Ditemukan 864055 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 199/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 13 April 2016 — MUMU ABDUL KARIM Bin RUHAEDI
62 — 16
62 — 16
-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
BdgRp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;.
Register : 27-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn Tanggal 29 Mei 2017 — - Drs. DENNY EMIL PAKPAHAN (TERDAKWA)
78 — 35
78 — 35
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp. 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;5.
Register : 02-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 24-K/PM II-08/AD/II/2015 Tanggal 2 Juli 2015 — ADETYAWARMAN,
83 — 44
83 — 44
Pidana penjara : Selama 6 (enam) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 67/Pid.Sus/2017/PN Slw. Tanggal 20 Juli 2017 — Terdakwa I : AHMAD SUMEDI Bin MUNASIR,
Terdakwa II : HASANUDIN Bin SAMSUDIN
367 — 12
367 — 12
Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama 2 (dua) bulan
Bahwa bahwa terdakwa sudah mengetahuinya bahwa untuk Kayu Jati yangterdakwa angkut tersebut adalah kayu jati hasil hutan yang tidak dilengkapidengan dokumen yang syah dari Kayu Jati tersebut; Bahwa Terdakwa bersedia mengangkut kayu jati tersebut dikarenakan nantinyaterdakwa akan dibayar oleh Sdr.AHMAD SUMEDI sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bayaran sebesar Rp.1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dikarenakan sebelum kayu jati
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
191 — 55
191 — 55
-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan kurungan
PIRANT HARUM LESTARI dalam hal iniKAWIDJAJA HENDRICUS ANG selaku Direktur, perihal : Relokasi ParaPedagang Kaki Lima sebagai tindak lanjut jual beli sebagian lahan danbangunan Pasar Jambu Dua.Bahwa menurut saksi pada tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 09.00WIB pagi hari bertempat di Bank BJB Bogor Saya bersama KAWIDJAJAHENDRICUS ANG datang untuk membuka rekening Bank Jawa Barat (BUB)atas nama KAWIDJAJA HENDRICUS ANG dan langsung dibayar lunasdengan cara dipindah bukukan/ over booking dari rekening
Akte Jual Beli Nomor : 497/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuatoleh Camat Tanah Sareal selaku PPATS perihal jual beli sebidang tanahantara LELY RACHMAWATI selaku penjual dengan KAWIDJAJAHENRICUS ANG selaku Pembeli, telah dibayar BPHTB sebesar Rp.1.454.400, oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG berdasarkan SuratSetoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Nomor : 052781 tanggal 16Desember 2014;.
RUKMANAH selaku penjual dengan KAWIDJAJA HENRICUSANG selaku Pembeli, telah dibayar BPHTB sebesar Rp. 2.916.000, olehKAWIDJAJA HENRICUS ANG berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD) BPHTB Nomor : 052839 tanggal 30 Desember 2014;.
Akte Jual Beli Nomor : 509/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuatoleh Camat Tanah Sareal selaku PPATS perihal jual beli sebidang tanahMUCHTAR NASUTION, SH penjual denganKAWIDJAJA HENRICUS ANG selaku Pembeli, telah dibayar BPHTBsebesar Rp. 1.060.000, oleh KAWIDJAJA HENRICUS ANG berdasarkanSurat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB Nomor : 052846 tanggal 31antara Tn. selakuDesember 2014.Bahwa saksi menerangkan ketika melihat Peta Pengukuran 28 (dua puluhdelapan) bidang tanah yang dibuat oleh BPN Kota
Terhadap ke28 bidang tanah yanghaknya akan dilepaskan itu kemudian dibayar pada hari Selasa tanggal 30 Desember2014 di Bank BJUB Cabang Bogor. Pembayaran itu dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui kliring cek pada Bank Jabar Cabang Kota Bogor No. Cek. DAA 01985138 tanggal 30 Desember 2014 dari rekening atas nama Kantor Koperasi danUMKM Kota Bogor No.
Register : 14-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr Tanggal 1 Juni 2016 — FACHRI BIRAN vs
1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat
2. DIREKTUR UTAMA PT. BRI (Persero) Tbk Pusat
3. PIMPINAN WILAYAH PT. BRI (Persero) Tbk Pekanbaru
4. PIMPINAN CABANG PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Pekanbaru
113 — 35
113 — 35
Pbr7.BahwaKetenagakerjaan.Sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat 3 UU No. 13 tahun2003 disebutkan bahwa yang harus diperhitungkan adalahbesaran uang pesangon dibandingkan dengan uang pensiunyang iuran/preminya dibayar oleh perusahaan.
Apabila uangpesangon sebagamana ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13 tahun 2003 ternyata lebih besar dari uang pensiun yangiuran/preminya dibayar oleh perusahaan maka selsihnyaharus dibayar oleh perusahaan.ketentuan pasal 4 ayat 2 SK Direksi No. 883 mengatur bahwayang dibandingkan dengan iuran pensiun = yangpremi/iurannya dibayar oleh perusahaan adalah 2 kali uangpesangon sebagamana ketentuan pasal 156 ayat 2 UUKetenagakerjaan dan 1 kali uang penghargaan masa kerjasesuai ketentuan pasal 156 ayat 3
Hal ini bertentangan dengan Pasal 167 ayat 3 UUKetenagakerjaan berikut penjelasannya dimana Dam halpengusaha tee@h mengikutsertakan pekena/buruh daemprogram pensiun yang turannya/preminya dibayar ohpengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkandengan uang pesangon yaitu uang penstin yangpremy/iurannya dibayar oleh pengusaha.
pesangon sebagaimana ketentuan pasal 156ayat 2 UU No.13 tahun 2003 ternyata lebih besar dari uangpensiun yang iuran/preminya dibayar oleh perusahaan makaselisihnya harus dibayar oleh perusahaan;dalil Penggugat pada poin 6 dalam gugatan yangmengatakan bahwa Para Turut Tergugat berada di bawahnaungan dan kendali dari Tergugat dan Il adalah tidakberdasarkan hukum;berdasarkan penjelasan atas Undangundang No.11 tahun1992 tentang dana pensiun dijelaskan bahwa Undangundang tentang dana pensiun yang merupakan
Apabila uang pesangon sebagaimanaketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13 tahun 2003ternyata lebin besar dari uang pensiun yangiuran/preminya dibayar oleh perusahaan maka selisihnyaharus dibayar oleh perusahaan;Mengingat Penggugat telah diikutsertakan dalamHalaman 31 dari 45 Putusan Nomor 04/Padt.SusPHI/2016/PN.
Register : 25-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Dp Tanggal 19 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
15 — 7
Said serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu jutalima ratus rupiah) dibayar tunai dibayar tunal;. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujangdalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18tahun dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut serta selamaitu pula para Pemohon tetap beragama Islam;.
sumpah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut;z Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah tetangga; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari1983 di Desa Huu, Kecamatan Huu, XxXxxXXXXX XXXXX Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Sawo ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon Il adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus rupiah) dibayar
sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan PemohonIl Karena saksi adalah tetangga;7 Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami istriyang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari1983 di Desa Huu, Kecamatan Huu, XxxxXxXXXX XXXXX7 Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon IIyang bernama Sawo ; Bahw maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Pemohon Il adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus rupiah) dibayar
M.Said serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratusrupiah) dibayar tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian,sebagaimana ketentuan Pasal 165179 R.Bg, sehingga keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukungkebenaran dalildalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon danPemohon Il
Said serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu jutalima ratus rupiah) dibayar tunai dibayar tunai, belum pernah berceraldan hingga sekarang ini Pemohon dan Pemohon II masih tetapberagama Islam;Hal. 8 Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak adahubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanyalarangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturanperaturan perundangundangan yang berlaku serta tidak terikat olehsuatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah
Register : 16-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 20/Pdt.G.S/2019/PN Sgm Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sungguminasa
Tergugat:
1.Muhammad Kasim
2.Marlina
23 — 6
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sungguminasa
Tergugat:
1.Muhammad Kasim
2.Marlina
23 — 6
.* Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dan II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan masingmasing sebesarRp 18.860.000 (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pembayaran angsuran harus dibayar selambatlambatnya setiap tanggal 29pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuhpada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG padahari kerja sebelumnya.
.= Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat dan II kepadaPenggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karenapengakuan ini atau karena alasanalasan lain, ataupun yang mungkin timbultermasuk bunga, denda, ongkosongkos, dan biayabiaya lainnya, makaTergugat dan II memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00038Jonjo Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat PernyataanPenyerahan Agunan tanggal 26 Juni 2015.
Tergugat dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli suratsurat buktikepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjamanlunas.Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan denganpinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk danatas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaanPenggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan
diajukan lagi dan mohon putusan;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidanganterhadap buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa Adendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.390/5078/6/2015 tanggal 29 Juni 2015maka diketahui adanya fakta hukum bahwa benar Penggugat telahmemberikan pinjaman kredit Kupedes kepada para Tergugat dengan totalsebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar
Halaman 4PutusanPerdata No.20/Pdt.G.S/2019/PNSgm. kembali oleh para Tergugat pe 6 bulan dengan angsuran yang sama besarnyameliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam)kali angsuran masingmasing sebesar Rp18.860.000,00 (delapan belas jutadelapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan angsuran tersebutharus dibayar selambatlambatnya setiap tanggal 29 pada bulan angsuranyang bersangkutan.
Register : 13-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 842 B/PK/PJK/2018 Tanggal 9 April 2018 — PT. GUNUNGSAWIT BINALESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.250.249.2(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.752.234.3b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.491 .830.9b.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 4.244.065.2c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0c.2. SKPPKPC.3.
PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 6.183.95. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 2.968.3b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg. Jumlah (at+b+c+d+ertf) 2.968.36. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 9.152.3 Halaman 2 dari 10 halaman.
PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4+ b.5)c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPc.2. SKPPKPc.3. Jumlah (c.1 + c.2)d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:a.
Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.
Jumlah (at+b+c+d+e+f)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 042.502.492.84200150.000.00042.652.492.842042,052.492.842coco ccccoo4.250.249.28501.752.234.30202.491.830.98904.244.065.2910004.244,065.2916.183.9940006.183.9942.968.317coco cco02.968.3179.152.311 Halaman 7 dari 10 halaman.
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3667 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KARYA SUMIDEN INDONESIA;
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0b.5. Lainlain 0 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 10.864.491.499 10.852.396.391c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 100.864.491.499 10.852.396.391e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) (409.318.882) (397.223.774)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 409.318.882 409.318.882b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .................+ (karena pembetulan) 0 0c.
Jumlah (a +b) 409.318.882 409.318.8824 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0 12.095.1085 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 12.095.108c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0d. Kenaikan Pasal 13AKUP 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0 0h. Jumlah (at+b+c+d+e+f+g) 0 12.095.1086 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g) 0 24.190.216 Halaman 3 dari 10 halaman.
Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 639.003.741.007,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 104.551.726.324,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 214.372.165.372,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00a.6 Jumlah 957.927 .632.703,00b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00ic Jumlah Seluruh Penyerahan 957.927.632.703,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar :la PPN yang harus dipungut/dibayar
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (409.318.882,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 409.318.882,00berikutnya4 PPN yang kurang dibayar NIHIL Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanHalaman 4 dari 10 halaman.
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (409.318.882,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 409.318.882,00Pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar NIHIL Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan
Fatwa DSN
Fatwa DSN Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tahun 2016 2137 — 846
- Tentang : Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah
Ulama Malikiyyah sebagaimana terdapat dalam kitab HasyiyahalDasuqi ala alSyarh alKabir (12/336), kitab Syarh MuntahaalIradat (2/252), kitab Asna alMathalib (2), dan kitab BidayahalMujtahid (2/182) karya Ibn Rusyd, berpendapat bahwa ujrahdalam akad alIjarah alMaushufah fi alDzimmah wajibDewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia HY101 Akad alIjarah alMaushufah fi alDzimmah 4 dibayar di awal pada saat akad (majelis akad); agar terhindardari jualbeli piutang dengan piutang. b.
Ulama Syafiiyyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab SyarhMuntaha alIradat (2/360) dan kitab Tuhfat alMuhtaj Syarh alMinhaj (6), berpendapat bahwa ujrah dalam akad alJjarah alMaushufah fi alDzimmah wajib dibayar di awal pada saat akad(majelis akad) sebagaimana wajibnya membayar harga (saman)dalam akad jualbeli salam.c.
Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab alKafi fiFigh Ibn Hanbal (2/169) karya Ibn Qudamah, memiliki duapendapat terkait waktu pembayaran ujrah dalam akad alIjarahalMaushufah fi alDzimmah, yaitu:1) Ujrah boleh dibayar di akhir akad (tidak mesti dibayar diawal dalam majelis akad); sebagaimana dibolehkanmengakhirkan pembayaran ujrah dalam akad ijarah atasbarang atas dasar kesepakatan; dan2) Ujrah harus dibayar di muka dalam majelis akad;sebagaimana harusnya membayar harga (tsaman) di awaldalam
Ali alQaradaghi dalam alJjarah ala Manafi alAsykhashyang disampaikan pada acara Majelis Fatwa Eropa tahun 2008di Paris (Perancis), membolehkan ujrah tidak dibayar tunai padasaat akad alIjarah alMaushufah fi alDzimmah apabilaperjanjiannya menggunakan kata ijarah; dan ujrah wajib dibayartunai apabila menggunakan kata salam.6.
Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur)sesuai kesepakatan; dan z4. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagaimilik pemberi sewa.Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan1. Dalam akad alJjarah alMaushufah fi alDzimmah dibolehkanadanya uang muka (uang kesungguhan hamisy jiddiyah) yangdiserahkan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan.2.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK
vs PT LIMPAH SEJAHTERA
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 640/B/PK/Pjk/2020Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugatsehingga jumlah Tagihan denda Masa Pajak Juli 2014 yang masih harusdibayar menjadi: No Uraian Jumlah(Rp)Pajak yang harus dibayar 0Telah dibayarKurang dibayar (12)Sanksi AdministrasiDenda pasal 7 KUPBunga pasal 8 (2) KUPBunga pasal 8 (2a) KUPBunga pasal 9 (2a) KUPBunga pasal 14 (3) KUPDenda pasal 14 (4) KUPBunga pasal 14 (4) KUP.
Jumlah sanksi administrasi (atb+c+e+d+f+g)5 Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) oO oO A Ow NM s/Q/>/o/a/o;om OC O O O O CO O OC Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 1 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put72738/PP/M.VA/99/2016, tanggal 1 Agustus 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP988/WPJ.13/2015
Putusan Nomor 640/B/PK/Pjk/2020 No Uraian Semula Dibatalkan Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)1 Pajak yang harus dibayar 02 Telah Dibayar 03 Kurang Dibayar (12) 0 0 04 Sanksi Administrasi 0a. Denda Pasal 7 KUP 0 0 0b. Bunga Pasal 8 (2) KUP 0 0 0c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP 0 0 0d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP 0 0 0e. Bunga Pasal 14 (3) KUP 0 0 0f. Denda Pasal 14 (4) KUP 77.063.246 77.063.246 0g. Bunga Pasal 14 (4) KUP 0 0 0h.
Jumlah sanksi administrasi (atb+c+d+e+f+g) 77.063.246 77.063.246 05 Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) 77.063.246 77.063.246 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 November 2016 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak
Putusan Nomor 640/B/PK/Pjk/2020Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00412/107/14/701/15 tanggal 9Juni 2015 Masa Pajak Juli 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajid Pajak, atas nama Penggugat NPWP01.557.100.3.701.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat)
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT JOHNSON & JOHNSON INDONESIA
331 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang dibayar untukMasa Pajak November 2010 sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 11 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT094726.16/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 26 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1484/WPJ.07
Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 2.642.154.938,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan: Rp 6.219.964.751,005 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar Rp 5.203.583.539,006 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 220.004.820,007 PPN Kurang/(Lebih) dibayar Rp 5.423.588.359,008 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 2.497.720.099,00b.
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 220.004.820,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 8.141.313.278,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Juli2019
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 220.004.820,009 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 8.141.313.278,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor
Putus : 19-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SRI KUALA
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanksi Bunga 5659297c, Sanksi Kenaikan 7,298,856d, Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 37,942,314 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116506.16/2015/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 11 Desember 2018,tanggal, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:MengadiliMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak
Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 24.984.158b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 34.998.013e Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6) Rp 59.982.171f. Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ae) Rp (7.298.856)herikutny Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa PajakiRp 7.298 856PPN yang Kurang Dibayar Rp 0 Halaman 2 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 271/B/PK/Pjk/2020 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 12 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada
Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 24.984.158b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 34.998.013Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 271/B/PK/Pjk/2020e Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6) Rp 59.982.171f.
Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ae) Rp (7.298.856)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 7.298.856PPN yang Kurang Dibayar Rp 0Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar Rp 0Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali
Putus : 19-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 785/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK
vs PT LOTTE INDONESIA,
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (a) 16.976.767.298 16.976.767.29 0PPN yang Kurang dibayar 25.238.124 17.804.524 7.433.600Sanksi Administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 25.238.124 17.804.524 7.433.600Jumlah PPN harus dibayar 50.476.248 35.609.048 14.867.200 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Juli 2017:Halaman 2 dari 9 halaman.
Bekasi, Jawa Barat, 17520, sehingga jumlah yangmasih harus dibayar adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 7.415.518.843,00Pajak Keluaran Rp 741.551.865,00Kredit Pajak Rp17.700.514.639,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih)Bayar (Rp16.958.962. 774,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa berikutnya Rp 16.976.767.298,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp 17.804.524 00Sanksi Administrasi: Kenaikan pasal 13 ayat (3) KUP Rp 17.804.524 00Jumlah Pajak
Pertambahan Nilai harus dibayar Rp 35.609.048,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 28 Juni 2018, dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Juni 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp35.609.048,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar
Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp 7.415.518.843,00Pajak Keluaran Rp 741.551.865,00Kredit Pajak Rp 17.700.514.639,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebin)Bayar (Rp 16.958.962.774,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 16.976./767.298,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar Rp 17.804.524 00Sanksi Administrasi: Kenaikanpasal 13 ayat (3) KUP Rp 17.804.524 00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai harus dibayar Rp 35.609.048,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Register : 28-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 B/PK/PJK/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
76 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 866/B/PK/Pjk/2021e Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Surat Ketetapan Pajakadalah sebesar Rp15. 375.104.066,00;e Jumlah pajak terutang menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebesar:Jumlah seluruh penyerahan Rp 44.894.944.364,00Total Pajak Masukan Rp 591.626.308,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 448.784.194,00Dibayar dengan NPWP sendiriRp 54.978.631 ,00LainLain Rp 6.885.424.874,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 7.389.187.699,00Perhitungan PPN Kurang
/(lebih) Bayar Rp (6.797.561.391,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 14.339.949.510,00PPN yang masih (lebih)/kurang dibayar Rp 7.542.388.119,00Kenaikan Pasal 13 (8) KUP Rp 7.542.388.119,00Jumlah PPN yang masih (lebih)/kurang dibayar Rp 15.084.776.238,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT75776/PP/M.VIB/16/2016, tanggal 20 Oktober 2016, yang telah berkekuatanhukum
Jumlah seluruh penyerahan 44.894.944.364Perhitungan PPN Kurang Bayar:1.1 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 591.626.3082.1 Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 448.784.194 STP (pokok kurang dibayar) 0 Dibayar dengan NPWP sendiri 54.978.631 Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 866/B/PK/Pjk/2021 Lainlain 6.885.424.874Jumlah 7.389.187.699Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih bayar) (6.797.561 .391)Dikompensasikan ke masa pajak..
(karena pembetulan) 14.339.949.510PPN yang kurang dibayar 7.542.388.119Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 7.542.388.119Jumlah PPN yang masih harus dibayar 15.084.776.238 3.3.
pula Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel (vide UndangUndang Nomor 18 tahun 2014) persetujuanBKPM Nomor 80/I/PMDN/1994 tanggal 8 Februari 1994 dan Izin UsahaIndustri Nomor 505/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/1999, tanggal 21 April1998, dan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalimenyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkandalildalil Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali,sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar
Register : 10-09-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2588/Pid.SUS/2015/PN Mdn Tanggal 13 Januari 2016 — - RIANTO HUTAPEA ALS RIANTO
17 — 2
17 — 2
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN PELAIHARI Nomor 40/Pid.Sus/2015/PN Pli Tanggal 4 Maret 2015 — FAHMI RIZANI. Bin H.ABDUL HADI
12 — 10
12 — 10
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harusdiganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Register : 06-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 2837/Pid.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 2 Desember 2015 — - ERPI MUHAMMAD YUSUF
18 — 6
18 — 6
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI:I Menyatakan terdakwa ERPI MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menawarkan untuk menjualNarkotika Golongan I jenis shabushabu;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar
Putus : 29-04-2014 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 506/Pid.B/2014/PN Mdn Tanggal 29 April 2014 — - HENDRA
43 — 3
43 — 3
- Mempidana terdakwa HENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;