Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;;
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 17-05-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 56/PDT/2023/PT JMB
Tanggal 12 Juni 2023 — ,M.SY
Terbanding/Tergugat : NURYASIN
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
62 — 5
  • ,M.SY
    Terbanding/Tergugat : NURYASIN
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
    Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Batanghari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-12-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565 K/TUN/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
14 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMAN HARAPAN INDAH vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-03-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 Oktober 2017 — RONIEV T P SIMANJUNTAK ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
97 — 55
  • RONIEV T P SIMANJUNTAK ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di Jalan SisingamangarajaNomor 2, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perkara inimemberikan kuasa kepada :1. Deddy Setiady, S.H.; Direktur Penanganan Perkara Tanah DanRuang ;2. Farida Widyartati, S.H. ; Kepala Subdirektorat PenangananPerkara Tanah Dan Ruang Wilayah Il ;Halaman 1 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 70/G/2017/PT UNJ KT3. Wahyu Arthamaji S.W, S.H. Kepala Seksi Penanganan PerkaraPerdata Wilayah Il ;4.
    Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang / KepalaBadan Pertanahan Nasional cq. Plt. Direktur Jenderal PenangananMasalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah di Jakarta;Perihal: Permohonan Pembatalan SK Mendagri tanggal 27 Februari1973 SK No.10/HGU/DA/73 dan SK Mendagri No. 10a/HGU/DA/1973 (selanjutnya disebut Surat BPN Kanwil Jateng 19072016);b.
    Bahwa sebagaimana diketahui UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) pada awal pemberlakuannya, seluruhperaturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintahmasih diterbitkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman,kemudian tahun 1965 divisi Agraria dipisah dan dijadikan sebagailembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan saat itu(1965) Departemen Agraria dipimpin oleh R.Hermanses, S.H ;b.
    Setelah tahun 1990 sekarang pada periode ini kembali mengalamiperubahan. lembaga yang menangani urusan agraria dipisah daridepartemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga nondepartemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional;Halaman 5 dari 72 halaman, Putusan Nomor : 70/G/2017/PT UNJ KTHal tersebut di atas menjelaskan mengapa Objek Gugatan TUN iniadalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional SK31/HGU/BPN/2003 tanggal 08 Mei 2003 sebagai dasar penerbitanSertipikat Hak Guna Usaha No. 19
    Simanjuntak untuk menguasasi dan menikmati asetasetperkebunan atas nama NV Kentjana Wati & Co. selaku pemilik sahSHGU No.1/1964 dan SHGU No.1/1964 yang dihapus karenapenerbitan Obyek Gugatan TUN aquo;Bahwa dasar penghapusan maupun balik nama Hak Guna Usaha(HGU) khususnya berdasarkan pasal 34 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) disebutkan: Hak guna usaha hapuskarena: a. jangka waktunya berakhir; b. dihentikan sebelum jangkawaktunya berakhir, karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; c
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 18-08-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PTUN PALU Nomor 99/G/2022/PTUN.PL
Tanggal 11 Januari 2023 — - Yayasan As-Shabur VS kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
112 — 37
  • - Yayasan As-Shabur VS kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
1.HARTONO
2.SUHARDI
3.SUMARLAN
4.SUGIYATI
Tergugat:
1.SUBAGYO
2.SOEMARNO
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG, BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
4.Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman
31 — 8
  • Penggugat:
    1.HARTONO
    2.SUHARDI
    3.SUMARLAN
    4.SUGIYATI
    Tergugat:
    1.SUBAGYO
    2.SOEMARNO
    3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG, BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
    4.Kepala Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kab. Sleman
    KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR~ WILAYAHKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL YOGYAKARTA Cq. KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DANTATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTORPERTANAHAN KEBUPATEN SLEMAN sebagai TERGUGAT III.Adapun alasanalasan hukum yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa telah meninggal dunia seseorang bernama Suharyono ditempattinggalnya yang terakhir di Sleman pada tanggal 26 Juli 2011 .2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
836 — 3167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
    Menteri Agraria dan TataRuang/BPN RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Kalimantan Tengah Cg.
    Namun kenapa didalamPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Nomor 13 Tahun 2017 khususnya Pasal 14 ayat (1)dan Pasal 16 Ayat (1) butir (2), Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia begituHalaman 66 dari 104 halaman.
    pertimbangan yuridisdalam pembuatan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional tersebut, yang terdiri dari:1.
    Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenisdan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional:6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentangKementerian Agraria dan Tata Ruang;7.
    Penyidik mengajukan penghapusancatatan blokir, dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataHalaman 76 dari 104 halaman.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 274/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Juli 2015 — SINAR PUTRA MURNI;MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
130 — 90
  • SINAR PUTRA MURNI;MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Satrio Kav. 18,Kuningan City, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2014, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT.Melawan:MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL (dahulu Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia), berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, dalam hal ini memberikanKuasa kepada :1. Dr. Bambang T.S. Binantoro, S.H., M.Si.
    (Analis Hukum danPerundangundangan).Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai padaKantor Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional, alamat Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 4/SK/III/2015, tanggal 3 Maret 2015, selanjutnya disebutSED AQ Al sesssees eee nee ecnsemee en eee eeniee TERGUGAT.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Desember 2014yang
    berbunyi :Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hakoleh Negara berupa Hak Milik, Hak guna usaha, Hak Guna Bangunan, HakPakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidakdiusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengankeadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasarpenguasaannya.b) Bahwa Penggugat sudah mengusahakan dan memanfaatkan bidang bidangtanah HGB miliknya dengan bukti telah memperoleh ijin lokasi No: SK188.44/3309/Agraria
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-08-2022 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 22-06-2023
Putusan PN CIANJUR Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Cjr
Tanggal 12 Juni 2023 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
91 — 46
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 326/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
85 — 31
  • Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
    Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
    Terbanding/Penggugat I : Dra.
    PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
    ,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
    Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
    Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
    Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pengadilan PN STABAT Perdata Tanah
Putus : 08-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN STABAT Nomor 7/PDT.G/2015/PN STB
Tanggal 8 Desember 2015 — NGADAP SURBAKTI, Dkk Melawan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk
87 — 58
  • NGADAP SURBAKTI, DkkMelawanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk
    Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah Btersebut diatas terdiri dari:e Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utarae Kepala Inspektorat Perkebunan Besar Daerah II di Medane Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. Sumatera Utarae Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Langkat bertindakmewakili Bupati KDH Tk. II Langkat.4. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah Bprovinsi Sumatera Utara dalam RisalahnyaTgl. 24 Pebruari 1975 No. 57/PPT.B/75menyatakan antara lain :a.
    Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumaterautarab. Kepala Inspektorat Perkebunan Besar Daerah Ildi Medanc. Penjabat yang ditunjuk oleh Gubernur KepalaDaerah Tk. Sumatera Utara.d.
    Adalahsuatu hal yang wajar jika secara hukum patut dipertanyakan tentangbukti kepemilikan Para Penggugat dan bisa jadi tanah yang dikalimoleh para panggugat berada di luar areal HGU Tergugat IV;Bahwa dalil Para Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketaberasal dari warisan orang tua Para Penggugat, hal ini perlu di kajiulang sebab sejak berlakunya Undangundang pokok Agraria No.1Tahun 1960.
    Hakhak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA(Undangundang pokok agraria) harus dikonvensi menjadi Hak atasTanah sebagaimana ditentukan dalam undangundang tersebutsesuai dengan peruntukan yang diberikan oleh Negara yaitu:a. Hak Milikb. Hak Guna Usahac. Hak Guna Bangunand. Hak Pakaie. Hak Sewaf. Hak Membuka Hutang.
    Hakhak lain yangtidak termasuk dalamhakhak tersebut yangsifatnya sementara.e Bahwa Ketentuanketentuan Konvensi Pasal Ill ayat (2) UUPAdisebutkan bahwa hak Erpacht untuk pertanian kecil yang ada, mulaiberlakunya Undangundang Pokok Agraria ini sejak saat itu hapus danselanjutnya diselesaikan menurut ketentuan yang diadakan olehMenteri Agraria.e Berdasarkan Peraturan Menteri pertanian dan Agraria No. 2 tahun1962 Tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran bekas hakhakIndonesia atas tanah Pasal 6 dan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 13-02-2020
Putusan PN MENGGALA Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Menggala
Tanggal 24 Oktober 2019 — Yusuf S Hum Bin Hi Harun Bohar Lawan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dkk
166 — 57
  • Yusuf S Hum Bin Hi Harun BoharLawanMenteri Agraria dan Tata Ruang, Dkk
    ., MUHAMMAD TOHIR, SHmasingmasing Advokat/Pengacara pada LAW OFFICEYULIUS ANDESTA & PARTNERS, yang beralamat diJalan Nusa Indah II No.27 Sumur Batu Teluk BetungUtara Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasatertanggal 07 Desember 2018 ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG CQ KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN TULANG BAWANG, tempat kedudukanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;PERSEROAN TERBATAS DIREKTUR UTAMA PT
    tidakberdasar, karena sudah melebihi ketentuan maksimal kepemilikan tanah untukpertanian bagi perseorangan dan keluarganya yang telah ditentukan perundangundangan, yaitu seluas 20 Ha untuk daerah atau wilayah yang belum terlalupadat;Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 64/P dt.G/2018/P N.Mgl7.Ketentuan tentang luas maksimum tanah pertanian ini secara jelas dan tegasdiatur di dalam: Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 56 Prp tahun 1960tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian; Keputusan Menteri Agraria
    SK.978/Ka/1960 tentang Penegasan LuasMaksimum Tanah Pertanian; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional No. 18 tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan TanahPertanian;PENGGUGAT BUKANLAH PENGGUGAT YANG BERITIKAD BAIK, DALILDALILYANG DISAMPAIKAN DI DALAM SURAT GUGATANNYA TIDAK JELAS,MENGADA ADA DAN TANPA DASAR SAMA SEKALI8.10.11.12.13.Majelis Hakim Yang Terhormat, masih segar dalam ingatan Tergugat II bahwaPenggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan
    . 21.Selanjutnya Pasal 1 butir 3 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum secara tegasdisebutkan bahwa Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai ataumemiliki objek pengadaan tanah. 22.Pada Pasal 1 butir 5 UndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ditegaskan bahwa hak atastanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/kKepala Badan PertanahanNasional No. 43/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas TanahHalaman 37 dari 59 Putusan Nomor 64/P dt.G/2018/P N.MglDi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, selanjutnya pada fotocopy buktisurat tersebut diberi tanda TIL1;Fotocopy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 47, terdaftar atas nama PT.Baratselatan Makmur Investindo, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebutdiberi tanda TIL.2;Menimbang, bahwa Fotokopi bukti
Pengadilan PN KENDAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-11-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Kdl
Tanggal 23 Maret 2016 — Muhammad Taufiq melawan 1.ENDANG RUMATNA 2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kabupaten Kendal
46 — 2
  • Menyatakan sebidang tanah pekarangan Sertifikat HM No.241/Desa Tirtomulyo Luas 325 M2 adalah sah menjadi milik Penggugat, dan bisa dimohonkan pendaftaran balik nama pada Kantor Agraria dan Pertanahan Kabupaten Kendal;4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.294.000 ,- ( dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah );6.
    Muhammad Taufiq melawan 1.ENDANG RUMATNA2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kabupaten Kendal
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN KABUPATENKENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaWAHANA, S.H.,M.H. (Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara), SISWADI, S.H.
    Kantor Agraria dan Pertanahan Kabupaten Kendal (selaku TurutTergugat) belum bisa memproses permohonan balik nama yang diajukan olehPenggugat kecuali ada penetapan dan/atau putusan pengadilan;Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat jelasjelas merugikan Penggugat, baiksekarang ataupun dikemudian hari dan berdampak langsung padakepentingan Penggugat sebagai pembeli sah obyek tanah a quo.
    Putusan pengadilanatas perkara ini menjadi prasyarat oleh Turut Tergugat agar Penggugat bisamelakukan pendaftaran peralinan hak milik atas tanah Sertifikat HM No.241melalui Kantor Agraria dan Pertanahan Kabupaten Kendal dari Tergugatmenjadi atas nama Penggugat, sebagaimana ketentuan PP No.24/Tahun1997 tentang Pendaftaran hak atas tanah;Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada keteranganketerangan danbuktibukti yang kuat dan otentik menurut hukum, maka dengan ini Penggugatmohon agar Majelis
    Gono;e Sebelah Timur : Kantor BPR BKK Plantungan;e Sebelah Barat : Mamik;adalah sah menurut hukum;Menyatakan sebidang tanah pekarangan Sertifikat HM No.241/Desa TirtomulyoLuas 325 M2 adalah sah menjadi milik Penggugat, dan bisa dimohonkanpendaftaran balik nama pada Kantor Agraria dan Pertanahan KabupatenKendal;Menyatakan tindakan Tergugat yang membawa kerugian pada Penggugatmerupakan tindakan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugianbaik materiildan
Pengadilan PN LEMBATA Perdata
Register : 18-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN LEMBATA Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbt
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
HARI LUNASI
Tergugat:
BENY MARYANTO TANUR JARI
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata
18 — 16
  • Penggugat:
    HARI LUNASI
    Tergugat:
    BENY MARYANTO TANUR JARI
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 05-09-2022 — Putus : 08-05-2023 — Upload : 19-05-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 175/Pdt.G/2022/PN Bpp
Tanggal 8 Mei 2023 — Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prop. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
60 — 20
  • Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Pusat Jakarta. Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Wilayah Prop. Kal-Tim - Cq. Kantor Kementrian Agraria Dan Tata Ruang /Bpn Kota Balikpapan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-04-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 84/ Pdt.G/2016/PN Skt
Tanggal 10 Mei 2016 — Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Surakarta
30 — 5
  • Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Surakarta
    Kementrian Agraria Dan Tata RuangCq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota SurakartaAlamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29, Kota Surakarta.SCDAGAI oe eeeeeeeteeeeteeeeeeeetetetetteeeeeseesetereeseeeeeess LURUT ERGUGATPengadilan Negeri tersebut .Telah membaca :1. Surat surat dalam berkas perkara ini .2. Surat gugatan Penggugat .3. Surat surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut .4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-06-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 849 K/Pdt/2018
Tanggal 25 Juni 2018 — KUSNIAR lawan WENORI LAKOINI, dk dan KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
67 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUSNIARlawanWENORI LAKOINI, dkdanKEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL
    YONATHAN MASIKI, bertempat tinggal di Perumahan PondokHijau Permai, Jalan Flamboyan Blik E.6, Nomor 17, RT.01RW.02, Bekasi Timur;Para Termohon Kasasi;DanKEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jakarta cq. KantorWilayah ATR/BPN, Provinsi Sulawesi Tengah di Palu cg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — DAVID BAMBANG SOEDIONO vs MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
83 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAVID BAMBANG SOEDIONO vs MENTERI AGRARIA dan TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Bertentangan dengan pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yangberbunyi: Pemerintah berusaha mencegah adanya usahausahadalam lapangan agraria dari organisasiorganisasi dan peroranganyang bersifat monopoli swasta;Bahwa secara de facto, sesungguhnya subjek pemberian haksebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa1, hanya menempatisebagian dari tanah dan bangunan seluas 1700 m?
    Nomor 17 Tahun2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang BadanPertanahan Nasional;Sehingga apa yang dinyatakan Penggugat bahwa yang menjadi objekgugatan adalah produk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional adalah hal yang tidak masuk akal dan terlalumengadaada karena struktur organisasi Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional baru terbentuk tahun 2015, sementarayang dinyatakan
    Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubahmenjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional.
    Nomor 17 Tahun2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang BadanPertanahan Nasional;Sehingga apa yang dinyatakan Penggugat bahwa yang menjadi objekgugatan adalah produk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional adalah hal yang tidak masuk akal dan terlalumengadaada karena struktur organisasi Kementerian Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan NAsional barn terbentuk tahun 2015, sementarayang dinyatakan
    dan Tata Ruang dan Peraturan PresidenNomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, sehinggapenyebutan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubahmenjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 177/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 September 2018 — ARIF PRIYO NALENDRO
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPADA B PN dahulu disebut MENTERI PERTANIAN AGRARIA
27 — 10
  • ARIF PRIYO NALENDRO
    Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPADA B PN dahulu disebut MENTERI PERTANIAN AGRARIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2022 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2031 K/Pdt/2022
Tanggal 22 Juni 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI c.q. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL JAMBI-RENGAT TAHUN 2020-2022, DKK
177 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI c.q. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI c.q. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL JAMBI-RENGAT TAHUN 2020-2022, DKK
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 04-10-2022 — Putus : 26-01-2023 — Upload : 03-02-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Pol
Tanggal 26 Januari 2023 — Penggugat:
FAJRIN
Tergugat:
LA MAEMBONG
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,Cq.KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT,Cq.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
64 — 3
  • Penggugat:
    FAJRIN
    Tergugat:
    LA MAEMBONG
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,Cq.KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT,Cq.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR