Mt.Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri yang menikahpada tanggal 17 Oktober 1989 di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikahadalah kakek kandung Pemohon II yang bernama NGADELAN, disaksikandua orang saksi nikah bernama Tukidi dan Jaito serta mas kawin berupaUang Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunal;Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan, dan dilakukan

saksi hadir saat Pemohon dengan Pemohon II menikah ;Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 1989 diKecamatan Metro Raya, Kota Administratif Metro (Sekarang KecamatanMetro Utara, Kota Metro) ;Bahwa Pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan dengan carasyariat agama Islam ;Bahwa Wali nikahnya adalah kakek kandung Pemohon II yang bernamaNgadelan ;Bahwa saksi nikah ada 2 orang masingmasing bernama Tukidi dan Jaito ;Mahar / mas kawinnya adalah Uang Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)dibayar

hadir saat Pemohon dengan Pemohon II menikah ;Bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Oktober 1989di Kecamatan Metro Raya, Kota Administratif Metro (sekarang KecamatanMetro Utara, Kota Metro) ;bahwa Pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilaksanakan dengan carasyariat agama Islam ;Bahwa Wali nikahnya adalah kakek kandung Pemohon II yang bernamaNgadelan ;Bahwa Saksi nikah ada 2 orang masingmasing bernama Tukidi dan Jaito ;Mahar / mas kawinnya adalah Uang Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah)dibayar

tunai dibayar tunai; Bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon Il sejak menikah belummempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon dan Pemohon Il sangatmembutuhkan bukti authentik sebagai bukti Keabsahan pernikahan tersebut,maka atas dasar itu Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inike Pengadilan Agama Metro guna memperoleh penetapan pengesahannikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P2, dan P. 3menurut majelis

tunai dibayar tunal; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim,bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baikmenurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang undanganyang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidakdalam masa iddah orang lain; Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Pemohon II telah melakukanhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 oranganak bernama : 1.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telahmenikah secara syariat Islam pada 14 April 1986, di dusun Bila Karamat DesaBanbaru Kecamatan Giligenteng Kabupaten Sumenep, wali nikahnya adalah ayahbernama Sirajudin, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikahPemohon II adalah langsng tanpa berselang waktu serta dihadiri beberapa orang antaralain bernama : P.

Kabupaten Sumenep, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon IT karena saksi adalah TetanggaPemohon; Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkanpernikahan pada 14 April 1986 di rumah orangtua Pemohon II dusun Bila KaramatDesa Banbaru Kecamatan Giligenteng Kabupaten Sumenep dengan wali ayahbernama Sirajudin dan maskawin berupa uang uang sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai serta disaksikan 2 orang saksi yang bernamaP.

Hos Asah; dengan maskawin berupa uang uangsebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;2. Antara Pemohon I dan Pemohon IJ tidak ada hubungan nasab dan hubungansepesusuan yang menghalangi pernikahan ;3.

Jumlah perhitungan PPNyang Kurang / (lebih) 0 (14.540.046.547) (14.540.046.547)dibayar 0 14.540.046.547 14.540.046.547 3. Kelebihan Pajak yangsudah:a. Dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya a a b. Dikompensasikan ke Masa 0 0 :Pajak (karena pembetulan)c. Jumlah (atb) 0 0 4. Jumlah PPN yang masihharus / (lebih) dibayar NIHIL (14.540.046.547) (14.540.046.547) (2.e+3.C). Halaman 2 dari 9 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.540.046.547,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 14.540.046.547,00e.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (14.540.046.547,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Jumlah PPN yang lebih dibayar 14.540.046.547,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyaHalaman

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b. Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 14.540.046.547,00b.5 Lainlain 0,00b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 14.540.046.547,00e.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar (14.540.046.547,00)3 KKelebihan Pajak yang sudah:dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 Wumlah PPN yang lebih dibayar 14.540.046.547,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (8.945.812.554)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.945.812.554b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 8.945.812.5544 PPN yang tidak/kurang dibayar (2+3) 5 Sanksi Administrasia.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113450.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00026/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 9 Maret 2017tentang Keberatan

Jend Sudirman Kav5253 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga dihitung ulang menjadisebagai berikut: Uraian Menurut Majelis(Rp.)PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 384.065.47 1Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan 384.065.47 1Jumlah Pajak ymh (lebih) dibayar 768.130.942 Halaman 2 dari 9 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ab) (8.945.812.554)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 8.945.812.554b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .. (karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 8.945.812.5544 PPN yang tidak/kurang dibayar (2+3) 5 Sanksi Administrasia.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut113450.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Jatiuwung, KotaTangerang, Banten 15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.109.374.413.063,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 12.650.465.175,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 15.786.027.076,00 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 3.135.561.901 ,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 3.135.561.901,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih

harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 15 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01500/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00316/207/13/055/15 tanggal 6 Agustus 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.824.613.2055.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : Dasar

Pengenaan Pajak Rp 1.109.374.413.063,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 12.650.465.175,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 15.786.027.076,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar (Rp 3.135.561.901,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 3.135.561.901,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp76.361.749.861,00 menjadi Rp1.057.100.566,00:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00949/KEB

Pajak keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri 2.361.161.504c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 6.099.910d. Jumlah perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (bc) 2.355.061.594e. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan f. Pajak yang tidak / kurang (lebih) bayar (de) 2.355.061.594g. Sanksi Administrasi 1.130.429.565h.

Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (f+g) 3.485.491.159 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9Desember 2019:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 5234 B/PK/Pjk/2020peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi Rp/6.361.749.861,00; dengan perincian sebagaiberikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 516.018.768.429,00 2 Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 51.601.876.843,00 sendiri3 Jumlah pajak

yang dapat diperhitungkan 6.099.910,004 Jumlah Pajak yang tidak/kurang dibayar 51.595.776.933,005 Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13(2) KUP 24.765.972.928 006 Pajak yang masih harus dibayar 76.361.749.861,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019,tidak dapat dipertahankan

Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah 0PabeanPenghitungan PPN Kurang Bayara.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 39.192.107 39.192.107 39.192.107b.

Jumlah 927.827.029 927.827.029 927.827.029PPN yang kurang dibayar 0 502.284.585Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0 502.284.585 0c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0 0 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0 0 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0 0 0f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0 0) 0g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN 0 0 0Jumlah (a+b+c+d+e+3) 0 502.284.585Jumlah PPN yang masili harus dibayar 0 1.004.569.170 0 Il.

dalam SKPKB PPNNomor: 00004/207/08/213/13 tanggal 08 Februari 2013;Keputusan Terbanding Nomor: KEP915/WPJ.02/2013 tertanggal 25 September 2013 jumlah pajak yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.1.004.569.170,00 denganperincian sebagai berikut:(dalam Rupiah) Ditambah/ Uraian Semula Menjadi(Dikurangi)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 502.284.585 0 502.284.585Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 502.284.585 0 502.284.585Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 1.004.569.170 0 1.004.569.170 Ill.

Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. Lainlain 355.629.6386b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 967.019.136c. Diperhitungkan : 0c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 967.019.136e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (927.827.029)Kelebilhan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 927.827.029b. Dikompensasikan ke masa pajak ....(karena pembetulan) 0c. Jumlah 927.827.029PPN yang kurang dibayar 0Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b.

sendiri Rp. 39.192.107,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 967.019.136,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. (927.827.029,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 927.827.029,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59585/PP/M.XVA/16/2015, Tanggal 16 Februari 2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal 16 Maret 2015,

Penghitungan PPN Kurang Bayar aPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri1.816.220.768,00 b Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 48.137.680.068,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 48.137.680.068,00c Diperhitungkan:c.1.

Pasal 9 (4f) PPN 0,00 jumlah sanksi administrasi 291.174,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 582.348,00 Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis dapatmemutuskan perkara seadiladilnya dengan memberikan semua hak yangdijamin oleh UndangUndang Perpajakan;Halaman 2 dari 8 halaman.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.816.220.768,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 48.137.680.068,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (46.321.459.300,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 46.321.750.474,004. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 291.174,005.

Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 17C (5) UU KUP Rp 291.174,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 582.348,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 17 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.816.220.768,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 48.137.680.068,00c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp (46.321.459.300,00)Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sehingga jumlah pajakyang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.651.143.240,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 737.077.112,00 Jumlah Perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar ( Rp 737.077.112,00)Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1488 B/PK/PJK/2016Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 916.767.939,00Jumlah PPN yang

kurang dibayar Rp 179.690.827,00Sanksi administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 179.690.827,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 359.381.654,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap~=yaitu.

Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan.Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka,Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakanbahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yangdidepannya.

PengadilanNegeri Manokwari Nomor 04/Pid.SusTPK/2016/PN.Mnk tanggal 20 Juni 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Rico Sia terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara BersamaSamasebagaimana dalam surat Dakwaan Primair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidanadenda tidak dibayar

maka diganti dengan hukuman kurungan 6 (enam)bulan:Menjatuh pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesarRp78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) denganketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalamwaktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti

No. 2719 K/PID.SUS/2016denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan serta Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang penggantisebesar Rp/8.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus limapuluh dua rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayarpaling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olehjaksa dan dilelang untuk menutupi uang

Bahwa PT Putra Papua Perkasa lalu mengajukan gugatan kepadaPemerintah Provinsi Papua Barat, yang berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Manokwari Nomor 34/PDT.G/2014/PN.MNK yang berkekuatan tetaptelah dinyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat harus membayarkepada PT Putra Papua Perkasa sebesar Rp84.114.475.000,00 (delapanpuluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh limarupiah) dan karena yang sudah dibayar baru sebesar Rp78.907.877.152,00(tujuh puluh delapan miliar sembilan

ratus tujuh juta delapan ratus tujuhpuluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) maka harus dibayar lagisebesar Rp5.206.597.848,00 (lima miliar dua ratus enam juta lima ratussembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah),penerimaan sebesar Rp/78.907.877.152,00 (tujun puluh delapan miliarsembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus limapuluh dua rupiah) juga dinyatakan sah menurut hukum;Bahwa berdasarkan alasan di atas bahwa ternyata penerimaan uangsebesar

Putusan Nomor 314 K/MIL/2017c)d)Bahwa Dana yang belum dibayar Terdakwa termasuk pajak sebesarRp273.170.000,00;Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Korem 091/Asnterdapatkerugian diantaranya:(1)dana P3 Korem 091/Asn TW sampai dengan TW Ill tahunanggaran 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasukPajak;(2) dana P3 Korem 091/Asn Triwulan IV tahun anggaran 2015 belumditerima sebesar Rp518.948.000,00;(3)dana yang sudah~ dibayar oleh Terdakwa ~ sebesarRp277.420.000,00;(4) dana yang belum dibayar oleh

Terdakwa termasuk pajak sebesarRp273.170.000,00;(5) Sehingga dana P3 Korem 091/Asn pada Triwulan IV tahunanggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp273.170.000,00;2) Satker Kodim 0901 Samarinda;a)b)f)Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada TW sampai denganTW Ill pada tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasukPajak;Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada Triwulan IV tahunanggaran 2015 sebesar Rp380.077.250,00;Bahwa dana yang sudah dibayar Terdakwa pada Triwulan IV tahunanggaran 2015

;Bahwa dana P3 Yonif 611/Awl TW IV tahun anggaran 2015 yangbelum dibayar sebesar Rp24.108.000,00 pada mata anggaran RansumD/F;Bahwa Terdakwa mengakui Dana P3 TW IV tahun anggaran 2015yang belum diterima Yonif 611/AwW mata anggaran Ransum D/FRp24.108.000,00;Bahwa dengan demikian dari keterangan Saksi, dan keteranganTerdakwa terdapat persesuaian dana P3 yang belum dibayar pada TWIV tahun anggaran 2015 sebesar Rp24.108.000,00;Hal. 11 dari 46 hal.

Putusan Nomor 314 K/MIL/2017d)Bahwa berdasarkan barang bukti Wabku Korem 091/Asnterdapatkerugian diantaranya:(1)dana P3 Korem 091/Asn TW sampai dengan TW Ill tahunanggaran 2015 sudah dibayar Terdakwa seluruhnya termasukPajak;(2) dana P3 Korem 091/Asn Triwulan IV tahun anggaran 2015 belumditerima sebesar Rp518.948.000,00;(3)dana yang sudah~ dibayar oleh Terdakwa ~ sebesarRp277.420.000,00;(4) dana yang belum dibayar oleh Terdakwa termasuk pajak sebesarRp273.170.000,00;(5) Sehingga dana P3 Korem 091

/Asn pada Triwulan IV tahunanggaran 2015 mengalami kerugian sebesar Rp273.170.000,00;2) Satker Kodim 0901 Samarinda;a)b)f)Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada TW sampai denganTW Ill pada tahun anggaran 2015 sudah dibayar seluruhnya termasukPajak;Bahwa dana P3 Satker Kodim 0901/Smd pada Triwulan IV tahunanggaran 2015 sebesar Rp380.077.250,00;Bahwa dana yang sudah dibayar Terdakwa pada Triwulan IV tahunanggaran 2015 setelah dipotong Pajak sebesar Rp308.173.250,00;Bahwa dana yang belum dibayarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Sulaiman Alias Ujang Kantong Bin Emin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar , sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

111/Pid.Sus/2020/PN Cbd (Kesehatan)Bahwa setelan mendapatkan obatobatan tersebut terdakwa telahmengedarkan/menjual sebagian obatobatan kepada temantemannyayang ada di tempat Karokean Ratu Plaza Palabuhanratu yaitu kepadaRESTU (DPO) sebanyak 1 (satu) toples obat jenis Hexymer isi 1.000(seribu) butir seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dankepada RIDO (DPO) sebanyak 1 (satu) toples obat jenis Hexymer isi1.000 (seribu) butir seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah)namun belum dibayar

mengedarkan/menjual obat tersebut.Bahwa setelahn mendapatkan obatobatan tersebut terdakwa telahmengedarkan/menjual sebagian obatobatan kepada temantemannyayang ada di tempat Karokean Ratu Plaza Palabuhanratu yaitu kepadaRESTU (DPO) sebanyak 1 (satu) toples obat jenis Hexymer isi 1.000(seriou) butir seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) dankepada RIDO (DPO) sebanyak 1 (Satu) toples obat jenis Hexymer isi1.000 (seribu) butir seharga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah)namun belum dibayar

karena menunggu habis terjual;Bahwa, Terdakwa menjual obatobat tersebut kepada Saudara Restu (DPO)dan Saudara Roni (DPO) namun belum sempat dibayar;Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untukmemiliki , menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol dan tanpa disertairesep dokter;Bahwa, Saksi Asep bekerja di tempat Karoke Ratu Plaza Palabuhanratu danTerdakwa bekerja sebagai penjual ikan;Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umumdibenarkan oleh saksi;Menimbang

karenamenunggu habis terjual;Bahwa, benar Saksi Asep menjual obat obat jenis Hexymer sehargaRp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutir dan obat jenis Tramadol seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tiga butir;Bahwa, benar Terdakwa menjual obatobat tersebut kepada Saudara Restu(DPO) dan Saudara Roni (DPO) namun belum sempat dibayar;Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenanguntuk memiliki , menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol dan tanpadisertai resep dokter

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana penjara selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

20 % untuk setiap tahunnyasampai anak dewasa dan untuk tahap pertama harus dibayar 2 (dua)tahun dimuka;e.

Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu Rp. 10.000.000, (Ssepuluh jutarupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah),dengan ketentuan dibayar secara langsung;4.

Anak I, setiap bulan Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengankenaikan sekurangkurangnya 20 % untuk setiap tahunnya sampaianak dewasa dan untuk tahap pertama harus dibayar 2 (dua) tahundimuka;2. Anak Il, setiap bulan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dengan kenaikan sekurangkurangnya 20 % untuk setiap tahunnyasampai anak dewasa dan untuk tahap pertama harus dibayar 2 (dua)tahun dimuka;3.

Semula : : MenjadiUraian Dikurangi(Rp) veo (Rp)PPN Kurang Bayar 995.534.680 23.737.051 1.019.271.731Sanksi Bunga 252.732.084 11.393.785 264.125.869Sanksi Kenaikan 469.009.506 0 469.009.506Jumlah PPN YMH dibayar 1.717.276.270 35.130.836 1.752.407.106 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding iniadalah sebagai berikut:Bahwa dasar perhitungan

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutangPajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak danatau Jasa Kena Pajak yang :1) nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannyatidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan

Sehingga, terhadap Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yangatas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/ataudibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapatdikreditkan pada SPT Masa PPN dari Pemohon Banding;Bahwa pada Masa Pajak Februari 2010 tersebut, seluruh penyerahan BarangKena Pajak (berupa Crude Palm Oil, Palm Kernel, dan Material) dan JasaKena Pajak yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutang

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 731.921.200,00 731.921 .200,00 0,00atau 1.d.7)b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00 0,00 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.200.930.706,00 181.658.975,00 (1.019.271.731,00)b.3. SKPKB (pokok kurang bayar) 0,00 0,00 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00 0,00b.5. Lainlain 0,00 0,00 0,00b.6.

Jumlah (a + b) 469.009.506,00 469.009.506,00 0,004 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00 1.019.271.731,00 1.019.271.731,005 Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 264.125.869,00 264.125.869,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 469.009.506,00 469.009.506,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00 0,00d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00 0,00f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00 0,00g.

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harusdiganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI:I Menyatakan terdakwa ERPI MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menawarkan untuk menjualNarkotika Golongan I jenis shabushabu;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(Lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar

- Mempidana terdakwa HENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan