yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa H.Arifuddin Yassak Sm Hk SE selaku Kepala Kantor PemadamKebakaran Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Walikota Jambi nomor : 832.3/63/UP/2002 tanggal 28 Mei 2002, juga selaku Pengguna Anggaran pada KantorPemadam Kebakaran Kota Jambi berdasarkan Surat Keputusan Walikota JambiNomor : 240 tahun 2004, tanggal 22 Juli 2004, mempunyai tugas pokok dantangungjawab sebagai berikut :e Menyusun

terdakwa sebagai Pelaksana TugasKepala Kantor Pemadam Kebakaran dan setelah tahun 2004 terdakwadiangkat menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan diangkat denganSurat Keputusan Walikota Jambi yang saat itu Bapak Arifin Manaf;Bahwa terdakwa masih ingat SK.Pengangkatan terdakwa sebagai KepalaDinas tersebut adalah dengan SK No.240 tahun 2004 tanggal 22 Juli2004, dan sekaligus penunjukan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran;Bahwa selaku Pejabat Pengguna Anggaran kewajiban terdakwa antara lainadalah :Menyusun

Surat Keputusan Walikota JambiNomor: 832.3/68/UP/2002 tanggal 28 Mei 2002tentang Penyesuaian golongan dalam jabatanbagi pejabat di lingkungan Pemerintah KotaJambi dan juga sebagai Pengguna Anggaranpada Kantor Pemadam Kebakaran Kota Jambiberdasarkan Surat Keputusan Walikota JambiNomor: 240 tahun 2004 tanggal 22 Juli 2004tentang Penunjukan pejabat Pengguna AnggaranDaerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi;2 Bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaranmempunyai tugas pokok dan tanggungjawabadalah :e Menyusun

Dadang Drajat yangmenerangkan saksi tidak ada membuatundangan, tidak ada menyusun jadwal lelangdan tidak ada membuat laporan hasil lelang,saksi hanya tandatangan suratsurat, undanganhanya sekedar untuk melangkapi dokumenlelang, karena tidak ada rekanan yangmengajukan lelang, tujuan dibuat suratsurathanya sebagai kelangkapan untuk pelaksanaanaanwizing, atau sebagai administrasi dokumenlelang, suratsurat dibuat hanya formalitas sajadan suratsurat semuanya dibuat fiktif, mobildatang duluan baru dibuat

Dadang Drajat yangmenerangkan saksi tidak ada membuat undangan, tidak ada menyusun jadwal lelangdan tidak ada membuat laporan hasil lelang, saksi hanya tandatangan suratsurat,undangan hanya sekedar untuk melangkapi dokumen lelang, karena tidak adarekanan yang mengajukan lelang, tujuan dibuat suratsurat hanya sebagaikelangkapan untuk pelaksanaan aanwizing, atau sebagai administrasi dokumenlelang, suratsurat dibuat hanya formalitas saja dan suratsurat semuanya dibuatfiktif, mobil datang duluan baru

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal penawaran;Mengumumkan pelaksanaan di website;af o ppMenilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualilifikasi;6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadappenawaran yang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/jasa;9. Seleksi penunjukan langsung;10. Menyerahkan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa;11.

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;2. Menetapkan dokumen pengadaan;3. Menetapkan besaran nominal penawaran;4. Mengumumkan pelaksanaan di website;Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN Bna5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualilifikasi;6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadappenawaran yang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/jasa;9.

Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal penawaran;Mengumumkan pelaksanaan di website;ae wMenilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualilifikasi;6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadappenawaran yang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/jasa;9.

Menyusun program kerja dan anggaran ULP;3. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di ULP danmelaporkan jika ada penyimpangan;4. Membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada walikota Subussalam;5. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di ULP;6. Menugaskan/menetapkan/memindahkan kelompok kerja sesuaidengan tugas masingmasing;7.

RKASKPK dan DPASKPK;e Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanbelanja;e Melaksanakan anggaran SKPK;e Menguji tagihan dan memerintahkan anggaran;e Melaksanakan pemungutan dan penerimaan bukan pajak;e Mengadakan perjanjian dengan pihak lain;e Menanda tangani SPM;e Mengelola utang dan piutang;e Mengelola barang milik daerah;e Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK;e Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK;e Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa dari kepala daerah;Bahwa

termasuk tanaman dan bangunan yang adadiatasnya.(2) Apabila ganti rugi berupa tanah maka tanah pengganti harussenilai dengan tanah, tanaman dan bangunan yangdilepaskan.3) Untuk Penyimpangan penggunaan hasil pelepasan tanah bondo desayang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa,peraturan atau ketentuan yang dilanggar adalah :a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005,tentang Desa, pada :(1) Pasal 14 ayat ( 2 ) huruf d, disebutkan bahwa : Kepala Desamempunyai wewenang menyusun

1 ) APB Desa terdiri atas bagianpendapatan Desa, belanja Desa danpembiayaan.e Ayat ( 2 ) Rancangan APB Desa dibahasdalam musyawarah perencanaan pembangunandesa.e Ayat ( 3 ) Kepala Desa bersama BPDmenetapkan APB Desa setiap tahun denganPeraturan Desa.b) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006, tentang PedomanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, bagian KeduaPasal 7 ayat ( 2 ) huruf d, disebutkan bahwa dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Kepala Desamempunyai wewenang menyusun

Ayat ( 2 ) Rancangan APB Desa dibahasdalam musyawarah perencanaan pembangunandesa.e Ayat ( 3 ) Kepala Desa bersama BPDmenetapkan APB Desa setiap tahun denganPeraturan Desa.b) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006, tentang PedomanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, bagian KeduaPasal 7 ayat ( 2 ) huruf d, disebutkan bahwa dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Kepala Desamempunyai wewenang menyusun dan mengajukan rancanganperaturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas

Sehingga keterangan itu dapat membentuk keteranganyang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengandemikian harus sungguhsungguh diperhatikan persesuaian antara keterangansaksi dengan alat bukti lain;Menimbang, bahwa alatalat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkansedemikian rupa, guna menyusun faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yangdiajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, Keterangan

Kemudian untuk mewujudkan keinginan tersebut pada bulan Juli 2013 saksiSUNANDAR, SE. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan PenyediaanPeralatan kantor dengan pekerjaan Pengadaan Software (Sistem Administrasi Kantor)tersebut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kelurahan Baru TahunAnggaran 2013 dengan terlebin dahulu bertemu dengan saksi KHAIRUL ANWARuntuk bekerja sama dalam membuat Software atau Aplikasi Sistem Administrasi Kantordengan harga yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000,

Kemudian untuk mewujudkan keinginan tersebut pada bulan Juli 2013 saksiSUNANDAR, SE. menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Penyediaan16Peralatan kantor dengan pekerjaan Pengadaan Software (Sistem Administrasi Kantor)tersebut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kelurahan Baru TahunAnggaran 2013 dengan terlebin dahulu bertemu dengan saksi KHAIRUL ANWARuntuk bekerja sama dalam membuat Software atau Aplikasi Sistem Administrasi Kantordengan harga yang disepakati sebesar Rp. 30.000.000

Menyusun RKADPAb. Menyusun DPASKPDc. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban AnggaranBelanja.d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak.26g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan.i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya.j.

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya.. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.m. Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.n.

Adapunsawah yang ada sekarang dilokasi pekerjaan bantuan cetak sawah tersebutyang terbentuk atau menjadi sawah hanya sekitar kurang lebih 4 Ha itupunpematangnya kami buat sendiri dan persiapan penanaman dibiayai sendiri.Bahwa saksi tidak ketahui soal apakah anggota Kelompok tani melakukanpertemuan untuk membicarakan dana Rp. 250.000.000, tersebut akandigunakan untuk apa saja atau menyusun perencanaan penggunaan anggaran/biaya itu, dan saksi memang tidak pernah diundang atau menghadiri pertemuanuntuk

Selanjutnya Bidang LPE memberitahukankepada UPTD Wilayah IV Tasikmalaya untuk menyusun danmengusulkan kegiatan pembangunan PLTMH Cibuluh T.A 2012,namun saat penyusunan usulan tersebut saksi Drs. ACEPTURISNO M.Si selaku Kepala UPTD Wilayah IV Tasikmalaya tidakmengusulkan anggaran untuk konsultan pengawas.

Kemudian wilayah selatan termasuk wilayahKabupaten Ciamis potensial untuk pengembangan konversi sumber energi airdan disisi lain melihat adanya kebutuhan elektrifikasi di daerah tersebut apakahsudah ada PLN atau belum, atas dasar itulah kita menyusun kegiatan surveyatau perencanaan PLTMH.

Jabar yaitu sesuai denganKepgub No. 900/Kep.01Keu/2012 tanggal O02 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBDTA. 2012 yaitu :Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan teknis perbendaharaan danmelaksanakan fasilitasi serta pembinaan perbendaharaan belanja pegawai.Bahwa pembiayaan Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH) di Desa Haurmandala Kec. Cigugur Kab.

Jabar dan sepengetahuan saksi tidak ada/tidak satupunPLTMH yang sudah dibangun sebelumnya menggunakan konsultanPengawas.Bahwa yang mempunyai wewenang/tugas dalam menyusun DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) adalah PPTK pada UPTD, yakni Ir.

.> Pasal 20 ayat (1) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaankeuangan desa menyebutkan Sekretaris desa menyusun rancangan peraturandesa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan.> Pasal 20 ayat (2) Permendagri RI Nomor : 113 Tahun 2014 tentang pengelolaankeuangan desa menyebutkan Sekretaris desa menyampaikan rancanganperaturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa/kepala pemerintahanNegeri/Negeri Adminitratif.Halaman 33 dari 189 Putusan Nomor 02 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahanAPB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APB Desa;d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;dane.

ZETH LATUSUAY alias ZET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Pemerintahan Negeri berdasarkan suratKeputusan Kepala Pemerintahan Negeri Karlutukara Nomor : 01 Tahun 2014,tanggal 15 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat KepalaPemerintahan Negeri Karlutukara dan adapun tugas dan tanggung jawab KaurPemerintahan Negeri Yaitu :a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.b. melaksanakan kegiatan dan / atau bersama

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.b. Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desayang telah ditetapkan di dalam APBDesa.c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja kegiatanHalaman 98 dari 189 Putusan Nomor 02 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb.d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatane. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.f.

RKP kemudian Kepala seksidari masingmasing bidang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dandiberikan kepada sekertaris Negeri untuk di verifikasi setelah itu dimasukan keBPMPN untuk permintaan dana dan setelah dana masuk ke rekening Negerikemudian kepala seksi membuat surat permintaan pembayaran (SPP) untukproses pencairan dana dan setelah dana tersebut dicairkan oleh Pejabat KepalaPemerintahan Negeri maka bendahara melakukan pembayaran kepada kepalaseksi Sesuai SPP namun kenyataanya pada tahun

KHARIF tersebut diatas,Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00WIB di Kampung Baru Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman KabupatenIndragini Hilir Provinsi Riau, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa; Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIBterdakwa sedang berada di rumah terdakwa sedang menyusun

yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 13.00WIB di Kampung Baru Desa Kuala Selat Kecamatan Kateman KabupatenHalaman 17 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Tbh.Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2019/PN Tbh.Indragini Hilir Provinsi Riau, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan olehterdakwa; Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIBterdakwa sedang berada di rumah terdakwa sedang menyusun

Barito Utara Kalimantan Tengah untuk menerbitkandokumen hasil hutan dan terdakwa akan membeli dokumen tersebut denganharga Rp. 2.500.000,/truck, dan setelah ada kepastian dari Sdr ACIANG makaterdakwa menyusun rencana untuk mengambil dokumen pada waktu dan tempatyang ditentukan.Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.SusLH/2018/PN.TmlBahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi lokasi rumah Sdr.SOLE yang berada di Desa Sanggu Kec. Dusun Selatan Kab. Barito SelatanProv.

Barito Utara Kalimantan Tengah untuk menerbitkandokumen hasil hutan dan terdakwa akan membeli dokumen tersebut denganHalaman 6 dari 24 Putusan Nomor 25/Pid.SusLH/2018/PN.Tmlharga Rp. 2.500.000,/truck, dan setelah ada kepastian dari Sdr ACIANG makaterdakwa menyusun rencana untuk mengambil dokumen pada waktu dan tempatyang ditentukan.Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi lokasi rumah Sdr.SOLE yang berada di Desa Sanggu Kec. Dusun Selatan Kab. Barito SelatanProv.

fi3601i1080ri0s1480sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols27adjustrightrinOlin 1 080itapOpararsid14294083 rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24lang1035langfe1033langnp1035insrsid 15735 153charrsid50541 16 hichaf0dbchaf37lochf0Mengadministrasikan data debitur dan memutakhirkan informasi yang diperlukan RetailOfficer;par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1035langfe1033dbchaf37langnp1035insrsid 15735 153charrsid50541 16 hichaf0dbchaf37lochf0 b)tab hichaf0dbchaf37lochf0Membantu retail Officer menyusun

080ri0s1480sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols25adjustrightrinOlin 1 080itapOpararsid14294083 rtlchfcs1 afOafs24 ltrchfcsO fOfs24lang 1035langfe1033langnp1035insrsid 15735 153charrsid50541 16 hichaf0dbchaf37lochf0MengadministrasikanhichafOdbchaf37lochf0 data/file debitur secara tertib dan informatif;par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1035langfe1033dbchaf37langnp1035insrsid 15735 153charrsid5054116 hichaf0dbchaf37lochf0 b)tab hichaf0dbchaf37lochf0Membantu Retail Officer menyusun

: 8 (delapan) dan UrutNomor : 17 (tujuh belas) C terdapat pula dalil yang menyatakan tentangtindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, padahal tentangtindakan melawan hukum atau Perbuatan Melawan Hukum tersebuttidak termasuk Kewenangan dalam pemeriksaan Perselisihan HubunganIndustrial, melainkan termasuk Rezim Hukum Perdata/Hukum AcaraPerdata, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut haruslahditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.Bahwa, cara Penggugat menyusun

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI,Bahkan gugatan Penggugat Nomor Urut 8 (delapan) dan 17 (tujuh belas) terdapatpula dalil yang menyatakan tindakan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat.Bahwa cara menyusun gugatannya, dari nomor urut (satu) sampai dengan 17(tujuh belas) keseluruhannya adalah Posita, sedangkan petitumnya tidak dijelaskan secara sistematis/tidak jelas, apalagi ada permohonan untuk menyatakanperbuatan Tergugat adalah melawan hukum.Bahwa berdasarkan alasanalasan eksepsi tersebut diatas

Surat Gugatan halaman 2 butir 7 menjelaskan PENGGUGATmendalilkan TERGUGAT telah mendapatkan Somasi, untuk melunasikewajibannya.2) Dalil dalam Surat Gugatan halaman 2 butir 8 PENGGUGAT mendalilkanBahwa oleh karena TERGUGAT, merasa mendapatkan tekanan baiksecara Fisik maupun Psikis melalui Somasi tersebut, maka pada tanggal 19Desember 2016, TERGUGAT memberikan kuasa kepada Kantor Advokat /Konsultan ....Dalildalili PENGGUGAT tersebut diatas membuktikan secara sah danmenyakinkan bahwa PENGGUGAT telah menyusun

dalam Surat Gugatan halaman 2 butir 7 menjelaskan PENGGUGATmendalilkan TERGUGAT telah mendapatkan Somasi, untuk melunasikewajibannya.Dalil dalam Surat Gugatan halaman 2 butir 8 PENGGUGAT mendalilkanBahwa oleh karena TERGUGAT, merasa mendapatkan tekanan baiksecara Fisik maupun Psikis melalui Somasi tersebut, maka pada tanggal 19Desember 2016, TERGUGAT memberikan kuasa kepada Kantor Advokat /Konsultan ....Dalildalil PENGGUGAT tersebut diatas membuktikan secara sah danmenyakinkan bahwa PENGGUGAT telah menyusun

Berdasarkan halhal tersebut di atas maka telah terbukti secarajelas jika PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya telah tidakcermat dan tidak memahami peraturan hukum yang berlaku,dencian demikian berdasarkan hukum GUGATAN a quo harusditolak atau sekurangkurancinva dinvatakan tidak dapat diterima;B. DALAM POKOK PERKARA :PERGANTIAN KARTU BERDASARKAN INSTRUKSI DAN KONFIRMASIDARI TURUT TERGUGAT;4.

seseorang menunjuk Advokat maka hal tersebutadalah hak hukum dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan(pihak yang menunjuk Advokat tersebut);Bahwa berdasarkan Yurispudensi Mahkamah Agung No. 635 K/Sip/1973 tangal 4 Juli 1974:"mengenai honorarium Advokad karena H.LR tidak mengharuskanberperkara dengan bantuan seorang Pengacara, maka Pengeluaranuntuk Pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak Lawan";Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka telah terbukti secarajelas jika PENGGUGAT dalam menyusun

Bahwa dengan adanya perubahan gugatan yangdiajukan oleh Penggugat telah sangat sah membuktikanbahwa Penggugat menyusun gugatan a quo secara tidakcermat sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas makasudah sepantasnya untuk menyatakan gugatan a quo tidakdapat di terima.

kerugianPenggugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial;Bahwa mendasari pada gugatan a quo, Penggugat telahmengajukan tuntutan kerugian baik secara materiil maupunimmaterill akan tetapi tuntutan tersebut diajukan dalam perkaraperselisihan hubungan industrial dimana mengacu pada UndangUndang 13/2003 dan Undang Undang 2/2004 tidak mengaturtentang tuntutan kerugian baik secara materil maupun immateril,sehingga terbukti bahwa Penggugat menyusun

rumah pergi meninggalkan rumah;Bahwa memang Terdakwa dan Terdakwa Edy Bahagia KaroKaro yangbongkar teras / warung tersebut;Bahwa Barang bongkaran kami letakkan disamping rumah tersebut;Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang bangun teras warung tersebut;Bahwa yang mengusahai warung adalah Bantu Siburian;Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Sdk Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membongkar warungtersebut; Bahwa Terdakwa Edy Bahagia Karo karo yang membongkar sementaraTerdakwa hanya menyusun

Rida Karo karo; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai masalah rumah antara TerdakwaRida Karo karo dengan saksi Nurdin Karo karo; Bahwa setelah warung tersebut kami bongkar, barang bongkarandiletakkan disamping rumah, tapi setelah sebulan tidak ada lagi; Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan upah oleh Terdakwa Rida karo karountuk membongar warung tersebut; Bahwa kami menggunakan Martil milik Terdakwa untuk membongkarwarung tersebut; Bahwa Terdakwa yang membongkar sementera Terdakwa Rida Karo karohanya menyusun

terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa berawal dari minat terdakwa untuk mengajukan kredit pemilikanmobil jenis Truk merek Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Tahun2013, antara Terdakwa dengan saksi DONNY SETIAWAN alias ASEPDONI terjadi pembicaraan, menyadari terdakwa pernah bermasalahdengan PT ADIRA Finance Cabang Tasikmalaya, maka dengan maksuduntuk melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dengan PT ADIRAFinance Cabang Tasikmalaya, Terdakwa dengan saksi DONNYSETIAWAN alias ASEP DONI menyusun

:72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyaitugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa,antara lain :a Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1)Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ;c Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama BPD ;d Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuanbersama BPD ;e Menyusun

tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyaitugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa,antara lain :a Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1) 16 Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ;c Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama BPD ;d Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuanbersama BPD ;e Menyusun

27 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyaitugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa,antara lain :a Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;b Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (1)Kepala Desa mempunyai wewenang Kepala Desa ;c Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama BPD ;d Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuanbersama BPD ;e Menyusun

Garut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat (1)dan (2) mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakanurusan Pemerintahan Desa, antara lain :e Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkankebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;e Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuanbersama BPD ;e Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desamengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersamaBPD ;e Membina kehidupan masyarakat

Surat KeputusanBupati Garut nomor: 141.1/KEP.528.BPMPD/2011 tanggal 26 September 2011 ;Menimbang, bahwa selaku seorang Kepala Desa terdakwa sesuai ketentuanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 tahun 2005 Tentang Desapasal 14 ayat (1) dan (2) mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakanurusan Pemerintahan Desa, antara lain :e Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkankebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;e Menetapkan peraturan desa yang telah nendapat persetujuanbersama BPD ;e Menyusun

BinSuyadi dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaktidaknya melepaskanTerdakwa Diananta Putra Sumedi alias Nanta alias Natan Bin Suyadi darisegala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaansemula;Membebankan biaya perkara ini pada Negara;Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secaralisan pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena kurang selektif dalammemilih katakata untuk menyusun

Fungsi dewan pers diatur pada Pasal 15 ayat (2)yang bunyinya sebagai berikut:e Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;e Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktbe Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasuskasus yangberhubungan dengan pemberitaan pers;e Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat danpemerintah;e Memfasilitasi organisasiorganisasi pers dalam menyusun peraturanperaturan di bidang pers dan

mengenai dewan pers diatur dalam Pasal 15 UndangundangNo.40 tahun 1999 khususnya ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:e Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;e Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;e Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;e Penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasuskasus yangberhubungan dengan pemberitaan pers;e Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat danpemerintah;e Memfasilitasi organisasiorganisasi pers dalam menyusun

karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2)UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal;Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan pembelaannyasecara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya karenakurang selektif dalam memilin katakata untuk menyusun

terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gejolak atau permusuhan yangterjadi antara Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA): Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rusaknya kerukunan Suku, Agama,Ras dan Antar Golongan (SARA) yang selama ini telah terbina;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui kesalahannya karena kurang selektif dalam memilihkatakata untuk menyusun

Menyusun DIPA;b. Menetapkan PPK dan PPSM;Hal 20 Putusan No. 3/G/2019/PTUN.PLc. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaankegiatan dan anggaran;d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairandana;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarab anggaranBelanja Negara;f. Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas bebananggaran negara;g. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaankegiatan dan anggaran;h.

Menyusun laporan keuangan dan konerja sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut :1) PPSPM melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf f..... dstPasal 15 sebagai berikut :a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakandengan SPP beserta dokumen pendukung.b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhipersyaratan untuk dibayarkan.c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.d.menerbitkan SPM atau dokumen

Menyusun DIPA;b. Menetapkan PPK dan PPSM;c. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaankegiatan dan anggaran;d. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairandana;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluarab anggaranBelanja Negara;f Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas bebananggaran negara;g. Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaankegiatan dan anggaran;h.

Menyusun laporan keuangan dan konerja sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut :PPK melaksanakan kewenangan KPA sebagaimana dimaskud dalamPsal 8 huruf e.Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkanpenegeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas danwewenang:Hal 22 Putusan No. 3/G/2019/PTUN.PLda. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairandana;b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas, kabur(Obscuor Libel)Halaman 26 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG1.1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalilPenggugat kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat.1.22 Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatanyasangat tidak cermat, tidak jelas obscour libel hal ini dapatTergugat jelaskan sebagai berikut :a.

Menyusun dan menyiapkan Berita Acara Penetapan CalonPerangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat,Berita Acara seleksi, dan Berita Acara Penetapan CalonPerangkat Desa yang memperoleh hasil seleksi.3. Mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus danmemperoleh rangkin tertinggi kepada Kepala Desa dan4.

Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas, Kabur (ObscourLibel)1.1 Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak seluruh dalildalilPenggugat kecuali yang diakui secara nyata oleh Tergugat IIIntervensi.1.2 Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatanya sangat tidakcermat, tidak jelas obscour libel hal ini dapat Tergugat IIIntervensi jelaskan sebagai berikut :A.

Menyusun dan menyiapkan Berita Acara Penetapan CalonPerangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat,Berita Acara seleksi, dan Berita Acara Penetapan CalonPerangkat Desa yang memperoleh hasil seleksi.Halaman 46 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMG3. Mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus danmemperoleh rangkin tertinggi kepada Kepala Desa4.

Eksepsi GugatanPenggugattidakcermat, tidak jelas, kaburObscuur Libel):Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 74/G/2020/PTUN.SMGMenimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi padaintinya eksepsinya menyatakan dalam menyusun gugatan Penggugattidak cermat, tidak jelas (Obscuur Libel) dikarenakan posita danPetitum saling bertentangan;Menimbang, bahwa yang menjadi pedoman gugatanPenggugat kabur atau tidak jelas diatur dalam pasal 56 UndangUndang Peratun, yang menentukan;(1) gugatan harus memuat

Lutfhan Barkah kurang lebih sudah 5 tahun;Bahwa tugas saksi adalah membantu kepala sub bagian kepegawaian sekertariatdaerah sesuai bidang tugasnya, menyusun konsep rencana kegiatan berkaitandengan KPP (kelompok Pembantu Pimpinan) diantaranya menyusun kegiatanrencana yang berkaitan dengan bidang tugasnya memeriksa, mencatat,mengklasifikasikan naskah dinas keluar maupun masuk, menerima, memeriksa,mencatat konsep naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh seketariat daerah,menjadwalkan rencana kegiatan

diperiksa di Penyidik kejaksaan ;e Bahwa saksi pernah membubuhi tandatangan di Berita Acara Penyidik Kejaksaan ;e Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penyidik Kejaksaan tidak merasadipaksa ; Bahwa saksi diperiksa Penyidik 5 (lima) kali;e Bahwa saksi masih ingat dalam kaitan Kasus Bansos;e Bahwa kapasitas saksi sebagai Terdakwa;e Bahwa saksi bekerja di KPP (Kelompok Pembantu Pimpinan) sejak bulan Oktober2003;65Bahwa saksi bertugas sebagai Ajudan Sekda Kota Bandung;Bahwa tugas pokok saksi yaitu :Menyusun

rencana kegiatan yang berakitan dengan bidang tugasnya;Menginventarisir jadwal kegiatan Sekda;Menyusun jadwal kegiatan Sekda sesuai waktu pelaksanaan atau prioritas kegiatan;Atas arahan Pimpinan melaksanakan koordinasi dalam rangka Kelompok PembantuPimpinan (KPP) Sekda;Melaporkan hasil pekerjaan yang ditugaskan oleh Pemimpin;Bahwa terjadi penyimpangan APBD sejak tahun 2009 dan 2010;Bahwa SP2D tahun 2009 ada 25 lembar;Bahwa untuk tahun 2010 tidak ada SP2D;Bahwa tidak ada suratsurat yang tercantum

Uus Ruslan ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan dan tidak menyatakankeberatan.11 Saksi DrsDADANG SUPRIATNA,MH, yang keterangannya dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan 2 kali mengenai adanya dugaanpenyelewengan dana Bansos di Kota Bandung;e Bahwa saksi sebelum menjabat Asisten III menjadi Kepala Dinas sejak Januari 2010;77Bahwa tugas utama saksi yaitu :Menyusun bahanbahan Anggaran Pendapatan;Menyusun anggaran

DADA ROSADA, SH,M.Si yang pada pokoknya sebagaiBahwa saksi diangkat menjadi Walikota Bandungsejak tahun 2003 sampai dengan 2008 dan masa bhaktikedua dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;Bahwa tugas dan wewenang Walikota Bandung adalahMemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerahberdasarkan kebijakan bersama yang ditetapkanDPRD;Mengajukan rencana Perda;Menetapkan Perda yang telah mendapatkanpersetujuan bersama DPRD ;Menyusun dan mengajukan rencana Perda tentangAPBD kepada DPRD untuk dibahas dan