874.8037.000 sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesarRp39.500.000,00 atas Penyerahan Jasa Angkutan Umum di Air yangtidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak

2003 juncto Pasal 1 angka 12dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor28/PMK.03/2006;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Jumlah Seluruh Penyerahan 39.500.000,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a.Pajak Keluaran yang harus 0,00dipungut/dibayar sendirie.Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) 0,00Bayar3 Kelebihan Pajak yang sudah 0,00dikompensasikanPPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi administrasi 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.04/2018 tanggal 12Januari 2018 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari2014 Nomor 00026/207/14/018/16 tanggal 26 Oktober 2016, atas nama PTSamudra Timur Santosa, NPWP 02.993.434.6018.000, beralamat diPrudential Tower Lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 79, JakartaSelatan, DKI Jakarta 12910, dengan perhitungan jumlah Pajak PertambahanNilai yang kurang dibayar sebagai berikut :Dasar Pengenaan

Pajak Keluaran Yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.

Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 642.752.028,00Lainlain Rp 290.508.028,00Jumlah Rp 933.260.968,00Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar Rp 933.260.968,00Kelebihan yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 950.770.068,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 17.509.100,00Sanksi Administrasi: Denda Adimintrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp 17.509.100,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 35.018.200,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 642.752.028,00 Lainlain Rp 290.508.028,00Jumlah Rp 933.260.968,00Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar Rp 933.260.968,00Kelebihan yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 950.770.068,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 17.509.100,00Sanksi Administrasi: Denda Adimintrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp 17.509.100,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 35.018.200,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan kepada PemohonBanding atas pajak yang telah dibayar melalui prosedur kompensasiutang pajak dalam SPMKP Nomor 80121018801212016 tanggal 22November 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003101.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan seluruh

Pajak Keluaran Yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b.

Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp = 173.753.140,00Lainlain Rp 1.293.388.845,00Jumlah Rp 1.467.141.985,00Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar Rp 1.467.141.985,00Kelebihan yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.468.797.985,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 1.656.000,00Sanksi Administrasi: Denda Adimintrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp 1.656.000,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 3.312.000,00Halaman 2 dari 9 halaman.

Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp = 173.753.140,00 Lainlain Rp 1.293.388.845,00Jumlah Rp 1.467.141.985,00Jumlah Penghitungan PPN Lebih Bayar Rp 1.467.141.985,00Kelebihan yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 1.468.797.985,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 1.656.000,00Sanksi Administrasi: Denda Adimintrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp 1.656.000,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 3.312.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

THR tahun 2018 = Rp. 2.495.200,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 4.990.400,terbilang : empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empatratus rupiah11) PENGGUGAT XI Yongky Andrison ;a. Masa Kerja = 72 Bulan (MK 212 Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.495.200,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.495.200,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 4.990.400,terbilang : empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empatratus rupiah12) PENGGUGAT XII Yunita Indrawati ;a.

THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah19) PENGGUGAT XIX Andi Pauling ;a. Masa Kerja = 48 Bulan (MK 212 Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah20) PENGGUGAT XxX Angga Reksa :a. Masa Kerja = 33 Bulan (MK 212 Bulan)b.

THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah27) PENGGUGAT XXVII Hamzah ;a. Masa Kerja = 98 Bulan (MK 212 Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah28) PENGGUGAT XXVIII Hardil ;a.

THR tahun 2018 = Rp. 2.495.200,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 4.990.400,terbilang : empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empatratus rupiahPENGGUGAT IV Budiman ;a. Masa Kerja = 103 Bulan (MK 212 Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.495.200,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.495.200,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 4.990.400,terbilang : empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empatratus rupiahPENGGUGAT V Fitrandi A;a.

THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah52) PENGGUGAT LII Topo ;a. Masa Kerja = 44 Bulan (MK 212 Bulan)b. THR tahun 2017 = Rp. 2.766.000,c. THR tahun 2018 = Rp. 2.766.000,Jumlah THR yang belum dibayar = (b+c) = Rp. 5.532.000,terbilang : lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah53) PENGGUGAT LIII Umar Maman ;a.

Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00b.6. Jumlah 597.767.835,00 0,00c. Diperhitungkan:c.l. SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 597.767.835,00 0,00e. Jumlah perhitungan PPN kurang Bayar 597.767.835,00 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa Pajak Berikutnya 597.767.835,00 597.767.835,00b. Dikompensasikan ke masa Pajak ... (karena pembetulan) 0,00 0,00c.

Jumlah 597.767.835,00 597.767.835,004 PPN yang kurang dibayar 0,00 597.767.835,005 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 597.767.835,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 0,00d. Kenaikan Pasal 13AKUP 0,00 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00 0,00g.

Putusan Nomor 400 /B/PK/PJK/2013 Ditambah/Uraian Semula (Rp) (Dikurangi) Menjadi (Rp)Jumlah seluruh penyerahan 10.301.113.310,00 ne 0 10.301.113.310,00PPN yang kurang (lebih) dibayar 597.767.835,00 0,00 597.767.835,00Sanksi Administrasi:a.

Purwakarta No. 1, BabakanSurabaya, Bandung, Jawa Barat, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilaisampaiyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 10.301.113.310,00Pajak Keluaran 0,00 Pajak yang dapat diperhitungkan: Halaman 6 dari 20 halaman.

Putusan Nomor 400 /B/PK/PJK/2013 PM yang dapat dikreditkan 597.767.835,00 Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu 0,00PPN yang Kurang Dibayar/Lebih Dibayar (597.767.835,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajak berikutnya 997.767.835,00PPN yang Kurang Dibayar/Lebih Dibayar 0,00Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 ayat (8) KUP 0,00Jumlah yang masih harus dibayar/lebih dibayar 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak

Nomor 0745/Padt.G/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa uang Rp. 10.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad Ijab dilakukan oleh Endan (ayah kandung pemoho II) setelah mendapatkuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri olehPemohon sebagai calon mempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Ilberstatus Perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Sepupu (Kakak)Pemohon;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Maret1988 di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikuthadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Endan (ayahkandung pemohon II) dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000, dibayar

tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan Endan (ayah kandung pemoho II) sebagai Kuasa dari walinikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatusPerawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;Setelah menikah itu Pemohon dan Pemohon II hidup bersama sebagai suamiistri dan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut diatas sudah mempunyai 1orang anak bernama Rohim umur 15 tahun;Saksi tahu selama ini Pemohon hanya

Nomor 0745/Padt.G/2017/PA.Jr Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon Il padatanggal 05 Maret 1988, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Endan(ayah kandung pemohon Il) dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,dibayar tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Endan (ayah kandung pemoho Il) sebagai Kuasa dari walinikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon Il berstatusPerawan

tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan paraundangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama + 29 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dansesuai pula dengan ketentuan

PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor1286/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2010, diKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Muarso ; Saksi nikah masing masing bernama Bunamin dan Tori ; Maskawin / mahar berupa uang Rp. 100000 dibayar

tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 8 hal.

Nomor 1286/Pdt.P/2018/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon ; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2010 diKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Muarso denganmaskawin berupa uang Rp. 100000 dibayar tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan P.

tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan P.

Arif, maskawinberupa uang Rp. 100000 dibayar tunai telah dibayar tunai, disaksikan oleh duaorang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama mereka menikah ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan

PPN yang kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81137 /PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4067/WPJ.07/2015 tanggal3 Desember 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak

Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 5.905.088.783,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 26.197.999,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.172.789.744,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.172.789.744,00Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Rp 1.146.591.745,00Lebih BayarKelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 1.146.591.745,00PPN yang kurang bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPN yang

masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 5 Juni 2017, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah

PajakEkspor RP 5.161.737.858,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rin eng pas P 261.979.980,00sendiriPenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Ry mene ee 7 481.370.945,00 PPNRpJumlah Seluruh Penyerahan 5.905.088.783,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 26.197.999,00Halaman 6 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 3470/B/PK/Pjk/2019Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanDibayar dengan NPWP sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkanJumlah penghitungan Pajak Pertambahan NilaiLebih BayarKelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanPPN yang kurang bayarSanksi AdministrasiJumlah PPN yang masih harus dibayar Rp1.172.789.744,00RP 0,00Rp1.172.789.744,00Rp1.146.591.745,00Rp1.146.591.745,00RP 0,00R 0,00R: 0,007Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

Thamrin Nomor 51, Gondangdia,Menteng, Jakarta Pusat, 10350, sehingga penghitungan pajak yang masihharus dibayar menjadi sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3305/B/PK/Pjk/2019 Uraian Dalam Rp Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Penyerahan yg PPNnya harus dipungut sendiri 31,476,247 ,186.00 Penyerahan yg PPNnya tidak dipungut 1,852,000,000.00Jumlah Seluruh Penyerahan 33,328,247,186.00 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar a.

Dibayar dengan NPWP sendiri 2,274,259 ,354.00Jumlah 3,147,624,719.00 Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 1 Juli 2016, dengan disertai alasanalasannya yang

permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1182/WPJ.27/2014 tanggal 18November 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2010 Nomor 00020/207/10/332/13 tanggal 29 November 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding NomorKEP00015/WPJ.27/KP.0203/2014 tanggal 23 Oktober 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.002.743.1332.001, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian

Dibayar dengan NPWP sendiri 2.274.259.354,00Jumlah 3.147.624.719,00 Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Jenderal Pajak Nomor KEP02030/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 12Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/207/14/054/16 tanggal 20 Desember 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PTWilmar Cahaya Indonesia Tbk, NPWP 01.110.511.1054.000, beralamat diJalan Industri Selatan 3 GG, Nomor 1, Kawasan Industri Jababeka, Pasirsari,Cikarang Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp 17.980.777.704,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 80.573.176.494,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (62.592.398.790,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 62.592.398.790,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP02030/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 12 Desember 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00103/207/14/054/16 tanggal 20Desember 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.110.511.1054.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil),dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran

yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 17.980.777.704,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 80.573.176.494,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar Rp (62.592.398.790,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 62.592.398.790,00Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 154.765.891,005 Vang Sama Dimuka Dalam Masa Pajak Rp 0,006. iperhitunokan yang dapat Rp 5.228.031.243,007. PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp aa8. Dikembalikan/Direstitusi/Dikompensasika Rp 0,00n (5.073.265.352,09. PPN Yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar Rp 0) 10 Sanksi Administrasi (Pasal 13 (3) KUP) Rp 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2019 (5.073.265.352,0PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp 0) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108501.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00229/KEB/WPJ.01/2016, tanggal 18Agustus

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor00045/407/14/123/15, tanggal 27 Mei 2015, Masa Pajak Juli 2014, atasnama PT Victorindo Alam Lestari, NPWP 01.531.972.6123.000, beralamatdi Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Babura, Medan Baru, Kota Medan,Sumatera Utara, sehingga Majelis menetapkan penghitungan pajak terutangPajak Pertambahan Nilai menjadi sebagai berikut : Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Jumlah seluruh penyerahan 96.815.799.287Penghitungan PPN Lebih Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar

sendiri 154.765.891 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.228.031.243Jumlah PPN lebih bayar/ seharusnya tidak terutang (5.073.265.352)Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0ae PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.073.265.352) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanhukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

dihitung kembali menjadisebesar Rp5.073.265.352,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian RpDasar Pengenaan Pajak Jumlah seluruh penyerahan 96.815.799.287Penghitungan PPN Lebih Bayar PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 154.765.891 Halaman 6 dari 8 halaman.

Uraian Banding(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 28.002.395.5852 PPN Terutang 2.094.554.9443 Kredit Pajak 2.094.554.9444 PPN Kurang (Lebih) Bayar 05 Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih harus Nihil6 dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 Juni 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003579.16/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian

Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/2020Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp28.002.395.585,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.094.554.944, 00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.088.233.416,00Jumlah penghitungan PPN kurang bayar Rp 6.321.528,00Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 6.321.528,00Sanksi Administrasi Rp 3.034.333,00Jumlah PPN yang masih harus

dibayar Rp 9.355.861 ,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 9 Juli 2019, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Juli 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah

Kredit Pajak 2.094.554.9444 PPN Kurang (Lebih) Bayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPN ymh Dibayar Nihil Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 690/B/PK/Pjk/20206. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikankepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yangtidak terutang sebesar Rp9.355.861,00 (sembilan juta tiga ratus limapuluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);7.

Pajak Rp28.002.395.585,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 2.094.554.944 00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp2.088.233.416,00Jumlah penghitungan PPN kurang bayar Rp 6.321.528,00Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 6.321.528,00Sanksi Administrasi Rp 3.034.333,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 9.355.861 ,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00g, Jumlah pajak yang dapat 3.946.050.533,00 3.946.050.533,00diperhitungkan (b.2+b.4)Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar e. / (Lebih Bayar) (ad) (2.922.468.520,00) (3.032.006.241 ,00)4 PPN yang Kurang Bayar 109.537.721,00 0,005 Sanksi Administratif:a.

Bunga pasal 13 (2) KUP 109.537.721,00 0,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 219.075.442,00 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanpenjelasan tertulis tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88842/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00862/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 16 Juni 2016 tentangkeberatan

Putusan Nomor 2705/B/PK/Pjk/2018sendiri hasil banding Rp10.038.145.740,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 1.003.814.574,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.946.050.533,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih)dibayar (Rp 2.942.235.959,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 3.032.006.241,00PPN Kurang Bayar Rp 83.770.282,00Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3)UU KUP Rp 83.770.282,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 167.540.564,00Menimbang

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp167.540.564,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP Penyerahan

yang PPNnya harus dipungut sendiri hasil banding Rp10.038.145.740,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.003.814.574,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.946.050.533,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 2.942.235.959,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 3.032.006.241,00PPN Kurang Bayar Rp 83.770.282,00Sanksi Administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 83.770.282,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp = 167.540.564,00Menimbang

Yang Terhormat untuk membatalkan koreksi tersebut,sehingga Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Pemohon Bandingsetujul adalah sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Menurut (Rp) Koreksi YangKeterangan Pemohon SeharusnyaTerbanding .Banding Dibatalkan Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan245.444.106.033 37.549.929.348 (207.894.176.685) PajakPPh Pasal 23 Yang Terutang 10.751.663.777 1.284.891.299 (9.466.772.478)Kredit Pajak PPh Pasal 23 (1.284.891 .299) (1.284.891.299)Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar

9.466.772.478 (9.466.772.478)Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2)3.976.044.441 (3.976.044.441)KUPPPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar 13.442.816.919 (13.442.816.919 ) Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding dan Permohonan PemohonBanding;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormatuntuk membatalkan KEP1646/WPJ.19/2013 tanggal 23 November 2012,sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang sesuai denganperhitungan Pemohon Banding;Bahwa karena Pemohon Banding telah

Pajak Januari sampai dengan Maret 2011,atas nama PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP:01.001.880.2092.000, beralamat di Swadaya IV Komplek Pedurenan,Rawaterate, Cakung Pulogadung, Jakarta, 13920, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Januari sampai dengan Maret 2011terutang menjadi sebagai berikut:DPP Pajak Penghasilan Pasal 23 Hasil Banding Rp 37.549.929.348,00Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang Rp 1.248.891.299,00Kredit Pajak Rp 1.248.891.299,00Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Kurang Dibayar

Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 November 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13November

Penghasilan Pasal 23 hasil banding Rp 37.549.929.348,00Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang Rp 1.248.891.299,00Kredit Pajak Rp 1.248.891.299,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan