suratgugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud danisinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengartanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah Nomor03

singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, KabupatenBanyumas, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor03

atau tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadirdan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPenggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaPutusan Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Buol@ Halaman 9Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah Nomor03

Ketua Pengadilan NegeriSukoharjo Nomor W.12.U.32/1635/Pdt.04.01/VIII/2018 tanggal6 Agustus 2018 (vide Bukti TIl1), Pengadilan Pengadilan NegeriSukoharjo meminta bantuan Terlawan IV untuk melaksanakan lelangeksekusi atas Obyek Lelang a quo dengan menyertakan dokumendokumen persyaratan lelang diantaranya:e Penetapan Eksekusi Lelang Ketua Pengadilan Negeri SukoharjoNomor 03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tanggal 6 Agustus 2015 (vide BuktiTII5);e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/

PN.Skh tanggal 10 Juli 2015 (vide Bukti TII6);e Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 03/PDt.Eks/2015/PN.Skhtanggal 04 Agustus 2015 (vide Bukti TII7);e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN.Skh tanggal 22 Mei 2015 (vide Bukti TII8)e Berita Acara Aanmaning Nomor 03/Pdt.Eks/2015/PN.Skh (videBukti TII9);e Fotokopi Sertipikat;C.

Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tentang Perintah Lelang Eksekusi tanggal6 Agustus 2015, diberi tanda T.IV5;6. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tentang Perintah Sita Eksekusi tanggal 10 Juli2015, diberi tanda T.IV6;7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2015/PN Skh tanggal4 Agustus 2015, diberi tanda T.IV7;8.

Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh (Aanmaning) tanggal 12 Mei 2015, diberitanda T.IV8;9. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Nengeri Sukoharjo Nomor03/Pdt.Eks/2015/PN Skh (Aanmaning) tanggal 24 Juni 2015, diberitanda T.IV9;10. Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Pengadilantanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda T.IV10;11.

Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, KartuKeluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran NomorO0100/IST/CSLTB/I/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor03/06/III/2010;Bahwa kemudian di dalam paspor Pemohon yang di keluarkan KepalaKantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, dengan NoPaspor A 0031969 nama Pemohon tercatat sebagai DJAMALUDDINJUHRI ABDULLAH;Hal 1 dari 11 Hal.

Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, KartuKeluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran NomorO100/IST/CSLTB/I/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor03/06/III/2010, sebagaimana telah disebutkan di atas, nama Pemohonyang benar adalah JAMALUDIN ;Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 08081972 sesualyang tercatat di Kartu.

Nikah Nomor :03/06/III/2010 ;Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membenarkan nama Pemohondari nama DJAMALUDDIN JUHRI ABDULLAH sebagaimana yangtercatat di paspor No Paspor A 0031969 yang telah dikeluarkan olehKantor Imigrasi Samarinda tertanggal 24 Maret 2011, diganti menjadinama JAMALUDIN sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohonyaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6310030808720003, KartuKeluarga (KK) No. 6310031508120002, Kutipan Akta Kelahiran NomorO100/IST/CSLTB/I/2014 dan Kutipan Akta Nikah Nomor03

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidakmengajukan eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan ditolak olehPengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor03/G/2019/PTUN.MDO, tanggal 6 Agustus 2019, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dengan Putusan Nomor 126/B/2019/PT.TUN.MKS,tanggal 4 November 2019;Menimbang, bahwa sesudah

Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 126/B/2010/P.TUN.MKS yang menguatkankeputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03/G/2019/PN.TUN.MDO;3.

JalanKusumanegara, Nomor 11, Yogyakarta;Para Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 17 dari 7 halaman Putusan Nomor 309 K/Pdt/2021Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam perlawanannya memohon' kepada Pengadilan NegeriSleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Mengabulkan permohonan provisi dari Pelawan;Memerintahkan penundaan' pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor03

Memerintahkan penundaan Pelaksanaan Lelang lEksekusi Nomor03/Pdt.Del./2018/PN Smn, juncto Nomor 10/Pdt.Eks/2015/PN Yk, junctoNomor 121/Pdt.G/2010/PN Yk, juncto Nomor 06/PDT/2012/PT Y, junctoNomor 160 K/PDT/2013, juncto Nomor 529 PK/Pdt/2017, danmemerintahkan kepada Turut Terlawan III untuk menunda PelaksanaanLelang Eksekusi dalam perkara tersebut, sampai adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara perlawanan a quo;Memerintahkan Turut Terlawan I untuk mencoret dan/atau menghapusSita Eksekusi

Surat Keteranganijin Kuasa Insidentil tertanggal 22 Maret 2010 No.W6.U2/237/HK.02/111/2010/PN.KAG, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding dahulu Tergugat IVPENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkara dan surat suratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatanggal 15 Pebruari 2010, dan telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal22 ~ Pebruari 2010 dibawah register perkara Nomor03

;Membaca surat kontra memori banding yang diajukanoleh Terbanding semula Penggugat tanggal 21 Januari2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKayuagung tanggal 24 Januari 2011 perkara Nomor03/Pdt.G/2010/PN.KAG. dan kontra memori banding tersebuttelah diberitahu) dan diserahkan secara sah kepadaPembanding semula Tergugat , Pembanding II semulaHalaman 14 dari 16 halaman Put.No. 13/PDT/2011/PT.PLG.Tergugat I dan kepada Pembanding III semula Tergugat IIImasing masing pada tanggal 25 Januari

2911, denganrelas penyerahan kontra memor i banding Nomor03/Pdt.G/2010/PN.KAG.

NORA FIANI Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon; Bahwa benar Pemohon adalah Ibu Kandung Saksi; Bahwa benar Pemohon bernama Murziah; Bahwa benar Saksi anak Ke1 (satu) Pemohon; Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Batuaji Indah II Blok B Nomor03 RT 001 RW 007, Kel.Sagulung Kota, Kec.

PUSPARINA SIANTURIBahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;Bahwa benar Pemohon adalah Tetangga Saksi;Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Batuaji Indah II Blok B Nomor03 RT 001 RW 007, Kel.Sagulung Kota, Kec.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2016/PTUN Mks. pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 yangdimohonkan banding;3.

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B sertasurat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaraseperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2016/PTUN Mks. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2016/PTUN Mks, tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

SipahutarDokter pemeriksa pada Rumah Sakit Regita Medika, dengan hasil pemeriksaanpada pemeriksaan korban Anisa Nuraini umur 10 tahun, ditemukan Frakturdidaerah kaki sebelah kiri, dinyatakan pasien datang sudah dalam keadaanmeninggal dunia.Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum Nomor03/VI/RS.RM/2018 tanggal13 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarma Linna V.

Sipahutar Dokter pemeriksa pada Rumah SakitRegita Medika, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban Anisa Nurainiumur 10 tahun, ditemukan Fraktur didaerah kaki sebelah kiri, dinyatakan pasiendatang sudah dalam keadaan meninggal dunia.Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum EtRepertum Nomor03/VI/RS.RM/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarma Linna V.

Bahwa benar sesuai hasil visum Et Repertum Nomor03/VI/RS.RM/2018tanggal 13 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sarma LinnaV.

Sipahutar Dokter pemeriksa padaRumah Sakit Regita Medika, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korbanAnisa Nuraini umur 10 tahun, ditemukan Fraktur didaeran kaki sebelah kiri,dinyatakan pasien datang sudah dalam keadaan meninggal dunia;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh hasilvisum Et Repertum Nomor03/VI/RS.RM/2018 tanggal 13 Juni 2018 yang dibuatdan ditanda tangani oleh dr. Sarma Linna V.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II1; Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangTETSEBUL f een eon me neTelah membaca dan memeriksa berkasBST a gm mm mm em mm teeTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Semarang tertanggal 21 Pebruari 2008 Nomor03/Pen.K/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadi i perkaraTETSEBUT j mn mew rr rn re te ie i mieTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistertanggal 22 Pebruari 2008 Nomor : 03 /Pen.HKM / 2008/ PTUN.Smg

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyapada tanggal 30 Januari 2008 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padatanggal 30 Januari 2008 di bawah register perkara Nomor03 / G/2008/ PTUN.Smg dan telah diperbaiki padatanggal 6 Maret 2008 telah menggugat Tergugat sebagaiberikut : errr eee ree ee ee ee ee eee eeAdapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalahsebagai berikut : 1.

selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatuapapun dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan daripenetapan ini;TENTANG HUKUMNYABahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebutdiatas;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannyaUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor03

Wan Nadzair halaman 128 :ELnXpU+ EurY EvIRU' znl PYi ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Bahwa perikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halanganmenurut ketentuan syari maupun peraturan perundangundangan yang berlaku dan dapatdibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut dikabulkan ;Bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89(1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor03

HukumPembanding/Tergugat II dan Ill tersebut, menurut Majelis Hakim TingkatBanding, telah cukup jelas dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim TingkatPertama, dan lagi pula tidak ada halhal baru yang harus dipertimbangkan makamemori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan III tersebutharus dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membacadengan teliti dan cermat berkas perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2013/ PN.BKSbeserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor03

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor03/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 15 April 2014 yang dimohonkanbanding tersebut ;3.

Sembilan puluh tiga juta seratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipotong pajak sesuai Undangundang;Pasal 2Tergugat melalui Turut Tergugat III setuju untuk membayar kepadaPenggugat sisa dana yang sebelumnya belum dibayarkan sebagai haknyasebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (4) sejumlah Rp93.190.000,(sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dipotong pajaksesuai Undangundang, atas pekerjaan Peningkatan Daerah IrigasiTumaluntung yang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor03

DPUMS/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 di ADD Nomor04/AMDKONTRAK/PPKSDA/DPUMS/VIII/2016 tanggal O08 Agustus 2016dengan jangka waktu pelaksanaan 240 hari kalender sebagaimana Pasal 1angka (1), yang diperhitungkan sejumlah Rp1.863.800.000, (satu milyardelapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);Pasal 31) Cara pembayaran terhadap sisa hak Penggugat berdasarkan Pasal (2)diatas, terhadap pekerjaan Peningkatan Daerah Irigasi Tumaluntungyang dananya berasal dari DAK/APBD sesuai Kontrak Nomor03

Kepala Badan Pertanahan Nasional,Kantor Badan Pertanahan Nasional,selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGATPENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca berkas perkara berikut salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Buol serta surat surat lain yangberhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan PengadilanNegeri Buol tanggal 19 Agustus 2010 Nomor03/Pdt.G/2010/PN.Bul

yang amarnya berbunyi sebagai berikutDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangditetapkan sebesar Rp. 394.000, (Tiga ratus sembilanpuluh empat ribu rupiah) ;Mengingat Risalah Pemberitahuan Putusan PengadilanNegeri Buol tanggal 19 Agustus 2010 Nomor03/Pdt.G/2010/PN.Bul kepada Tergugat IIV,VI,VII.X,XI,XIIdan turut Tergugat masing masing pada tanggal 25 Agustus2010

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini,Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya danjalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;Penggugat berdasarkan Penetapan Nomor03/Prodeo/2009/PA.Pas. yang ditetapkan tanggal 13 Juli 2009,Penggugat mohon untuk berperkara secara CumaCuma/dibebaskandari semua biaya perkara;11.

PaniteraPengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yangwilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat danatau di tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana dimaksud olehpasal tersebut ;Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk perkara perkawinandan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun1989, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada penggugat,akan tetapi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor03

Semarak iINo. 1 RT. 17 Kelurahan Pematang GubernurKecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggalO07 Februari 2011, Selanjutnya disebutSebagai...... ee eeePengadilan Tata Usaha Negaratersebut: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu Nomor :03/PEN/2011/PTUNBKL tanggal 25Januari 2011 tentang Penunjukan MajelisHakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor03/PEN P.Pers/2011/PTUN BKL tanggal 25 Januari 2011 tentangHari Pemeriksaan

Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor03/PEN HS/2011/PTUN BKL tanggal 09 Februari 2011tentang Hari dan Tanggal Persidangan;Telah membaca dan memeriksa bukti bukti surat danberkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan ; Telah mendengar keterangan dan pengakuan~ keduabelah pihak yangberperkara ;5 ++ ee ee e eeeeeeeeeMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 17 Januari 2011, yang terdaftar dan diterima diKepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu padatanggal 17 Januari 2011 dalam register perkara Nomor03/G/2011/PTUNBKL dan gugatan tersebut telah diperbaiki padatanggal O09 Februari 2011, pada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagaiberikut: ++ +22 ee eee eeeI.

REZA ARDIANSYAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Sei Jernih tanggal 03Maret 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor03/SKK/XII/2012 tanggal 04 Januari 2012, adalah anak kandung pertama darisuami istri/Pemohon bernama SUGINO dan ELMAWATI,2.

REZA ARDIANSYAH, jenis kelamin lakilaki, lahir di Sei Jernih tanggal 03Maret 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor03/SKK/XII/2012 tanggal 04 Januari 2012, adalah anak kandung pertama darisuami istri/Pemohon bernama SUGINO dan ELMAWATI;2.

Nomor 658 PK/Padt/2017tersebut yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI PerkaraNomor 83 PK/Pdt/2016, Putusan Nomor 3365 K/PDT/2003 tanggal 25November 2008 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 561 PK/Padt/2008tanggal 18 Februari 2009 yang isinya berlawanan/bertentangan denganPutusan Kasasi TUN Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 65 K/TUN/1998dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Nomor 658 PK/Padt/201710.berdasarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan tatausaha negara yang telah diputus dengan Putusan Peninjauan KembaliNomor 561 PK/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 juncto Putusan Nomor161 K/TUN/2008 tanggal 21 Agustus 2008 juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks.

Nomor 658 PK/Padt/2017tertanggal 8 Januari 1981 merupakan salah satu HGB yang lahir dariSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.91/HGB/DA/79tanggal 12 April 1979 tersebut dinyatakan batal berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT TUN tanggal 3 Mei 1994;Bahwa kemudian amar Putusan Kasasi Nomor 65 K/TUN/1998 tanggal 26Agustus 1999 juncto Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG tanggal12 Desember 1997 juncto Nomor 41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG.

Di dalam pertimbangan hukumPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN., tanggal 10 Mei 1994 juncto18/G.TUN/1993/P.TUN.U.PDG., tanggal 28 Oktober 1993 tersebutdikatakan:a.

Menguatkan dan menyatakan sah berlaku dan mengikat PutusanMahkamah Agung yang pertama yaitu Putusan Kasasi Nomor 65K/TUN/1998 tanggal 26 Agustus 1999 juncto Nomor 71/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG., tanggal 12 Desember 1997 juncto Nomor41/G.TUN/1997/P.TUN.UJ.PDG., tanggal 18 September 1997 danPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor03/BDG/TUN/1994/PT.TUN tanggal 3 Mei 1994;4.

oleh karena itu wajib menurut hukum tindakan atauperbuatan Tergugat IV yang melakukan lelang eksekusi objek jaminanpada tanggal 28 Mei 2019 khususnya terhadap tanah berikut bangunanpermanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor 79/Pasar Teluk Dalam/2009,tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te Lee Hua (PenggugatIll), dan tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnyadengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03

atauperbuatan Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III yang menjual secaralelang objek jaminan khususnya terhadap tanah berikut bangunanpermanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor 79/Pasar Teluk Dalam/2009,tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te Lee Hua (PemohonKasasi IlIl/dahulu Pembanding Ill/dahulu Penggugat Ill), dan tanahberikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat HakMilik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03

Nomor 695 K/Pdt/202117.18.19,tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te Lee Hua (PemohonKasasi Ill/dahulu Pembanding Ill/dahulu Penggugat Ill), dan tanahberikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat HakMilik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03/Hiliamaetaniha/2008, tanggal 15 Agustus 2008 atas nama HalimPerdamaian (Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Penggugat1) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum yang timbuldaripadanya;Menyatakan oleh karena itu

wajio Turut Tergugat untuk taat, menaati danmelaksanakan segala keputusan hukum dalam perkara a quo, dan wajibpula untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap SertifikatHak Milik Nomor 795/Pasar Teluk Dalam, Surat Ukur Nomor 79/PasarTeluk Dalam/2009, tanggal 14 September 2009 atas nama Helen Te LeeHua (Pemohon Kasasi III/dahulu Pembanding III/dahulu Penggugat Ill),dan tanah berikut bangunan permanen yang berdiri diatasnya denganSertifikat Hak Milik Nomor 51/Hiliamaetaniha, Surat Ukur Nomor03

2015Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor1951 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembandingpada tanggal 6 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Maret 2015sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor03

Bahwa, atas hal tersebut di atas maka objek perkara yang diputusPengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor03/PDT.G/2012/PN.P.Bun jo. Putusan Pengadilan Tinggi KalimantanTengah tanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/PDT/2012/PT.PR jo.

Bahwa, selain terdapat ketidakbenaran/ketidaksesuaian letak objekperkara, maka terdapat pula ketidakbenaran/ketidaksesuaian atasukuran dari objek perkaranya, dimana dalam Sertifikat Hak MilikNomor 6206 tanggal 24 Desember 2005 dan Surat Ukur Nomor1780/2005 tanggal 10 November 2005 sebagai objek perkara yangdiputus Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengahtanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo.

, maka secara hukummewajibkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bunyang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor03/Pdt/G/2012/PN.P.Bun untuk memberikan putusan perkaranyadengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, akanHal 16 dari 20 hal. Put.

Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 13 November 2013 Nomor 1951/K/PDT/2013 juga menjadiputusan yang cacat hukum;Bahwa, atas apa yang diuraikan tersebut di atas maka telah terbuktikebenaran adanya kesalahan/kekeliruan objek perkara dalam putusanPengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 25 Juli 2012 Nomor03/Pdt.G/2012/PN.P.Bun jo. Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengahtanggal 6 Maret 2013 Nomor 53/Pdt/2012/PT.PR jo.