Ditemukan 56411 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dprd kabupaten kepulauan sula Bupati kepulauan meranti vs juliadi; Johny ughude vs bupati kepulauan talaud; Kaomaneng manolang vs bupati kepulauan sangihe; Bupati kepulauan selayar vs rahman r S.sos; Peterson rangkoratat Sh vs bupati kepulauan tanibar; Wfm nasution vs gubernur kepulauan bangka belitung;; Perdata Pencabutan perkara Pemerintah republik indonesia Walikota tidore kepulauan Kepala bagian pemerintahan kota tidore kepulauan Kepegawaian Ptdh Kepala kepolisian daerah (kapolda ) kepulauan riau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2021
Tanggal 2 Maret 2021 — KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN., 2. EBSON SAMBAI, DKK., 3. PARTAI HANURA, DKK;
158 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN., 2. EBSON SAMBAI, DKK., 3. PARTAI HANURA, DKK;
    BASRI BENNU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Moh Toha RT 002 RW 003, Kelurahan Anotaurei,Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen,pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Iwan Kurniawan Niode,S.,H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat, pada Kantor Advokat Iwan Niode, S.,H., M.H.,& Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 November 2019;2.
    AGUS YOWEI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kampung Ambai, RT 000 RW 000, Kelurahan Ambai Il,Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen,pekerjaan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Iwan Kurniawan Niode,S.,H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat, pada Kantor Advokat Iwan Niode, S.,H., M.H.,& Rekan, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 4 November 2019;3.
    Kepulauan Yapen,pekerjaan Wiraswasta;2. GEORGE PATAI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Papuma, Kampung Papuma, Distrik YapenBarat, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;3. ELVIS HUGO RAPAMI, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro Kelurahan Tarau,Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, pekerjaanAnggota DPRD Kabupaten/Kota;4. FREDY. F. TAREK, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Hang Tua, Kelurahan Anotaurei, DistrikAnotaurei, Kab.
    Kepulauan Yapen, pekerjaan Wiraswasta;5. LASARUS BONAI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Borai, Kampung Borai, Distrik Yawakukat,Kabupaten Kepulauan Yapen, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusman Conoras, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Advokat dan Konsultan Hukum YC & Rekan,beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Agustus 2019;Para Termohon Kasasi I;1.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha NegaraKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen berupa:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6677 B/PK/PJK/2023
Tanggal 27 Desember 2023 — GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2504 B/PK/Pjk/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Lain-lainTidak ada dalam tabel
Putus : 14-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068 B/PK/PJK/2024
Tanggal 14 Juni 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
37 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus
Register : 13-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 03-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Lwk
Tanggal 18 Januari 2024 — Pemohon:
Lukman Sudirman
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan
25 — 0
  • Pemohon:
    Lukman Sudirman
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan
Pengadilan PN Melonguane Perdata
Register : 03-11-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN Melonguane Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Mgn
Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat:
WILSON MAGENDA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD c.q. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
2.2.
46 — 0
  • Penggugat:
    WILSON MAGENDA
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD c.q. BUPATI KEPULAUAN TALAUD
    2.2.
    KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
    3.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
    4.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
    5.KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
    6.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)/ATR KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
    Turut Tergugat:
    KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-09-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2187 K/Pdt/2023
Tanggal 6 September 2023 — ., selaku BUPATI KEPULAUAN SELAYAR VS Drs. MUHAMMAD ARSAD, M.M. DAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selaku BUPATIKEPULAUAN SELAYAR VS Drs. MUHAMMAD ARSAD, M.M. DAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN KIP
Register : 12-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/KI/2017/PTUN.TPI
Tanggal 26 Juli 2017 — TRIMAWAN JOGO PRIJONO Melawan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
141 — 49
  • Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan;------------------------------------------------------------3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima rupiah);------------------------------------------------------------------
    TRIMAWAN JOGO PRIJONO Melawan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
    RT: 001 RW: 004,Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, PekerjaanWiraswasta;Selanjutnya disebut.............................PEMOHON KEBERATAN;Lawan:Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tempat Kedudukan PusatPemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring GedungSultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompak Tanjungpinang KodePos 29124; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/kdhKepriKuasa/V/2017tanggal 29 Mei 2017 memberikan Kuasa kepada:1.
    Photocopy Bukti Tanda Terima Putusan dari Komisi InformasiProvinsi Kepulauan Riau. 2. Photocopy KTP Trimawan Jogo Prijono.Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/K1I/2017/PTUN.TPI3. Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor001/I/KlKepriPS/2017.
    Kepulauan Riau, bukti Surat Asli HakKepemilikan atas tanah masih berada dengan saya;2.
    oleh Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau.
    Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan RiauNomor: 001/I/KlKepriPS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 B/PK/PJK/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
12 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM VS GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280 B/PK/PJK/2024
PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
12 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-08-2008 — Upload : 12-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/P/KHS/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 — . ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
80 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA
    ., Wakil Bupati Kepulauan Sula,bertempat tinggal di JIn. Falahu Pantai Sanana KabupatenKepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan dalamjabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula, sesuaiSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.72843Tahun 2005 tanggal 7 September 2005, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ;Melawan:DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA, dalam hal inidiwakili oleh M.
    DAHLAN SAMUDA, SP, Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula,berkedudukan di Jalan Bukit Harapan Pohea Sanana,Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai TermohonPeninjauan Kembali ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Tentang Duduk Perkara/Alasan Permohonan Peninjauan Kembali1.
    Keputusan Pimpinan DPRD Kepulauan Sula Nomor. 172.3/22/DPRDKS/2007 tanggal 24 September 2007 tersebut, sangat tidak adi!, tidakdemokratis, dan melanggar hakhak asasi Pemohon dalam jabatansebagai Wakil Bupati Kepulauan Sula yang dipilin secara lanqsung,jujur adil dan demokrartis, melalui Pemilu Pilkada (Pemilihan KepalaDaerah) Kepulauan Sula tahun 2005.
    Tidak ada bukti dalampekara ini a quo, secara hukum yang menyatakan Pemohon PK /WakilBupati kepulauan Sula telah melakukan pelangaran sumpah janji.b.
    Fakta membuktikan sebaliknya bahwa surat Ketua PengadilanNegeri Labuha Nomor: W28.U3/320/UM.01.1/IV/2007 tanggal 19 April2007 (bukti PK.2) yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sulamenjawab surat Bupati Kepulauan Sula No.009/091/2007 tanggal 11April 2007 (bukti Pk.3) dan menjadi dasar bagi Pimpinan DPRDKabupaten Kepulauan Sula tersebut telah dibatalkan/dicabut olehKetua Pengadilan Negeri Labuha dengan surat Nomor : W28U3/785/UM.01.1/X1/2007 tertanggal 09 November 2007 (terlampir diberitanda bukti
Pengadilan PN SERUI Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SERUI Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Sri
Tanggal 20 April 2011 — ALEX PAIBO PAYAWA, VS Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen,
115 — 32
  • ALEX PAIBO PAYAWA, VS Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen,
    red54;7P UT USANNomor : 13/Pdt.G/2010/PN.SriDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :ALEX PAIBO PAYAWA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diJalan Mariadei Serui, KabupatenKepulauan Yapen, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT;MelawanBupati Kabupaten Kepulauan Yapen, beralamat di Jalan Serui No.1 Serui,Kabupaten Kepulauan Yapen,selanjutnya
    disebut sebagaiTERGUGATI;ERENS ANINAM, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriSipil (PNS), beralamat di Jalan Bobo,Kampung Banawa Serui, Distrik YapenSelatan Kabupaten Kepulauan Yapen,selanjutnya disebut sebagaiTERGUGATII;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor : 13/Pdt.G/2010/PN.Sri tanggal 22 Oktober 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akanmemeriksa dan menyidangkan perkara ;Telah mendengar pihakpihak yang berperkara ;Telah membaca buktibukti surat
    Bahwa Penggugat adalah anak tertua dari almarhum Steven Payawa, pemiliktanah adat yang terletak di Jalan Mariadei, Kampung Banawa, Distrik YapenSelatan, Kabupaten Kepulauan Yapen seluas 71 x 61 x 42 M2 sesuai dengansurat Keterangan Pinjaman Tanah Adat milik Steven Payawa dengan batasbatas tanah yang meliputi : SeDeIAN.......esseecececeeee Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mariadei;Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Yapen;Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkel Besi tua milik Bapak Sukijo
    Bahwa tanah adat milik Penggugat pada bulan Februari tahun 1969 telahdigunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Yapen Waropen (sekarangKabupaten Kepulauan Yapen) berdasarkan surat keterangan Pinjaman TanahAdat Milik Steven Payawa (orang tua kandung Penggugat) yang pada intinyaadalah bahwa tanah adat tersebut dipinjamkan untuk pembangunan RumahKepala Distrik dan Kantor serta rumah karyawan Distrik Yapen Selatan;4.
    Bahwa Penggugat sudah mendatangi para Tergugat, bahkan sampai padatingkatan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen,namun tidak ada niat baik dari para Tergugat untuk mengembalikan tanah adatmilik Penggugat dan Para Tergugat selalu menghindar dari Penggugat untukmempertanggungjawabkan permasalahan ini, sehingga wajar kepada paraTergugat untuk digugat di Pengadilan ini;11.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-11-2007 — Upload : 19-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89K/PDT.SUS/2007
Tanggal 16 Nopember 2007 — PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN
66 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-03-2023 — Upload : 02-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 K/Pdt/2023
Tanggal 14 Maret 2023 — BUPATI BANGGAI KEPULAUAN Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, Dkk
9 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI BANGGAI KEPULAUAN Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — BURHANUDDIN, S.Sos VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DK
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BURHANUDDIN, S.Sos VS GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DK
    GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di GedungPerkantoran Pemprov Kepri, Gedung A1 Lantai IV, Pulau Dompak, TanjungPinang;Il.
    suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat IIIntervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN:Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objeksengketa) berupa:Surat Keputusan Gubernur Kepulauan
    WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang;ALASAN DAN DASAR GUGATAN:Adapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas halhal sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TanjungPinang dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Riau Nomor 325 Tahun 2009 tanggal 1 Agustus 2009, telah resmidiangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tajung Pinangperiode 20092014;Bahwa Tergugat dengan Surat Kuputusan Gubernur Kepulauan
    Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang merupakankeputusan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan in casu Pasal383 ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009;Bahwa konsideran Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013tanggal 1 April 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota TanjungPinang, bagian mengingat secara eksplisit
    kasasi,sehingga belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan apabila SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 390 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang dilaksanakanPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang, maka hal itutentunya sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat akan kehilangan hak akangaji dan tunjangan lainnya serta Penggugat akan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/PDT/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — PEMEMRINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq., DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq., KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU selaku PENGGUNA ANGGARAN VS PT WASKITA KARYA (Persero)
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMEMRINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq., DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq., KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU selaku PENGGUNA ANGGARAN VS PT WASKITA KARYA (Persero)
    PUTUSANNomor 322 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHPROVINS KEPULAUAN RIAU cq DINAS PEKERJAANUMUM KEPULAUAN RIAU cq KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM KEPULAUAN RIAU, selaku PENGGUNA ANGGARAN,berkedudukan di Jalan Peralatan Nomor 1, Km 7, KotaTanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Ir.Heru Sukmoro, CES., selaku Kepala
    Bahwa Penggugat adalah Kontraktor untuk paket pekerjaan pembangunanMasjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau (PembangunanHalaman 1 dari 19 Hal. Put.
    Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaucq. Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas PekerjaanUmum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran;Bahwa disini Penggugat secara tegas menggugat Pemerintah RepublikIndonesia, yang berarti adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pendanaanuntuk membangun Masjid Raya dan /slamic Centre Provinsi KepulauanRiau milik Tergugat, pendanaannya adalah dengan dana APBD justrubukan APBN;3.
    DirjenBina MargaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Bahwa dalam kasus ini telah diakui oleh Penggugat, bahwa pendanaanpembangunan Masjid Raya dan /slamic Centre didasarkan pada PerdaNomor 14 Tahun 2007 dan Perda Nomor 19 Tahun 2008 (vide butir 2 suratgugatan Penggugat), karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditujukankepada:Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau cq.Gubernur Kepulauan Riaucq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau;Bahwa dengan demikian jelas sekali subjek
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUANRIAU cq DINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU cq KEPALADINAS PEKERJAAN UMUM KEPULAUAN RIAU, selaku PENGGUNAANGGARAN tersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-03-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 B/PK/PJK/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT ADHYA TIRTA BATAM lawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PN LUWUK Pidana Khusus
Register : 18-12-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 6/Pid.Pra/2023/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2024 — Pemohon:
Idris Ara
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan
31 — 11
  • Pemohon:
    Idris Ara
    Termohon:
    Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Cq Kepala Satuan Polairud Banggai Kepulauan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 17-06-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 07-07-2022
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Tdn
Tanggal 7 Juli 2022 — Pemohon:
Richard Chandra
Termohon:
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cq. Direskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung
77 — 49
  • Pemohon:
    Richard Chandra
    Termohon:
    Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cq. Direskrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-12-2012 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 31-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/TUN/2012
Tanggal 7 Maret 2013 — BUPATI KEPULAUAN SELAYAR vs Drs. MUH. ARSAD, MM;
78 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUPATI KEPULAUAN SELAYAR tersebut;
    BUPATI KEPULAUAN SELAYAR vs Drs. MUH. ARSAD, MM;
    Golongan Ruang IV/bJabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor. 144 PK/TUN/2012ADAPUN YANG MENJADI POKOK PERMASALAHAN DALAM PERKARA INIADALAH :1Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada instansi PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar dengan nama lengkap Drs. MUH.
    Bahwa dengan melihat alasan utama keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentangPemberhentian Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dinyatakan pada diktumPertama yakni karena diaggap tidak mampu mendukung pelaksanaan tugasdan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar,maka secara tegas dapat dikatakan bahwa alasan tersebut tidak berdasaratas hukum.
    Golongan Ruang IV/o Jabatan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan SelayarNomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentangPemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSYAD, MM NIP 19650805 198603 1022 Pangkat Pembina Tk. Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala BadanKepegawalan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;3.
    Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan menyatakanPenggugat adalah Pejabat yang Sah sebagai Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ;4.
    Kabupaten Kepulauan Selayar.