Gugatan Perlawanan kabur, gelap, samarsamar dan tidak jelas ( obscuurlibel ) .Gugatan Para Pelawan gelap, samarasamar, Gugatan yang dalam uraiannyaperistiwa tidak jelas dan tidak lengkap atau dalam menyusun tuntutannya tidakterang dan tidak pasti maka Gugatan di putus untuk di tolak atau dinyatakan tidakdapat diterima ( Niet Ontovonkelijk Verklaard ) .3.

tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnya akandipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagaiberikut :Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun

a terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasalUndangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, danuntuk itu akan dipertimbangkan apakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanyaMenimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaanALTERNATIF, sebagai berikut :Kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaAtauKedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa karena Penuntut Umum dalam menyusun

(DPO) jan Ari(DPO) dirumah makan Ojolali yang mana terdakwa datang denganmengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda Revo dengan No.Polisi BM 2435 YA sambil membawa senjata api tersebut setelah ituterdakwa langsung mengajak saksi Suriyanto Als Anto (terdakwadalam berkas terpisah) kebelakang warung untuk memberikan senjataapi tersebut setelah selesai terdakwa bersama saksi Suriyanto Als Anto(terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke depan dan berkumpuldengan Hasan (DPO) dan Ari (DPO) lalu menyusun

dan Surat Dakwaan dimaksudtelah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 24 Desember 2013dinyatakan kabur (obscuur libel) schingga sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (3)KUHAPidana, Surat Dakwaan yang bersangkutan secara keseluruhan dinyatakan batal demihukum, sebab meskipun Eksepsi Terdakwa telah dinyatakan ditolak oleh karena menuruthemat Majelis Hakim Eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara namun hal tersebuttidak mengeliminir ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun

Faisal Sannang, ST selaku anggotaBahwa saksi menerangkan TugaS wewenang dantanggungjawab saksi selaku Pokja Unit Layanan Penyedia barang/Jasapada pengadaan pekerjaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah TidakLayak Huni (Rutilahu)Tahun Anggaran 2016 pada kantor Dinas SosialKabupaten Tojo UnaUna tersebut yaitu :a) Menyusun rencana pemilihnan penyedia barang / jasa.b) Menetapkan dokumen pengadaan.c) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.d) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di portalpengadaan

Karya Indah.Bahwa saksi menerangkan Pengadaan pekerjaan Bantuan BahanBangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)Tahun Anggaran 2016metode penyampaian dokumen penawaran menggunakansatu Ssampul /satu file dan yang menyusun metode pemasukan dokumen adalahsemua anggota pokja.Bahwa saksi menerangkan Nilai total harga perkiraan sendiri (HPS)untuk Pengadaan pekerjaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah TidakLayak Huni (Rutilanu) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.656.000.000,(Satu Milyar Enam ratus Lima puluh Enam

Karya Indah.Bahwa saksi menerangkan Pengadaan pekerjaanBantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)TahunAnggaran 2016 metode penyampaian dokumen penawaranmenggunakansatu sampul / satu file dan yang menyusun metodepemasukan dokumen adalah semua anggota pokja.Bahwa saksi menerangkan Nilai total harga perkiraansendiri (HPS) untuk Pengadaan pekerjaan Bantuan Bahan BangunanRumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)Tahun Anggaran 2016 sebesarRp.1.656.000.000, (Satu Milyar Enam ratus Lima puluh Enam

harga melebihi standarharga sesuai Peraturan Bupati Tojo UnaUna dan tidak ada yangmemerintahkan saksi untuk menyusun melebihi standar harga sesualPerbup tersebut seingat saksi, saksi menyusunnya sudah sesuaidengan standar harga dan tidak pernah melebihi standar harga yang ditentukan.Bahwa saksi menerangkan saksi sendiri yang mendownload dokumenpengadaan dari sistem pengadaan secara Elektronik di setiappelelangan , Il, Ill tersebut.Bahwa saksi menerangkan Bentuk format file dokumen pengadaanyang

Hasan telah melakukan :a) menyusun dokumen rancangan Engineer Estimate (EE) yangdigunakan oleh Terdakwa Badrun Bungusawa sebagai dasarpenyusunan HPS dan oleh POKJA KLPBJ dijadikan dokumenpengadaan;b) menyusun dan mengupload dokumen penawaran CV. FanziPratama yang sebagai Direktur adalah Terdakwa Saiful A.Hasan;c) meminjam perusahaan, menyusun dan mengupload dokumenpenawaran CV. Rizky untuk mengikuti pelelangan sebagaiperusahaan Bendera.2.

Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang usaha kecil danmenengah ; Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil danmenengah sarta memfasilitasi akses permodalan, pemasaran, danManajemen Usaha.Bahwa sekira bulan Oktober 2011 Dinas Koperasi UKM dan Perindagpernah menerima proposal KSU Bina Mandiri Warga tentangPermohonan Bantuan Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung, yaitu dariDPKAD Kota Bandung ;Bahwa setelah menerima proposal lalu saksi mendapat disposisi agardiserahkan ke Sdr.

Tatang Suratis sebagai Anggota Dewan,Terdakwa sebagai Ketua KSU BMW dan Terdakwa Il sebagaiBendahara KSU BMW ;Bahwa saksi selaku Kasubag Administrasi dan Sandi Tel PemerintahanKota Bandung ;Bahwa tupoksi saksi yaitu : Menyusun rencana kerja pelaksanaan program sebagai pedomanpelaksanaan tugas. Mengumpulkan dan menganalisa data lingkup administrasi, sandi danHalaman 61 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.telekomunikasi sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintahdaerah.

Menyusun agenda rapat, serta mewakili dan melaksanakan tugastugas harian pimpinan manakala Pimpinan tidak bisa menghadirikarena ada tugas lain yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan.Halaman 75 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.

dan mengolah pokokpokok kebijakan yang memuatsingkronisasi kebijakan pemerintah dearah dengan pemerintah pusat,prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahannya.e Menyiapkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran KUA danRancangan Prioritas Plapond Anggaran Sementara (RPPAS)berdasarkan urusan wajid dan pilihan serta menentukan urutanprogram untuk masingmasing urusan dan menyusun prioritasplapond anggaran untuk masingmasing program.e Membahas RKA yang di usulkan oleh SKPD dengan melakukanpenelaah

, pembiayaan dan investasi sebagai pedomanpelaksanaan tugas;e Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai denganrencana program yang telah ditetapbkan agar program dapatdilaksanakan secara efektif dan efisien;e Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan anggaranHalaman 90 dari 158 Putusan Nomor 165/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.belanja, pembiayaan dan investasi;e Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan danevaluasi pelaksanaan anggaran belanja, pembiayaan dan investasi;e Menyusun

., MT, dibawah sumpah padapokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan terhadap keterangan di BAPadalah benar;Bahwa saksi PNS di PU Cipta Karya dan saksi Ketua Pokja Il PengadaanBarang dan Jasa lainnya ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Pokja ULP yaitu:Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan Jasa lainnya;Menentukan Metode Pengadaan;Memberikan penjelasan pekerjaan atau unweasing kepada peserta;Menyusun

dokumen pengadaan;Menyusun jadwal pelelangan;Melakukan evaluasi penawaran;Melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap penawaran yang masuk;Menyusun Berita Acara evaluasi penawaran;Menyusun Berita Acara hasil pelelangan;a fe ON fof f=.

GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun HargaPerkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalammenyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedomankepada daftar harga yang diterima dari Terdakwa tanpa melalui survei hargaterlebih dahulu.

Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam menyusun penawaran berpedomanpada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST,maka dalam dokumen penawaran paket yang diajukan oleh Terdakwa,volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yangtelah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yangsebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.

Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam menyusun penawaran berpedomanpada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST,13maka dalam dokumen penawaran paket yang diajukan oleh Terdakwa,volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yangtelah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yangsebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.

Eksepsi obscuur libelBahwa dalam gugatan Penggugat nampak secara jelas adanya kerancuandalam menyusun gugatan, hal tersebut tampak dari format gugatan yangmencampuradukkan gugatan dan pengaduan yang mempunyai prinsipberbeda dalam tindakannya, dimana masalah gugatan institusinya adalahmelalui Pengadilan Negeri sedangkan pengaduan kepada kepolisian, selainitu posita dan petitum gugatan saling bertentangan, tidak sinkron sehinggagugatan Penggugat kabur dan harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan

Yapeknas dapat megajukangugatan walaupun tanpa ada hubungan hukum langsung;Mengenai surat kuasa cacat formilBahwa eksepsi Tergugat mempermasalahkan tentang surat kuasa dariIstanto dan Buggy Putra Pratomo bertindak atas nama diri sendiri makasurat kuasa cacat hukum dan harus ditolak, maka Penggugat tidak akanmembahas dalil tersebut sehubungan pihak Penggugat tidak pernahmenerima atau mengeluarkan surat kuasa dari manapun;Mengenai gugatan obscuur libelBahwa menurut Tergugat, pihak Penggugat dalam menyusun

Penggugat tidak termasuk dalam salah satu pihak sebagaikuasa sebagaimana diatur di buku pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Buku II edisi 2007, Balitoang Diklat KumdilMahkamah Agung RI serta Penggugat secara formal tidak memiliki legalstanding (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara diperadilan umum sebagaimana yang diamanatkan UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen;Eksepsi mengenai gugatan kabur/obscuur libel, Karena adanya kerancuandalam menyusun

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Februari2021 Anak Korban disuruh oleh Terdakwa menyusun baju dan tanpasepengetahuan ibu Anak Korban, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu pergike ATM untuk mengambil uang yang sebelumnya diberi oleh Ibu Anak Korban, Kemudian Terdakwa berpamitan kepada ibu Anak Korban untuk mengajakAnak Korban membeli kursi roda di Pekanbaru.

tapi nanti kita nikahnya di Binjaltempat mamak abang, lalu Anak Korban menjawab "iya;Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Februari 2021 Anak Korbandisuruh oleh Terdakwa menyusun baju dan tanpa sepengetahuan ibu AnakKorban, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu pergi ke ATM untukmengambil uang yang sebelumnya diberi oleh Ibu Anak Korban, kemudianTerdakwa berpamitan kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban membeli kursi roda di Pekanbaru.

tapi nanti kitanikahnya di Binjai tempat mamak abang, lalu Anak Korban menjawab "ya;Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Februari 2021 AnakKorban disuruh oleh Terdakwa menyusun baju dan tanpa sepengetahuan ibu Anak Korban, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu pergi ke ATM untuk mengambiluang yang sebelumnya diberi oleh Ibu Anak Korban, kemudian Terdakwaberpamitan kepada ibu Anak Korban untuk mengajak Anak Korban membelikursi roda di Pekanbaru.

Dengan demikian, kKeberadaan barang bukti tersebut, dapat pula dijadikanbahan oleh Majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini;Halaman 21 dari 37 HalamanPutusan Nomor 27/Pid.

Oleh karena itu,segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuatdalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksamaoleh hakim dalam menyusun putusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun

pidana dan harus dijatuhi pidana;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikansebelumnya, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sependapat dengan surattuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait tindak pidana yang dilakukanoleh terdakwa, namun demikian terhadap pemidanaan yang patut dikenakan kepadaterdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain putusan ini.Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yangdiajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyusun

MENGOK (termasukdalam Daftar Pencarian Orang), untuk berkumpul di sekitar daerah Cikeyeuptepatnya dipinggir jalan untuk menyusun strategi penyerangan terhadap korban RIRI.Bahwa setelah berkumpul terdakwa dan temantemannya merencanakanPenyerangan tersebut sambil meminum minuman beralkohol jenis Ginseng.Kemudian saksi Achmad ALI Als ALAY berkata Engges Urang Ala budak nu tadiribut di dangdutan (Sudah kita ala anak yang tadi ribut di dangdutan ) yang padasaat itu di tujukan kepada korban saudara RIRI

Untuk Sekretariat PGI dengan alamat dirumah pak Mujiman dan saksi tidak pernah berkantor disekretariat ; Bahwa untuk pembuatan proposal, saksi membuat proposal kemudian mintatanda tangan, ada pertemuan beberapa orang duduk bersama ;Bahwa saksitidak pernah menerima sarana dan prasarana ; Bahwa saksi bersama Sekretaris tidak pernah menyusun laporan pembukuan ; Bahwa saksi menyusun laporan keuangan sebatas yang saksi terima, uang yangsaksiterima dibukukan dan Ketua bertanda tangan ; Bahwa setahu saksi

anggaran berbasis kinerja danpada waktu menyusun anggaran berbasis kinerja saksi mencoba untuk kesanaternyata menghimpun orang sulit maka saksi kembalikan kepada Terdakwa ; Bahwa menyusun anggaran berbasis kinerja disampaikan secara lisan dan saksisampaikan kepada Terdakwa *kelihatannya sulit karena untuk member,pengertiantransfer pengetahuan tehnisnya harus semua hadir ; Bahwa karena biro perencanaan dulu terfokus pada bantuan uang dengan kontrolsistem berbasis kinerja, harapannya mampu untuk membuat

Komisi pembibitan dan pemanduan bakat yaitu : Y menyusun standarisasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan polapermasalahan, pembibitan dan pemanduan bakat mulai dengan bibityang ada disekolah, perkumpulan olah raga, pelajaran danperkumpulan olah raga yang lainnya secara berkesinambungan : 1. Standarisasi cabor ; 2. Pelaksanaan Pordes, Porkec ;Ww. Piala Bupati (Porka / Kejurkab) piala KONI usia dini dan yunior;Tim pe mantauan Perdes, Perkec, Piala Bupati dan Piala KONI ;5.

Menyalin kerja sama dengan Kecamatan untuk membina olah raga unggulan di Kecamatan ; Menyusun laporan kerja secara periodic menyusun laporan setelahselesai melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan rutin secaraperiodic ; 2.

Yk. bekerja sama dengan Jembaga keolah ragaan untukmenyelenggarakan saresehan, seminar dan work shop ; Memberikan tanda kecakapan tenaga keolah ragaan bekerja samadengan instansi terkait ; Mendorong cabang olah raga bekerja sama dengan instansi terkaituntuk me lakukan sertifikasi kepada tena ga ke olah ra gaan; Y Menyusun laporan kerja secara periodik ; Menyusun laporan setelah selesai melaksanakan kegiatan danmenyusun laporan rutin secara periodic ; Bahwa untuk menentukan biaya daricabor ;Bahwa

Bahwa dalam kondisi TERGUGAT Il sebagaiPengelola Anggaran dan Pengelola Aset harus menyusun laporan akhirkeuangan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang Tahun2017 dan terkait dengan pencatatan kKeuangan aset dan keuangan atasOBJEK SENGKETA sesuai dengan dasar dan peraturan yang berlakutentang pengelolaan aset dan keuangan pemerintah daerah, sehinggaOBJEK SENGKETA masuk dalam pos aset tetap dengan statusKonsruksi Dalam Pekerjaan, dan belum terbayarnya sisa pembayarandalam Kontrak/Perjanjian

Bahwa dalam pekerjaan konstruksiOBJEK SENGKETA (dengan proses pemilihan Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan dalam WHuruf A KRONOLOGIS Angka 6)TERGUGAT secara teknis telah dibantu oleh TERGUGAT III dalammelakukan pengawasan sekaligus menyusun laporan berkala pencapaianpekerjaan pembangunan OBJEK SENGKETAA QUO .Vide Pasal 11 Ayat (2) .PERPRES 54/2010 tentang Penunjukan TimPengawasSelain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:a.mengusulkan kepada

PA/KPA:1)perubahan paket pekerjaan;dan/atau2)perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b.menetapkan timpendukung;c.menetapkantimatautenagaahlipemberipenjelasanteknis(aanwijzer)untukmembantu pelaksanaan tugas ULP; dand.menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/Jasa.2.4.Bahwa dengan dasar tugas dan kapasitas sebagai Konsultan Pengawassebagaimana diuraikan Angka 6 ( kronologis), TERGUGAT III telah secaraperiodik menyusun dan melaporkan perkembangan kegiatan OBJEKSENGKETA A QUO

sisa pembayaran dan tidak mau melakukan serahterima hasil pekerjaan, yang hal ini menyulitkan TERGUGAT dalammelaksanakan kewajibannya sebagai Pengguna Anggaran dan PenggunaBarang untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan di akhir tahun2017.Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan dalam Huruf A Angka25, TERGUGAT sebagai pemimpin Badan RSUD KabupatenBatang sebagai unit pelaksana teknis Perangkat Daerah dengan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai salahsatu tugas pokok menyusun

dilaksanakan secara serasi, terpadu denganupaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upayarujukan.Ayat (2): Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyaifungsi sebagai berikut :a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;b. penyelenggaraan pelayanan medis;c. dst...Ayat 3 : Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), DirekturRumah Sakit Umum Daerah mempunyai uraian tugas:a. menyusun

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaHalaman 11Putusan No.93/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdn 12f. Mencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat yangmasuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuai denganrencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruangkelas rusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komitesekolah, dewan guru dan masyarakat sekitar sebagai wujudtransparansi dan akuntabilitasi dari pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berat..

Memberikan arahan kepada perencana dan secara bersama sama menyusun rencana dan waktu pelaksanaan rehabilitasiruang kelas rusak berate. Memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannyaMencairkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak beratyang masuk ke rekening sekolah dan memanfaatkan sesuaidengan rencana pelaksanaan rehabilitasi yang disusung.

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelasrusak berat dalam forum pertemuan yang dihadiri komite sekolah, dewanguru dan masyarakat sekitar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasidari pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas rusak berat..

Menyusun dokumen administrasi kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusakberat sebagai arsip sekolah.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i. Untuk (1)DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebin PPK; dan 1(satu) SPMBahwa perbuatan terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.,SIK.

Pasal 8 .Kuasa Pengguna Anggaranbertugas: mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksiyang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaananggaran sesuai dengan peraturan perundangundangan.Pasal 12 Kasi Keuangan bertugas: Menolak perintahpembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untukdibayarkan.b).

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaransesuai dengan peraturan perundangundangan;i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebin PPK; dan 1(satu) SPM.4.

Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesualdengan peraturan perundangundangan;i. Untuk 1 (satu) DIPA, KPA menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK; dan 1 (satu)SPMMenimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pulung Wetono(Wakapolres Sanggau 2017) menerangkan dipersidangan bahwa sekitar bulanDesember 2017 Terdakwa Rachmat Kurniawan, SH.

;Dengan demikian nyata gugatan ini selain tidak jelas, tidak cermat, Penggugatdalam menguaraikan dan menyusun gugatan terlihat carut marut;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 92/Pdt.G/2011/PN Dpk., tanggal 2Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.2069 K/Pat/2013Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas tedakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 148 UU RINO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal148 UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaMenimbang; oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun

Penetapan No. 201/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.masih memiliki pangsa pasar yang sangat luas, sehingga PARA PEMOHONPKPU berharap TERMOHON PKPU dapat segera menyusun danmengajukan Rencana Perdamaian guna membayar utangutangnya kepadapara kreditor untuk dibahas dan disetujui dalam Rapat Kreditor setelahTERMOHON PKPU berada dalam keadaan PKPU.