Ditemukan 27592 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : formalita formanita formalis
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 03-08-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 460/Pdt.G/2020/PN Sgr
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 17
  • /Putusan Nomor 460/Pdt.G/2020/PN SgrMenimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepadaTergugat Nomor 460/Pdt.G/2020/PN Sgr, masingmasing tertanggal 5 Agustus2020 dan 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telahdipanggil berturutturut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sahdan patut, serta Tergugat mengirimkan surat yang pada yang isi pokoknya tidakakan menghadiri persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 705/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 14
  • perceraian inikepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalildalilgugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2015 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 973/Pdt.Plw/2015/PN.Dps
Tanggal 16 Mei 2017 — I NENGAH PARTA ARSANA melawan PT ASTRA SEDAYA FINANCE
114 — 72
  • belumcukup alasan untuk dikabulkan dengan demikain dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selama Persidangan Majelis hakim belum pernahmeletakan sita jaminan atas obyek sita yang dimohonkan oleh Penggugat dengandemikian atas petitum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tentang petitum agar putusan perkara ini dapatdijalankan terlebin dahulu belum memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal191 Rog dengan demikian atas petitum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karana jangka wakiu dan formalitas
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Agama Perceraian
Register : 02-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN WONOSARI Nomor 28/Pdt.G/2016/PN WNO
Tanggal 17 Nopember 2016 — Penggugat: Tergugat
64 — 10
  • seluruh keterangan saksi dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana disebutkan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena jangka wakiu dan formalitas
Pengadilan PN SEKAYU Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN SEKAYU Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Sky
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
Tergugat:
1.Wardiono
2.Supini
45 — 11
  • Dengan demikian, petitumbutir ke3 perihal dapat dilelangnya objek agunan beralasan untuk dikabulkannamun dalam putusan ini disempurnakan dan digabung dengan petitum butirke5;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilanmenurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebuttidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Tergugat Il yangtelah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan tidak hadir.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-08-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 355/Pdt.G/2015/Pn.Sgr.
Tanggal 28 September 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
15 — 16
  • Putusan Perdata Gugatan Nomor 355/Pat.G/2015/PN.SGRMenimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat dari gugatanPenggugat beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkanseluruhnya maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah,sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yangbesarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 24-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Dps.
Tanggal 14 Maret 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
20 — 15
  • 2016/PN Dps.10Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkanbahwa agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat adalah agama Hindu(bukti P1, P2), sehingga sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian gugatan perceraian yangdiajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat dan benarmenurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas makagugatan Penggugat dalam perkara ini secara formalitas
Pengadilan PN KUDUS Perdata Agama Perceraian
Register : 24-12-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 64/ Pdt.G/ 2013/ PN. Kds
Tanggal 11 Maret 2014 — - SUDARMOYO melawan - NGAT ZUNISIH
35 — 4
  • tertanggal 7 Januari 2014, tanggal 21Januari 2014 , 4 Februari 2014, dan 18 Februari 2014 tidak datang menghadap, pula tidakternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugatharus dinyatakan tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dipersidangan, maka proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR yo.PERMA No. 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN MASOHI Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Msh
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 44
  • Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian, yang jugadituntut oleh Penggugat, yaitu agar Panitera Pengadilan Negeri Masohimengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaKantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, supaya perceraian antaraPenggugat dengan Tergugat dapat didaftarkan pada Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, maka tuntutantersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 25-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat lawan Tergugat
103 — 7
  • RI Nomor 9Tahun 1975, Panitera Pengadilan / pejabat lain yang ditunjuk untuk ituberkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danHalaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Padt.G/2020/PN PtiPencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk proses pencatatan dan penerbitan aktaperceraian masingmasing sehingga oleh karena itu petitum nomor 3 gugatanPenggugat harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 450/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat:
Ika Marlina
Tergugat:
A. Budi Yuwono SH
62 — 19
  • menikah;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telahtermuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas
Pengadilan PN BANGLI Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN BANGLI Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Bli
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 29
  • Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PN BliTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan terjadinya percekcokan terus menerus karena masalah ekonomi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas
Pengadilan PN ROTE NDAO Perdata
Register : 18-10-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Rno
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat:
JUSUF LAIHE
Tergugat:
SALMUN MARKUS
100 — 44
  • Lakamola atau di Desa Serubeba ; Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi Tergugat, setelah MajeilsHakim mempelajari secara seksama eksepsi tersebut, maka Pengadilanberpendapat bahwa, materi eksepsi a quo telah memasuki materi pokok perkarakarena untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat kurang pihak dan obyeksengketa kabur dalam gugatan Penggugat hal tersebut baru dapat di buktikandalam proses pembuktian baik melalui bukti Surat maupun bukti saksi dan tidakdapat diketahui hanya dengan memeriksa formalitas
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-08-2013 — Putus : 30-09-2013 — Upload : 13-10-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 19/TIPIKOR/2013/PTY
Tanggal 30 September 2013 — ARDJUZAMAN TAMADJOE, SE., MM. Als ARMAN Bin TAMADJOE
79 — 45
  • Gunawanselaku koordinator tehnik, ditambah fee sebesar 3% 10% dari nilaikontrak untuk rekanan yang dipinjam nama, PPN dan PPh, jugamenyiapkan kelengkapan pembuatan SPK formalitas antara lainPermintaan Penawaran harga, Harga Perkiraan Sendiri (HPS),Penawaran Harga, Berita Acara Negosiasi Harga, Berita AcaraPemeriksaan pekerjaan / uji coba barang, Berita Acara Serah TerimaPekerjaan. 022222200 2=Bahwa terdakwa yang diberi tugas sebagai PPK dalam kegiatanperawatan AC pada tahun 2008 tersebut telah melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 PK/Pdt/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — KEPALA PIMPINAN PT YKK VS H. UMKAR SALEH, DK
82 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan Surat Ukur Nomor108/1972 tanggal 6 Maret 1972 yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari1995 berdasarkan SK Nomor 708/HGB/KWHPH/1994 tertanggal 22Nopember 1994, karena mengandung cacat secara formalitas, sehinggaharus dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 21-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 199 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 Oktober 2013 — SON KARYOSE, S.E
122 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 199 K/Pid.Sus/2011tanki, dimana total seluruh kendaraan memakan biayaRp70.000.000,00 padahal pengiriman tersebut sebenarnya bukanmerupakan tanggung jawab Terdakwa;e Terdakwa juga telah menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000,00kepada para pejabat pelaksana kegiatan tersebut di atas melaluiSamiun Usman;Dengan demikian sebenarnya dalam pelaksanaan pelelangan untukmenentukan penyedia barang/ jasa dalam kegiatan tersebut hanyadilaksanakan secara formalitas saja, dalam arti pelaksanaan hanya untukmemenuhi
    Adapun carapenyusunan kontrak dilakukan secara formalitas saja dalam arti parapihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tidak secara langsung salingbertemu dan kemudian mengadakan kesepakatan melainkan kontrakdibuat oleh para pejabat pelaksana kegiatan pada Dinas Sosial barukemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa dan disampaikankepada masingmasing Direktur dari masingmasing perusahaan tersebutdi atas. Adapun kontrakkontrak tersebut sebagai berikut:a.
    Djinayah Hi.Ahmad menghubungi meminta Terdakwa memberikan kompensasiyang dijanjikan Terdakwa;Dengan demikian sebenarnya dalam pelaksanaan pelelangan untukmenentukan penyedia barang/ jasa dalam kegiatan tersebut hanyadilaksanakan secara formalitas saja, dalam arti pelaksanaan hanya untukmemenuhi kelengkapan formil saja, karena sejak awal kegiatanpengadaan Bantuan Sarana UEP Nelayan Untuk PenanggulanganHal. 16 dari 62 hal. Put.
    Ahmad dengan para Direktur tadi.Adapun cara penyusunan kontrak dilakukan secara formalitas saja dalamarti para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tidak secaralangsung saling bertemu dan kemudian mengadakan kesepakatanmelainkan kontrak dibuat oleh para pejabat pelaksana kegiatan padaDinas Sosial baru kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawadan disampaikan kepada masingmasing Direktur dari masingmasingperusahaan tersebut di atas. Adapun kontrakkontrak tersebut sebagaiberikut:a.
Pengadilan PN SINJAI Perdata
Register : 29-04-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Snj
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
DR ANDI HARUN, ST.,SH., M.Si.
Tergugat:
1.Hilda Ismail, S. Pd.
2.Hilmy Ismail, SE, M.Si
3.Muh. Ihlas Ismail, SE
4.Hamda ismail, S.Sos., M.Si
5.Hesty Ismail, SE
6.Hisma Ismail, SE
7.IPDA (Pol) Ilham Ismail
135 — 108
  • menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Para Tergugatadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Para Tergugat menyatakanbeberapa hal yang berkaitan dengan formalitas
    Pdt.G/2020/PN Snj tersebut adalahdapat dianggap sebagai fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalamPutusan perkara Perdata lainnya terutama Perkara a quo yang memangperkara yang sama yang diajukan kembali;Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.SnjMenimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Snjdipertimbangkan bahwa posita gugatan mengenai objek yang disengketakantidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga gugatan dianggapkabur, sedangkan mengenai formalitas
    gugatan lainnya tidak dipermasalahkandalam gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Snj tersebut, artinya secaraformal telah memenuhi syaratsyarat untuk gugatan tersebut diperiksamengenai materi pokok perkaranya;Menimbang, bahwa yang terpenting dalam gugatan a quo adalah agardapat memenuhi formalitas gugatan, maka Penggugat memperbaiki halhalyang dianggap membuat gugatan menjadi kabur, yang dalam hal ini mengenaikejelasan objek sengketa;Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan a quo yangdisesuaikan
    Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai pencantumanidentitas Penggugat di dalam surat gugatan tanpa menyebutkan pekerjaan dantempat kelahiran Penggugat tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadikabur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka EksepsiPara Tergugat mengenai formalitas gugatan haruslah dinyatakan ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkanpada
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Pli
Tanggal 4 Januari 2018 — Penggugat:
Guntur Fatkhur Rohman
Tergugat:
1.G. Iderus
2.Haji Abdul Hadi, BE.
68 — 24
  • sehingga Penggugat tidak dapat memanen danmemanfaatkan hasil kebun kelapa sawit yang ada ditanah objek perkara danmenuntut agar tanah objek perkara yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik atasnama Penggugat dinyatakan sah sebagai hak milik Penggugat;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis, dan setelah Majelis memperhatikan sertamempelajari Jawaban khusunya Jawaban dari Tergugat , ternyata terdapatmateri Keberatan/Eksepsi terkait formalitas
    setelah memperhatikan materi Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tiaptiap materi dan objek Eksepsitersebut tidak menyangkut tentang kewenangan baik kompetensi absolutmaupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pelaihari dalam mengadili perkaraaquo dan alasanalasan yang dikemukakan adalah murni tentang objek eksepsi,sehingga Majelis berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilansubstansial (pokok perkara), terlebin dahulu akan dipertimbangkan masalahkeadilan prosedural (formalitas
    surat gugatan), karenanya jangan sampai suatupokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusantersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (non eksekutable)karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesualidengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harusdiperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;1.
    menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidakjelas dan kabur (Obscuur Lible) adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan harusdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan TentangEksepsi Tergugat tersebut diatas, telah dinyatakan secara jelas bahwaseluruhnya dari tiaptiap materi Eksespsi dalam Jawaban Tergugat adalahtidak beralasan dan telah pula. dinyatakan ditolak, maka sebagaikonsekuensinya, Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannyayang terkait formalitas
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 107/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 11 Juli 2014 — IMAM BUKHORI alias LATUN, dkk melawan Hj. ANIKMAH, dkk
27 — 5
  • Putusan PengadilanTinggi Agama Semarang Nomor : 164/Pdt.G/2007/PTA.Smg. jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 529K/AG/2008 jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 64PK/AG/2010 ; Bahwa terhadap dalil posita angka 2 dan 3 dalam Gugatan dari ParaPenggugat (Penggugat , Il, Ill, IV dan V ) adalah tidak benar dan harusditolak, sebab pembelian tanah obyek sengketa yang mengedepankanaspek formalitas dan mengesampingkan aspek materialitas adalahberpotensi dan berimplikasi terjadinya
    Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI Nomor : 64 PK/AG/2010 ; Bahwa terhadap dalil posita angka 2 dan 3 dalam Gugatan dari ParaPenggugat (Penggugat , Il, Ill, WV dan V) adalah tidak benar danharus ditolak, sebab pembelian tanah obyek sengketa yangmengedepankan aspek formalitas dan mengesampingkan aspekmaterialitas adalah berpotensi dan berimplikasi terjadinya prosesi jualHalaman 31 dari 52 hal. Put.No. 107/Pdt/2014/PT.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 01-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 216/Pdt.G/2014/PN Sda
Tanggal 1 Juli 2015 — DJULIS BUDIWARTINI M e l a w a n : ANASTASIA SUDJIATI
24 — 9
  • terhadap eksepsi tersebut apakah beralasan atau tidak MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa tujuan dari pengajuan gugatan adalah untuk mendapatkanpenyelesaian perkara dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan haknya melalui jalur hukumyang diatur oleh undang undang, oleh karena itu dalam menyusun surat gugatannya membutuhkankecermatan dan ketelitian, baik dalam menempatkan subyek hukum (pihak penggugat dantergugat) maupun obyeknya, yang dalam praktek peradilan disebut formalitas
    dari pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara a quoyang mana Penggugat dalam gugatanya yang mendalilkan bahwa obyek sengketa yang sekarangberada dalam kekuasaan Tergugat ( istri alm F.X Bambang Pratignyo ) diperoleh dengan tanpa alashak atau merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam upaya mempertahankan haknyamenempatkan Isteri alm F.X Bambang Pratignyo( Anastasia Sudjiati) sebagai Tergugatnya tanpaada tergugat lainnya, atas surat gugatan tersebut menurut Tergugat menjadikan formalitas
    memenuhisyarat sebagaimana telah digaris tegaskan vide pasal 19 PP 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah, surat jual beli tersebut bukan akta jual beli yang dibuat Notaris/PPAT atau pejabat yang berwenang;3 Perolehan dan penguasaan Sertifkat Hak Guna Bangunan No. 201 a/n NyonyaDJULAICHAH telah berdasar hak yang sah;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokokpermasalahan dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah gugatan rekonpensi tersebutmemenuhi syarat formalitas