Ditemukan 12313 data
72 — 32
Darimana patokan nilai fantastis yang diajukanoleh Penggugat tersebut sangatlah sulit untuk dipikir dengan akal sehat.Bahwa dengan mendalilkan sesuatu yang mengadaada dan tidak masuk akal,maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo mengadili dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterimakarena kabur dan mengadaada.DALAM POKOK PERKARA1Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalildalam jawaban;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Kadek Sutra Astara
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
98 — 66
mulai dari bukti T.I.1I1 Sampai buktiT.I.17 adalah buktibukti yang bersifat autentik terang dan jelasmenerangkan tentang keadaan dan kepemilikan tanah obyekHalaman 43 dari 47 halaman PUTUSAN NOMOR 2/PDT/2022/PT KDIsengketa, demikian juga saksisaksi antara lain, Hasanuddin,Zahimin,Notris, Zaitun telah memberikan keterangan mengenalinwal kepemilikan tanah obyek sengeketa secara terang dantidak dapat disangkali oleh Penggugat/Pembanding Bahwamengenai kesaksian saudara kandung KONGGOMA yangdijadikan patokan
21 — 3
Besarnya jumlah kerugian berdasarkan PATOKAN yang didasarkanpada penilaian kedudukan social ekonomi (in casu: YurisprudensiHalaman 6 dari 46 Putusan Nomor 09/Pat.G/2015/PN. Slw.12.20.Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976,Nomor: 96 k/Sip/1974).2. Besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soalkelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatuukuran (In casu: RY. MA Il, halaman 281)3.
133 — 65
Tergugat 2 tidak mempunyai urusan dengan parapenggugat, Tergugat 2 hanya mempunyai urusan dengan Tergugat 1 sajayaitu bagaimana tergugat 1 mempertanggung jawabkan perbuatannyakepada Tergugat 2 dengan tanpa menghiraukan hak orang lain dalammenjual tanah yang belum dibagi waris kepada Tergugat 2;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat (descente) pada tanggal 23 September 2020 dan telahmemperoleh keadaan yang sebenarnya terhadap ketiga objek sengketauntuk selanjutnya dijadikan patokan
157 — 19
Barang yang terjadi karena tindak pidana (contoh ljazah Palsu)sifatnya kekal.Bahwa turut serta harus konspirasi harus diketahui sejak awal (ini adabarang murah, gelap).Bahwa beli dengan itikat baik sikap kejahatannya hilang.Bahwa pada R.Soesilo Pasal 480 KUHP adalah delik formil, adalahharus berdiri sendiri berlainan dengan mani loundring harus adaperbuatan pokoknya.Bahwa patokan pembeli yang beritikat baik adalah normanorma yangberdasarkan pada hukum kebiasaankebiasaan/perdata, jadi hukumpidana
UMENG K. JANTAN
Tergugat:
WAINA A SERA alias LUNCE A SERA
68 — 22
Namun Penggugatdengan serakah ingin menduduki tanah Tergugat dengan menabang Pohon Asam(Mangga) miliknya yang mana pohon tersebut merupakan patokan/ batas dengan kebunkaret Tergugat. Bahkan Tergugat dengan melawan hukum dan tanpa hak menebangpohon karet Tergugat;8.
Terbanding/Tergugat : PT. COMMEASURE SOLUTION INDONESIA
73 — 41
Patokan tersebut sesuai dengan asasyang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata, mengingat persetujuanhanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang menjadi patokan bukanlah kedudukanstruktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan,bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakanpada suatu saat ;Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut merupakan suatu keputusanTata Usaha Negara yang memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud Pasal angka (9) UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
67 — 30
perihalPengumuman Sertipikat Hilang, yang ditujukan kepada RedakturSurat Kabar Komentar, dan diumumkan di surat kabar tersebutpada tanggal 3 Oktober 2012, sehingga dengan demikian makaPenggugat telah mengetahui adanya objek gugatan dalam perkaraaquo, dan oleh karena itu maka telah nyata bahwa pengajuangugatan Penggugat dalam perkara aquo melebihi jangka waktu 90(Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun1986; Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, jika dipakai patokan
19 — 17
Hal ini sependapatdengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973,tanggal 25 J uni 1974 yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yangharus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanyayang diserahi pemeliharaan sianak.Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari lakilaki untuk mengurusanak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut,lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu.
Pembanding/Penggugat II : SRI MULYANI
Terbanding/Tergugat I : SIH WIRYADI DAN REKAN
Terbanding/Tergugat II : PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA
33 — 21
perubahan yang sangat signifikan, sehinggaharga limit yang ditentukan oleh Tergugat II dengan hasil yang dikeluarkanoleh Tergugat sangatlah tidak sesuai dengan harga pasaran dan NJOPdari tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang tiap tahun mengalamipeningkatan, sehingga dalam penetapan harga limit sebesarRp. 2.300.000.000, (dua milyar tiga rats juta rupiah) oleh Tergugat sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Pengugat, karena tanahdan bangunan milik Para Penggugat, bilamana dijual dengan patokan
47 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keduafakta yang dijadikan patokan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ini sangatterkait dengan karakteristik bisnis Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) sebagai pabrikan dengan risiko yang terbatas (limited riskmanufacturer) sesuai dengan Dokumentasi TP Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) halaman 4445.
82 — 51
Saleh lorong Ceria, Kecamatan Palu Selatan,Kota Palu dimana alamat tersebut telah diketahui oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan patokan forum domisili sebagaimana digariskan Pasal 142R.Bg (Reglement Buiteegewesten) dinyatakan: yang berwenang mengadili suatuperkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat;Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar bataskompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilanyang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat
52 — 27
Penggugat konpensisebesar Rp. 9.566.692.000, berdasarkan harga jual beli ;e Rp. 1.500.000.000,per unit X9 unit = Rp. 13.500.000.000, sedangkane Rp. 1.800.000.000, X 1 unit = Rp. 1.800.000.000,Rp. 15.300.000.000,Sedangkan harga jual kepada Tergugat rekonpensi sebasar Rp.5.733.308.000, sehingga terdapat selisih harga sekarang sebesar Rp.9.566.692.000, ;Menimbang, bahwa harga sekarang yang ditentukan oleh Penggugatrekonpensi per unit terhadap 9 unit seharga Rp. 13.500.000.000, Majelishakim memandang patokan
111 — 24
Sebagai patokan dapatdipergunakan ketentuan bahwa perubahan atau penambahan gugatdiperkenankan, lkankepentingankepentingank lahpihakbaikkepentingan Penggugat maupunkepentinganTergugat (dan terutamakepentingan Tergugat sebagai orang yang diserang dan oleh karenanyauntuk membeladiri), jangansampaidirugikan dengan perkembanganperubahan atau penambahan gugat tersebut ;Bahwa Prof. Dr.
164 — 42
yangdigariskan pasal 1338 KUH Perdata, oleh karena itu kesepakatan tersebut mengikatkepada para pihak untuk menaati dan melaksanakan, namun demikian ketentuanpasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri membatasi tingkat derajat kekuatannya, tidakbersifat mutlak tetapi bersifat sukarela sehingga berdasarkan penjelasan tersebut,kesepakatan atas pemilihan domisili tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatifberdasarkan tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei)yang digariskan pasal118 HIR ayat (1) HIR, bahkan patokan
91 — 36
Nuansa Fajar Nusantara ; 0Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut dibantah olehPenggugat sebagai mana dalam repliknya yang menguraikan bahwa memangHalaman 49 dari 57 halaman Putusan Nomor : 15/G/2016/PTUN JPR.benar Penggugat menerima balasan surat tanggal 22 Maret 2016, tapi ituhanya berupa penyampaian dan/atau penjelasan kosong saja, tanpa adalampiran HGB No. 00789, tanggal 23 Maret 2010 ( sebagai obyek Sengketa)dalam perkara ini, jadi Penggugat tetap memakai patokan tanggal 09 Mei 2016,
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganPasal 6 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman secara imperative diatur bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatdapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya; kesalahan mana harus dapat dibuktikan dengan mengkonstruksikansemua unsur yang terkait, tanpa menghilangkan unsur lainnya yang menjadipokok patokan
1177 — 672
Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secarasederhana adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utangyang telah jatuh waktu dan tidak dibayar ; Untuk membuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih Kreditormaupun adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar mestidapat dibuktikan berdasarkan "alat bukti yang mencapai nilai kekuatanpembuktian (bewijskracht, probatory force) yang "mencapai batas minimalpembuktian akan tetapi yang menjadi patokan : terdapat / ditemukan
39 — 9
Tol383.Salinan/fotokopi bukti bahwa debitur wansprestasi, berupa peringatanmaupun penyitaan dari kreditur;4.Surat pernyataan dari kreditur akan bertanggung jawab apabila terjadigugatan perdata atau tuntutan pidana;5.Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak,Sedangkan syarat lelang adalah asas atau patokan yang harus ditegakkanPejabat Lelang pada pelaksanaan lelang, antara lain meliputi:a.Syarat Umum:1. Dilaksanakan dihadapan dan disahkan oleh Pejabat Lelang;2.