Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. GRETA SASTRA PRIMA, 2. CV. PUTRA TUNGGAL tersebut;

No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga Smg. tersebut telah diberitahukan lewatPengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Januari 2012 kepadaPemohon Peninjauan Kembali I.Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 445 K/Pdt.Sus/ 2011 tersebut telahditerima oleh Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan NegeriSemarang.Bahwa atas Putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanPermohonan Peninjauan Kembali dengan disertai Memorinya pada tanggal31 Januari 2012 dan diserahkan pada Pengadilan Niaga Semarang padaPengadilan

melakukannya dan hal inilah yangmenimbulkan kekeliruan yang nyata dalam putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 445 K/ Pdt.Sus/ 2011 dan untuk manaoleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Peninjauan Kembali.c.

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI YANGKETIGA:1.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembalimembaca dan mempelajari secara cermat danseksama rencana dan permohonan yang diajukanDebitor Pailit (ic. Termohon Peninjauan Kembali )yang tertuang dalam proposal perdamaian danrestrukturisasi hutang PT.

Termohon Peninjauan Kembali 1), yakni PT.SMM International Investments Pte. Ltd. (ic.Termohon Peninjauan Kembali VI) dan PT. SMMGroup Pte. Ltd. (ic. Termohon Peninjauan KembaliVII) menyetujui proposal perdamaian danrestrukturisasi hutang PT.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali: 1. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR, 2. GUBERNUR JAWA TIMUR tersebut;

kembali padatanggal 6 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah PernyataanPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 89/Pdt.G/2009/PN Sda, jo.

Tergugat IX pada tanggal 23 Januari 2014;Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali , !

l dahuluPara Pemohon Kasasi , Para Termohon Kasasi Il, IIl/Penggugat I, II/ParaPembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 17 Maret 2014, sedangkanTermohon Peninjauan Kembali IIl sampai dengan XIV/Para Termohon Kasasi Il,Ill/Tergugat Ill sampai dengan XIV/Terbanding II sampai dengan XIV tidakmengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta keberatankeberatannya

No.371 PK/Pdt/2014Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKeHakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauankembali: 1. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR, 2. GUBERNUR JAWATIMUR tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi Il,Termohon Kasasi , III/Tergugat , II/Terbanding , Il untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 oleh H.

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. RABIK BANGUN PERTIWI (BLUELINE BROADBAND INTERNET), tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps., tanggal 17 Januari 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dalam PHK yang menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali Sebesar Rp265.650.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;Uang Pesangon 2 x 9 x Rp10.500.000,00 = Rp189.000.000,00UPMK 4 x Rp10.500.000,00 = Rp 42.000.000,00Jumlah = Rp231.000.000,00UPH 15 % x Rp231.000.000,00 = Rp 34.650.000,00Total = Rp265.650.000,00(dua ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankemball:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah menelitisecara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 10 Maret 2017 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan

pekerja tetapi sebagai para anggota Direksi yang wajibmenjalankan tugas untuk kepentingan dan perseroan Pasal 92 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007; Bahwa pada tanggal 25 November 2015 Pemohon Peninjauan Kembalimelalui RUPS memutuskan memberhentikan Termohon Peninjauan Kembaliic.

lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Oleh karena pemutusan hubungan kerja Termohon Peninjauan Kembali saatmenjadi direktur maka upah proses tidak diberikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT.

Nomor 11 PK/Pdt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara inidi atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dibebankan kepada Termohon Peninjauan

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yangdalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariJumat, tanggal 16 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DwiTjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1.ELVIS KENEDI, 2. NILAWANI, 3.NASER, 4.AMRAN, 5.IRDAS, 6.CHAIRIL ANWAR, 7.SURYANI, tersebut;

peninjauan kembali dari Para Pemohon PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 28 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Para

Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatuHalaman 8 dari 11 hal.

melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan Para Penggugat;Bahwa alasanalasan peninjauan kembali hanya pengulangan bantahanyang telah dipertimbangkan dengan benar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para PemohonPeninjauan Kembali: ELVIS KENEDI, dan kawankawan, tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak maka Para PemohonPeninjauan Kembali dihukum

untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali ini;Halaman 9 dari 11 hal.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1. ELVIS KENEDI, 2. NILAWANI, 3. NASER, 4.AMRAN, 5. IRDAS, 6. CHAIRIL ANWAR, 7. SURYANI, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Prof. Dr.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT PANGKATAN INDONESIA;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90541/PP/M.VIA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017;

Kembali pada tanggal 4 Januari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 29 Maret 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Maret2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Putusan Nomor 2319/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 29 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon' kepadaMahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali dalam perkara ini;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 90541/PP/M.VIA/16/2017 yang diucapkan tanggal 19 Desember 2017;3.

Mengadili sendiriBerdasarkan penjelasan dari Pemohon Peninjauan Kembali diatas, makamohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar dapatmempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali kami danmembatalkan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 148.676.217,00 yangtelah Pemohon Peninjauan Kembali kreditkan pada masa Juni 2013;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 3 Mei 2018, yang pada intinya putusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2319/B/PK/Pjk/2018 perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca danmempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauankembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pinak yang kalah dihukummembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN cq WALIKOTA BANJARBARU tersebut;

kembali yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari2020;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 23 Januari 2020

merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suratsurat bukti yang bersifatmenentukan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:1.

Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali;2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorHalaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 699 PK/Pdt/20201583 K/PDT/2019, tertanggal 31 Juli 2019 juncto Putusan PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G/2018/PT BJM;Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilikSporadik Nomor 189/AGR/KGP/VIII/1977 atas nama Ny. Kasrah denganluas + 20.068 m?

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara;Atau apabila pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon PeninjauanKembali mohon agar dapat diberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali yang diterima tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknyamemohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSIKALIMANTAN SELATAN cq WALIKOTA BANJARBARU tersebut;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: 1. NOOR CHELWATY, 2. RIZA NOVIYANDI, 3. RISAAMELDA NOVITA, S.E., 4. RISKHA REZEKI YANTI APRIL LISA tersebut;

pada tanggal 29 Juli 2013sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/PK/2013/PN.Bjm Jo.

peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Il/Tergugat II/Turut Terbanding dalammemori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:1.

Kembali tidakmempunyai kekuatan hukum lagi, dan melalui Permohonan PeninjauanKembali ini untuk dipertimbangkan agar semua putusanputusan darigugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat II tidak dapat dibenarkan, karena bukti NovumPK.1 dan PK.2 baru dibuat tahun 2013;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti

Kembali: NOORCHELWATY dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 19 dari 21 Hal.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: 1. NOOR CHELWATY, 2. RIZA NOVIYANDI, 3. RISAAMELDA NOVITA, S.E., 4. RISKHA REZEKI YANTI APRIL LISAtersebut;2.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ny. SAKINA ABDAT disebut juga Hj. SAKINA ABDAT, BA., MBA, 2. Ir. SEMPANA YASIF, MSi., tersebut

., dan kawan, Para Advokat pada KantorHukum Albertinus dan Rekan, beralamat di Jalan BrigjenZein Hamid, Perumahan Citra Baru B90, Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015;Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanRUDI FRIST PATAR, bertempat tinggal di Jalan Tinta Nomor8, Kelurahan Sei Putin, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;Termohon Peninjauan Kembali;DanAIDA SELLI SIBURIAN, SH, SpN, Notaris, beralamat kantor diJalan Kapten Muslim Nomor 138/168, Kelurahan Helvitia Timur,Kecamatan

Kembali pada tanggal 21 Oktober 2015 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 DesemberHalaman 4 dari 7 hal.

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 14 Desember 2015 merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan, kekeliruan sertatidak cermat atau tidak membingkaikan ketentuan hukum sebagaimana yangsemestinya kemudian memohon

Menerima eksepsi Tergugat dan Il/Pemohon Peninjauan Kembali danI untuk seluruhnya;3.

., MBA, dan kawan tersebut harus ditolak:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para PemohonPeninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. SANUKRI SARDI, 2. SASTRA, 3. KOMARIAH, 4. SUHERMAN PRATAMA MULYA, 5. MUHI, 6. SUMYATI, tersebut;

disertai dengan memori peninjauan kembali yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada hari dan tanggal itu juga;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali

dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi danBangunan Tahun 2015 (bertanda P2); Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi danBangunan Tahun 2016 (bertanda P3);kemudian memohon agar permohonan peninjauan kembali dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali Il, Termohon Peninjauan Kembali Ill,Termohon Peninjauan Kembali IV, Termohon Peninjauan Kembali V, telahmengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7Halaman 12

Nomor 500 PK/Pdt/2019Februari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali mengenai adanya novum dengan mengajukan buktibertanda P1 sampai dengan P3, tidak dapat dibenarkan, sebab bukanmerupakan bukti kepemilikan yang bersifat otentik atas objek tanah,melainkan hanya berupa Daftar Himpunan Ketetapan

SANUKRI SARDI dan kawankawan tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para PemohonPeninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali: 1. H. SANUKRI SARDI, 2. SASTRA, 3.KOMARIAH, 4. SUHERMAN PRATAMA MULYA, 5. MUHI, 6.SUMYATI, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh Dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI;

Yos SudarsoKM. 10,2, Mabar, Medan Deli Kota, Medan, Sumatera Utara 20242 (alamatkorespondensi: HPM & Partners, Gedung Wisma Dana Pensiun BankMandiri Lantai 2, Suite 206, Jalan Tanjung Karang Kav. 34A, Jakarta Pusat10230):Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 04 Juli

tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 04 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 Nomor00002/203/12/112/16 tanggal 14 April 2016 Masa Pajak November 2012sebesar Rp 7.607.065,;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Agustus 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan

tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 215/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BARA PERMATA MINING tersebut ;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: F.X. SOESILO ANDIWINATA DARMAWAN tersebut;

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. MARSHILL INTERNASIONAL FINANCE tersebut;

PUTUS ANNomor 19 PK/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT.

dalam undangundang, oleh karena itu permohonan pemeriksaanpeninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 19 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam Putusan terdapat kekeliruan, kemudian memohon Putusansebagai berikut:Halaman 5 dari 8 hal.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali/dahuluTergugat;2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugatuntuk sebagian atau setidaktidaknya menyatakan gugatan TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Penggugat tidak dapat diterima sebagian.3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/PHI.G/2015/PNJKT.PST;4.

2016 yang pada pokoknya menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti alasanalasan peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2016 danjawaban alasan peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2016 dihubungkanHalaman 6 dari 8 hal.

MARSHILLINTERNASIONAL FINANCE tidak beralasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;

Kembali pada tanggal 8 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 2 November 2017 dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal2 November 2017:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang

ditentukan olehUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 2 November 2017 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 1155/B/PK/Pjk/2018e Menolak permohonan Banding dari Termohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;e Menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor SPKTNP161/BC/2016 tanggal 6 April 2016;e Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 19 Desember

Mahkamah Agung mengadili kembaliperkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini:Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca danmempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauankembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dinukummembayar biaya perkara dalam peninjauan kembali:Memperhatikan pasalpasal dari

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. M.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT AGUNG CONCERN tersebut;

Hutagalung &Partner, beralamat di Jalan Suryo Nomor 12, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 2 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan:1.

Perkara: Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali s/d TermohonPeninjauan Kembali IV tidak dapat diterima;Ex a quo et bono (mohon putusan seadiladilnya);Halaman 7 dari 10 Hal.

SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telan mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama alasanalasan peninjauan kembali tanggal 3 April2018 dan jawaban alasan peninjauan

kembali tanggal 14 Mei 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali sah karena tanpa adanya kesalahan dari paraTermohon Peninjauan Kembali, maka sudah tepat putusan Judex Juris yangmenguatkan/membenarkan putusan Judex Facti yaitu memenuhi hakhakpara Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT AGUNG CONCERN tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkansebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Sdr. KRESNO WAHYONO S, tersebut;

Nomor 625 PK/Pdt/2019Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 11 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yangnyata kemudian memohon putusan sebagai berikut: Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali semula Termohon Kasasi I/Terbanding /Tergugat dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 695 K/PDT/2018tanggal 24 April 2018 yang dimohonkan = peninjauan kembalitersebut, dan;Dengan Mengadili Sendiri:1.

Menghukum Termohon = Peninjauan Kembali semulaPenggugat/Pemohon Kasasi/Pembanding untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini:Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, TermohonPeninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kemballipada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan

NoniSaerang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali Sdr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali Sdr. KRESNO WAHYONO , tersebut:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlahRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED;

Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatandan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal10 Oktober 2019Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT80953/PP/M.XIVA/13/2017

VTA, Jakarta Selatan 12310;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2017 dengan disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut padatanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah

Mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor80953/P P/M. XIVA/13/2017 yang diucapkan tanggal 13 Februari 2017;3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP435/WP4J.07/2014tanggal 6 Maret 2014:4.

Putusan Nomor 1324/B/PK/Pjk/2020Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap

Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 5,968,374.24Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus USD 18,402,487.24dibayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak:Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembaliditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harusdibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal terkait dari UndangUndang Nomor