Ditemukan 34743 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 13-09-2016
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 3/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLK
Tanggal 11 Agustus 2014 — I. ASEP AAN PRIANDI,ST; II. MARGARETHA MARIA ALACOQUE ERLINA RATNAWATI;
10374
  • olehpenyedia;2. meminta laporanlaporan secara priodik mengenai pelaksanaanpekerjaan yang dilakukan oleh penyedia ;3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkanoleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai dengan ketentuankontrak ;4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalamkontrak yang telah ditetapbkan kepada penyedia;Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa MARGARETHA MARIAALACOQUE ERLINA RATNAWATI melaksanakan tugas dankewenangannya dengan menyusun
    Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siapsehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54 Tahun2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010: dalamRUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunya memuat spesifikasiteknis barang/jasa yang akan diadakan, begitu pula dalam Pasal 64 ayat 3Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:UndanganInstruksi kepada pesertaSyaratsyarat umum kontrakSyaratsyarat khusus kontrakDaftar kuantitas dan harga9209 5 Sepek
    Mengumumkan lelang sedangkan spesifikasi teknis khusus belum siapsehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden No 54Tahun 2010 antara lain Pasal 22 Peraturan Presiden No 54 Tahun2010: dalam RUP meliputi menyusun KAK, yang salah satunyamemuat spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan, begitu puladalam Pasal 64 ayat 3 : Dokumen Pemilihan paling kurang terdiri dari:a. Undanganb. Instruksi kepada pesertac. Syaratsyarat umum kontrakHal. 51 dari 109 Hal.
    Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan Barang/Jasa;Bahwa benar Terhitung dari tanggal 31 Juli 2012 tersebut terdakwa Ilmelaksanakan tugas dan kewenangannya dengan menyusun danmenetapkan Harga Perkiraan Sendiri tertanggal 31 Juli 2012 yangkemudian oleh terdakwa Il diajukan kepada ULP Pokja V KotawaringinTimur pada tanggal 13 Agustus 2012 dimana ternyata penyusunanHPS ini dilakukan hanya berdasarkan RAB yang disusun oleh saksiArbandi dan disetujui oleh saksi dr.
    Oleh karena itu, PPK harus menyusun HPSberdasarkan sumber data yang valid sehingga menghasilkan nilai yangdapat dipertanggungjawabkan sumbernya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyataTerdakwa Il dalam kedudukan dan tugasnya tidakmelaksanakan Kegiatan pengadaan sesuai ketentuan perundang undanganyaitu tidak melakukan survey ke lapangan untuk mencari informasi harga alatkesehatan yang di butuhkan tersebut akan tetapi hanya berdasarkan RAByang disusun oleh saksi Arbandi
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
7218
  • Untuk Sekretariat PGI dengan alamat dirumah pak Mujiman dan saksi tidak pernah berkantor disekretariat ; Bahwa untuk pembuatan proposal, saksi membuat proposal kemudian mintatanda tangan, ada pertemuan beberapa orang duduk bersama ;Bahwa saksitidak pernah menerima sarana dan prasarana ; Bahwa saksi bersama Sekretaris tidak pernah menyusun laporan pembukuan ; Bahwa saksi menyusun laporan keuangan sebatas yang saksi terima, uang yangsaksiterima dibukukan dan Ketua bertanda tangan ; Bahwa setahu saksi
    anggaran berbasis kinerja danpada waktu menyusun anggaran berbasis kinerja saksi mencoba untuk kesanaternyata menghimpun orang sulit maka saksi kembalikan kepada Terdakwa ; Bahwa menyusun anggaran berbasis kinerja disampaikan secara lisan dan saksisampaikan kepada Terdakwa *kelihatannya sulit karena untuk member,pengertiantransfer pengetahuan tehnisnya harus semua hadir ; Bahwa karena biro perencanaan dulu terfokus pada bantuan uang dengan kontrolsistem berbasis kinerja, harapannya mampu untuk membuat
    Komisi pembibitan dan pemanduan bakat yaitu : Y menyusun standarisasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan polapermasalahan, pembibitan dan pemanduan bakat mulai dengan bibityang ada disekolah, perkumpulan olah raga, pelajaran danperkumpulan olah raga yang lainnya secara berkesinambungan : 1. Standarisasi cabor ; 2. Pelaksanaan Pordes, Porkec ;Ww. Piala Bupati (Porka / Kejurkab) piala KONI usia dini dan yunior;Tim pe mantauan Perdes, Perkec, Piala Bupati dan Piala KONI ;5.
    Menyalin kerja sama dengan Kecamatan untuk membina olah raga unggulan di Kecamatan ; Menyusun laporan kerja secara periodic menyusun laporan setelahselesai melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan rutin secaraperiodic ; 2.
    Yk. bekerja sama dengan Jembaga keolah ragaan untukmenyelenggarakan saresehan, seminar dan work shop ; Memberikan tanda kecakapan tenaga keolah ragaan bekerja samadengan instansi terkait ; Mendorong cabang olah raga bekerja sama dengan instansi terkaituntuk me lakukan sertifikasi kepada tena ga ke olah ra gaan; Y Menyusun laporan kerja secara periodik ; Menyusun laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan danmenyusun laporan rutin secara periodic ; Bahwa untuk menentukan biaya daricabor ;Bahwa
Register : 25-07-2012 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI
Tanggal 24 September 2013 — - SOFYAN, SKM (Terdakwa) - HENDRY YULIANTO, SH.MH
10524
  • TAJRI;Bahwa, jumlah anggaran proyek pengadaan barang jasa tersebut adalahsebesar Rp. 3.262.800.000,Bahwa, tugas saksi sebagai anggota pengadaan barang dan jasa yaitu :e Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaanserta lokasi pengadaan, Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri; Menyiapkan dokumen pengadaan,Hal29 dari 104 Pts. No.27/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.
    Anambas No. 05/SK/DINKESSOS/027/03.09, tanggal 12 Maret 2009Bahwa, kepanitian dibentuk dalam proyek pengadaan alatalat KesehatanRumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Kabupaen Kepulauan;Bahwa, Kepala Dinas Kesehatan tahun 2009 tersebut adalah BapakSOFYAN, SKM, langsung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa, nilai proyek tahun 2009 tersebut lebih dari 3 milyar;Bahwa, tugas saksi selaku Ketua Panitia adalah :Menyusun jabwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaanbarang dan jasa;Menyiapkan
    memerintahkan pembayaran;Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;Menandatangani SPM;mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; danbertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melaluisekretaris daerah.Sedangkan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas pengguna anggaranadalah sebagai berikut :menyusun
    Paras, yang tugas dan wewenangnyaberdasarkan Keppres RI No. 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) sebagai berikute Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaanserta lokasi pengadaan; Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri(HPS);e Menyiapkan dokumen pengadaan;e Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melaluimedia cetak dan papan pengumuman resmi, dan jikamemungkinkan melalui media elektronik;e Menilai kwalifikasi penyeia melalui pascakualifikasi atauprakualifikasi;* Melakukan evaluasi terhadap
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk
Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1098362
  • Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis;2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;3. Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4. Membuat papan pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran dan papanperingatan kepada karyawan untuk berhati hati dalam penggunaan api terutamapada saat musim kemarau;5. Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat kebakaran lahan;6.
    Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis.2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;15Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4.
    Menyediakan anggaran yang memadai untuk pembukaan lahan secara mekanis.2. menyusun SOP pembukaan lahan tanpa bakar;3. Melaksanakan Proses pembukaan lahan tanpa bakar;4.
    MBA sebagaimana termuat dalam Amdal, adalah:e Menyediakan anggaran yang memadai untuk membuka lahan;e Menyusun SOP membuka lahan tanpa bakar;e Melaksanakan proses buka lahan tanpa bakar;e Membuat papan pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran danpapan peringatan bagi karyawan untuk berhatihati dalam penggunaan apiterutama musim kemarau;e Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat kebakaran lahan;e Membuat lumbung air disekitar kebun sebagai sumber air untukmemadamkan api bilamana terjadi
    Dimana unsur N inidi butuhkan tanaman untuk menyusun biomassa tanaman;e Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan bulk density (BD)tanah menjadi meningkat. Peningkatan BD tanah sebesar 0,29 gram/cm?yaitu dari 1,07 gram/cm pada tanah tidak terbakar menurun menjadi 1,36gram/cm? pada tanah terbakar;e Hasil analisa tanah pada tanah terbakar menunjukkan porositas tanahmenjadi menurun.
Putus : 05-05-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 62/pid.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 5 Mei 2014 — DESI FITRIYANA Binti ABDUL HAMID
11319
  • InspektoratKabupaten Lampung Timur yang mempunyai tugas mencairkan dan mengeluarkan dana rutinpada kantor Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan pembayaranTambahan Penghasilan Beban Kerja dan uang perjalanan Dinas dalam daerah bagi pegawaiInspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2012, telah melakukan pemotongansetiap bulannya, selanjutnya sebagai pertanggungjawaban nya terdakwa meminta bendaharapembantu saksi SARTIDITHAMA PUTRI SEKAR NEGARI dan saksi Susilowati membuatdan menyusun
    ratus delapan belas juta limaratus ribu rupiah) ada dalam DIPA Inspektorat Lampung Timur berdasarkan PeraturanBupati Lampung Timur Nomor: 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Biaya Umum Kabupaten Lampung Timur TA2012 tanggal 13 Pebruari 2012 (keterangan mana dihubungkan dengan Barang Bukti yangditandai dengan BB6) ;Bahwa benar Saksi membantu bendahara Terdakwa DESI FITRIYANA jyaitu setiap bulanSaksi atas perintah bendahara untuk membuat dan menyusun
    administrasi berupa DaftarPegawai Penerima anggaran Beban Kerja dan Bukti Kas Pengeluarannya (BKP),sedangkan untuk Biaya Perjalanan Dinas Saksi membuat dan menyusun administrasiberupa Daftar Operasional Perjalanan Dinas (DOP) dan juga BKP bersama dengan rekanSaksi SusilowatiBahwa benar saksi menyusun administrasi besaran masingmasing uang TambahanPenghasilan Beban Kerja dan Biaya Perjalanan Dinas yang akan diterima oleh setiappegawai di Inspektorat Lampung Timur yang Saksi susun berdasarkan ketentuan
    yang adadi dalam Perbup dan DPA Inspektorat Lampung Timur, Setelah administrasi selesai Saksiserahkan kepada Terdakwa DESI FITRIYANA selaku bendahara, selanjutnya bendaharayang menyusun dan membagi serta memasukkan uang tambahan penghasilan beban kerjadan uang perjalanan dinas kedalam masingmasing amplop yang akan dibagikan kepadasetiap pegawai penerimanya dan menuliskan nama calon penerimanya diatas amplop,sedangkan Saksi sendiri tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada didalam90amplop tersebut
    BAMBANG FREDIANTO, SE, Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa Desi Fitriyana, namun tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Desi Fitriyana, pada tahun 2012 sebagai Bendaharapengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Bahwa benar saksi adalah staf pengelola keuangan tahun 2011 sampai tahun 2012 Bahwa benar saksi bersama RIZKI ICHWAN, SE yang menyusun Tambahan BebanKerja dan Tunjangan Perjalanan Dinas karena saksi sifatnya membantu RIZKIICHWAN, SE dan saat
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto
Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
14917
  • PILARMAS KONSULTINDO dengan DirekturNANANG SALAM untuk menyusun perencanaan paket pekerjaan 7 (tujuh) ruasjalan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.545.000, (empat puluh delapan jutalima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dikurangi pajak sehingga nilaikontrak perencanaan sebesar Rp. 42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah),namun pada kenyataannya NANANG SALAM selaku Direktur CV.
    PILARMAS KONSULTINDO dengan DirekturNANANG SALAM untuk menyusun perencanaan paket pekerjaan 7 (tujuh) ruasjalan dengan pagu anggaran sebesar Rp48.545.000, (empat puluh delapan jutalima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang telah dikurangi pajak sehingga nilaikontrak perencanaan sebesar Rp42.000.000, (empat puluh dua juta rupiah),namun pada kenyataannya NANANG SALAM selaku Direktur CV.
    kebijakan teknis administrasi pembangunan daerah sesuai kebutuhansebagai dasar pelaksanaan tugas;c) Menghimpun data rencana kegiatan pembangunan fisik/non fisik melalui unitterkait untuk penyusunan program unit;d) Menganalisa data rencana pembangunan daerah melalui analisa kebutuhanuntuk peningkatan kualitas program pembangunan daerah;e) Menyusun program kegiatankegiatan pembangunan fisik/non fisik berdasarkanskala prioritas untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah;f) Melakukan pengendalian
    dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP (UnitLayanan Pengadaan);c) Menyusun program kerja dan anggaran ULP (Unit Layanan Pengadaan);d) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP (Unit LayananPengadaan) dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atauindikasipenyimpangan;e) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada Walikota dan Pimpinan Institusi;f) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP (UnitLayanan
    Pengadaan);g) Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masingmasing;h) Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP (UnitLayanan Pengadaan) kepada Walikota/Pimpinan Institusi dan/atau PA/KPA;Halaman 64 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gtoi) Mengusulkan staf pendukung ULP (Unit Layanan Pengadaan) sesuai kebutuhan;Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan sebagai Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan)terhadap tugas menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 4 Juli 2013 — AGUS SUTIKNO, SPd Bin SUPONO
5625
  • Perbuatan terdakwa AGUSSUTIKNO dalam menyusun HPS bertentangan dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7), ayat (8) danLampiran II Bagian A.3 Point a.2 Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    Banjarnegara antara lainadalah menyusun rencana pelelangan, menetapkan dokumenpengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website,menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifiaksiatau pasca kualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi,teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.e Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalampengadaan alat peraga pendidikan SD Tahun 2011 tersebutadalah Terdakwa, Sdr.
    Banjarnegara, antaralain adalah menyusun rencana pelelangan, menetapkan dokumenpengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website,menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifiaksiataupasca kualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis,dan harga terhadap penawaran yang masuk.e Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalampengadaan alat peraga pendidikan SD Tahun 2011 adalahTerdakwa, Sdr.
    Harapan terdakwa, saksi akan menyusun HPStersebut berdasar ketiga harga yang ada itu, yaitu daftar harga CV.Porimedia dengan CV Podak maupun PT.Mapan.Menanggapi apa yang dinyatakan terdakwa itu, saksimenyatakan bahwa ia bertetap pada keterangannya semula;19.TURNO, S.IP Bin PARTOWIDJOYOe Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyaihubunga darah atau hubungan keluarga dengannya.e Bahwa sehubungan dengan perkara ini saksi pernah diperiksaoleh penyidik.
    Menyusun rencana jadwal pelelangan.b. Menetapkan dokumen pengadaan.c. Menetapkan nilai jaminan penawaran.d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diwebsite.e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi.f. Melakukan evaluasi penawaran.Bahwa dana pengadaan alat peraga pendidikan Sekolah Dasar(SD) Tahun 2011 berasal dari APBD Kab. Banjarnegara TA. 2011dengan besar pagu anggaran Rp.6.660.000.000..
Register : 11-11-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 21/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 2 Nopember 2015 — Drs. RAMLI BAHAR Bin BAHARUDDIN; SAFRIAL, SKM Bin ABDULLAH;
8520
  • Bahwa setelah menerima SK saksi berkomunikasi dengan Safrial, SKM selaku PPK,kemudian saksi melakukan persiapan lelang, yaitu :e Menyusun rencana pengadaan;e Menyusun jadwal pengadaan;e Ikut mengevaluasi hasil penawaran yang masuk;e Ikut menandatangani berita acara hasil lelang yang telah dievaluasi bersama;e Halhal lain yang diperintahkan oleh pimpinan;e Mengumumkan pelaksanaan pengadaan;e Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan; Bahwa saksi mengetahui Safrial SKM sebagai PPK karena
    Bumi Swarga Loka,milik Gufron, karena pada saat menyusun surat penawaran harga, saksi diminta oleh Ruslan padakalimat Lelang kecil / khusus sesuai RKS dirubah menjadi Lelang Umum;e Bahwa perusahaan Ruslan bergerak dibidang pelayanan masyarakat; Bahwa setelah pekerjaan saksi selesai, saksi dibayar oleh Ruslan dengan dicicil, pertamaRp. 5 juta, lalu setelah pengumuman pemenang diserahkan oleh Ropi.
    Ivantri;e Bahwa ketika Terdakwa berhenti, pekerjaan sudah sampai pada pencairan dana 20 %(dua puluh persen) yaitu tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp.1.267.235.970,(satu miliar duaratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);TerdakwaII Safrial, SKM bin Abdullah :e Bahwa Terdakwa sebagai PPK untuk pekerjaan alkes di Rumah Sakit Umum DaerahTeungku Peukan;e Bahwa setelah menerima SK sebagai PPK Terdakwa menyusun Harga Perkiraan Sendiri,spesifikasi teknis
    barang, menyusun Rancangan Kontrak, menerbitkan Surat PenunjukkanPenyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan pengadaanbarang/jasa kepada KPA, mengawasi proses pelaksanaan kontrak sesuai dengan kontrak;e Bahwa Terdakwa ada mengecek harga di internet, karena harga tinggi maka Terdakwa keJakarta untuk cari perbandingan harga;e Bahwa Terdakwa mengecek harga barang dari PT.
    Helmi;e Bahwa kemudian Terdakwa menyusun HPS dan kemudian dilakukan pelelangan;e Bahwa Terdakwa mengetahui jadwal lelang dari telepon;e Bahwa perusahaan yang mengajukan penawaran ada 5 (lima) perusahaan yaitu: PT.Surya Jaya Lestari, PT. Sarana Media Optindo, PT. Alfa Sarana Makmur, PT. Meukek BumiLestari dan CV.
Register : 13-01-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 26 Nopember 2014 — DRS. LOMRI MALADI, MSI.
8010
  • Panitia Pengadaan Barang dan Jasae Menyusun Dokumen Pengadaan berupa : Jadwal Pengumuman, Donwload Dokumen,Anwizijing (penjelasan), apload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran,evaluasi penawaran, apload berita acara pelelangan, penetapan penyedia, pengumumanpemenang, masa sangkah, pembuatan Surat Penetapan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ),Penandantangan Kontrak.e MembuatJadwal Proses Pelelangane Mengevaluasi Dokumen Penawarane Menetapan hasil PelelangananB. Pengelola Teknis1.
    Pembanguanruang publik, sebesar Rp. 250.000.000Bahwa saksi (selaku konsultan perencana) menyusun rincian Anggaran biaya, atas dasarperkiraan volume dan biaya untuk berdasarkan standar harga yang berlaku pada waktu itu,untuk mengetahui berapa besar kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk biaya RehabilitasiGelanggang Remaja Cisaat tersebut.Bahwa saksi membuat rincian dan gambar perencanaan, yang diserahkan kepada Ketua Komite(Sdr.
    Lomri Maladi) karenaselamainiKonsultan perencanatelah menyusun RAB berdasarkan Standar Harga yang telah ditetapkan1.3. ZAELANI, SE, Bandung,40 Tahun/05 Maret 1974, Laki laki, Indonesia, Kp. Cihurang, Rt 02,Rw 08, DesaCidadap, KecamatanSimpenan, Kabupaten Sukabumi, Islam,PNS (SekretarisKomite), S1 pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangansebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikanketerangan.
    Dadang Sunandar, MM.Anggota : Didi Tardi, ST.Anggota : lis KurniasihBahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan musyawarah pengangkatan ataupenunjukkan Komite dan saksi langsung diberitahu oleh terdakwa Lomri Maladi(KetuaKomite) bahwa namasaksi telah adadi SK Bupati SukabumiBahwa yang saksi ketahui, yang menyusun anggota dari Komite tersebut adalahterdakwa Lomri Maladi ( Ketua Komite).Bahwa saksi menerangkan pernah ada rapat sebanyak 1 kali di Wisma PGRI di KotaSukabumi sekitar akhir tahun 2011
    Deha Cipta untuk membuat atau menyusun gambarperencanaan pada bulanJanuari tahun 2011 dengan Direktur dari CV. Deha Cipta yaitu DediSudrajat atas dasar kepercayaan karna anggaran tersebut belum ada yang akan dijadikansyarat usulan pencarian dana.Bahwa pada saat terdakwa menyuruh CV.
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
10729
  • Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i.
    Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i. Untuk (1)DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebin PPK; dan 1(satu) SPMBahwa perbuatan terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.
    Pasal 8 .Kuasa Pengguna Anggaranbertugas: mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksiyang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaananggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 12 Kasi Keuangan bertugas: Menolak perintahpembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untukdibayarkan.b).
    Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebin PPK; dan 1(satu) SPM.4.
    Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesualdengan peraturan perundangundangan;i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK; dan 1 (satu)SPMMenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wetono(Wakapolres Sanggau 2017) menerangkan dipersidangan bahwa sekitar bulanDesember 2017 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.
Register : 10-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
Terbanding/Terdakwa : Jance Junike Kaborang, S.Sos alias Ance
10446
  • ;Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah tersebut, olen KepalaSekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat danmenetapkan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai KepalaSekretariat Panitia Pengawas (Panwas) dan merangkap sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK)berdasarkan SK Nomor : 02/KEPSEKTahun2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.IP dengan tugas dantanggungjawab sebagai berikut :1) Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab ataspenggunaan dana hibah;2) Menyusun
    Pembantu setiap bulandengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas danregister penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK.8) Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negara melaluiBank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat SetoranPajak ( SSP ) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.9) Menyetor sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah denganmenggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelahberakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.10) Menyusun
    KepalaSekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengangkat danmenetapkan Terdakwa JANCE JUNIKE KABORANG, S.Sos sebagai KepalaSekretariat Panitia Pengawas (Panwas) dan merangkap sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK)berdasarkan SK Nomor : 02/KEPSEKTahun2016 tanggal 13 Juli 2016, IGNASIUS JANI, S.IP dengan tugas dantanggungjawab sebagai berikut : Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT KPG1)2)3)4)5)6)Melaksanakan tugas sebagai PPK yang bertanggungjawab ataspenggunaan dana hibah;Menyusun
    Pemeriksaan Kas danregister penutupan kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT KPG8) Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negara melaluiBank atau kantor pos dengan menggunakan Formulir Surat SetoranPajak ( SSP ) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;9) Menyetor sisa dana hibah yang masih dikuasai ke kas daerah denganmenggunakan bukti transfer paling lambat satu bulan setelahberakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan;10) Menyusun
Register : 10-04-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 438/Pid.B/2017/PN Bdg
EKA PURNAMA Alias JAKA
332
  • Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum, apakahsudah siap dengan Tuntutannya untuk dibacakan pada persidangan hari ini ;Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua tersebut, selanjutnya JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa pihaknya belum siap dengan Tuntutannyauntuk cibacakan pada persidangan hari ini :Kemudian Hakim Ketua menerangkan, bahwa Jaksa penuntut Umum belum siapdengan Tuntuttannya , maka persidangan diundur guna memberikan kesempatankepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun
    Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum , apakahsudah siap dengan Tuntutannya untuk dibacakan pada persidangan hari ini ;Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua tersebut Jaksa Penuntut Umummenyatakan bahwa pihaknya belum siap dengan Tuntutannya untuk dibacakanpada persidangan hari ini ;Kemudian Hakim Ketua menerangkan , oleh karena Jaksa Penuntut Umum belumsiap dengan Tuntutannya , maka persidangan diundur kembali guna memberikankesempatan keopada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun
Register : 06-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2015 — ADE WAHYAN Bin KARWITA
499
  • Sumedang 524/433/APBNTP/2012tanggal Maret 2012 terdiri dari :Yeni Kusmayani A, S.Pt. sebagai Ketua ;Reni Marlina Sari, S.Pt. sebagai Sekretaris ;Dudun Supriatna sebagai anggota ;Asep Kosasih , S.Pt. sebagai anggota ;Gumelar ganda sasmita, A.Md sebagai anggota ;e Bahwa tupoksi saksi sebagai sekretaris TimTeknis Kegiatan Pengendalian sapi/kerbaubetina produktif adalah :Menyusun petunjuk teknis kegiatan PBP dengan mengacu kepadapetunjuk pelaksana Provinsi dan pedoman pusat ;mengkoordinasikan pelaksanaan
    Tete Diding dan AbdulRohman;Bahwa saksi tidak pernah diberi uang daridana tsb oleh Kelompok Pemuda ternakHirup Hurip;Bahwa tupoksi saksi sebagai sekretaris Timteknis kegiatan Pengendalian sapi/kerbaubetina produktif adalah :Menyusun petunjuk teknis kegiatan PBP dengan mengacu kepadapetunjuk pelaksana Provinsi dan pedoman Pusat;Mengkoordinasikanpelaksanaan kegiatan PBP dengan instansiterkait di tingkat Kabupaten dan Provinsi ;Melakukan seleksi calon penerima dan calon lokasi kelompok CP/CL ;Bahwa
    Menyusun petunjuk teknis kegiatan dengan mengacu pada petunjukpelaksanaan Provinsi dan Pedoman Pusat;2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkaitditingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi;3. Memberikan persetujuan pencairan dana dari bank kepada kelompokpeternak penerima paket bantuan sosial sesuai tahapan yang telahdiatur;4. Mengusulkan Tim Reproduksi kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota ;5. Melakukan sosialisasi dan advokasi kegiatan PBP;6.
    Sumedang perihalpenunjukan Tim Teknis KegiatanPeningkatan Kuantitas dan Kualitas bibit danbenih dengan mengoptimalkan SumberDaya Lokal Sub Kegiatan Pengendaliansapi/kerbau betina produktif (PBP) TahunAnggaran 2012 lalu saksi bersama denganTim Teknis menyusun petunjukHalaman 57 dari 226 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgpelaksanaan, melaksanakan pemilihanproposal bantuan yang masuk danberdasarkan hasil seleksi proposal yangdilaksanakan oleh Sdri Reni Marlina Sari ,S.Pt dan Sdr.
    padasatuan kerja ;Menyusun rencana operasional kegiatan / sub kegiatan pada satuankerja;Menyiapkan pengajuan SPP LS dan UP sesuai dengan rencanaoperasional yang telah disusun bersama dengan PUMK;Meneliti pertanggungjawaban administrasi (SP) sebelum diteliti olehverifikasi satuan kerja ;Menyusun laporan kegiatan / sub kegiatan yang telah dilaporkanpelaksana setelah melaksanakan kegiatanSelaku Pejabat PenanggungjawabPelaksana Kegiatan (P3K), saksi telahmelakukan sesuai dengan tupoksi saya dansaya
Register : 09-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2014 — - SUPRA DEKANTO
8232
  • setingkat AsistenManager, ditingkat wilayah / pembangkitan yang dipimpin oleh setingkat Manager dan Komite T eknologiPLN Kantor Pusat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Engineering dan T eknologi.Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 994.K/DIR/2011 tanggal 31Mei 2011 tentang Kebijakan Penggunaan Spare Parts Non Original Equipment Manufacturer (NON OEM)Mesin Pembangkit di Lingkungan PT PLN (Persero) pada huruf E angka 2 Kajian Kelayakan Finansial(KKF) KKF dilakukan dengan menyusun
    Manager bidang perencanaan yang bertugas menyusun RKAP,mengevaluasi RABBahwa benar pada saat dilaksanakan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Chris Leo Manggala sebagai GMdan terdakwa Surya Dharma Sinaga sebagai Ketua Panitia Pengadaan LTE GT 2.1 dan GT 2.1dan Muhammad Ali sebagai Manager Bidang Produksi di KIT SBU.Bahwa benar LTE pertama dilaksanakan tahun 2009 dilakukan dengan pelelangan umum dan atassidang direksi dirubah menjadi Penunujukan langsung tanggal 3 Januari 2011 dan tanggal 3Januari 2012 dirubah
    yang hadir adalahPanitia, pihak Siemens, Pihak Mapna termasuk Bahalwan, dan yang menjelaskan Panitiadilaksanakan Januari 2012 yang dijelaskan oleh Ketua Panitia adalah terjadi adu argumentasiantara Panitia, Siemens dan Mapna, yang pada akhirnya Siemens meminta menghilangkan TINdan SAP yang ada dalam usulan saksi dan atas permintaan Siemens Panitia menyetujuinyaBahwa benar saksi ikut pada saat anwyzing yang dijelaskan oleh Panitia adalah menerangkan apayang tercantum dalam RKS.Bahwa benar saksi menyusun
    jadwal pengadaan,dokumen, HPS dan mengevaluasi dokumen penawaran dan ketua Panitia adalah Surya DarnaSinaga, dalam menyusun HPS acuan saksi adalah berdasarkan refenrensi dari Siemens, Panitiamengajukan permintaan harga dari Siemens dan juga dari kontrak lama yang equivelen sparet partyang sama pada saat itu dan yang mengangkatsaksi sebagai Panituia adalah General Manager.Bahwa benar pada saat PengadaanLTEGT 2.1 danGT 2.2 Chrisleo Manggala sebagai GM danpengguna barang di KIT SBU dan M.
    wade pn medanBahwa benar dalam Pengadaan barang dan JasaLTEGT 21.DanGT 2.2 sebagai Ketua PanitaPengadaan, Pembina Sadr T ri Joko, Sekretaris Sdr Ramadsyah, Anggota Jhoni Hutajulu, Mangapulmarpun dan M Abrar Ali diangkat berdasarkan SK GM Sdr Chris Leo manggalaBahwa benar tiugas saksi selaku Ketua Panita adalah menyusun rencana kerja atau RKS ,menyusun HPS, melakukan penjelasan (Anwyzing) , melakukan evaluasi penawaran, termauskpembukaan penawaran selanjutnya mengusulkan pemenang ke General Manager
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.
Tanggal 6 Nopember 2017 — AZHARI, ST Bin A. DJAMBAK, HS;
9763
  • Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Websitepemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk dimumkandalam portal pengadaan barang/jasa nasional;5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasiatau pasca kualifikasi;6. Melakukan evaluasi adm, tekhnis dan harga terhadap penawaranyang masuk;7.
    HPS, saksi tidak membentuk TIMSurvei dan tidak ada berita Acara Survei;Bahwa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap bahankain pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur PemerintahanDesa tersebut adalah Bayu Iskandarsyah;Bahwa yang membuat spesifikasi tehnis bahan kain dan sanggahanterhadap penetapan pemenang oleh Pokja IV terhadap CV.
    Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, meliputimenyusun jadwal lelang dan persyaratan kualifikasi yang akandipersyaratkan;2. Menerima rancangan dokumen pengadaan dari PPK melaluiSekretariat ULP berupa, HPS, Spesifikasi Tekhnis dan dokumendokumen tekhnis lainya;3.
    Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Websitepemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakatserta menyampaikan ke LPSE untuk dimumkan dalam portalpengadaan barang/jasa nasional;5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi ataupasca kualifikasi;6.
    Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Websitepemerintah daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakatserta menyampaikan ke LPSE untuk dimumkan dalam portal pengadaanbarang/jasa nasional;5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi ataupasca kualifikasi;6.
Putus : 19-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Desember 2014 — ZAENAL AINI melawan Mr. ABDUL BASEER SAMAD
2310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Dengan demikian nyata gugatan ini selain tidak jelas, tidak cermat, Penggugatdalam menguaraikan dan menyusun gugatan terlihat carut marut;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 92/Pdt.G/2011/PN Dpk., tanggal 2Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.2069 K/Pat/2013Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
Register : 26-03-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 09-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN Bgl
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HERLIA AGUSTINA, SH
Terdakwa:
ALEK SANDRA WIJAYA Als ALEK Bin SUDIRMAN
2110
  • selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas tedakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 UU RINO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal148 UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaMenimbang; oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun
Register : 24-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 162/Pdt.P/2019/PA.Krs
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
184
  • Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak,bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut denganlelaki yang mengakibatkan kelahirannya.Ketiga: Rekomendasi1.DPRRI dan Pemerintah diminta untuk sSegera menyusun peraturanperundangundangan yang mengatur:a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsisebagai zawajir dan mawani (membuat pelaku menjadi jera danorang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 162
Putus : 03-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN BLITAR Nomor 203/Pid.B/2015/PN Blt
Tanggal 3 Juni 2015 — WIRAWANGSA KUSUMA Alias SABLENG Bin HARJITO
255
  • keteranganTerdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata satu sama lainsaling terkait dan saling mendukung, sehingga keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa maupun dengan adanya barang bukti menjadi suatu fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakimmempertimbangkan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah dapatdipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 978/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 19 Mei 2021 — - TONI CANDRA
125
  • pergunakan untuk biaya pengobatan ibu terdakwasebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), memberi anak terdakwasebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa seharihari;Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);Bahwa Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun