Uraian Jumlah (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 73.151.257 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 7.315.125 Dikurangi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Lainlain Jumlah Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar 7.315.125 4 Kelebinan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ...

(Karena Pembetulan) Jumlah PPN Yang Kurang /(Lebih) Dibayar 7.315.1256 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 3.511.2607 Jumlah PPN Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar 10.826.385 Halaman 2 dari 8 halaman.

KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4A UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 1903/B/PK/Pjk/2018 1 Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Penyerahan yang PPNnya Harus Dipungut Sendiri 73.151.257 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 7.315.125 Dikurangi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Lainlain Jumlah Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar 7.315.125 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak ...

(KarenaPembetulan) Jumlah 5 PPN Yang Kurang /(Lebih) Dibayar 7.315.1256 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP 3.511.2607 Jumlah PPN Yang Masih Harus / (Lebih) Dibayar 10.826.385 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus

Pajak yang tidak/kurang dibayar 05. Sanksi administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0e. Jumlah sanksi administrasi 06. Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim dapatmempertimbangkan permohonan Banding ini seperti yang telan PemohonBanding uraikan di atas sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.452.959.3392 Pajak Penghasilan (PPh) terutang 305.960.6993 Kredit Pajak 305.908.3504 Kompensasi masa/Tahun pajak sebelumnya 5 PPh kurang/lebih dibayar 52.3496 Sanksi Administrasi 19.8937 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 72.242 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp72.242,00; dengan perincian sebagai berikut: No.

Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak 5.452.959.3392 Pajak Penghasilan (PPh) terutang 305.960.6993 Kredit Pajak 305.908.3504 Kompensasi masa/Tahun pajak sebelumnya 5 PPh kurang/lebih dibayar 52.3496 Sanksi Administrasi 19.8937 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih)dibayar 72.242 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 halaman.

Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi 4.466.081.117.0702 Bangunan 17.738.153.5003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.483.819.270.5704 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB 4.483.811.770.5706 NJKP (40%) 1.793.524.708.2287 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.967.623.5418 PBB yang telah dibayar 8.873.369.2869 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 94.254.25510 Denda Administrasi Pasal 10 UndangUndang PBB 23.563.56411 Jumlah PBB yang masih harus dibayar 117.817.819 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2535/B/PK/Pjk/2019masin harus~ dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp117.817.819,00; dengan perincian sebagai berikut:Rp 4.466.081.117.07Bumi 0Bangunan Rp 17.738.153.500Rp 4.483.819.270.57NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 0NJOP TKP Rp 7.500.000Rp 4.483.811.770.57NJOP untuk penghitungan PBB 0Rp = 1.793.524.708.22NJKP (40%) 8Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) Rp 8.967 .623.541PBB yang telah dibayar Rp 8.873.369.286Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar Rp 94.254.255Denda Administrasi

Pasal 10 UndangUndang PBB Rp 23.563.564Jumlah PBB yang masih harus dibayar Rp 117.817.819Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

RasunaSaid Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, sehingga perhitungan jumlah pajakyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: Uraian Dalam Rupiah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPNa.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 311,232,867 ,428a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri17,895,469,045 b. Dikurangi: 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan78,504,988,635 Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar(60,609,519,590) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya63,183,673,144 PPN yang kurang dibayar2,974,153,554 Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP2,974,153,554 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 5,148,307,108 Halaman 2 dari 8 halaman.

UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP754/PJ./2001;b Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 17.895.469.045b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 78.504.988.635Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp (60.609.519.590)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 63.183.673.144PPN yang kurang dibayar Rp 2.574.153.554Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 2.574.153.554Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 5.148.307.108Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali

SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPut. 43259/PP/M.1/15/2013PPh Badan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas Obyek PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 berupa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp.1.483.365.000,00;bahwa koreksi Peredaran usaha PPh Badan berasal dari selisih Realisasi Titipan BBN(selisih lebih), sehingga atas selisih tersebut seharusnya merupakan Dasar Pengenaan PajakPenjualan karena merupakan bagian dari harga yang harus dibayar

Banding dan kemudianmenimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan dalam jumlah yang besar, jelas amatmemberatkan dan dapat mematikan kelangsungan usaha Pemohon Banding;bahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari selisih RealisasiTitipan BBN (selisih lebih), sehingga atas selisih tersebut seharusnya merupakan DasarPengenaan Pajak Penjualan karena merupakan bagian dari harga yang harus dibayar olehkonsumen;bahwa sebagaimana diketahui dalam proses penjualan sepeda motor, hampir semuakonsumen

proses persidangan tidak terdapat argumen tambahan dari Terbanding untukmendukung koreksi nya selain tidak diakuinya bukti kwitansi dan bukti pengeluaran kas/bankkarena tidak ada nama penerimanya;bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesarRp.1.483.365.000 tidak dapat dipertahankan;bahwa oleh karena tidak terdapat selisih antara jumlah Pajak Penghasilan yang masih harusdibayar yang disengketakan Pemohon Banding dan jumlah Pajak Penghasilan yang masihharus dibayar

XXX,sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut:Penghasilan neto Rp 261.628.478,00Penghasilan Kena Pajak Rp 261.628.000,00Pajak terutang Rp 60.988.400,00Kredit Pajak (Rp 16.759.500,00)Jumlah pajak yang kurang dibayar Rp 44.228.900,00Sanksi Administrasi:Bunga Ps. 13 (2) KUP Rp 16.806.982,00Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 61.035.882,00

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurutagama Islam pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Benteng denganwali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamsar yang dinikahkanoleh Imam Desa bernama Madun, dengan maskawin berupaSeperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksimasingmasing bernama Isram dan Sampir;Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA.Lwk2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka danPemohon II berstatus Perawan;2.

keterangan yang padapokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahanpara Pemohon; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah di DesaBenteng pada 10 Oktober 2017; Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandungPemohon II Pemohon II bernama Kamsar; Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Madun; Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Isram dan Sampir; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaSeperangkat alat shalat dibayar

Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA.Lwk Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahanpara Pemohon; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah di DesaBenteng pada 10 Oktober 2017; Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandungPemohon II Pemohon II bernama Kamsar; Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Madun; Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Isram dan Sampir; Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupaSeperangkat alat shalat dibayar tunal

Penetapan No.64/Pdt.P/2019/PA.Lwkdengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Kamsar,yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Madun, denganmaskawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2orang saksi masingmasing bernama Isram dan Sampir, namun Pemohon dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karenapernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon denganPemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperolehbuku

permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yangdinubungkan dengan hasil analisa alatalat bukti sebagaimana telahdipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IIpada 10 Oktober 2017 di Desa Benteng, dengan wali nikah ayah kandungPemohon II Pemohon II bernama Kamsar yang ijab kabulnya diwakilkankepada Imam Desa, bernama Madun, dengan maskawin berupaSeperangkat alat shalat dibayar

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00807/KEB/WPJ.19/2016tanggal 6 Desember 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00202/207/10/091/15 tanggal 28 September 2015 Masa Pajak2010, PT Pinang Coal NPWP02.414.461.0091.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Lantai 2, Suite201, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang, Jakarta SelatanNovember atas nama: Indonesia,12310 dan menetapkan Pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 2426/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 23.794.746.647,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 23.794.746.647,00PPN keluaran Rp 2.379.474.665,00PPN Masukan Rp 2.827.894.928.00PPN lebih bayar Rp 448 .420.263,00Dikompensasikan ke bulan berikutnya Rp 455.260.968,00PPN kurang bayar Rp 6.840.705,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (3) KUP Rp 6.840.705,00Jumlah PPN yang kurang dibayar

Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00807/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 6Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakNovember 2010, Nomor: 00202/207/10/091/15, tanggal 28 September 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.414.461.0091.000, sehinggapajak yang masih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp13.681.410,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp23.794.746.647,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp23.794.746.647,00PPN keluaran Rp 2.379.474.665,00PPN Masukan Rp 2.827.894.928.00PPN lebih bayar Rp 448.420.263,00Dikompensasikan ke bulan berikutnya Rp 455.260.968,00PPN kurang bayar Rp 6.840.705,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (3) KUP Rp 6.840.705,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 13.681.410,00Menimbang, bahwa berdasarkan

s.d Desember Tahun2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut : Dalam RupiahMenurut Kep erat Selisih AjukanKeterangan Keberatan DJP Banding Banding(a) (b) (ab)Dasar Pengenaan Pajak 11.454.552.063 6.513.326.786 4.941.225.277PPh Pasal 21 yang terhutang 1.076.683.539 400.277.000 676.406.539Kredit Pajak (425.872.173) (400.277.000) (25.595.173)Kompensasi Masa / Tahun 0 0 0Pajak SebelumnyaPPh Kurang Bayar 650.811.366 0 650.811.366oo Pasal 12 ayal(2) UU 312.389.456 0 312.389.456Jumlah Yang Harus Dibayar

Putusan Nomor 188/B/PK/Pjk/2019 4 Kredit Pajak 400.277.0005 PPh Kurang (Lebih) Bayar 06 Sanksi Administrasi 07 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 Mei 2018 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan

Desember 2010Nomor: 00007/201/10/019/14 tanggal 30 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 21.054.663.6019.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas objek PPh Pasal 21 sebesarRp4.941.225.277,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil

Putusan Nomor 188/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 6.513.326.786Penghasilan Kena Pajak Rp 6.513.326.786PPh Terutang Rp 400.277

.000Kredit Pajak Rp 400.277.000PPh Kurang (Lebih) Bayar Rp 0Sanksi Administrasi Rp 0Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal

Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangPPN45.767.213.940 5 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 34.946.099.971 c. Jumlah seluruh penyerahan 45.767.213.940 45.062 Penghitungan PPN Lebih Bayara. Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri 0b. Dikurangi: : 39.45b. 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 34.946.099.971b.2. LainLain 0c.

terhadap KeputusanDirektur KEP2122/WPJ.06/2015, 22September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakJenderal Pajak Nomor tanggalLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00006/407/12/029/14, tanggal 17 Juli 2014 atasnama: PT Tambang Damai, NPWP: 01.614.652.4029.000, Jenis Usaha:Pertambangan Batu Bara Generasi III, beralamat di Jalan Alaydrus Nomor82, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar

Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (39.451.873.054,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 05 April 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 06 April2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp39.451.873.054,00 dengan perincian sebagai berikut:PPN Yang Kurang

/Lebih Bayar Rp (39.451.873.054,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Rp (39.451.873.054,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

Putusan Nomor 1403/B/PK/Pjk/2019Tower Lt. 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur, Setiabudi, JakartaSelatan 12980, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 54.893.827.817,00Pajak Keluaran Rp 3.808.130.840,00Kredit Pajak Rp 7.274.148.446.00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 3.466.017.606,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa berikutnya Rp 2.077.316.455,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Dibayar Rp 1.388.701.151,00Menimbang

Putusan Nomor 1403/B/PK/Pjk/2019NPWP: 01.854.614.3058.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiRp1.388.701.151,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi positif Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2012sebesar Rp1.946.952.389,00 yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali karena Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukanatas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)yang nyatanyata

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp1.388.701.151,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan

Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 54.893.827.817,00Pajak Keluaran Rp 3.808.130.840,00Kredit Pajak Rp 7.274.148.446,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar Rp 3.466.017.606,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa berikutnya Rp 2.077.316.455,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Lebin Dibayar Rp 1.388.701.151,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

Putusan Nomor 32/B/PK/Pjk/2019 Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Bahwa jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajaksebesar : NihilBahwa Pemohon Banding memohon untuk Majelis Hakim PengadilanPajak untuk membatalkan atau tidak sah, serta menyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Direktur JenderalPajak no KEP00136/KEB/WPJ.24/2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak

Putusan Nomor 32/B/PK/Pjk/2019NPWP 02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi No.36,Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp/36.256.297,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 73.625.629,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 73.625.629,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon

ayat (2) dan ayat (2b) serta Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 736.256.2977 ,00ee yang hrs dipungut/dibayar Rp 73,625,629,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 73.625.629,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islampada 12 Februari 2006 di Desa Kolase dengan wali nikah adalahsaudara kandung ayah Pemohon II Pemohon II bernama Lamelangga,karena ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia, yangdinikahkan oleh Imam Desa Kolese, bernama La Ode Ntaamo, denganmaskawin berupa 10 boka adat muna dibayar tunai, dan dihadiri olehdua orang saksi masingmasing bernama La Hali dan La Puaka;Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0068/Pat.P/2019/PA.Rh2.

Pemohon dan mengetahui pernikahanpara Pemohon;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah di DesaKolase pada 12 Februari 2006;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandungayah Pemohon II Pemohon II bernama Lamelangga, karena ayahkandung Pemohon II telah meninggal dunia;Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Kolese, bernama LaOde Ntaamo;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Hali dan LaPuaka;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II berupa10 boka adat muna dibayar

Penetapan No.0068/Pat.P/2019/PA.RhMenimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukanpermohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Pemohon Iltelah melangsungkan pernikahan di desa Kolase, pada 12 Februari 2006,dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II Pemohon II bernamaLamelangga, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia,yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Kolese bernama La OdeNtaamo, dengan maskawin berupa 10 boka adat muna dibayar tunai, dandihadiri oleh 2

Penetapan No.0068/Pat.P/2019/PA.Rhayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnyadiwakilkan kepada Imam Desa Kolese, bernama La Ode Ntaamo,dengan maskawin berupa 10 boka adat muna dibayar tunai, dan dihadirioleh 2 orang saksi nikah masingmasing bernama La Hali dan La Puaka; Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan danPemohon II berstatus jejaka; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahanPemohon I dengan

Copy Rekening Koran terkait data yang disampaikan di atas.bahwa dari hasil uji bukti tersebut Terbanding menyatakan halhal sebagaiberikut:bahwa bukti Faktur Pajak yang ditunjukkan dalam uji bukti adalah FakturPajak Nomor 010.007.07.00000014 tanggal 26 Agustus 2007 dengan PPNsebesar Rp9.162.640,00 merupakan pembayaran atas biaya pembongkaranpupuk urea dengan total tagihan sebesar Rp100.789.040,00.bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menjelaskan bahwa atas tagihantersebut dibayar dengan tiga kali

Copy Rekening Koran terkait data yang disampaikan di atas;bahwa dari hasil uji bukti tersebut Terbanding menyatakan halhal sebagaiberikut:bahwa bukti Faktur Pajak yang ditunjukkan dalam uji bukti adalah FakturPajak Nomor 010.007.07.00000030 tanggal 30 Agustus 2007 dengan PPNsebesar Rp941.868,00 merupakan pembayaran atas biaya pembongkaranpupuk urea dengan total tagihan sebesar Rp10.366.548,00.bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menjelaskan bahwa atas tagihantersebut dibayar pembayarannya tergabung

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP787/WPJ.19/BD.05/2011tanggal 25 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan MasaPajak Agustus 2007 Nomor 00162/207/07/051/10 tanggal 29 Juni 2010,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp7.753.546.406,00Pajak Keluaran Rp 775.354.641,00Kredit Pajak Rp 749.258.580,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar

Rp =. 26.096.061,00Kelebihan Pjk yg dikompensasikan ke Ms Pjk berikutnyaRp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 26.096.061,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat(2) UU KUP Rp 12.526.109,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 38.622.170,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendirib. Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.6 Jumlahd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkane. Jumlah Perhitungan PPN Kurang BayarPPN yang kurang (lebih) dibayarSanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUPh.

Pasal13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto PeraturanMenteri Keuangan 45/PMK.03/2005;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 422.233.547b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan 8.870.432.777b.6 Jumlah 8.870.432.777c.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 8.448.199.2303 Kelebihan Pajak Yang Sudah Dikompensasikan Ke Masa Pajak gBerikutnya4 PPN Yang Lebih Dibayar/Seharusnya Tidak Terutang 8.448.199.230 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 26 Maret 2018 dengan disertai alasanalasannya

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp8.448.199.230,00; dengan perincian sebagai berikut : NoO URAIAN

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 422.233.547b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.870.432.777b.6 Jumlah 8.870.432.777C.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar 8.448.199.2303 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04 PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 8.448.199.230 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88892/PP/M.IVB/13/2017, tanggal 16 November 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanPajak memberikan keadilan kepada Pemohon Banding, sehingga dapatmengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding yaitu Jumlah PajakYang Masih Harus Dibayar

yang tercantum pada Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP00726/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 25 Oktober2016, tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor00036/204/13/092/15, tanggal 27 Oktober 2015, Masa Pajak November2013 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 2.545.898.696,dikurangkan menjadi RpO,00 (Nihil) sesuai dengan perhitunganPemohon Banding;Bahwa demikian Surat Permohonan Banding Pemohon Banding,mohon keadilan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatmengabulkan permohonan

E3.2 Nomor1, Jakarta Selatan, 12950, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp18.392.737.438,00PPh terutang Rp 1.934.781.258,00Kredit Pajak Rp 1.934.781.258,00Pajak yang tidak/kurang bayar Rp Sanksi administrasi Rp Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional juncto Article 26 Vienna Convention;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat PutusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 18.392.737.438,00PPh terutang Rp 1.934.781.258,00Kredit Pajak Rp 1.934.781.258,00Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 0,00Sanksi administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Bahwa Pemohon telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal TANGGALDengan seorang lakilaki yang bernama NAMA diwilayah KUA ALAMATdan yang bertindak sebagai walinya adalah: NAMA dengan mas kawinHalaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 1921/Pdt.G/2015/PA.Dpkberupa uang Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dandisaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: NAMABahwa antara NAMA dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan darah dansesusuan serta pada saat menikah NAMA (berstatus Jejaka, demikian

NAMA) pada tanggalTANGGAL di wilayah ALAMAT saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon; Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam dengan walinyaadalah wali hakim bernama Kholid, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dengan saksinikah NAMA dan NAMA Setahu saksi pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka danTermohon berstatus janda cerai; Setahu saksi antara Pemohon dengan (alm.

NAMA) pada TANGGALdi wilayah ALAMATsaksi menghadiri perkawinan Pemohon dan Termohon;Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara Islam dengan walinyaadalah wali hakim bernama Kholid, dengan maskawin berupa uang Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dengan saksinikah NAMA dan NAMASetahu saksi pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka danTermohon berstatus janda cerai;Setahu saksi antara Pemohon dengan (alm.

Menurut Pemohon BandingUraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0,00PPh Pasal 26 yang terutang 0,00Kredit Pajak 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar 0,00Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT80674/PP/M.XVIIIB/13/2017, tanggal 2 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

ayat (1) P3B Indonesia Malaysia juncto Pasal 9 ayat (1)Peraturan Terbanding Nomor PER61/PJ/2009;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :A Dasar Pengenaan Pajak . 0,00PPh Pasal 26 Terutang , 0,00; ; RKredit Pajak 0,00pPajak yang tidak/kurang dibayar : 0,00; . ; RSanksi Administrasi :pR Bunga Pasal 13 (2) KUP p 0,00Jumlah PPh ymh.

(Lebih) Dibayar : 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah

Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75156/PP/M.1B/12/2016, tanggal 12 Oktober 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi positif objek PPh Pasal 23sebesar Rp1.618.774.816,00 seharusnya dibatalkan;Bahwa besarnya PPh yang masih harus dibayar

Thamrin No.51, Gondangdia,Jakarta Pusat, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 258.724.815,00PPh Pasal 23 terhutang Rp 5.174.498,00Kredit Pajak Rp 5.174.498,00PPh Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2016,kemudian terhadapnya

patut untuk dikabulkan karenaterdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimanadiatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayardihitung Kembali menjadi sebesar Rp315.661.089,00; dengan perinciansebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.877.499.631PPh Pasal 23 yang terutangKredit Pajak:Rp 247.990.720 setoran masa Rp 5.174.498Pajak yang tidak/kurang dibayar

Putusan Nomor 119/B/PK/Pjk/2018Jumlah yang masih harus dibayar Rp 315.661.089Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 75156/PP/M.1B/12/2016, tanggal 12 Oktober 2016, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor 00022/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PTPacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JalanPulau Bawean, Kawasan Industri Medan (KIM) Il RT/RW, Desa Saentis,Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp156.418.128.260,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar

sendiri Rp 953.454.935,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 2.760.428.221,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (1.806.973.286,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 1.806.973.286,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2017kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 7 halaman.

dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2406/B/PK/Pjk/2018Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp266.151.767.200,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 1.308.058.109,00Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp 4.238.653.238,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (2.930.595.129,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 2.930.595.129,00Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak