Ditemukan 12406 data
17 — 7
Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikahdikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agamaIslam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagianak Para Pemohon dan juga terhadap janin yang sekarang dikandungoleh anak Para Pemohon;7.
42 — 20
bahwa walaupun anak tersebut masihsangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, makamengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugatagar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat iniberlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hakhak dankewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadapanak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hakhak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagianak
12 — 6
berusaha memberikan nasihatkepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak paraPemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimanakehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikannasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usiamuda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebin dahulu, belum siapnyaorgan reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagianak
22 — 1
;Menimbang, bahwa prinsip dalam Undangundang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan sifat ultimumremedium, yang mana penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir bagiAnak;Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak dapatdisamakan layaknya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa,yang mana dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Anak, Hakim harusmenggunakan Pendekatan Restorative Justice yang diatur dalam Pasal 1Angka 6 Undangundang
26 — 31
Pasal 2 danPasal 14 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,hadhanah harus didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagianak, sehingga seseorang yang akan melakukan hadhanah harus mempunyaikemampuan untuk mengemban tanggung jawab hadhanah tersebut ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas telah terbuktibahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafa Hafidzahn AleshaQuinn Kadir, umur 6 tahun dan Raissa Adeeva Myesha Arfan, umur 3 tahunyang sekarang berada dalam
10 — 8
kepada Para Pemohon agarbersabar dahulu dan menunda keinginannya untuk menikahkan Anak ParaPemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan UndangUndang untuk melaksanakan perkawinan, kemudian Hakim telah memberikanpandangan dan arahan kepada Para Pemohon mengenai akibat pernikahandibawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagianak
27 — 4
masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanyapemidanaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur unsur yang bersifat: Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetapmenjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya; Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadarsepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkanpelaku. mempunyai sikap jiwa yang. positif dan konstruktif(membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagiAnak
69 — 19
penghidupan layak yang dibutuhkanoleh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa ;Menimbang, bahwa karena selama ini Penggugat lah yang bertanggungjawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang dan memenuhisemua kebutuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangbernama AZZAHRA TINA ZEFANYA, sedangkan Tergugat selama ini tidak pernahlagi bertanggung jawab untuk mengasuh, merawat, memberikan kasih sayang danmemberikan nafkah kepada anak tersebut, maka untuk kepentingan terbaik bagianak
11 — 6
kepada Para Pemohon agarbersabar dahulu dan menunda keinginannya untuk menikahkan Anak ParaPemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan UndangUndang untuk melaksanakan perkawinan, kemudian Hakim telah memberikanpandangan dan arahan kepada Para Pemohon mengenai akibat pernikahandibawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun,kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagianak
24 — 12
para Pemohon, calon istrianak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohon.Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak paraPemohon, calon istri anak para Pemohon dan ibu calon istri anak para Pemohonagar menunda perkawinan anak para Pemohon hingga memenuhi syarat usiaminimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibatperkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsunganpendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagianak
113 — 14
Hal tersebutmembuat produktivitas menurun;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara aquo telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak,calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resikoperkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagianak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c)belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial danpsikologis bagi anak dan (e) potensi perselisinan dan kekerasan
46 — 8
Permohonan angka 11 huruf a dank halaman 45 sampai dengan 47, di antaranya adalah permohonan pengangkatan wali bagianak yang belum dewasa dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untukmenjual harta, yang dihubungkan dengan alat bukti surat P1 berupa Kartu TandaPenduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P2 berupa Kartu Keluarga dengan kepalakeluarga atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon tinggal di di JI.
14 — 11
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalambimbingan orang tua atau wali;Menimbang, bahwa, vide Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam halterjadi perceraian antara suami dan istri, harus ditetapbkan pemegang hadhanahagar jelas siapa pihak yang paling berhak sekaligus paling bertanggung jawabatas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan agar jelas tempat tinggal bagianak
SUDARMADI
Terdakwa:
USMAN Bin BURAIRAH
79 — 43
tersebut Anak Korban menjadi trauma dan takutuntuk keluar rumah;Terhadap keterangan Anak korban tersebut, telah diperdengarkan jugaketerangan orang tua Anak Korban yang bernama EKO SUPRIADI yangdimana pada pokoknya menyatakan memberikan maaf atas perbuatanTerdakwa dengan catatan apabila Terdakwa dipesidangan mengakulHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pnjperbuatannya namun proses hukum harus tetap berjalan dan memintakepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadiladilnya baik bagiAnak
41 — 20
bahwa meskipun dalam perkara a quo telah adaalasan sangat mendesak disertai buktibukti pendukung yang cukup,namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsipprinsipdasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on theRights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah RepublikIndonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 TentangPengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi TentangHakHak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagianak
99 — 29
tersebut saksi korban hamil dananak yang di kandung oleh saksi korban meninggal saatdilahirkan sehingga dari uraian fakta tersebut yaitu dari aturanUndangundang yang mengaturnya dan juga gunaperkembangan diri saksi korban dan Terdakwa juga, makaHakim juga sangat mendukung adanya pernikahan antaraTerdakwa dengan saksi korban tersebut ;Bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa dilandasikeyakinan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakatdan kepentingan korban di satu sisi dan kepentingan terbaik bagianak
11 — 2
;Menimbang, bahwa sengketa hak asuh anak tidaklan mencarikepentingan Penggugat atau Tergugat, namun dalam sengketa tersebut adalahsematamata mencari kepentingan dan kemaslahatan jasmani dan rohani bagianak Penggugat dengan Tergugat guna kelangsungan masa depannya,sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 41 Huruf (a) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
HIKMAH KHAIRANI binti H. SUTARMAN
Tergugat:
FAHRUDIN AHMADI Bin H. MARASONA RAMBE, S.Pd.I
18 — 9
merupakan amanah dan titipan Allan yang harusdipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagaipemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap 2 (dua)orang anak Penggugat dan Tergugat, sementara dengan perceraian ini antaraPenggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satuatap sebagai suami istri untuk mengasuh anakanaka quo, maka demikemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagianak
11 — 5
Bahwa syaratsyarat melaksanakan pernikahan tersebut baikmenurut ketetentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagianak Para Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, olehkarena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;3.
27 — 10
istri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasanmendesak untuk menikahkan anakanak Para Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo telah ada alasansangat mendesak disertai buktibukti pendukung yang cukup, namunpemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsipprinsip dasarperlindungan anak (Vide Convention on the Rights of the Child);Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagianak