., M.Kn, Notaris PPAT di Bekasi
4.Kementerian ATR BPN Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Terbanding/Tergugat : Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LINKADATA CITRA MANDIRI
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Kekayaan Negara Cq KPKNL Tangerang I

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat JenderalKekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Tangerang yang beralamat di Jl.

Penggugat:
1.JUMPAMULI SITEPU
2.RIANI
3.HENRI STALON SITEPU
4.HENSKY STALLONE SITEPU
Tergugat:
Kementerian dalam Negeri cq Gubernur Kalimantan Tengah cq Walikota Palangka Raya cq Kecamatan Jekan Raya cq Kelurahan Bukit Tunggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;6. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan UU No. 19 tahun 2003 tentang BadanUsaha Milik Negara (BUMN) pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: Badan UsahaMilik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melaluipenyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan.Hal. 3 dari 42 Hal.

Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2011/PN.Spg19.20.21.22.23.BahwaTERGUGAT I dengan sengaja menghilangkan dan meniadakan DIPA/MAK Program Konstruksi Penataan Lahan di Sumenep senilai Rp.1.250.000.000 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal sudahdalam proses tender dengan nomor kode lelang 392126 sebagaimanaterdapat dalam website LPSE Kementerian Perindustrian.Bahwa TERGUGAT I dengan sengaja merubah DIPA/MAK ProgramPembuatan Tanggul/Galengan Pergaraman di Sumenep senilai Rp.13.500.000.000 (Tiga

Perindustrian RI denganitikad baik telah memberikan semua data yang diminta oleh SaudaraGada Rahmatullah, tetapi oleh yang bersangkutan data tersebutdisalahgunakan untuk menggugat Kementerian Perindustrian RI.Padahal dalam Kesepakatan Perdamaian telah ditetapkan klausulHal. 9 dari 42 Hal.

Putusan Sela No. 16/Pdt.G/2011/PN.Spgbahwa informasi data yang diberikan tidak untuk disalahgunakandan/atau dikomersialisasikan.e Seharusnya dengan telah dipenuhinya ketentuan dalam KesepakatanPerdamaian, Saudara Gada Rahmatullah tidak berhak lagimengajukan gugatan kepada Kementerian Perindustrian RI.

Garam (Persero) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur belum pernah mendapatbantuan dari pemerintah melalui APBN Kementerian Perindustrian RI.Disampaikan pula bahwa bantuan pembinaan garam yang diberikan kepadaPT.

Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2008 danPengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia NomorC1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI NomorHk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Izin PerdaganganBesar Farmasi PT.

Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2008dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi ManusiaNomor C1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RINomor Hk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang IzinPerdagangan Besar Farmasi PT.

SugihInstrumendo Abadi ;1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor Izin Edar AlatKesehatan Sphymed Kemenkes RI Nomor 20501600282 pada PT.Sugih Intrumendo Abadi tanggal 16 Juli 2010 ;1 (satu) lembar foto copy Surat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor PendaftaranAlat Kesehatan Sphygmed Depkes AKD 10501600286 PT.

Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2008dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia NomorC1486.HT.01.Th.2002 PT. Rajawali Nusindo ;6 (enam) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI NomorHk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Izin PerdaganganBesar Farmasi PT.

Bahwa dana pinjaman talangan haji iB yang diberikan oleh TERGUGAT IIsekiranya dimaksudkan akan dipergunakan nantinya sebagai setoran awaldari calon jamaah haji kepada kementerian agama untuk mendapatkanHalaman 5 dari 53 halaman Putusan Perdata No. 114/PDT/2017/PT BTN13.14.15:16.renomor antrian haji bagi calon jamaah haji tersebut.

AA.46637.Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tersebutmenetapkan sebagai berikut Terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2011melepaskan hak atas tanah pekarangan rumah di Jalan AmbulomboNomor 4 Kompleks Dep.

., KeputusanDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekeraan Umum No. 2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 dan Keputusan Direktur Penataan Bangunan danLingkungan pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PekerjaanHalaman 29 dari 53 halaman Putusan Perdata No. 114/PDT/2017/PT BTNUmum No. 2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 sebagaimana tersebut pada butir 1),2), dan 3) diatas sebagai berikut:Tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jl. Ambulombo No. 4Komplek Dep.

Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2277/KPTSHMR/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangPENYERAHAN HAK MILIK RUMAH NEGARA GOLONGAN IIIHDNO. AA.46637 TERLETAK DI JALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP.KEUANGAN KARANG TENGAH TANGERANGKEPADA SAUDARA UTJU RACHMAT SH.

Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan padaDirektorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.2278/KPTSPHT/Cb.5/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentangMELEPASKAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN TERLETAK DIJALAN AMBULOMBO NO. 4 KOMPLEKS DEP. KEU AN GANKARANG TENGAH TANGERANG HD NO. AA.46637.

Namun dengan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri telah bersekutu melakukanperbuatan melawan hukum masingmasing dengan cara sebagai berikut:Tergugat telah mengirim surat kepada: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia; Ombudsmen; Komnasham; Anggota Kornea VI DPR RI Totok Daryanto; Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; DPRD Kota Batu; BEM Universitas Brawijaya Malang;Isi suratnya

No. 2263 K/Pdt/20153.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Bahwa gugatan Penggugat dalam halaman 34 yang menyatakan padaintinya adalah perbuatan Tergugat melakukan perobuatan melawanhukum sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil;Bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut Penggugatadalah Tergugat mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Ombudsman,Komnas HAM, Anggota Komisi VII DPR RI, Dirjen Dikti KementerianPendidikan dan Kebudayaan

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta sebagai berikut:1)2)3)Tergugat mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Ombudsman,Komnas HAM, Anggota Komisi VIl DPR RI, Dirjen DiktiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPRD Kota Batu, BEMUniversitas Brawijaya Malang;Tergugat melakukan aksi demonstrasi;Akibat perbuatan Tergugat tersebut Pemerintah Kota Batu melaluiSekretaris Daerah mengeluarkan Surat Nomor 730/1287/422.400/2013 perihal Penghentian

Lingkungan Hidup Indonesia, hal ini terlihatjelas bahwa sampai sekarang pembangunan Hotel The Rayja Resort olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih terus berlangsung tanpaadanya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimanadiperintahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia;Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2013 Ombudsman RepublikIndonesia menyampaikan surat rekomendasi atas kasus pembangunanHal. 21 dari 49 hal.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan aturan hukum dengandiberlakukannya PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, makaPemohon Kasasi sudah melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana tertuangSurat Kementerian Lingkungan Hidup Deputi yaitu Bukti P28 yang manaPemerintah Kota Batu pada waktu itu tidak memiliki standard baku danperaturaan daerah mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL),Hal. 39 dari 49 hal. Put.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) KANTOR UNIT PENYELENGGARAPELABUHAN KELAS III WANCI, berkedudukan di Kementerian PerhubunganRI, Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat (Selanjutnya disebutTERMOHON II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.TOTO SUKARNO, SH., MH., Plt. Kepala Bagian Hukumdan KSLN Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub ;. ANUNG TRIJOKO WASONO, SH., MH., Plt. Kepala Sub.Bagian Perjanjian Nasional dan Advokasi Hukum, BagianHukum dan KSLN Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub ;.

FILKASARI, Penyusun Naskah kerja sama BagianHukum dan KSLN Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub ;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan KSLN Kantor DitjenPerhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukandi Jalan Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat berdasarkan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : Um. 003 /374/05/UPP,WCI .2021 tertanggal 19 Mei2021, dalam hal ini bertindak bersamasama maupun sendirisendiri.

Maka sangat wajar ketikaPemohon menilai terjadi dugaan persekongkolan tender yang dilakukanoleh sejumlah pejabat dilingkungan Kementerian Perhubungan untukmengkandaskan langkah Pemohon sebagai pemenang tender yang mananantinya pejabatpejabat Kementerian Perhubungan menentukan sendiripemenang tender sesuai dengan keinginannya ;Bahwa atas dasar surat Termohon Il tersebut, kemudian Pemohonmelayangkan Somasi kepada Termohon II No. : 002/RSP.MKP/SOMWANCI/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, namun Pemohon

2021 tentang Penetapan Paket Pekerjaanyang Dilakukan Penghematan Anggaran dalamrangka Penyesuaian Belanja pada Kantor UPPKelas Ill Wanci TA. 2021(Fotokopi sesuai denganasli);Surat Kuasa Pengguna Anggaran NomorPL.103/188/02/Upp.Wci2021 tanggal 23 Februari2021 perihal Rencana Penghentian SecaraPermanen Paket Pekerjaan Perkuatan DermagaPelabuhan Wanci TA.2021(Fotokopi sesuai denganasli);Surat Nomor : S30/MK.02/2021, pada tanggal 12Januari 2021, Sifat : Sangat, perihal: Refocusingdan Realokasi Belanja Kementerian

berstatus perjaka dan keduanya tidak adahubungan darah atau sesusuan ;Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pengakuanpemohon sebagai suami isteri dan hingga sekarang belum adadikaruniaianak ;Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan keluarga suami pemohonsampai sekarang ;Bahwa salah satu penyebab mengapa pernikahan pemohon dan pemohonIl tidak didaftarkan di KUA setempat karena penghulu/imam yangmendampingi prosesi pernikahan bukanlah seorang penghulu/ImamP3NTR, hanya beliau bekerja di Kementerian

perjaka dan keduanya tidak adahubungan darah atau sesusuan ; Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaanpemohon sebagai suami isteri dan hingga sekarang belum adadikaruniaianak ; Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan keluarga suami pemohonsampai sekarang ; Bahwa salah satu penyebab mengapa pernikahan pemohon dan pemohonIl tidak didaftarkan di KUA setempat karena penghulu/imam yangmendampingi prosesi pernikahan bukanlah seorang penghulu/ImamP3NTR, hanya beliau bekerja di Kementerian

RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarakhusuS mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkanberdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yangtelah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

(Seratus lima puluh ribu rupiah)12wn Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh ParaTerbanding semula Para Tergugat pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Dalil/alasan memori banding dari Para Penggugat/Pembanding yangmenyatakan bahwa tidak perlu menggugat Kementerian Pendidikan dankebudayaan Republik Indonesia dan jikalau Kementerian Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia merasa dirugikan maka KementerianPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dapat mengajukanperlawanan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi ijin klepada pemohon untuk merubah nama Pemohon pada buku tabunganan BPIH yang semula bernama DEWI MUZAKKI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Desember 1991 menjadi ROBIATUL ADAWIYAH, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1998 ;

3. Memerintahkan kepada kementerian Agama (

Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranyamemanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenanmemberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi ijin klepada pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semulabernama DEWI MUZAKKI, lahir di Bangkalan, tanggal 30 Desember 1991menjadi ROBIATUL ADAWIYAH,, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1998 ;Memerintahkan kepada kementerian Agama (penyelenggara haji dan umroh)untuk merubah

Memerintahkan kepada kementerian Agama (penyelenggara haji dan umroh)untuk merubah nama, tanggal dan tahun kelahiran pemohon yang telahdikeluarkan dalam bukti setoran awal BPIH pemohon ;4.

Republik Indonesia Nomor 25tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk danpencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenaipencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapanpengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

5 Penetapan No.701/Padt.P/2020/PN KpnMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Pasal 101 yang pada pokoknya NIKdicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasarpenerbitan dokumen identitas lainnya oleh semua instansi pengguna antaralain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintah non kementerian,dan/atau badan hukum Indonesia;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 jo.

RepublikIndonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarakhusuS mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkanberdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yangtelah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

(KTA) ; B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pipada dokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel SuratLaik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

,tertanggal 21 April 2016 adalah Identik atau cap stempel yangSama dengan cap stempel Satuan Kerja Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan Juwana pembanding ; 2. 1 (satu) cap stempel satuan Kerja Pengawasan Sumber DayaKelautan dan Perikanan Juwana bukti pada dokumen bukti BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat Laik Operasi (SLO) KapalPerikanan, berkop Kementerian Kelautan dan Perikanan RepublikIndonesia No.

(KTA) ;1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pi padadokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

(KTA) ; B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pi padadokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat LaikOperasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

(KTA) ; B. 1 (satu) buah tanda tangan bukti atas nama Pratmini Widyana, S.Pi padadokumen bukti Nomer BB3177/2016/DTF berupa 1 bendel Surat Laik Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN Pti.Operasi (SLO) Kapal Perikanan, berkop Kementerian Kelautan danPerikanan Republik Indonesia No.

Bahwa Para Penggugat tidak cermat, Akta Nomor 57 tahun 2003 masih tetapberlaku dan sah karena merupakan Akta Pendirian Badan Hukum YayasanSapta Karya sedangkan Akta Nomor 13 Tahun 2014 telah diterima dandicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHUAH.01.06545 adalah Akta Perubahan Organ Yayasan(Pembina, Pengawas dan Pengurus) sehingga sah secara hukum sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Makawi, S.H. serta telahditerima dan dicatat dalam Daftar Yayasan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Nomor AHUAHA.01.06545 dari Susunan Organ Yayasan SaptaKarya Palembang yang dituangkan dalam Akta Pendirian Yayasan SaptaKarya Nomor 57 Notaris Thamrin Azwari. Hal ini sesuai dengan ketentuanUndang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Ill serta Akta Nomor 13 Tahun2014 tanggal 19 Mei 2014 telah didaftarkan di Kementerian Hukumdan Hak Azasi Manusia Nomor AHUAH.01.06.545. (bukti T.5);. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dalamMengajukan Gugatan hanya berdasar pada Salinan Akta Nomor 57Tahun 2003 Tentang Pendirian Yayasan Sapta Karya Palembangtanpa dilengkapi akta aslinya serta Surat Keputusan MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C255.

BNI (Persero) CapemTarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yangditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahapyaitu :e Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enammilyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enammilyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatan DinasKesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.4.500.000.000,(empat milyar lima

dana Percepatan Pembangunan Infrastrukstur Daerah TA.2011, Pasal 1 ayat (2) tercantum bahwa DPPID dialokasikan kepadadaerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyedianinfrastruktur dan prasarana daerah yang ditujukan untuk mendorongpercepatan pembangunan daerah seperti urusan bidang infrastrukur jalandan kesehatan.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri KeuanganNo.140/PMK.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, yang ditindak lanjutidengan Surat Direktur Dana Perimbangan Kementerian

BNI (Persero) CapemTarempa Natuna dengan Nomor rekening : 0156229726, yang ditransferlangsung oleh Kementerian Keuangan secara bertahap yaitu :e Tahap I tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enammilyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)e Tahap II tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.6.750.000.000, (enammilyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa dana yang diterima tersebut diperuntukan untuk kegiatanDinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas sebesarRp.4.500.000.000, (empat milyar

(photocopy dilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen = nomor:S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi SetoranPenerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan danInformasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.(photocopy dilegalisir).Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02Januari 2012 dengan nomor rekening 0156229726.

(photocopy dilegalisir).Surat Kementerian KeuanganPlh. Sekretaris Ditjen nomor:S6597/PB.1/2014 tanggal 8 Oktober 2014 Perihal: Konfirmasi SetoranPenerimaan Negara. Ditujukan kepada Direktur Evaluasi Pendanaan danInformasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.(photocopy dilegalisir).Rekening koran periode tanggal 01 Desember 2011 sampai 02 Januari2012 dengan nomor rekening 0156229726.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-327 AH.04.03-2021 tanggal 26 April 2021 beralamat kantor di Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B-4 Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.193 AH.04.03-2021 tanggal 19 Maret 2021 beralamat kantor di Cityloft Sudirman Building Lt.11 Suite 1109 Jalan K.H.