Ditemukan 12313 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasukan petikan patanan patonah panekan patokah patekan patokaan patoban padokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-08-2010 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Agustus 2010 — YAMIN MATOHA , A.Md.TI, SE
49 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterima atau dinikmati olehterdakwa YAMIN MATOHA, A.Md, Tl, SE dari kerugian negara yangditimbulkan sebagai akibat perbuatan terdakwa YAMIN MATOHA, A.Md,TL, SE atau berapa harta benda dari terdakwa YAMIN MATOHA, A.Md, TI,SE yang didapat dari perbuatan korupsi tersebut.Bahwa dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumdengan adanya pertimbangan judex facti tersebut, maka dengan demikianjudex facti dalam menerapkan khususnya tidak menjadikan surat dakwaanJaksa Penuntut Umum yang menjadi patokan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 24-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Sdw
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
SUHARTONO, S.Pd
Tergugat:
HERIYANTO JOYOT
61 — 29
  • Bertentangan dengan hak orang lain ;Yang dimaksud dengan bertentangan dengan subyektif recht orang lain.Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatuperbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawanhukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2479 K/Pdt/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — PT PACTUM SERVA VS HJ. ICIH, DK
136 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa luas tanah pada girik tidak dapat dijadikan patokan untukmenentukan luas tanah yang sebenarnya. Girik merupakan buktipembayaran pajak, bukan sebagai bukti kepemilikan. Bahwapengukurannyapun seringkali mengalami perubahan baik terkait denganluas tanah maupun batasbatas tanahnya, mengukurnyapun dengan caratradisional, bahkan kadangkadang hanya dikirakira saja;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Oktober 2014 — PT OCE REGENCY, Dkk vs H. ERWAN ARDIAN SIMBOLON, S.H. Dkk
39 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • motiveringplicht), dipenuhi oleh saudarasaudara untuk mencegah kemungkinanbatalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasanalasan ataupunpertimbanganpertimbangan;Bahwa ketentuanketentuan hukum di atas membawa konsekuensi bagi seorangHakim sebelum menentukan aturanaturan hukum yang akan di pergunakan sebagaidasar hukum dalam menyelesaikan suatu perkara, ia harus terlebih dahulumemahami dan meneliti inti permasalahan yang menjadi pokok sengketa, karenapemahaman mengenai inti permasalahan tersebut menjadi patokan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 78/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : SURIANA Diwakili Oleh : DAULAT SIHITE SH
Terbanding/Penggugat : Drs. H. JULIUS W. ADRIAANSZ, S.E, Ak
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris PPAT Sri Wahyuni, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara Persero ,Tbk. Kantor Cabang Palembang
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris RUMIATI LAILA, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Palembang
Turut Terbanding/Tergugat II : KUSNI YULI
115 — 54
  • Patokan tersebut sesuai dengan Asas yangditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakanpersetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yangmembuatnya. Prinsip ini disebut juga dengan Contract Party pada satusegi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat padaperjanjian disisi lain. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalamperjanjian tidak dapat bertindak menuntut pembatalan ataumengajukan tuntutan wanprestasi.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
92 — 72
  • KetutJanapria memerintah Kabag Keuangan untuk menghitung dari Rp.10.000.000 (sepulu juta rupiah) ditambah tiap tahun inflasi sebesar 7 % di kaliempat tahun sehingga dari Tim Kabupaten mendapatkan perhitungan padaangka tiga belas juta lebih, namun masyarakat tidak menyetujui harga tersebutsehingga terjadi deadlock; Bahwa pada dasarnya masyarakat setuju terhadap rencana pembangunantersebut namun meminta agar tanah tidak dipatok dan dilakukan pengukuransebelum ada penetapan harga ganti rugi; Bahwa patokan
    harga tanah ganti rugi yang dipergunakan adalah harga tanahganti rugi untuk pembangunan jalan by pass Tohpati Kusamba asumsinyaadalah karena pada saat itu pemilik tanah meminta harga Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) per are sehingga digunakan patokan harga tanah pada saatpembebasann tanah untuk pembangunan jalan by pass Tohpati Kusamba;Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi rencana pembangunan tersebut.Bahwa masyarakat yang hadir dalam rapat tersebut kurang lebih berjumlahsekitar 50 orang; Bahwa
    Ketut Janapria denganmenggunakan patokan harga tanah pembebasan baypass sebesar Rp.10.000.000,, ( sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui siapa yangmemutuskan menggunakan patokan harga tersebut;Bahwa tidak ada pihak dari Pemda yang meminta kepada saksi untukmenyetujui tentang penetapan harga tersebut; Bahwa saksi selaku Anggota Tim tidak tahu apakah ada hasil penilaian hargatanah secara tertulis dari Tim Penilai harga Tanah yang diserahkan kepadapanitia Pengadaan tanah Kabupaten karena
    pihak pemerintah Pemda waktu itu meminta harga Rp. 8.000.000, perare ditambah potonganpotongan administrasi kemudian para pemilik laahntidak mau menerima penawaran dari Pemda tersebut kemudian pihak Pemdamenaikkan harga Rp 10.000.000, per are ditambah potonganpotonganadministrasi lalu para pemilik tidak mau tawaran tersebut selanjutnyadisepakati harga lahan Rp. 14.000.000,. per are bersih tanpa potonganadministrasi dan lainlain atas usulan dan inisiatif Terdakwa I Wayan Candra;Bahwa yang dijadikan patokan
    penilai Harga tanah;Bahwa dalam sosialisasi tanggal 26 Nopember 2007 tersebut, pemilik tanahmenyatakan tidak boleh dilakukan pengukuran sebelum diputuskan harga gantirugi tanah dan akhirnya pertemuan di skors dan masing masing pihakberunding; Bahwa Dalam perundingan tersebut Pihak Pemda Kabupaten Klungkung yangdihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah instansiyang membutuhkan tanah membahas dan menghitung besarnya nilai ganti rugiatas tanah warga, perhitungannya mengambil patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-02-2011 — Upload : 14-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2011 — M. YASIN TH. dkk ;PT PLN ( Perusahaan Listrik Negara) Persero WS2JB Cabang Palembang. dkk
67 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepmenakertrans RINomor Kep.92/Men/VV2004 pasal 11 ayat (2) tentang kedudukanMediator untuk melakukan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa dasar penetapan upah bagi para pekerja yang tidak jelasberapa besar upahnya maka diambil patokan upah minimum tahunyang bersangkutan pada saat pekerja di PHK;Bahwa UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tidak dapat berlakusurut terhadap pekerja yang terkena PHK sebelum diberlakukanUndangUndang tersebut pada tanggal 25 Maret 2003;Dengan demikian bahwa Mediator
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Putus : 04-12-2008 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 05 /Pdt.G/2008/PN.Sidrap
Tanggal 4 Desember 2008 — HAJI ANDI MUNANGARA BIN ARIA ANDI Selanjutnya disebut................................................................................................... PENGGUGAT ; M E L A W A N ANDI HERMAWANSYAH alias BAU MOMO Bin ANDI ARIA Selanjutnya disebut .................................................................................................... TERGUGAT ;
41 — 5
  • sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat;Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa terurai dalam SHM No.3988, DesaPangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 100.000Me dengan batasbatas :Sebelah Utara : Sawah milik Hermawansyah;Sebelah Selatan : Sawah Munangara bin Aria Andi;Sebelah Timur : Saluran air tersier;Sebelah Barat : Saluran air;adalah Milik Sah Penggugat;Menetapkan menurut hukum bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanPengadilan menjadi patokan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Rhl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
ABDI
Tergugat:
1.KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT MITRA SEJATI
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai
3.SYAIFUL BAHRI
92 — 71
  • Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika,Jakarta, Cetakan Ke Tiga tahun 2005 halaman 455bahwa dalam praktik, patokan menentukan besarnya ganti rugiPMH alah prinsip yang digariskan Pasal 1372 KUHPerdata yaituHalaman 5 dari 44 lembar Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Rhl17.18.19.didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis keduabelah pihak; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 19-07-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 10-11-2011
Putusan PN PEMALANG Nomor 197/Pid.B/2011
Tanggal 28 September 2011 — ERPA IKSAN ALIAS TAMBI BIN SUHARTO
60 — 15
  • mengajak mengobrol Ibu Liana;Bahwa uang yang diambil dari laci oleh Ibu Liana masihacak acakan dan belum dihitung oleh Ibu Liana, jadiIbu Liana belum mengetahui jumlahnya sehingga ketikaTerdakwa menghitungnya dan kemudian Terdakwa38menyampaikan jumlahnya kepada Ibu Liana, saat itu IbuLiana percaya saja kepada Terdakwa;Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut minimal sebesarRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa pernahmengambil uang hingga sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah), dan tidak ada patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27/B/PK/PJK/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. BILLABONG INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
56 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 27/B/PK/PJK/2013Bahwa pembayaran royalty bukanlah syarat yang dijadikan patokan untukpenjualan barang kepada PIBI (Klausal 10.2(6) pada DistributionAgreement);Bahwa berikut adalah diagram transaksi antara PTBI dengan CentralSourcing (CS) sebagai agen pembelian Pemohon Banding dan denganprincipal Pemohon Banding Pineapple Trademarks Pty.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 15-11-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 02-03-2018
Putusan PN RANAI Nomor 75/Pid.Sus-PRK/2017/PN Ran
Tanggal 12 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
2.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
TRUONG VAN LOI
44 — 25
  • BV 0332 TS pada saat posisidiperiksa 0615.770 LU 10614.263 BT berada di Wilayah PerairanIndonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEIl) Laut Natuna;Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan KM BV 0332 TS mengibarkanbendera Vietnam, namun tidak diketemukan dokumen kapal dariHalaman 16 dari 42 Putusan Nomor 75/Pid.SusPrk/2017/PN RanNegara Vietnam dan secara kontruksi kapal tersebut berasal dariVietnam dan kapal terbuat dari kayu; Ahli menerangkan bahwa pemasangan bendera kebangsaan padakapal bukanlah Patokan
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MAROS Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mrs
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
H. Usman
Tergugat:
1.PT. BANK BRI CABANG MAROS
2.KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan
Turut Tergugat:
KPKNL MAKASSAR
178 — 27
  • Bahwa menurut ketentuan tersebut diatas, Perjanjian kredit yangdisepakati olehPENGGUGAT DAN TERGUGAT Isecara hukumadalahproduk berkekuatan hukum mengikat sebab konten produk hukumTERGUGAT tersebut nilai pasar yang seharusnya dijadikan patokan dalampenetapan harga limit, dengan demikian maka, segala konsekuensi hukumyang diakibatkan menjadi gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat bagi subjek hukum manapun termasuk para TERGUGAT danPARA TURUT TERGUGATe) Bertentangan dengan sikap kehatihatian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 16-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/PDT.SUS/MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 6 Nopember 2013 — GS YUASA CORPORATION >< LUSY DARMAWATI WALUYO , CS
486 — 382
  • Dan dalam putusan MA No.408K/Sip/1973 Yangdijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktudaluwarsa yang ditentukan Undangundang .Ternyata tenggangwaktu tersebut telah lampaui sehingga MA dalam tingkat kasasimembenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi.Bahwa menurut Pasal 57 UU Merek No 19 tahun 1992 danmenurut pasal 69 ayat 1 UU No.15 tahun 2001 UU Merek yangmenyatakan pembatalan pendaftran Merek hanya dapatdiajukan dalam jangka waktu 5(lima) tahun sejak pendaftaranMerek, sehingga setelah kita
Pengadilan PTUN MANADO TUN Pertanahan
Register : 13-11-2013 — Putus : 25-07-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 84/G/2013/PTUN.MDO
Tanggal 25 Juli 2014 — Penggugat: SANNY MAMO; Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO; Tergugat II Intervensi: BIBIANA TANDAJU;
83 — 30
  • Dupliknyamendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak lama melebihitenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, pada saat pemeriksaan perkara No. 15/G/2013/PTUN.MDO, dan pada saat masuknya surat permohonan intervensi dalam perkara tersebutserta telah tercantumnya objek sengketa aquo dalam surat kuasa pemohon intervensiperkara tersebut (vide dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta DuplikTergugat IT Intervensi;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, jika dipakai patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2221 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 2 Oktober 2013 — Drs. H. M. HASI
37 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GajahMada Nomor : 9 Jember permeternya dengan harga yang bervariasi yangdidapat kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas milliar rupiah).Bahwa Berita Acara Penaksiran tertanggal 17 Januari 2008 telah dibuat olehpara anggota Panitia dengan harga yang bervariasi, di mana sebelum paraanggota menentukan taksiran, terlebin dahulu diadakan rapat denganseluruh anggota Panitia yang dipimpin oleh Terdakwa, hal ini sesuai denganketerangan saksi BANDONO, ACHMAD BAKRI, dan BAMBANGKUSMANTO.Bahwa yang menjadi patokan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1024 K/PID.SUS/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — Ir. EKA SUBRATA ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN
53 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AKARdan jika salah satu dari mereka tidak menyetujui laporan dariTerdakwa baik mengenai harga patokan setempat, laporanpenyelesaian pekerjaan maupun persetujuan pencairan tahap akhirHal. 56 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013dari proyek tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak akanterlaksana ;Bahwa yang diuntungkan dalam perkara tersebut adalah Yetro (telahmeninggal dunia) Direktur PT.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 163/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
44 — 19
  • sebagaimana ketentuan hukum acara PeradilanTata Usaha Negara; 2 22222222 222Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapatmembuktikan dalil gugatannya tentang pengetahuannya terhadap terbitnyaobjek sengketa, terlebih lagi Tergugat telah menyangkal dan mendalilkanbahwa pengajuan gugatan Penggugat telah daluarsa, maka permasalahanhukum selanjutnya adalah : sejak kapankah Penggugat menurut hukumtelah mengetahui adanya objek sengketa sebagai patokan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 26-08-2019 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 528/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat:
Tn. Dodiet Wiraatmaja
Tergugat:
1.Ny. Linda Soetanto
2.PT. Bank UOB Indonesia
3.Ny. Cynthia
4.Notaris Dr. Ir. Yohanes Willion., SE., SH., MM
147 — 137
  • Perkataan jelasdan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini ialah menyangkut identitas parapihak, Posita (dasar gugatan) atau fundamentum petendi, maupun petitum, yaituapa yang dituntut (pokok tuntutan);Menimbang, bahwa di dalam praktik pun dalam merumuskan suatugugatan tidak ada suatu patokan yang baku, sehingga orang bebasmerumuskan gugatan.
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-06-2020
Putusan PN TEBO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Mrt
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH
Terdakwa:
Suharsono Als Eno Bin Darsito
339 — 24
  • merugikankepentingan masyarakat banyak dan negara;Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 40/Pid.SusLH/2020/PN Mit =Hakim ketua H3 * o3 > 5 o ~ 0 Q Qs ~ OM ~ 0 QQ ZS BZ Bahwa jenis BBM yang disusidi oleh pemerintah sebagaimana diaturdalam Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan,Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM adalah BBM yang dijualdengan volume tertentu, jenis tertentu (kerosene / minyak tanah, solar /Gas oil) konsumen tertentu dan selisin harga antara harga ecerandengan harga patokan