(tiga ratus delapan meter persegi), dahulu terletak di KelurahanPakowa, tetapi karena adanya pemekaran lingkungan sekarang menjadiKelurahan Bumi Nyiur, Lingkngan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado yangbersertifikat hak milik dengan SHM No. 820 tahun 1986 yang diterbitkan diKantor Agraria Tingkat II Kota Manado tanggal 18 Agustus 1986 denganbatasbatas bsebagai berikut :Barat : Jalan,utara : Tanah PasiniTimur : SHM No.821selatan :SHM No. 823;4.

Menyatakan sah dan berlakunya Sertifikat Hak Millik (SHM) Nomor: 820tahun 1986 yang diterbitkan di Kantor Agraria Tingkat II Kota Manado tanggal18 Agustus 1986;5. Menyatakan sah dan berlakunya seluruh bukti surat dari PENGGUGAT danmengikat atas tanah obyek sengketa;6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil danimmateriil kepada PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari mendiangFelly Albert Mangimbulur;7.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatior Beslag) yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Manado terhadapat tanah obyeksengketabersertifikat hak milik dengan SHM No. 820 tahun 1986 a.n FellyAlbert Mangimbulur yang diterbitkan di Kantor Agraria Tingkat Il Kota Manadotanggal 18 Agustus 1986 dalam perkaraa quodengan batasbatas bsebagaiberikut : Barat : Jalan, Halaman 9 dari 28 halaman. PutusanNo.48/PDT/2018/PT.MND utara : Tanah Pasini Timur :SHMNo. 821 selatan :SHMNo. 8239.

Menyatakan sah dan berlaku Sertifikat Hak Millik (SHM) Nomor: 820 tahun1986 yang diterbitkan di Kantor Agraria Tingkat Il Kota Manado tanggal 18Agustus 1986;5. Menyatakan sah dan berlaku seluruh bukti Surat dari PENGGUGAT danmengikat atas tanah obyek sengketa;6.

dalam suratgugatannya tertanggal 2 Oktober 2018;Bahwa Tergugat Il telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 363/Soya atasnama Roberth Dolfis Manuputty (Tergugat I) dengan luas 15.608 M2 sesuaiSurat Ukur tertanggal 29 Maret 2003 No. 04/2003 telah sesuai denganmekanisme serta memenuhi standar operasional pelayanan sebagaimanadiatur menurut ketentuan tentang Standar Pelayanan Pertanahan sesuaiHalaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pat.G/2018/PN Ambdiamanatkan dalam UndangUndang Pokok Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;.

dengan luas 15.608 M2 sesuai Surat Ukur tertanggal 29Maret 2003 No. 04/2003 telah sesuai dengan mekanisme serta memenuhistandar operasional pelayanan sebagaimana diatur menurut ketentuan tentangStandar Pelayanan Pertanahan sesuai diamanatkan dalam UndangUndangPokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah.

Bahwa para saksi Tergugat hanyamenerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 1998 ada dilakukan pengukuran(komisi) ditanah obyek sengketa untuk penunjukkan batas oleh Saniri Negeri,tetapi penunjukkan batas tersebut tanpa dihadiri pihak keluarga Tamtelahitu(Penggugat), oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitansertifikat tanah objek sengketa tidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 19 PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Bahwa selain itu, Penggugat tidak pula memiliki hak komunal atas tanahtersebut, yang diberikan oleh kantor pertanahan letak tanah berada atasrekomendasi Bupati/Walikota dan atau Gubernur, yang terlebin dahulumenetapkan keberadaan masyarakat hukum adat dan tanahnya,sebagaimana amanat ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentangTata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adatdan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Sertifikat mana diterbitkan atas adanya Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 88/HGU/BPN/99tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di KabupatenKampar Propinsi Riau (Bukti T1,IIl4). Buktibukti tersebut saling berkaitan danmenguatkan satu sama lainnya sehingga memiliki nilai pembuktian;.

Kampar, diterbitkan atasadanya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 88/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha AtasTanah Terletak di Kabupaten Kampar Propinsi Riau (Bukti TI,lIl4).

Bahwa pelepasan tersebut hanya atas sebagian hak kepemilikan atas tanahseluas kurang lebih 5.670,50 Ha (lima ribu enam ratus tujuh puluh koma limapuluh hektar) dari keseluruhan luas tanah seluas 12.270,50 Ha (dua belasribu dua ratus tujuh puluh koma lima nol hektar) kepada Negara melaluiKementerian Agraria dan Tata Ruang, sebagaimana Akta PernyataanPelepasan dan Penanggalan Hak No. 211 tanggal 26 Agustus 2016 yangdibuat oleh Notaris RENDRA HAKIM,SH. MKn (Bukti TI,II3);.

hukum pertanahan;Halaman 41 dari 44 hal.Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT PBR Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan Pertanahan Nasional,yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hak Ulayat diakuikeberadaannya sepanjang didaftarkan, jika tidak maka hukumnya tidakdiakui; Bahwa dalam perkara ini, hak ulayat yang didalilkan dimiliki oleh Penggugatsekarang Terbanding tidak terdaftar di badan peertanahan nasional,sehingga secara hukum belum ada pengakuan atasnya; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria

./ Pasal 3 Ayat 3 dinyatakan : Pekerjaan yang dimaksud dalamayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentukoleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya danyang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanahsebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintahint disebut Panitia).

Jika Menteri Agraria memandangnya perlumaka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorangHalaman 15 dari 55 Putusan Nomor 869/PDT/2021/PT.SBYpenjabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan KepolisianNegara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu. Panitiamemperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yangberkepentingan.

JikaMenteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitiadapat ditambah dengan seorang penjabat dari kawatan AgrariaPamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankanpekerjaan itu Panitia memperhatikan keteranganketerangan yangdiberikan oleh yang berkepentingan.e Pasal 6 : Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4selesail, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutanditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk member!

Bahkan Undang UndangNo. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yangmenjadi payung hukum agraria nasional baru diundangkan padatanggal 24 September 1960 dan peraturan yang mewajibkan peralihan hakatas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah baru adapada tahun 1997 sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24Tahun 1997 yang berbunyi:Peralinan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan

Dengan demikiansertifikat tanah a quo berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat danmerupakan tanda bukti hak, serta adanya data fisik dan data yuridis, yangharus diterima sebagai data yang benar, kecuali selama dapat dibuktikanbaliknya ( Vide pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan(3), pasal 55 ayat (1) huruf a dan pasal 56 ayat (1) PP RI No. 40 tahun 1996,Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 869/PDT/2021/PT.SBY10

Aceh Besar, sebagai Tergugat VIIIKepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Nasional KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Tol Sigli Banda Aceh, tempatkedudukan Jalan. T.

Bin JOYOKARTO, bertempat tinggal diDusun Gerung, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, KabupatenNgawi;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGCq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KAKANWILBADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN' NASIONAL NGAWI,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Margomulyo, KecamatanNgawi, Kabupaten Ngawi:;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone Diwakili Oleh : Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Bone
Terbanding/Penggugat I : IRENE
Terbanding/Penggugat II : JEMMY YOSANTO
Terbanding/Intervensi I : H. ILHAM SAENONG, SE, M. Si

yang telah ditandatangani oleh para ketua adat dan dilegalisir di Jakarta College pada tanggal 24 Oktober 1986 dan diketahuio1eh Kepala Kecamatan Barumun Tengah, dan dikuatkan dengan Suratketerangan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan KabupatenTapanuli Selatan No. 590.207/2/1989. yang menerangkan bahwakepemilikan/penguasaan tanah Ulayat Adat didaerah KabupatenTapanuli Selatan masih ada dan diakui sesuai dengan ketentuandalam Pasal 1, 3, dan 5, UU No. 5 tahun 1960 Tentang Dasar Pokokpokok Agraria

IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA. (Vide Bukti P1, P2, P3, P4);Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Nomor 20/Pdt/2019/PT MDN3 Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 1989 para ketua adat dari empat(4) Desa.

Pasal32 Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah)Bahwa demikian juga dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adattelah ditegaskan bahwir tidak ada lagi hak ulayat atas tanahtanah yang sudah dipunyai oleh perorangan atau BadanHukum dengan suatu hak atas tanah menurut UUPA, apabila,hal tersebut tanahnya berasal dari tanah ulayat, sedangkandalam perkara a quo tanahnya, berasal

IX/MPR/2001 tentangperbaruan Agraria dan pengelolaan SDA.

PeraturanMenteri Agraria/Kepala BPN No.5 Tabun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yangmengatur ketentuan khusus tentang hak ulayat, dimana menurutPenggugat Intervensi tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha terletak diDesa Ujung Gading Julu kec. Simangambat Kab.

Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kakanwil Badan PertanahanNasional Propinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kab.Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau, Pulau Punjung. Untukselanjutnya mohon disebut sebagai tergugat D ( turut tergugat );Dalam perkara ini Tergugat D (Turut Tergugat) memberikan Kuasa kepada 1. BOYHISABENA,S.T, 2. DAHNEL SYAHPUTRA,A.Md, dan 3.

., M.Humberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2019, yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, dibawah register Nomor : W26U12/40/AT.01.10/VIII/2019 tanggal 26Agustus 2019, selanjutnya disebut Tergugat;Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ProvinsiNusa Tenggara Timur c.g. Kantor Pertanahan Kabupaten Alor,beralamat di Jin.

Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yaitu Pasal 19 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) jo. PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;2.

* ; dari semula atas namaPENGGUGAT (Sri Astuti Purwaningsih) beralin hak menjadiRatna Mayasari, sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (PermenAgraria/BPN No. 9/1999); dan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan (Permen ATR/BPN No. 11/2016) ;3.

Bahwa tindakan Tergugat yang mencatatkan peralihan hakSertipikat Hak Milik No. 03538/Salam Luas 3.646 m2, yangterletak di Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelangatas nama Ratna Mayasari telah sesuai dengan prosedur danpersyaratan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah joPeraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24tahun 1997 jo.

PeraturanKepala BPN No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan danPengaturan Pertanahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dan telah memenuhi azas kepatutandan azasazas pemerintahan yang baik ;Halaman 31 dari 68 halaman Putusan Nomor : 21/G/2020/PTUN.SMG3.

AgusSusanto, S.H. dkk; UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 TentangTata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 1998

FOO SHOO HONG telah mengajukanpermohonan kepada dahulu Residen Palembang, Bagian Agraria di PalembangHalaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 387 K/TUN/2014sekarang Badan Pertanahan Kota Palembang, agar diberi sesuatu hak di atas bidangtanah milik Pemohon FOO SHOO HONG dengan melampirkan Suratsurat aslikepemilikan tanah objek sengketa, namun permohonan tersebut belum dikabulkan,Pemohon almh.

dan daftar nama;Ayat 2: Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan dan penggantianpeta pendaftaran, daftar tanah, Surat Ukur, buku tanah dan daftarnama ditetapkan oleh menteri;Jadi pada pendaftaran tanah ada sejumlah buku yang harus disimpan dandipelihara oleh Tergugat antara lain: Peta Pendaftaran, daftar tanah, Surat Ukur,buku tanah dan daftar nama sedangkan pada tahun 1957 almh FOO SHOOHONG telah mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuatu hak kepadadahulu Residen Palembang, Bagian Agraria

untukmengajukan gugatan dalam perkara ini;KEBERATAN TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT SUDAHKADALUARSA/LEWAT WAKTU;Bahwa Para Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan dalam perkara inikarena sudah kadaluarsa/lewat waktu, antara lain:Suratsurat tanah usaha Para Penggugat tidak pernah dikonversi dan tidak pernahdidaftarkan seturut tatacara dan hukum yang berlaku, sehingga tanah usaha tersebuttelah beralih statusnya menjadi tanah negara menurut ketentuan dari Pasal 8 PeraturanMenteri Pertanian dan Agraria

penggugat tidak pernah menghadap TurutTergugat dan tidak pernah menandatangani akta jual beli tersebut.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 2 tahun 2014 tentangPerubahan atas UndangUndang nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris pasal 16 Ayat (1) , dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajibbertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjagakepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.Bahwa berdasarkan pasal 37 Ayat (1) PP nomor 24 Tahun 1997 danPasal 101 Peraturan Menteri Agraria

38 ayat (1)Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1)dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yangbersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orangsaksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalamperbuatan hukum itu.Bahwa Tergugat Ill juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jugakarena kelalaiannya (negligence) telah melakukan kesalahan yaitumenerbitkan 9 (Sembilan) buah Sertifikat atas nama Tergugat .Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yangterhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan dengan amarnya sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);2.

Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo karena sudah masuk kemateri pokok perkara maka dipertimbangkan untuk ditolak;Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.SDADalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg ParaPenggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa jual belli tanan termasuk beserta bendabendaikutan yang ada diatasnya tunduk pada ketentuanketentuan dalam UU RINomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

yang padaPasal 5 dinyatakan: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa,dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yangtercantum dalam undangundang ini dan dengan peraturan perundanganlainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandarpada hukum agama;Menimbang bahwa sedangkan menurut hukum adat maka azas Jjualbeli tanah haruslah

P.10., tidakdipertimbangkan lebih lanjut karena pada buktibukti surat tersebut masihseperti dalam keadaan semula pembelian Tergugat I, Paiman Soehardjo atastanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya Type 45 yang terletak diPerumahan Taman Sari Rogo Blok DI/03, Sidoarjo, obyek sengketa dalamperkara ini kepada pihak pengembang atas tanggungan kredit harga tanahdan bangunan rumah tersebut kepada pihak Bank BTN;Memperhatikan Pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Bahwa perihal Sertifikat Nomor: 1262 yang dimiliki oleh Turut Tergugat IVtidak dapat mengikat kepada Penggugat dikarenakan dalam prosedurpenerbitannya tidak sesuai dengan prosedural perundanganundangankhususnya UndangUndang Hukum Agraria, UndangUndang No. 5 Tahun1960 dan Peraturan Pelaksanaannya ;Atas faktafakta hukum dan berdasarkan uraian diatas maka kamimemohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura, cq.

(empat ratus meter persegi) sebagai miliknya adalah tidakberdasarkan hukum dan mengadaada ;Bahwa yang perlu Penggugat ketahui juga tanah obyek sengketa adalahtanah yang telah dibebaskan oleh negara dari kekuasaan adat berdasarkanSurat Meetbrief No. 55/5 RVO No. 31 tanggal 23 Desember 1952 yangdibuat oleh Kepala Kadaster En Kaartering (Agraria) J.A.A Zeller Hollandiasekarang Jayapura ;3. Tanggapan Turut Tergugat s/d IV terhadap Posita Point 5: bahwa tanahobjek Sengketa seluas + 400 M?

Tanggapan Turut Tergugat s/d IV terhadap posita point 6,7,8 adalah bahwaYacob Wopari sebagai orang tua dari Tergugat s/d VIII telah menempatitanah obyek sengketa seluas 400 M* (empat ratus persegi) sejak tahun 1962sampai sekarang dan atas permintaannya telah diterbitkan Surat UkurSementara oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jayapura tertanggal 30Agustus 1983 No. 2009/1983 sehingga Yacob Wopari sebagai orang tuaTurut Tergugat s/d Ill mempunyai hak prioritas untuk mengajukanpermohonan hak atas rumah

Sertamelanggar dan mengabaikan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 54 ayat (2) huruf c yangberbunyi : melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik suratsurat buktipemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima.

Jempong Baru, Kec.Sekarbela, Kota Mataram dan terdaftar atas nama I KETUT DERETA telah melanggardan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahpada paragraf 8 yakni Pengumpulan dan Penelitian secara Yuridis; Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak cermat dan lalai dalam melakukan penelitian datayuridis bidangbidang tanah, dikarenakan

Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan tidak melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB); 22 222222 nnn nn nnn nnn nnn cnnBerdasarkan uraian dalam Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan amar yang menyatakan sebagaiberikut : 2222222 2 22202 222DALAM EKSEPSI : nn nnnMenerima Eksepsi

keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidaksesuai lagi dengan daftardaftar yang ada pada kantor pendaftarantanah.c jika orang yang memindahkan,memberikan hak baru,menggadaikan ataumenanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian.d didalam hal jualbeli,oenukaran,penghibahan,pemberian dengan wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksuduntuk memindahkan hak milik tidak diperoleh ijin dari menteri agrarianatau pejabat yang ditunjuknya.(2). oleh menteri agraria

diadakan ketentuan mengenai permintaan danpemberian ijin pemindahan hak yang dimaksud dalam ayat (1) huruf dDaSal INI. 222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn en nn nnn nn ne nen ee neeBahwa dengan diterbitkannya surat keputusan berupa Sertipikat Hak MilikNomor : 13510 /Sungai Raya/ 09071997, Gambar Situasi tanggal29101996 No. 9518/1996 luas 9.548 M2 atas nama TAN TJESAN aliasHASAN MATAN, jelasjelas telah melanggar atau bertentangan denganPeraturan Menteri Negara Agraria /Badan Pertanahan Nasional

pembatalan keputusan pemberian hak,sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangkapengaturan penguasaan tanah.Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkankarena terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusanpemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusanpemgadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".Bahwa juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 21, 50 M2,terletak di Jalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa Xxxxxxx,Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe,sesuai dengan SHM Nomor 34, tanggal 19 Agustus 1975, yangditerbitkan oleh Kantor Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah ProvinsiDaerah Istimewa Aceh;Adalah harta peninggalan almarhum Xxxxxxx yang belum pernahdibagi;3.

Sebidang tanah berikut bangunan di atas nya seluas 21,50 terletakdi Jalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa XxxxxxxKecamatan banda sakti Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe,sesuai dengan SHM Nomor 34 tanggal 19 Agustus 1975 yangditerbitkan oleh Kantor Direktorat Agraria Pendaftaran TanahProvinsi Daerah Istimewa Aceh;c.

Sebidang tanah berikut bangunan di atas nya seluas 21,50 terletak diJalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa Xxxxxxx KecamatanBanda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, sesuai denganSHM Nomor 34 tanggal 19 Agustus 1975, yang diterbitkan. olehKantor Direktorat Agraria Pendaftaran Tanah Provinsi DaerahIstimewa Aceh;4.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 41 tanggal 17 Oktober 1979,dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Utara,bermeterai cukup dan telah dinazegeling namun aslinya tidakdapat diperlinatkan di persidangan, selanjutnya ditandatanganioleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti T.1, T.IIl, T.IV.36);37.Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 293 tanggal 18 Juni 1988,dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Aceh Utara,bermeterai cukup dan telah dinazegeling namun aslinya tidakdapat diperlinatkan di persidangan

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 21, 50 M2, terletakdi Jalan Perdagangan Toko Los A Nomor 28 Desa Xxxxxxx, KecamatanBanda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe, sesuai denganSHM Nomor 34, tanggal 19 Agustus 1975, yang diterbitkan oleh KantorDirektorat Agraria Pendaftaran Tanah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;3.

Nomor 851 K/Pdt/2015Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dimana intinya berakhirnyasewa oleh pemilik karena jual beli Knususnya pada ruang lingkup badanusaha milik negara (BUMN) harus terlebin dahulu melihat kepentinganpenghuni sah kemudian melakukan penawaran umum, sehingga adatransparansi dan akuntabiltas;17.Bahwa terbitnya SHGB Nomor 1126/Gondangdia didasari oleh jual beliyang bertentangan dengan asas hukum agraria yang dianut oleh hukumpositif Indonesia, yaitu asas terang dan tunai:18.

Ketentuan Agraria (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokHalaman 16 dari 42 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2015Pokok Agraria) mengenai kepemilikan tanah dan bangunan;Pasal 35 menyebutkan:Ayat (1) dan ayat (2) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan danmempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untukwaktu 20 tahun;Ayat (2). Hak Guna bangunan (HGB) dapat beralin dan dialinkan ke padapihak lain;.

Bahwa Turut Termohon Kasasi I/Tergugat sebagai Badan Usaha MilikNegara adalah satusatunya pemilik yang sah atas Tanah dan Bangunanyang didirikan dan terletak di dan setempat disebut jalan Rasamala Nomor 1RT 06/RW 04 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,sesuai dengan tanda bukti Hak yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)Nomor 1126, tanggal 19 Desember 1994 (bukti T IIl, T Il2, T Il3, T II4);Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria, maka

Bahwa berdasarkan Pasal 19 (2) huruf (c) UUPA juncto Pasal 1 angka 2011.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,pada intinya, kepemilikan seseorang atas tanah dapat dibuktikan dengansuatu sertipikat yang merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanahBahwa dalam seluruh ketentuan peraturan Agraria manapun, sertipikatmerupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang paling kuat, bukanSurat Izin Perumahan (SEP) sebagaimana menjadi dasar diajukannyagugatan oleh Termohon

Dengan demikian,penggunaan alat bukti SIP baik atas nama Maureen Mawengkang maupunSIP atas nama Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya sebagai tanda bukti hak kepemilikan TermohonKasasi (dahulu Penggugat) atas tanah adalah suatu kekhilafan yang nyatadan bertentangan dengan ketentuan peraturan Agraria manapun.Halaman 31 dari 42 hal. Put. Nomor 851 K/Pdt/2015C.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta-OCTARIA DIAH ANDRIANI-PARMI-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKabupaten Boyolali, JI.

Memerintahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kabupaten Boyolali untuk mengembalikan obyeksengketa SHM No. 2222 atas nama PARMI, seluas + 675 m? yangterletak di Desa Penggung Kec. Boyolali Kab. Boyolali tersebut ke asalPemilik semula, yaitu atas nama BYANTO;11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi,verzet, maupun Peninjauan Kembali;12.

Bahwa selurun proses pendaftaran pencatatan perubahan peralihanhak atas Tanah di Kantor Pertanahan (BPN) Boyolali (TERGUGAT V)telah sesuai menurut prosedur hukum yang berlaku diantaranya:Pasal 94 sampai dengan 106 PPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 dan Pasal 36sampai dengan 40 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mohon kepada Ketua PengadilanNegeri BOYOLALI

terletak di Desa Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolaliseluas 675 M2, sehingga pemegang atas tanah Hak Milik No. 2222 /Penggung saat ini adalah Tergugat IV (vide bukti T V.1);Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan hak atas tanah hak milikatas nama pemegang hak yaitu Tergugat Ill diperoleh dengan cara yang sahdan dibenarkan menurut undangundang yaitu berdasarkan lelang haktanggungan, dan berdasarkan menurut ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria