DarmanPidjo (Vide Bukti P6);Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 5 tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Pasal 16 ayat (1) HakhakTanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah diatur secara Limitatiftentang Hakhak atas Tanah ialah:a. Hak Milik.b Hak Guna Usaha.Cc Hak Guna Bangunan.d. Hak Pakai.e Hak Sewa.f. Hak Membuka Tanah.g. Hak Memungut Hasil Hutan.h.

dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adanya Kepentingan ataunilai yang dilindungi harus ada hubungan Kausal antara Penggugat denganKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Menimbang, bahwa sebagai mana dipertimbangkan di atas, bahwaSurat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkanoleh Kepala Kelurahan Tondo tanggal 18 Januari 2003 (Vide Bukti P6), bukanmerupakan Bukti Hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999,Jo. Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011, sudah sesuai dengan Proseduryang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan sertatelah memenuhi unsur unsur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2)Undang Undang No.9 Tahun 2004 yakni ;a.

Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo Peraturan MenteriNegara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo. Peraturan KBPNNo. 1 Tahun 2011, diterbitkanlah Sertipikat untuk menjaminadanya statu kepastian hukum terhadap tanah tanah yangdimiliki oleh masyarakat .b.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 JoPeraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo.Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011.Il. DALAM POKOK PERKARA.1 Bahwa Jawaban dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganJawaban dalam Pokok Perkara.2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakuisecara tegas akan kebenarannya.3.

Bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi unsur unsurprosedural dalam proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimanaobjek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1960 TentangDasar dasar Pokok Agraria Jo. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Jo PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, Jo.

Sesuai PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, di sekelilingtanah tersebut telah dipasang patokpatok besi yang berdiri di atas batasbatas tanah.Setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan seluruh prosedur ditempuh, Kantor PertanahanKota Manado barn menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/KLEAK Tahun 2012atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.

Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU No 5 /1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, ditegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah...

Yang dimaksud denganhak milik berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang pokokpokok agraria adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang di atas tanah.

Hak milik ini dapat diperoleh melaluipemberian oleh negara (vide pasal 22 ayat (2) huruf a Undangundang nomor 5tahun 1960 tentang pokokpokok agraria atau pemindahan hak (vide pasal 26ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang pokokpokok agraria).Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek terperkara pada mulanya berasaldari 8 bidang tanah perwatasan seluas 138.380 M?

Namundemikian dengan berkembangnya teoriteori sistem hukum agraria dapatlahmemberikan gambaran dalam memahami hukum adat tersebut;Menimbang, bahwa hak kepemilikan secara individual yang dikenal didalam Undangundang Pokok Agararia hanyalah hak milik sebagaimana yangdimaksud di dalam pasal 20 ayat (1) Undangundang nomor 5 tahun 1960tentang pokokpokok agraria.

Terhadap dalildalil Tergugat tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa sistem hukum agraria Indonesia bukanlahmerupakan sistem hukum tersendiri melainkan saling berhubungan satu samalain salah satunya dengan undangundang pertambangan.

Akibat hukumnya adalah jualbeli tersebut, berikut buktibuktinya harus dinyatakan bataldemi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum.Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan Agraria,vide Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa setiap perjanjian yangbermaksud untuk memindahkan hak atas tanah, harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapanpejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, yakni Akta Jual Beli

Budi Harsono dalam bukunya yang berjudulHukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, PenerbitDjambatan, 1997, yang dinyatakan sebagai berikut :Hal.28 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.

Karawaci Sejati (Perkebunan Karawaci Tangerang) tanggal 10Nopember 1975, diberi tanda P30;Surat Direktorat Agraria Propinsi jawa Barat No. : A71/Dit/Phl/HGU/1976,igl. 27 Januari 1976, diberitanda P31;Surat Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah TK.

agraria;Bahwa saksi pernah melihat ada pelebaran jalan sekitar tahun 1975,yang lebar jalan tersebut kurang lebih mobil truk bisa masuk, yangjaraknya kedalam + 100 meter; Setahu saksi yang membangun jalanHal.41 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.

Agraria Tangerangsebagai dasar jual beli tersebut; Untuk itu pihak pembeli bersedia menyerahkanuang sejumlah Rp. 5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah) denganketentuan Girik No. 412 atas nama Achmad Astra, Kp.

Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tanganalm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara teknislaboratoris.kriminallistik ;2 22 anne eneBahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regeling 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10

Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tandatangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secarateknis laboratoris kriminalistik;2eBahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regeling 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang

Terhadap kadar air kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tanda tanganalm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secarateknislaboratoriskriminalistik ;=e eeeBahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regelng 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961

Terhadap kadar ai kertas pada dokumen, usia tinta dan tekanan tandatangan alm Hendrik Nelwan tidak dapat dilakukan pemeriksaan secarateknis laboratoris kriminalistik;Bahwa Garisan Tanah dari Pendoedoek Negeri Tonsea lama Art 6 dari MinahasaLandrete Regeling 11920 sudah tidak berlaku lagi karena Negara Indonesia telahmemiliki pemerintahan serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Pertanahan atau Agraria serta PeraturanPemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 yang

Hal. 39 Bahwa benar saksi bekerja di BPN Propinsi Sulawesi Utara sejaktahun 2011 sebagai Kasi Pengkajian dan Penangan PerkaraPertanahan dan bekerja di BPN sudah 20 tahun ; Bahwa benar ahli menerangkan tentang berlakunya ketentuanUndang Undang Pokok Agraria yaitu Undang Undang No.5 tahun1960 yaitu hukum agraria adalah suatu aturan yang mengaturtentangtentang hakhak kebendaan seseorang masyarakat negarayang menyangkut tentang bumi, air, ruang angkasasertasemuanya ini tentang definisi secara umum .

Penggugat:
1.ALDRIN
2.INTAN EVANNITA EVANDRY
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA (BPS RI) c.q KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK SUMATERA BARAT (BPS SUMBAR)
2.KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) KOTA PADANG

BANK OKE INDONESIA
2.KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG KOTA JAKARTA SELATAN

Asirudin bin Bukhori
2.Syarip Hidayat bin Pura (selaku mantan Lurah Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya)
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya

BPR LESTARI JATENG
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Bank Perkreditan Rakyat PURA ARTHAKENCANA JATIPURO
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

,MKn
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA I

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MAROS

Dirag 16/64/Hp/Us1979, sehinggapada tanggal 21 Mei 1979, Tergugat IV (yang pada waktu itu masih bernama SubDirektorat Agraria) telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 6/Sim.

Apalagi pemberian Hak Pakai yang diberikan TERGUGATIIIPutusan Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Jbi.Halaman 9101022.11.dan/atau TERGUGATIV kepada TERGUGATI dan/atau TERGUGATIItanpa batas waktu berakhirnya hak tersebut;Bahwa, Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria sebagaimana dimaksuddalam UU No. 5 Tahun 1960, LN. 1960 104 Pasal 41 ayat (1) TentangHak Pakai, menyebutkan : Hak Pakai adalah hak untuk menggunakandan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negaraatau tanah milik orang lain, yang

Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yangditunjuknya,1.b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,3 Memakai tanah : ialah menduduki, mengerjakan dan/ataumenguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman ataubangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunanitu dipergunakan sendiri atau tidak.Pasal 2 (dua), menegaskan : Dilarang memakai tanah tanpa izin yangberhak atau kuasanya yang sah.23 Bahwa, dari perbuatan PARA TERGUGAT telah dapat dikwalifikasikan kepadaperbuatan

BADANPERTANAHAN NASIONAL qq KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN PROPINSI JAMBI ( dahulu ) DIREKTORAT AGRARIA JAMBIqq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, sebagai TERGUGAT II, 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq KEMENTERIAN DALAM NEGERIqq GUBERNUR PROPINSI JAMBI, sebagai TERGUGAT III;3. Gugatannya tentang : Perbuatan Melanggar Hukum;4.

para Tergugat Penggugat telahmengajukan replik tertanggal 28 Mei 2014 sedangkan atas replik Penggugatstergugat , I, Il, INV,V,VIVILIX,XLXILXILXIV.XV.XVLXVIL telah mengajukan24 dupliknya masingmasing tertanggal 11 Juni 2014 yang secara lengkap termuatdalam berita acara sidang;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1.Fotocopy dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1795, atas nama HendraGunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria

Fotocopy dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1797, atas nama HendraGunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar, diberitanda bukti P2;Fotokopi Asli dan Fotocopy Akta Jual Beli No. 041/AGR/VIl/1989 pada tanggal20 Desember 1989, dihadapat Camat Landasan Ulin, diberi tanda bukti P3;.

berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIKk). ( vide bukti T7, T8, T9, T10, T11, T13, T14, T15, T16,T17, T18);Bahwa diatas tanah sengketa tersebut berdasarkan hasil PemeriksaanSetempat terdapat bangunan dan telah ditanami sayur mayor ( hasilperkebunan); 38 Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap faktafakta di atas majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 huruf c UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Dimana Sporadik sendiri sebagaimana diuraikan diatas bukan sebagaitanda bukti hak atas tanah, tetapi dapat dijadikan petunjuk adanya kepemilikantanah sepanjang memenuhi syaratsyarat tertentu;Menimbang, bahwa adapun perihal penerbitan alas hak berupa Sporadikpara tergugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin ( Vide bukti T7 s/dT18) diatas tanah yang terlebin dahulu telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.1795 dan SHM 1797 ( vide bukti P1 dan P2) oleh Kantor Agraria KabupatenBanjar secara

yangmenyatakan Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social dimana Penggugatsebagai Pemegang hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1795 yang diuraikanberdasarkan Gambar Situasi No. 1822 Tahun 1988, tertanggal 29 September 1899atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Banjar (videbukti surat bertanda P1) yang diperoleh dari pemilik sebelumnya Tn.

Apakah terdapat fakta bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaanmenguasai lokasi Objek Gugatan01 a quo, setidaktidaknyamenguasai lokasi yang dimaksud Posita Angka 3 di atas,sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2)angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan (Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut PerkaBPN No. 9/1999), yaitu sebelum

Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan MenteriNegara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, jo. Peraturan KBPNNo. 1 Tahun 2011, sudah sesuai dengan Prosedur yang berlakusesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan serta telahmemenuhi unsurunsur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2)UndangUndang No.9 Tahun 2004 yakni ;a.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 joPeraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 9 Tahun 1999,Jo. Peraturan KBPN No. 1 Tahun 2011, diterbitkanlahSertipikat untuk menjamin adanya status kepastian hukumterhadap tanahtanah yang dimiliki oleh masyarakat .b.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri NegaraAgraria / KBPN No. 9 Tahun 1999, jo.

KepalaDirektorat Agraria Provinsi Sulawesi Utara, yang pada pokoknyamenyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Manado tidak dapatmenyanggupi untuk menyediakan tanah Ex Verp. No. 1947 yang terletakdisekitar/di sepanjang jalan Wolter Monginsidi untuk dijadikan komplexperumahan Dosen.

(enam belas ribumeter perseg)).Bahwa proses terbitnya objek sengketa a quo diduga kuat Tergugat tidakmematuhi atau berpedoman pada ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria (UUPA) Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluaskurang lebih 16.000 m?

(enam belas ribumeter persegi) belum pernah dipindahtangankan atau dijual oleh ParaPenggugat kepada siapapun atau pihak manapun.Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telahmemasukkan tanah milik Para Penggugat tersebut kedalam objek sengketaa quo.Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo telah melanggar ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria Jo Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran

(enam belas ribu meter persegi) tersebut diatas;Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telahmelanggar ketentuan asasasas umum pemerintahan yang baiksebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang PTUN yaitumengenai asas kepastian hukum, asas tertiob penyelenggaraan administrasinegara, asas kecermatan/ketelitian, dan asas profesionalitas sertabertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun

sampai 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan)yang pada intinya mendalilkan penerbitan sertipikat a quo telah melanggarPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut :a. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikat a quo telah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;b. bahwa Tergugat dalam penerbitan sertipikatsertipikat a quo mempedomaniUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria

perkara a quo telah daluwarsa untukmengajukan keberatan ataupun gugatan atas penerbitan objekperkara, untuk itu Para Penggugat sudah sangat terang dan jelas tidakmemiliki kepentingan hukum atas objek perkara a quo;Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dalam gugatanPara Penggugat pada bagian E poin 2 yang mendalilkan bahwa prosesterbitnya objek perkara a quo diduga kuat tergugat tidak mematuhi atauberpedoman pada ketentuan UU Nomor 5 tahun 1961 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria

Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatan danakhirnya berdasarkan gambar situasi tanggal 571976 No.88/1182/1976, kantor Sub. Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatantelah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 4380 atas Objek Sengketadimaksud tersebut pada tanggal 6 April 1978 atas nama HADI BUSTAM;6.

Hadi Bustam dan atau Para Penggugat tidak ataubelum memanfaatkan Objek Sengketa sejak pembelian Objek Sengketadimaksud, namun menurut hukum hak atas Objek Sengketa dimaksudtidak akan hilang karenanya, mengingat kedudukan Hak Milik adalah hakturun menurun, terkuat dan terpenuh, sebagaimana ketentuan Pasal 20UndangUndang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang berbunyi: "Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

Direktorat Agraria Wilayah Jakarta Selatandan Selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatanmelakukan perubahan nomor yaitu menjadi Sertifikat No. 4176. Olehkarena itu untuk membuktikan kebenaran asal usul tanah objeksengketa dan keabsahan penerbitan kedua sertifikat tersebut di atasKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan harus ditariksebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;3.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No. 5 tahun 1960 Tentang Agraria berbunyi " Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat pasal 6 ", Selanjutnya dalam oleh Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Agraria yang menyebutkan bahwa Hak milik ( adat )atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perseoranganatas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayatmasyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selanjutnya da Dalam Pasal 5Undang Undang No. 5 Tahun 1960 dinyatakan " Hukum agraria yangberlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dst "Oleh karena itu meskipun status tanah milik Para Tergugat Konpensitersebut sebagai tanah hak milik adat, akan tetapi undangundang tetapmenjamin dan memberikan perlindungan kepada Para Tergugat Konpensiatas kepemilikan tanah tersebut;6.

No. 643/PDT/2016/PT.DKIPasal 19 PP No. 10 tahun 1961Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atastanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,manggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atastanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatuakte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjukoleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah Ini disebut : pejabat).

SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. VI/9/Ka/64tanggal 10 April 1964 tentang Penguasaan wilayahseluas 350 Ha letak di Kelurahan Rawasari, KecamatanSalemba, Kawedanan Matraman, Daerah Khususlbukota Jakarta Raya;c. SK Gubenur Kepala Daerah Chusus lbukota DjakartaRaja No. x/3/14/1964 tanggal 24 Agustus 1964 tentangPenugasan Yayasan Perumahan Pulo Mas untukmelakukan pembebasan tanah dan pembangunanproyek perumahan Pulo Mas di daerah Pulo Mas.d.

, Sejarah PembentukanUndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya (Jilid Hukum Tanah Nasional), cetakan kesepuluh (edisi revisi2005), penerbit Dijembatan, halaman 67 menyatakan sebagaiberikut:gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenapara penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25tahun, harus~ dianggap menghilangkan haknya(rechtsverwerking).

Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentangPelaksanaan Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria.c. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokokpokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak BaruAtas Tanah Asal Konversi HakHak Barat.d.

No. 643/PDT/2016/PT.DKIe SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.VV9/Ka/64 tanggal 10 April 1964 tentangPenguasaan wilayah seluas 350 Ha letak diKelurahan Rawasari, Kecamatan Salemba,Kawedanan Matraman, Daerah Khusus lbukotaJakarta Raya;e SK Gubenur Kepala Daerah Chusus loukotaDjakarta Raja No.

., tanggal 10 Juni1) Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut dan Tergugattidak pernah diberitahukan oleh Penggugat adanya perkara a quo,sehingga secara administrasi perkara a quo tidak tercatatpada Kantor Tergugat ; 2) Tergugat tidak diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJakarta Barat untuk menyatakan status quo atas bidang tanahyang diperkarakan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 126ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor

hakadalah tindakan yang kelru dan telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan peraturanHalaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor : 205/G/2011/PTUNJKT.22perundangundangan yang berlaku ve dst ; Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, adapun alasanalasan Tergugatantara lain :1)(1)(2)2) Pemblokiran yang dilakukan oleh Penggugat telah berakhir masaberlakunya, yaitu 30 (tiga Puluh) hari, hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria

Supartidengan Penggugat, tertanggal 12 Desember 2009, yang dimajukanPenggugat sebagai dasar hukum peralihan hak atau jual beli tanah SertipikatHak Milik Nomor : 6073 / Cengkareng Barat, karena perjanjian tersebut tidakmerupakan suatu perjanjian peralihnan hak atas tanah sebagaimana diaturdalam ketentuan tentang Jual Beli Tanah atau peralihan hak atas tanahdi dalam Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 37 dan Pasal 38dan di dalam KUH

Perum Taman Palem LestariBlok.C10, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,serta sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturanperundangan yang berlaku yakni Undangundang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun = 1997,tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran10.Bahwa

Perum Taman Palem Lestari Blok.C10, Kelurahan Cengkareng,Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, serta sudah sesuai dengan kewenanganTergugat yang diatur dalam Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 41, serta Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3.

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil PositaPenggugat halaman 9 dan 10 point 26 yang padapokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkansertipikat inlitis telah melanggar ketentuan hukumpasal 19 Undang Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun1960 Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1993Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 2 Tahun 1993 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, serta telahmemenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik /AAUPB ( algemene behoorlijk bestuur / principle ofgood administrstion ) sebagaimana yang diuraikanoleh W.

Peraturan MenteriNegara Agraria / /Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor. 3Tahun 1997 serta : a. Telah sesuai dengan Asaslegalitas; b. Tidak berbuat Sewenang wenang (De tornementde pouvoir) ; c. Tidak berbuat sekehendak hati(Willekeur) ; d. Sesuai dengan Asas Asas Umum PemerintahanYang Baik(AAUPB); eer ee eeeAtas dasar uraian tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim yang mengadili perkaraini berkenaanmemutus: 1. Menerima jawabanTergugat; 2.

RagoanDjafar, Nomor. 61 atas nama H.DjafarSidik, S.H kemudian dialihkan ke IdaKafarina, Nomor. 62 atas nama Pramawati,dan Nomor. 63 atas nama Siti Syamsiahselanjutnya dialihkan ke Ir.ChairilAnwar; Untuk memperoleh sertipikat hak = atastanah tersebut , harus melalui proses danmemenuhi persyaratan sesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria Nomor.5 Tahun 1960jo.Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 24tahun 1997.

dimana Kantor Pertanahan secarainstitusional adalah suatu lembaga yang ditunjuk dandiberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hakatas tanah, dengan demikian secara yuridis normatif72Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkanSertipikat objek sengketa aquo; ++ 222 Menimbang, selanjutnya Pengadilan akanmempertimbangkan dari segi prosedural penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor 61/Tamansari vide BuktiT.Il.Intv 22 (objek sengketa) merujuk pada ketentuanPasal 19 Ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria