Bahwa pada 05 Mei 1996, Pemohon dengan Pemohon II melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan wali nikahnya adalah AyahKandung Pemohon Il yang bernama NAMA WALI NIKAH dengan MasPenetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Pwk. dari hal. 1 sampai 10Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan olehdua orang saksi yaitu SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka danPemohon Il

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il karena saksi adalahtetangga dekat Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il adalah suami istri, menikah padatanggal 05 Mei 1996 dan saksi menghadiri pernkahan tersebut;Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Pwk. dari hal. 3 sampai 10Bahwa yang menjadi wali adalah bapak kandung Pemohon Il yangbernama NAMA WALI NIKAH dengan mas kawin berupa seperangkat alatsholat dibayar

Oleh karena itu,dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2016/PA.Pwk. dari hal. 5 sampai 10Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkan bahwa padatanggal pada 05 Mei 1996, telah melangsungkan pernikahan menurut agamaIslam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx,dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon Il yang bernama NAMAWALI NIKAH dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunaidan disaksikan oleh dua orang saksi

tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana bukti.P.4;Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon dan Pemohin Il telahmenghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawahsumpah secara Islam yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohin Il adalahsuami istri yang menikah pada tanggal 05 Mei 1996 di Wilayah Kantor UrusanAgama Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan wali nikahnya adalah AyahKandung Pemohon Il yang bernama NAMA WALI NIKAH dengan Mas Kawinberupa seperangkat alat sholat dibayar

dan Pemohon Il serta dihubungkan dengan buktibuktiyang dijaukan Pemohon dan Pemohon Il baik bukti tertulis maupun saksisaksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Pemohon Il secara administrasi kependudukantelah diakui sebagai pasangan suami isteri dan beragama Islam; Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 05 Mei1996, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon Il yangbernama NAMA WALI NIKAH dengan Mas Kawin berupa seperangkat alatsholat dibayar

Ridwan dan Sanah dengan mas kawin berupa uangsebesar Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah), dibayar tunai;. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatsemenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukumIslam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :a.

Ridwan dan Sanah dan mas kawinnya berupa uangsebesar Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah), dibayar tunai;e bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus perjaka danPemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menuruthukum Islam maupun peraturan perundangundangan;e bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 3orang anak bernama:a. Istiqamah, Perempuan, Lahir 19112002; Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 0514/Pdt.P/2016/PA.GMb.

Ridwan dan Sanah dan mas kawinnya berupa uangsebesar Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah), dibayar tunai; bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus perjaka danPemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menuruthukum Islam maupun peraturan perundangundangan; Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 0514/Pdt.P/2016/PA.GMe bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 3orang anak bernama:a. Istiqamah, Perempuan, Lahir 19112002;b.

(Lima Ribu Rupiah), dibayar tunai;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, buktibukti serta saksisaksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas,majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknyasebagai berikut :a.

Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yangdilangsungkan pada dalam wilayah Kantor Urusan Agama KecamatanDusun Longlongan, Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong,Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaMuh dengan maskawin uang sebesar Rp. 5000, (Lima Ribu Rupiah),dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernahbercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragamaIslam;b.

sebagai berikut :1.Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Maret1983, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilsaudara Kantor UrusanAgama Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang dengan wali nikahsaudara kandung Pemohon II bernama Khasrim bin Jagobang, dan yangmengakad nikahkan adalah Penghulu bernama Khasrim bin Jagobanglangsung dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama Taufik Hidayat dan Ilham Batubara dengan mas kawin berupaSeperangkat alat sholat dibayar

memliliki hubungan darah atau nasab, tidakjuga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan denganpihak lain;Bahwa, antara pemohon dan pemohon II keduanya beragama IslamBahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon danPemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Khasrim binJagobang, dan sekaligus yang mengakad nikahkannya;Bahwa, yang menjadi saksi adalah Taufik Hidayat dan Ilham Batubara;Bahwam ketika agad nikah pemohon memberi maskawin berupaSeperangkat alat sholat dibayar

hubungan darah atau nasab, tidakjuga ada hubungan sesusuan dan tidak terikat dengan pernikahan denganpihak lain; Bahwa, antara pemohon dan pemohon II keduanya beragama Islam Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Pemohon danPemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Khasrim binJagobang, dan sekaligus yang mengakad nikahkannya; Bahwa, yang menjadi saksi adalah Taufik Hidayat dan saksi sendiri; Bahwam ketika aqad nikah pemohon memberi maskawin berupaSeperangkat alat sholat dibayar

tunai dibayar tunal; Bahwa, saksi tahu, selama ini pemohon dan pemohon Il telah hidupbersama layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernamaRohana (P) lahir 27 Mei 1984; Mirna Dewi (P) lahir 29 Desember 1987; NurAida (P) lahir 07 Nopember 1991; Mina Sari (P) lahir 12 Juli 1995; AhmadRamadhan (L) lahir 06 Januari 1999; Bahwa, antara pemohon dan pemohon Il, saat ini hidup rukun dan tidakada orang lain yang menggugatnya;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, pemohon

tunai dibayar tunai; Bahwa, pernikahan pemohon dan pemohon II tidak tercatat dalam bukuregister Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan kabupaten Serang ;Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan saksisaksi tersebut majelishakim menemukan fakta fakta sebagai berikut; Bahwa pemohon dan Pemohon Il, tidak ada ikatan mahram sebagaimana,dikatagorikan pada perkawinan yang dilarang sebagaimana diatur dalampasal 8 dan 9 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali olehTERGUGAT dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (Tiga PuluhEnam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 26Mei 2014 yaitu sebesar Rp.78.800.400.( Tujuh puluh delapan juta delapanratus ribu empat ratus rupiah);. Untuk menjamin pinjaman/kreditnya, TERGUGAT dan TERGUGAT Ilmenyerahkan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan buktikepemilikan SHM No: 00084 Tahun 2006 a/n Warisman..

Bahwa bilamana pinjaman/kredit tidak dibayar pada waktu yang telahditetapbkan maka PENGGUGAT berhak menjual selurunh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaanPENGGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT dan TERGUGAT Il)sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan danmengosongkan tanah dan rumah/bangunan.

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT II pada saat pinjaman/kredit jatuh11.12.13.14.15:tempo, di mana angsuran pokok dan bunga harus dibayar paling lambattanggal 26 setiap bulannya; tidak membayar lunas angsuranpinjaman/kredit sehingga pinjaman/kredit a/n TERGUGAT danTERGUGAT II tersebut menunggak total sebesar Rp.5.114.884, (lima jutaseratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah)sesuai Surat Peringatan tanggal 6 Juli 2015; yang kemudian tunggakantersebut menjadi sebesar Rp.11.870.462,

Apakah Tergugat dan Tergugat II telan wanprestasi atau cidera janjiterhadap Penggugat dan berapa jumlah kewajiban pinjaman dan bungayang harus dibayar oleh Tergugat dan Tergugat II kepada PenggugatApabila ada wanprestasi?

Bank BRI (Persero) unit Kembang Serisejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang tertuang dalam suratpermohonan, kwitansi dan pengakuan hutang (bukti P1, P2, P3);Menimbang, bahwa pada surat pengakuan hutang tersebut,mencantumkan ketentuan mengenai cara pengembalian pokok pinjamanberikut bunganya yaitu dilakukan pembayaran pokok pinjaman/kredit berikutbunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II dalamjangka waktu 36 (tiga Puluh enam) bulan sejak ditandatangani SuratPengakuan

;Menimbang, bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan: Bahwa permasalahan a quo adalah masalah penafsiran penerapanhukum tentang hak memperoleh imbalan bunga atas kelebihanpembayaran PPN; Bahwa Pasal 27A UU KUP menyatakan:(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, ataupermohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atauseluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimanadimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar

,Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembaii;(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajakdan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan;Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, antara lainmengatur:Pasal 43:(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, ataupermohonan' peninjauan kembali dikabulkan sebagian atauseluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar

dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UndangUndang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan denganditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan;(2) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, ataupermohonan peninjauan kembali sehubungan dengan SuratKetetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak

Putusan Nomor 1305/B/PK/Pjk/2021Akhir Hasil Verifikasi, namum dibayar sebelum pengajuankeberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauankembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan,Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;(6) Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:a. dalam hal Wajid Pajak mengajukan keberatan, imbalan bungadiberikan apabila terhadap Surat Keputusan Keberatan tidakdiajukan permohonan

bertambah;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3a), ayat (7), ayat (8) sertaPasal 27A UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahanketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, oleh karena Termohon PeninjauanKembali/Penggugat tidak menyetujui seluruh jumlah pajak terutang hasilpemeriksaan maupun menurut Keputusan Keberatan, dan berdasarkanketentuanketentuan tersebut jumlah pajak yang tidak disetujui dan namunsudah dibayar belum merupakan

Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secarasyariat Islam yang dilaksanakan pada 10 Oktober 1994, di di Dusun MontongBuwuh Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengahdengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Kyai Sumar,dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah),dibayar tunai dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara walinikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksimasingmasing

Munir, dengan maskawinnya adalahuang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah),dibayar tunai, semua dibayar tunai; Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon ll berstatus perawandan Pemohon dan Pemohon Ii tidak ada hubungan darah, semenda,maupun sesusuan sertatidak ada yang keberatan terhadap pernikahanPemohon i dan Pemohon Il; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II hidup bersama di diDusun Montong Buwuh Desa Setanggor Kecamatan Praya BaratHalaman 3 dari 10 Halaman Penetapan 0480/Pdt.P/

Munir, dengan maskawinnya adalahuang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah),dibayar tunai, semua dibayar tunai;Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan,antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,semenda, maupun sesusuan sertatidak ada yang keberatan terhadappernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon I!

Munir dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, paraPemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy KartuTanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang berada di wilayahHukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti

Uang Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan ;Bahwa, besarnya hakhak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugatkepada Pengugat, adalah :a.

Uang Pesangon.Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2 huruf e menyatakanbahwa masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)tahun besarnya uang pesangon adalah 5 (lima) bulan upah, makabesarnya uang pesangon Pekerja yang harus dibayar oleh Pengusahaadalah :2x 5x Rp 1.051.000, = Rp 10.510.000, (sepuluh juta lima ratussepuluh ribu rupiah) ;b.

Uang Penghargaan Masa KeriaBerdasarkan UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 3 huruf a, menyatakanbahwa uang penghargaan masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapikurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah, maka besarnya uangpenghargaan masa kerja yang harus dibayar oleh Pengusaha adalah : 2x Rp 1.051.000, = Rp 2.102.000, (dua juta seratus dua ribu rupiah) ;c. Uang Perumahan serta pengobatan dan perawatan.Hal. 3 dari 10 hal. Put.

dibayar oleh Pengusahakepada Pekerja adalah sebesar: Uang Pesangon Rp 10.510.000, Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 2.102.000.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaTergugat dengan batas waktu selama 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratusenam puluh lima) hari yang besarnya Rp 100.000, (seratus ribu rupiah)untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan perkara a quosehingga uang paksa (dwangsom) yang harus dibayar Tergugat jikatidak memenuhi kewajibannya selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hariadalah Rp 100.000, x 365 = Rp 36.500.000, (tiga puluh enamjuta lima ratusribu rupiah);7.

Bahwa halhal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 40.000.000,(Empat Puluh Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang NoB.188/6260/3/2017 tanggal 30032017 ;Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali olehTergugat setiap bulan dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan,dalam 6 kali angsuran 4 Bulanan sebesar Rp. 8.865.300,00 (Delapan JutaDelapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) ;Untuk menjamin pinjamannya

, Tergugat telah menyerahkan agunanberupa Akta Jual Beli No. 378/kecKunjang/1995 atas nama Rusdi ;Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjualseluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusilelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaanPenggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkantanah rumah/bangunan.

Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.188/6260/3/2017tanggal 30032017...P1 ;Keterangan Singkat :Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat denganTergugat dengan syaratsyarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:=" Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedesdari Penggugat sebesar Rp 40.000.000, (Empat Puluh Juta Rupiah) ;" Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh ParaTergugat dengan pembayaran 24 (Dua Puluh Empat) bulan, dalam

6 kaliangsuran 4 Bulanan sejak ditandatangani Surat Pengakuan HutangNomor B.188/6260/3/2017 ;# Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupatanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta HibahNo.378/kecKunjang/1995 atas nama Rusdi ;# Asli bukti kKepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampaldengan pinjaman lunas.# Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapbkan makaPenggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tanganmaupun dimuka

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagaiberikut : Bahwa Tergugat dan Tergugat II merupakan suami istri pinjam uang kepadaPenggugat sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuaidengan Surat Pengakuan Hutang No: B.188/6260/3/2017 tanggal30 Maret2017 ;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Gpr Bahwa seluruh pinjaman berikut bunga harus dibayar

BglPasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruhjJumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapitidak terbatas pada:8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yangharus dibayar namun belum dibayar, bersama denganbunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuaidengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN;8.2.2.2 semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan olehKREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas pada untukbiaya jasa hukum, biaya

notaris, biaya penguasaankembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikandan penjualan atau pelepasan BARANG dengan caraapapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos ataubiaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajibanyang harus dibayar oleh DEBITOR.seluruh sisa hutang pokok Tergugat yang menjadi kerugianPenggugat yaitu senilai Rp. 217,800,000.00 (dua ratus tujuh belasjuta delapan ratus ribu rupiah).Kerugian Yang Dialami Penggugat.Kerugian total yang dialami Penggugat adalah senilai

Rp.219.007.080,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ribu delapanpuluh rupiah), dengan rincian:0) Sisa Hutang Pokok yang wajib dibayar Tergugat senilai Rp.217,800,000.00 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus riburupiah); dan(ii) Denda karena keterlambatan pembayaran angsuran pertanggal 2 Juli 2020, yaitu: Angsuran ke1 (jatuh tempo tanggal 10/04/2020,keterlambatan 83 hari, senilai Rp. 622.580,00; Angsuran ke2 (jatuh tempo tanggal 10/05/2020),keterlambatan 53 hari, senilai Rp. 404.780,00; Angsuran

BglPasal 4.3 SKPP (Bukti P1), menyatakan:Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yangseharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabilaterdapatpembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlahangsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITORberkewajiban membayar denda keterlambatan kepada KREDITORsebesar 0,2% (Nol koma Dua persen) per hari dari keseluruhanjJumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan membayarbiaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran

Menghukum Tergugat membayar bunga senilai 6% per tahun terhitung sejakgugatan di majukan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai seluruh kerugianPenggugat tersebut lunas dibayar Tergugat.5.

Pratama Bantul berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak;: bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor :00054/207/09/543/11ltanggal 6 Juli 2011, Pemohon Banding mengajukankeberatan dengan surat Nomor : 59/PB.ASA/2011 tanggal 10 Agustus 2011dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP817/WPJ.23/BD.06/2012tanggal 26 September 2012 Keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak danmenambah jumlah pajak yang masih harus dibayar

atas Aktiva Tetap yang Menurut TujuanSemula Tidak Untuk Diperjualbelikan:d.1 Impor BKP 0d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0d.5 Kegiatan Membangun Sendiri 0d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan 0Semula Tidak Untuk DiperjualbelikanDiperjualbelikan:d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri (tarif x 65.327.5281.a.2 atau 1.d.7)b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama =Ob.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 65.196.871b.3 STP (pokok kurang bayar) 0)b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 130.657b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 65.327.528c Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0.d.

(karena pembetulan) 0Jumlah (a+b) 04 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 05 Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 (2) KUP 0)Bunga Pasal 15 (4) KUP 0Jumlah yang masih harus dibayar (a+b) 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0b. bahwa pembuktian pada sengketa ini terletak pada Terbanding, berdasarkan:1)2)3)4)5)6)Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan,Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan,Putusan Pengadilan Pajak

dipungut sendiri Rp 1.036.972.975,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 1.830.497.269,00Total Rp 5.476.392.916,00Pajak Keluaran yang harus dipungut Rp 103.697.298,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp = 65.196.871,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 130.657,00Total Rp 65.327.528,00PPN yang kurang (lebih) bayar Rp =: 38.369.770,00PPN yang telah direstitusikan (SKPLB) Rp 0,00PPN yang kurang (lebih) bayar Rp =: 38.369.770,00Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 16.115.303,00PPN yang masih harus dibayar

Ulama Syafiiyyah sebagaimana dijelaskan dalam kitab SyarhMuntaha alIradat (2/360) dan kitab Tuhfat alMuhtaj Syarh alMinhaj (6), berpendapat bahwa ujrah dalam akad alIjarah alMaushufah fi alDzimmah wajib dibayar di awal pada saat akad(majelis akad) sebagaimana wajibnya membayar harga (tsaman)dalam akad jualbeli salam.c.

Ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab alKafi fiFigh Ibn Hanbal (2/169) karya Ibn Qudamah, memiliki duapendapat terkait waktu pembayaran ujrah dalam akad alIjarahalMaushufah fi alDzimmah, yaitu:1) Ujrah boleh dibayar di akhir akad (tidak mesti dibayar diawal dalam majelis akad); sebagaimana dibolehkanmengakhirkan pembayaran ujrah dalam akad ijarah atasbarang atas dasar kesepakatan; dan2) Ujrah harus dibayar di muka dalam majelis akad;sebagaimana harusnya membayar harga (tsaman) di awaldalam

Ali alQaradaghi dalam alIjarah ala Manafi alAsykhashyang disampaikan pada acara Majelis Fatwa Eropa tahun 2008di Paris (Perancis), membolehkan ujrah tidak dibayar tunai padasaat akad alIjarah alMaushufah fi alDzimmah apabilaperjanjiannya menggunakan kata ijarah; dan ujrah wajib dibayartunai apabila menggunakan kata salam.6.

Ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh, atau bertahap (angsur)sesuai perjanjian sejak akad dilakukan; dan 34. Ujrah yang dibayar oleh penyewa setelah akad, diakui sebagaimilik pemberi sewa.Keenam : Ketentuan terkait Uang Muka dan Jaminan1. Dalam akad alIjarah alMaushufah fi alDzimmah dibolehkanadanya uang muka (uang kesungguhan hamisy jiddiyah) yangdiserahkan oleh penyewa kepada pemberi sewa.2.

Nomor 0728/Pdt.P/2016/PA.JrSaksi nikah masing masing bernama (1) Gidin, alamat di Desa Tamansari,Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan (2) Niso, alamat di DesaTamansari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember ;Maskawin / mahar berupa 10.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh Usd.

Mumbulsari Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Kakak Pemohon;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada tahun 1996 diKecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Gebur, alm (ayahdari Pemohon Il) dengan maskawin berupa 10.000, dibayar

Nomor 0728/Pdt.P/2016/PA.Jr Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon Il padatahun 1996, di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Gebur,alm (ayah dari Pemohon Il) dengan maskawin berupa 10.000, dibayar tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan Usd.

Ahmad, maskawin berupa 10.000, dibayar tunai telah dibayartunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon Il tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 20 tahun ;Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwaperkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.079.946.143b. Dikurangi:b.1 PPN yg disetor dimuka dalam Masa Pajak samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.279.274.752b.3 STP (Pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 5.800.671.391b.5 Lainlain b.6 Jumlah (b.1 + b.2 +b.3 + b.4 + b.5) 9.079.946.143c. Diperhitungkan SKPPKP. +d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 9.079.946.143e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a d) 03 Kelebihan Pajak yang sudah:a.

Jumlah (a + b)4 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)5 Sanksi Administrasia.

Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUP, Jumlah6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)7 Jumlah yang telah disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 2 oO; Oo O/O/OJOO O1 oO oO fo oo e OJSOJO/OJSO/OJOJO/O Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75438/PP/

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp34.165.969,00, dengan perincian sebagai berikut: Uraian

(Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 23.085.114Sanksi Bunga 11.080.855Sanksi Kenaikan 0Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 34.165.969 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan

Permohonannya tertanggal 27Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor1271/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut:Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06062002, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut :Wali Nikah Mat Rapi 9ayah kandung Pemohon) ;Saksi nikah masing masing bernama Poniman dan Zaenal A ;Maskawin / mahar berupa sebesar Rp. 100.000, dibayar

Nomor 1271 /Pdt.P/2017/PA.Jr Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06062002di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Mat Rapi Yayahkandung Pemohon) dengan maskawin berupa sebesar Rp. 100.000, dibayartunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ky.

Wiraswasta,bertempat tinggal di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Adik Ipar P ; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padatanggal 06062002, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah MatRapi QYayah kandung Pemohon) dengan maskawin berupa sebesar Rp.100.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ; Yang menikahkan Ky.

Misnadin, maskawin berupa sebesar Rp. 100.000, dibayar tunaitelah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 15 tahun ;hal. 5 dari 8 hal. Pen.

Putusan Nomor 3142/B/PK/Pjk/2018 Ekspor 79.064 .898.132,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 6.551.234.860,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 314.605.926,00Jumlah Seluruh Penyerahan 85.930.738.918,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 655.123.486,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.344.444.493,00 Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya(689.321.007,00)tidak terutang Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak(689.321.007,00)terutang Menimbang, bahwa sesudah putusan

permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01586/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor: 00117/407/14/055/15 tanggal 22 September 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.071.747.8055.000, sehingga pajak yanglebin dibayar

junctoPasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 16FUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar

Putusan Nomor 3142/B/PK/Pjk/2018Ekspor Rp 79.064.898.132,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Rp 6.551.234.860,00sendiriPenyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 314.605.926,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 85.930.738.918,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 655.123.486,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 1.344.444.493,00Jumlah penghitungan PPN Lebih Rp (689.321.007,00)Bayar/seharusnya tidak terutangJumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya Rp (689.321.007,00)tidak terutangMenimbang

Dengan demikian, hasil penetapan atas PPN MasaPajak Januari 2007 yang seharusnya adalah sebagai berikut: Jumlah (dalam rupiah) UraianWajib Pajak / Dibayar dengan NPWP sendiriJumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) BayarDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya169.218.144.4679.150.345.300)123.538.286)169.218.144.4671.055.103.503123.538.286)SKPKB / Terbanding KoreksiPemohon BandingDasar Pengenaan Pajak (DPP):Penyerahan Yang PPNnya Dipungut Sendiri 2.489.269.784.905 2.408.317.249.282 80.952.535.623)Penyerahan

Yang PPNnya Dipungut Oleh Pemungut 1.467.016.267 1.467.016.267 Penyerahan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN 25.298.317.433 25.298.317.433 Jumlah Seluruh Penyerahan 2.516.035.118.605 2.435.082.582.982 Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri 248.926.978.491 240.831.736.694 8.095.241.797Pajak Masukan 70.558.488.724) 70.558.488.724) +8.095.241.797 PPN Yang Kurang BayariSanksi Administrasi:9.273.883.586)1.178.641.7898.095.241.797 Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 4.392.165.744 506.449.681 3.885.716.063Kenaikan

Pasal 13 ayat (3) UU KUP 123.538.286) 123.538.286 +Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 13.789.587.616 1.808.629.756 11.980.957.860 Pemohon Banding berharap agar Majelis dapat mempertimbangkan danmengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP2541/WPJ.19/2014 tanggal 18 Desember 2014sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Selain itu, Pemohon Banding berharap agar Majelis dapat memutuskanbanding Pemohon Banding dalam waktu yang tidak terlalu

November 2013, atas nama : PT Telekomunikasi Indonesia, NPWP:01.000.013.1093.000, beralamat di Graha Merah Putih, Jalan JapatiNomor 1, Bandung, 40133, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2007, dihitung kembali menjadi sebagaiberikut: UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak (DPP):Penyerahan Yang PPNnya Dipungut SendiriPenyerahan Yang PPNnya Dipungut Oleh PemungutPenyerahan Yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlah Seluruh PenyerahanPajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar

SendiriPajak MasukanDibayar Dengan NPWP SendiriJumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) BayarDikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya2.408.317.249.282,001.467.016.267,0025.298.317.433,002.435.082.582.982,00240.831.736.694,0070.558.488.724,00169.218.144.467,001.055.103.503,00123.538 .286,00 PPN Yang Kurang BayarSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPKenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP1.178.641.789,00506.449.681,00123.538 .286,00 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 1.808.629.756,00 Menimbang

Putusan Nomor 2277/B/PK/Pjk/2018 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 29.596.662,00 5.

Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 29.596.662,00 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.193.324,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 9 Januari 2017 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal9

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp59.193.324,00; dengan perincian sebagai berikut:No.

PPN yang kurang/(lebih) dibayar 29.596.662,005. Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 29.596.662,006.

Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 59.193.324,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaHalaman 6 dari 8 halaman.

terutang PPN 59.201.380.997cJumlah seluruh penyerahan 59.740.409.867Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari LuarDaerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar DaerahPabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatand Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang 0Menurut Tujuan Semula Tidak UntukDiperjualbelikan/Perolehan yang PPNnya tidak seharusnyadibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab SecaraRenteng2 Penghitungan PPN Kurang Bayar 53.902.887a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri 53.902.887b Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.3 STP (pokok kurang bayar) 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 53.902.887b.5 Lainlain 0b.6 Jumlah 53.902.887c Diperhitungkan SKPPKP 0dJumlah pajak yang dapat diperhitungkan 53.902.887eJumlah penghitungan PPN kurang bayar 03 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan 04 PPN yang kurang dibayar 05 Sanksi administrasi (Pasal 13 (2) UU KUP) 06 Jumlah PPN yang masih harus

dibayar 0Bahwa dengan demikian jumlah pajak yang terutang/(lebih dibayar):Menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 706.903.787Menurut Perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp NIHILYang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp NIHILJumlah yang telah dilunasi sebesar Rp 706.903.787Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifatmenentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapatputusan Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan undangundang terkait, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Mengubah Pajak yang masih harus dibayar dari semula sebesarRp.1.108.122.508,00 menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003961 .16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00432/KEB/WPJ.07/2018

Fauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya No. 22,Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 10.432.107.067,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp113.601.391,683,00Jumlah Rp124.033.498.750,00Pajak Keluaran Rp 11.360.139.166,00Pajak Masukan Rp17.100.948.887,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 5.740.809.721 ,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak berikutnya Rp 5.740.809.721,00Pajak yang kurang dibayar

Rp 0,00Sanksi administrasi berupa kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 0,00Pajak yang masih harus dibayar NIHILMenimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanHalaman 2 dari 8 halaman.

dihitung kembalimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 10.432.107.067,00 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri Rp113.601.391,683,00Jumlah Rp124.033.498.750,00Pajak Keluaran Rp 11.360.139.166,00Pajak Masukan Rp 17.100.948.887,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar (Rp 5.740.809.721,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke Masa Pajak berikutnya Rp 5.740.809.721,00Pajak yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi berupa kenaikan

Putusan Nomor 1828/B/PK/Pjk/202013 ayat (3) KUP Rp 0,00Pajak yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang

Penyesuaian Fiskal harus/(lebih) dibayar Negatif 3.741.393.096 (5.192.463.865) 8,933,856,961c.

Jumlah 134.346.516.555 88,692,556,821Numan Penghasiian 5.140.197.437 (79,522,466,101)Penghasilan KenaPajak 55.140.197.000 0PPh Terutang 183.785.049.250 0Jumlah PPh Terutang 13.785.049.250 0Kredit Pajak 138.507.577.795 138.507.577.795Pajak yang tidak/ kuranq/ (lebih) dibayar 277.471.455 (13.507.577.795)Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13(2) KUP 66.593.149 0dummlah PEA yeirig Hvasin 344.064.604 (183.507.577.795) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

Putusan Nomor 1360/B/PK/Pjk/2021 tanggal 14 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 7/206/13/057/15, tanggal 19 November 2015, atas nama PT MondelezIndonesia, NPWP 01.081.632.0057.000, beralamat di Graha Inti FauziLantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu,Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PPh yang kurang/(lebih)dibayar sebagai berikut: raian Jumlah MenurutTerbanding1 Penghasilan

Netto Rp (50.831 .232.504,00)2 PPh terutang Rp 0,003 Kredit pajak Rp 13.507.577.795,004 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (13.507.577.795,00) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 13 Maret 2020 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan

Buncit Raya Nomor 22, PejatenBarat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, sehingga perhitungan PPhyang kurang/(lebih) dibayar sebagai berikut: Uraian Jumlah MenurutTerbanding1 Penghasilan Netto Rp (50.831 .232.504,00)2 PPh terutang Rp 0,003 Kredit pajak Rp 13.507.577.795,004 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar Rp (13.507.577.795,00) Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:Bahwa yang menjadi