Keberatan Terhadap Formalitas Penerbitan Kep165/WBC. 10/2013Keputusan a quo salah obyek karena salah dengan mencantumkan penetapannilai pabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangkaCEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN.Dalam pertimbangan hukumnya, Penetapan Terbanding dilakukan atas PIB aquo dengan nilai pabean CIF USD 412,553.23. Padahal keberatan yangdiajukan oleh Pemohon banding adalah atas PIB dengan nilai pabean USD198,985.72.

ALASAN BANDINGAlasan banding terhadap formalitas penerbitan Kep165/WBC. 10/2013Bahwa Keputusan Terbanding dalam Kep165/WBC.10/2013 tanggal 5Februari 2013 adalah salah obyek (error in objecto) karena salah denganmencantumkan penetapan nilai pabean sebagai pertimbangan hukumpenolakan keberatan padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalamkerangka CEPT ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarifMEN.

SURAT BANTAHAN1.Terbanding tidak menanggapi pokok sengketa formalitas penerbitan SPTNP a quo,2. Terbanding tidak menanggapi alasan banding Pemohon bahwa Terbanding secara sepihakmenolak/menggugurkan Form D yang diterbitkan oleh otoritas penerbit Malaysia tanpamengikuti ketentuan dalam Annex 8 OCP for the ROO Rule 13 paragraph 2 yaitu Form Dyang ditolak harus ditandai pada Kotak 4 dan asli Form D dikembalikan ke otoritas penerbitdalam jangka waktu tidak lebih dari 60 hari.

PENJELASAN TERTULIS PEMOHON DALAM SIDANG 3 OKTOBER 2013 (Surat NomorSNug/0930/Sid/IS/165/TX/2013 tanggal 30 Sep 2013)1.Formalitas penerbitan Kep165/WBC.10/2013 salah mencantumkan penetapan nilaipabean padahal seharusnya penetapan tarif preferensi dalam kerangka CEPT ASEANTrade in Goods Agreement (ATIGA) menjadi tarif MFN serta penetapan keberatanTerbanding atas PIB dengan nilai pabean CIF USD 412,553.23. Padahal keberatan diajukanatas PIB dengan nilai pabean CIF USD 198,985.72.

Formalitas penerbitan Kep165/WBC.10/2013:bahwa Terbanding telah mengakui adanya kesalahan dalam konsideranMenimbang huruf a: ... menetapkan nilai pabean ... tidak berkesesuaiandengan konsideran Menimbang huruf g:... dasar permasalahan adalah FormD (fasilitas CEPTASEAN Trade in Goods (ATIGA)) tidak dapat diterima(digugurkan).bahwa keberadaan konsideran Menimbang bagi sebuah keputusan PejabatTUN wajib berkesesuaian karena di dalam konsideran tersebut terteralandasan hukum setiap keputusan.

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yang hadirdipersidangan adalah Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan,Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;Menimbang bahwa sebelum jauh mempertimbangkan materi pokokpermohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahuluformalitas permohonan dan juga tentang kompetensi pengadilan;Menimbang bahwa terhadap formalitas

permohonan, dimana harus adasubjeknya yaitu Pemohon sendiri yang bernama Yustika Savira denganidentitasnya lengkap sebagaimana di dalam surat permohonan Pemohon, dandalam surat permohonan Pemohon mencantumkan dalildalil permohonannya,kemudian disertai pula dengan apa yang dimintakan;Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan secaraseksama terhadap formalitas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon,dimana Pengadilan mendapatkan semua unsurnya telah terpenuhi sehinggasecara formalitas

PN Sim Tanggal 30 Oktober 2018 telahberkekuatan hukum tetap (in crach van gewjitch) yang mana dalam amarputusan mengadili dalam konvensi butir ke 3 (tiga) menyatakan perkawinanpenggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya sesuai pasal 38 UU No.1/1974 tentang perkawinan, namun dalamposita gugatan penggugat masih tetap menggunakan dalil perceraiansehingga dalil gugatan penggugat dalam perkara aquo tidak jelas dan kaburdan harus dinyatakan tidak dapat diterima.2.Syarat Formalitas

Bahwa gugatan harta gono gini yang digugat olen penggugat tentangsebidang tanah seluas 996 M2 (sembilanratus sembilanouluh enam meterpersegi) berikut bangunan penginapan (hotel) diatasnya, sertifikatNo.1474/Kel.Parapat adalah objek gugatan yang tidak mendasar dan kelirukarena syarat formalitas objek gugatan tentang : asal usul nama perolehankepemilikan tanah sertifikat, hubungan penggugat dengan objek tanah danbangunan, tahun pendirian bangunan penginapan (hotel), tahun penerbitansertifikat, letak

Perdagangan Ill adalah objek gugatan yang tidakmemenuhi syarat formalitas gugatan karena tidak menjelaskan tentang letakjalan dan batasbatas tanah yang dimaksud dalam gugatan, tahun penerbitanHalaman 6 dari 29 Putusan Nomor 86/ Pdt.G/2018/PN Simsertifikat serta asal usul perolehan dan pembelian tanah sertifikat, sehinggagugatan mengadung cacad formal, tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakantidak dapat diterima.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebidang tanahseluas 487 M2 (empatratus

gugatan dan harus dinyatakantidak dapat diterimaBahwa Penggugat mendalilkan Piutang terhadap AG sejumliahRp.50.000.0000, merupakan harta kekayaan bersama dalam perkawinanBahwa dalil gugatan harta gono gini yang digugat oleh penggugat ataspiutang terhadap AG sejumlah Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tanpamerinci piutang tentang hal apa, cara pemberian piutang terhadap AG danTahun berapa peristiwa pemberian piutang merupakan gugatan yang tidak jelasdan kabur karena tidak memenuhi formalitas

Syarat Formalitas gugatan mengandung cacat formal.3. Gugatan Kurang Pihak4. Petitum dan Posita Gugatan tidak saling berhubunganMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut sebagaimana uraian dibawah ini;Add. 1.

(dua puluh juta rupiah) dengan17mengikuti tes seleksi tetapi tidak dijamin lulus danpaket 2 (dua) masuk Catam TNI AD dengan biaya Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) denganmengikuti tes tetapi hanya formalitas ditanggunglulus, akhirnya Saksi 1 memilihn paket yang keduayaitu. hanya tes formalitas tetapi dijamin lulus.4. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2007sekira pukul 23.00 wib. Saksi bersama ibunya yangbernama Wiji Lestari, Paman Saksi yang bernamaSumarlan, Sdr.

(dua puluh jutarupiah) dengan mengikuti tes seleksi tetapitidak dijamin lulus dan paket 2 (dua) masukCatam TNI AD dengan biaya Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dengan mengikuti testetapi hanya formalitas ditanggung itulus,akhirnya Saksi 1 memilin paket yang kedua yaitulangsung masuk dan tesnya hanya formalitas.4. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2007sekira pukul 23.00 Wib. Saksi bersama ibunyayaitu.

(dua puluh jutarupiah) dengan mengikuti tes seleksi tetapitidak dijamin lulus dan paket 2 (dua) masukCatam TNI AD dengan biaya Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dengan mengikuti testetapi hanya formalitas ditanggung itulus,akhirnya Saksi 1 memilih paket yang kedua yaitulangsung masuk dan tesnya hanya formalitas.62 Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2007sekira pukul 23.00 Wib. Saksi bersama ibunyayaitu.

(dua puluh jutarupiah) dengan mengikuti tes seleksi tetapitidak dijamin lulus dan paket 2 (dua) masukCatam TNI AD dengan biaya Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dengan mengikuti testetapi hanya formalitas ditanggung itulus,akhirnya Saksi 1 memilih paket yang kedua yaitulangsung masuk dan tesnya hanya formalitas. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2007sekira pukul 23.00 Wib. Saksi bersama ibunya71yaitu.

Selanjutnya saksi Hester Junas Nyahun, Ba Bin Junas Nyahun selaku Kuasa PenggunaAnggaran KPU Kabupaten Gunung Mas memerintahkan kepada ketua panitiapengadaan barang/jasa untuk melakukan pelelangan secara formalitas saja yang hanyauntuk kelengkapan administrasi.

Hester Junas Nyahun,BA bin Junas Nyahun jugamenyerahkan dokumen penawaran dari CV.Mega Jaya, CV.Fajar Jaya dan CV.FajarUtama Jaya yang diperintahkan oleh Hester Junas Nyahun,BA bin Junas Nyahunkepada ketua panitia lelang untuk dibuat pelelangan secara formalitas saja dan CV.MEGA JAYA sebagai pemenangnya.5 Bahwa dalam kenyataannya proses pelelangan pengadaan barang/jasa di kantorsekretariat KPUD Kabupaten Gunung Mas tersebut tidak dilakukan sesuai KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

tersebutpengadaan barang di KPU Gunung Mas yang ada hanya 4 item saja, tidak lengkap 8item sesuai dengan SPK Nomor : 04/Set.KPUGM/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 akantetapi dibayarkan 100% berdasarkan SPM Nomor : 00016/Set.KPUGM/VIII/2009tanggal 11 Agustus 2009Bahwa dengan dilaksanakannya pelelangan yang tidak sesuai dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut yaitu yangdengan cara hanya formalitas

Hester Junas Nyahun,BA bin Junas Nyahun jugamenyerahkan dokumen penawaran dari CV.Mega Jaya, CV.Fajar Jaya dan CV.FajarUtama Jaya yang diperintahkan oleh Hester Junas Nyahun,BA bin Junas Nyahunkepada ketua panitia lelang untuk dibuat pelelangan secara formalitas saja dan CV.MEGA JAYA sebagai pemenangnya.

Bahwa oleh karena bujuk rayu Tergugat sehingga Penggugat danPenggugat II menyerahkan tanah/persil miliknya kepada Tergugat denganketentuan, mengenai apa yang disepakati antara para Penggugat denganTergugat, bahwa sesungguhnya tujuan dibuatnya akta jual beli terhadaptanah/persil atas nama Penggugat , surat yang akan dibuat hanyamerupakan surat jual beli sebagai formalitas belaka dalam rangka untukdipakai dan dijadikan jaminan pada pihak bank oleh Tergugat.

Padahal diketahui bersama antara para Penggugat denganTergugat tentang bagaimana hingga dapat terjadinya proses jual beliterhadap tanah/persil dimaksud bertanggal 17 Januari 2000, surat jual belinyatersebut dibuat adalah sebagai jual beli formalitas belaka untuk keperluanTergugat meminjam uang pada pihak bank. Sehingga dengan cara caranakal Tergugat yang ingin menguasai tanah/persil milik Penggugat nyatanyata perbuatan Tergugat sudah sangat merugikan Pihak Penggugat danPenggugat II ;.

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor.1889/Petobo atas nama Atia, tanpasepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pihak Penggugat, Sertifikat tanahatas nama Penggugat. telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak MilikNomor.1889 atas nama Nawir.T in casu Tergugat diatas tanah objeksengketa, padahal berdasarkan pada surat penyerahan terhadap tanah/persilobjek sengketa dahulu yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat hanyaterbatas surat formalitas yang diperuntukkan keperluan sebagai jaminanpinjaman Tergugat

Maka dengandemikian terhadap jual beli atas tanah/persil tersebut antara Tergugat denganPenggugat dan Penggugat adalah jelas jelas batal demi hukum, olehkarena sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan sejak dari awalyaitu pinjam meminjam surat tanah/persil milik Penggugat dan Penggugat IIyang surat jual belinya hanya formalitas untuk keperluan Tergugat, sehinggasurat penyerahan tanah/persil milik Penggugat dibuat seakanakan pihakPenggugat telah menjual kepada pihak Tergugat ;10.Bahwa atas

Sehingga segala surat yang terbit terhadap tanah objeksengketa dalam perkara ini, segala suratsurat tanahnya tidak berharga,sebab dibuat dengan cara tipu muslihat oleh Tergugat sehingga surat tanahtersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat mengikat secarahukum bagi siapapun ;13.Bahwa sejak dilakukannya jual beli sebagai formalitas terhadap tanah milikkepunyaan Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat, perbuatan mana telahmengakibatkan Penggugat dan Penggugat II selama ini dalam keadaanresah

Mangindaan Tumbuan dan Jalan Kelurahan;Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi tersebutdisampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 159Rbg, maka secara formalitas eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnyaakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menelititangkisan/eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa terdapat kesamaan atau kemiripan dalil tangkisan/eksepsiyang diajukan oleh

ditariknyapihakpihak lain yang masih memiliki hak waris dimaksudkan agar seluruh pihakselaku keturunan dari Almarhum Junus Repi dapat mengambil pilihan terhadapkepemilikkan objek sengketa berdasarkan hak waris maupun waris penggantiapakah hendak mempertahankan ataukah melepaskan hak warisnya tersebut.Hal lain yang ingin dihidari adalah kesembrawutan permasalahan inidikemudian hari apabila pihakpihak tersebut tidak ditarik;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakimberpendapat persyaratan formalitas

Selanjutnya oleh karena ada persyaratan formalitas gugatanyang tidak terpenuhi yang juga menjadi alasan Para Tergugat dalameksepsinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap persyaratan formalitasgugatan kurang pihak beralasan hukum dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap persyaratan formalitasgugatan tentang gugatan kurang pihak akan dikabulkan maka Majelis Hakimberpendapat terhadap persyaratan formalitas gugatan lainnya serta pokokperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

;Menimbang, bahwa oleh karena ada persyaratan formalitas gugatanyang tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatanPara Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakantidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 192 Rbg maka pihak Penggugatadalah sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untukmembayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amarputusan;Halaman

permohonan daluwarsa; Gugatan/permohonan melanggar kewenangan mengadili;Menimbang, bahwa dari penyebab gugatan/permohonan menjaditidak dapat diterima sebagaimana tersebut diatas, maka permohonanpemohon' tidak +=memenuhi = syarat pada urutan ketiga yaitugugatan/permohonan kabur (obscuur libel), yaitu posita dan petitum dalamgugatan/permohonan tidak saling mendukung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan pemohon tersebut tidakmemenuhi syarat formalitas

utk permohonan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhisyarat formalitas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidakdapat diterima (niet ont vankelijk verklraad).Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidakdapat diterima (niet ont vankelijk verklraad), maka petitumpetitumPermohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yangbersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdatabahwa

URC dan akan melaksanakan test dan Interviu yang padahari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerahGrand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang@ sebesar Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwabahwa test dan interviu adalah formalitas saja, dan akhirnya para Saksi Korbanmengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban mengikuti test danInterviu sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakn test dan Interviupara Saksi

URC dan akan melaksanakan test dan Interviu yang padahari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerahGrand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang@ sebesar Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kata Terdakwabahwa test dan interviu adalah formalitas saja, dan akhirnya para Saksi Korbanmengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Saksi Korban mengikuti test danInterviu Sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakn test dan Interviupara Saksi

URC dan akan melaksanakan test dan Interviu yang pada hariSenin tanggal 27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerahGrand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member perorang @ sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) dimanakata Terdakwa bahwa test dan interviu adalah formalitas saja;Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut akhirnya para Korbanmengikuti ajakan Terdakwa tersebut lalu para Korban mengikuti test danInterviu Sesuai petunjuk Terdakwa dan setelah melaksanakn test

URCdan akan melaksanakan test dan Interviu yang pada hari Senin tanggal27 September 2018 yang bertempat di Ruko di daerah Grand WisataTambun Bekasi dan harus menyiapkan uang member per orang @sebesar Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana kataTerdakwa bahwa test dan interviu adalah formalitas saja;Bahwa pihak PT.

URC dan akan melaksanakan test danInterviu yang pada hari Senin tanggal 27 September 2018 yang bertempat diRuko di daerah Grand Wisata Tambun Bekasi dan harus menyiapkan uangmember per orang @ sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)dimana kata Terdakwa bahwa test dan interviu adalah formalitas saja, padahalpihak PT.

teruraipada angka 5 perjanjian a quo i.c. mengenai Kewajiban Pihak Kedua pada point 5.8 yang berbunyi :Pihak Kedua wajib menebang / memotong pohon pohon kelapa secara bertahap denganbertanggungjawab, dan menyelesaikan seluruh proses penebangan / pemotongan,pembersihan lokasi dan pengiriman / pemuatan pohon pohon kelapa tersebut dari lokasiPihak Pertama selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjianini ; Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana pada angka 2 di atas hanyalah merupakan formalitas

Bagaimana mungkin sebagai seorang pejabat umum di negara ini, Notaris AgusArisutikno berani mendukung dalil Penggugat bahwa jangka waktu seluruh prosespenebangan/pemotongan, pembersihan lokasi dan pengiriman/pemuatan pohonpohonkelapa tersebut selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya PerjanjianJual Beli tersebut hanyalah merupakan formalitas belaka terhadap sebuah suratvePerjanjian Jual Beli yang notabene dibacakan, dijelaskan dan ditandatangani secara sah serta dilegalisasi di hadapannya

Bukankah dengan demikian secara hukum Notaris Agus Arisutikno wajib untukmenolak melegalisasi surat Perjanjian Jual Beli tersebut manakala telah mengetahuisebelumnya bahwa klausula jangka waktu dalam surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak benar dan hanya sekedar formalitas belaka ?Bahwa sebagaimana halhal yang diuraikan di atas, gugatan Penggugat adalah kurangpihak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima.

Selanjutnya Penggugat menyatakan pula: dalam 1 (satu) hari bisa dilakukan penebangan minimal 50 (lima puluh) pohonkelapa ; maka dalil Penggugat tersebut jelasjelas menunjukkan ketidak konsistenan dengandasar gugatan a quo bahwa jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam Perjanjian Jual Beli hanya formalitas belaka !

saja dan Penggugat boleh menebangpohon kelapa sampai habis sehingga Penggugat menyetujuinya ; Bahwa Lokasinya berjurang ;Bahwa Perjanjian sebelum ditanda tangani dibacakan oleh Notaris ; 35Bahwa saksi tahu, karena saya juga ikut tanda tangan pada perjanjian tersebut, dansaya tidak setuju isi perjanjian tersebut mengenai waktu penebangan tapi menurutTergugat hanya formalitas saja dan Penggugat menyetujuinya, karena secara lisanTergugat membolehkan Penggugat untuk menebang pohon sampai habis tanpa

HERMANNOUYAGIR, Pangkat Brigpol, Nrp : 84080724, Jabatan Brigadir DirektoratSabhara Polda Papua Barat yang menurut pengakuan Kuasa Tergugat SKtersebutlah yang sudah final;Menimbang, bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29Desember 2020 dan tanggal 27 Januari 2021, Majelis Hakim telahmemberikan saran untuk memperbaiki gugatan dengan mendudukan objeksengketa yang sudah final sebagaimana tersebut di atas sebagai ObjekHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 59/G/2020/PTUN.JPRGugatan dalam Perkara a quo serta formalitas

dengan saran Majelis Hakimsebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim yang tercantum dalamsetiap berita acara pemeriksaan persiapan;Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan Penggugat untukmemperbaiki dan menyempurnakan gugatan dalam Pemeriksaan Persiapanterhitung sejak registrasi perkara tersebut secara ECourt dan PemeriksaanPersiapan pertama saat Majelis memberikan nasihat dan saran kepadaKuasa Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan khususmengenai objek sengketa serta uraian formalitas

bahwatenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak bersifat memaksa danHakim akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwagugatan tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kKesempatanuntuk memperbaiki gugatan, namun oleh karena dalam perkara ini Majelistelah berkalikali yaitu 4 (empat) kali memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan denganmelengkapi data, knususnya berupa objek sengketa yang sudah final sertauraian mengenai formalitas

Bahwa oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat dan TurutTergugat II adalah hanya formalitas di Koperasi KSP Kusuma Jaya diBatu dan yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Tergugat, Tergugat II dan Tergugat Ill, Tergugat IV maka Penggugat berusahauntuk bermusyawarah kepada Para Tergugat untuk dapatnyamengembalikan uang tabungan anggota/masyarakat dan depositoanggota masyarakat, tetapi Para Tergugat tidak bersedia untukmengembalikan tabungan para anggota /masyarakat dan depositoanggota masyarkat di

Bahwa oleh karena Penggugat dan Turut Tergugat dan TurutTergugat II hanyalah formalitas belaka di Dalam Surat AnggaranDasar KSP KUSUMA JAYA di Batu dan kini ternyata Para Tergugattelah melakukan perbuatan melawan hukum maka jelaslah bahwaAnggaran Dasar KSP Kusuma Jaya tertanggal 05 September 2003ada cacat tersembunyi, oleh karena itu Penggugat mohon kepadaPnegadilan Negeri Malang berkenan untuk menyatakan SuratAnggaran Dasar KSP KUSUMA JAYA tertanggal 05 september 2003untuk dinyatakan batal demi

mengesahkan anak Pemohon menjadi anak sah dalam perkawinan antaraPemohon dengan suaminya berdasarkan Akta Perkawinan yang disahkan padatahun 2017;Bahwa sebelum melihat daripada bukti surat yang diajukan, Hakim akanmmpertimbangkan terlebin dahulu surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohondimana adanya perbedaan antara yang diajukan dengan yang didaftarkan di SIPP,ada yang satu pemohon dan dua orang pemohon, namun tetap ditanda tangani olehseorang Pemohon, oleh karena itu menurut Hakim dari segi formalitas

suratHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/Padt.P/2021/PN Skwpermohonan pemohon sudah tidak memenuhi syaratnya, oleh karena itu menurutHakim permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena itu Hakim tidakperlu lagi mempertimbangkan bukti yang lainnya karena formalitas permohonansudah tidak terpenuhi dari Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan' pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Pengadilan berpendapat bahwa pemohon tidak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa biaya permohonan beralasan untuk

Surat kuasa Penggugattidak memenuhi persyaratan formalitas;1.Bahwa Surat Kuasa Penggugattertanggal 1 Maret 2012 dalam halaman1 angka 1 menyebutkan pada pokoknya bahwa pemberi kuasamemberikan kuasa kepada penerima kuasa antara lain untuk: membuat,menandatangani serta mengajukan gugatan perdata di PengadilanNegeri Jakarta Pusat...

;Bahwa dari rumusan sebagaimana tersebut di atas, surat kuasaPenggugat secara nyata tidak memenuhi persyaratan formalitas suratkuasa sebagaimana yang dipersyaratkan ketentuan Pasal 123 ayat (1)HIR jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994dimana menurut M.

Bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor1712 K/Pdt/1984 juga menegaskan bahwa surat kuasa yang tidakmenyebut pihak atau subjek maupun objek perkara dianggap tidakmemenuhi syarat formalitas sebagaimana yang digariskan dandipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMANomor 1 Tahun 1971;4.

. , maka dengan demikian surat kuasa Penggugattidak memenuhi formalitas syaratsyarat sebagaimana diatur dandipersyaratkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 1Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena gugatanPenggugat diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhisyaratsyarat formalitas sebagaimana yang diatur dalam hukum acaraperdata sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sudah seharusnyagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;B.

Yahya Harahap kemudianmerumuskan halhal yang perlu disebutkan dalam suatu surat kuasa khususdemi memenuhi syarat formalitas suatu surat kuasa khusus, yaitu meliputi:1) Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeritertentu sesuai kompetensi relatif;2) Identitas para pihak yang berperkara;3) Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yangdiperkarakan, dan;4) Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;Bahwa surat kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding

tanggal 19 April2017; Bukti P.4 berupa fotokopi Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 269tanggal 19 April 2019; Bukti P.5 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia NomorW15.00431261.AH.05.01 Tahun 2017; Bukti P.6 berupa fotokopi BPKB Jaminan Tergugat; Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Somasi / Peringatan ke Tanggal 11Juli 2018; Bukti P.8 berupa fotokopi Surat Somasi II / Peringatan ke II Tanggal 17Juli 2018;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara,Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan formalitas

gugatan sederhanaPenggugat ;Menimbang, bahwa setelan Hakim meneliti dan mempelajari gugatanPenggugat, dalam Petitum angka 8 Penggugat memohon yang pada pokoknyaMenghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyekagunan/jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dankosong ;Menimbang, bahwa sebagai syarat formalitas gugatan antara posita gugatandengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan,dengan demikian apabila hal tersebut tidak

demikiansesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan (posita), tidak dapat dimintadalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan atau dasar dari tuntutan /petitum gugatan Penggugat angkat 8 tersebut, dengan demikian sesuatu yang tidakdikemukakan dalam dalil gugatan (posita), tidak dapat diminta dalam petitum, makahal tersebut menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) sehinggatidak memenuhi syarat formalitas

FERDYANSYA, Nrp : 94121268,, Jabatan Brigadir DirektoratSamapta Polda Papua Barat yang menurut pengakuan Kuasa Tergugat SKtersebutlah yang sudah final;Menimbang, bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29Desember 2020 dan tanggal 27 Januari 2021, Majelis Hakim telahmemberikan saran untuk memperbaiki gugatan dengan mendudukan objeksengketa yang sudah final sebagaimana tersebut di atas sebagai ObjekHalaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 60/G/2020/PTUN.JPRGugatan dalam Perkara a quo serta formalitas Gugatan

dengan saran Majelis Hakimsebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim yang tercantum dalamsetiap berita acara pemeriksaan persiapan;Menimbang, bahwa oleh karena kesempatan Penggugat untukmemperbaiki dan menyempurnakan gugatan dalam Pemeriksaan Persiapanterhitung sejak registrasi perkara tersebut secara ECourt dan PemeriksaanPersiapan pertama saat Majelis memberikan nasihat dan saran kepadaKuasa Penggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan khususmengenai objek sengketa serta uraian formalitas

bahwatenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak bersifat memaksa danHakim akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja menyatakan bahwagugatan tidak dapat diterima kalau Penggugat baru sekali diberi kKesempatanuntuk memperbaiki gugatan, namun oleh karena dalam perkara ini Majelistelah berkalikali yaitu 4 (empat) kali memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan denganmelengkapi data, knususnya berupa objek sengketa yang sudah final sertauraian mengenai formalitas

Mei 2021, namun mediasitersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;Bahwa, Majelis telan berusaha mendamaikan kedua belah pihakberperkara agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama secarakekeluargaan namun tidak berhasil, kKemudian dibacakanlah surat gugatanPenggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya tanpa ada perbaikan atau perubahan apapun;Bahwa sebelum pemeriksaan masuk ke dalam pokok perkara, MajelisHakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas

Samad Harianto, S.Ag., M.H., yang telah melaksanakan mediasiterhadap para pihak, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, olehkarena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokokperkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti danmempertimbangan kelengkapan formalitas surat gugatan Penggugat dalamperkara a quo.

Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuahgugatan adalah wajib, maka melaksanakan halhal/ketentuan yang membuatkesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalahHukum Formil/kelengkapan formalitas surat gugatan) hukumnya adalah wajibjuga.

KabupatenMukomuko yang saat gugatan ini didaftarakan terbukti faktanya wilayah KabupatenMukomuko masih merupakan yurisdikasi dari Pengadilan Negeri Arga Makmur,sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksadan mengadili perkara gugatan ini ;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat dalil gugatan,oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok materi gugatan ini,selanjutnya Hakim berdasarkan kewenangannya terlebih dulu mempertimbangkansah tidaknya formalitas

Apabila dikaitkan dengan formalitas pihak Penggugat, selaku pihakPenggugat dalam perkara ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk,Kantor Cabang Mukomuko. Namun Penggugat tidak menjelaskan alas haknyauntuk mengajukan gugatan ini kenapa tidak diajukan oleh PT BRI Cabang ArgaMakmur melainkan diajukan oleh PT BRI Cabang Mukomuko, sebagaimana terteradalam SPH tersebut.

Selanjutnya dalamperkara ini, Penggugat tidak mengajukan bukti terkait kewenangan pihak Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, sehingga hal tersebutmenimbulkan kekaburan dalam formalitas legal standing (alas hak) Penggugat dalammengajukan gugatannya;Menimbang, bahwa faktanya Penggugat setelah membacakan gugatannyadan atas kesempatan yang diberikan Hakim di dalam persidangan, Penggugatmenyatakan dengan tegas tidak ada perubahan dan tetap pada dalil gugatannya,namun setelah diteliti

serta tidak jelasnya alas hakPenggugat untuk mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada surat pengakuanhutang, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur/ obscuur libel, olen karenanyagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapatditerima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatanPenggugat dan alat bukti lainnya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas

Rejang LebongPropinsi Bengkulu ;Bahwa terdakwa ada meminta nomor peserta ujian kepada anak saksiRina Yunia lalu saksi Rina Yunia serahkan nomor Ujian ke terdakwaketika itu terdakwa mengatakan nomor ujian itu akan diserahkan kepadayang urus di Palembang ;Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa anak saksi Rina Yuniaakan lulus Ujian tes PNS tersebut dengan mengatakan mengikuti tesPNS itu hanya formalitas saja karena yang urus sudah berangkat kePalembang , anak saksi pasti lulus ;Bahwa setahu saksi

terus menagihnya akan tetapi terdakwa tidak maumengembalikan dengan alasan bahwa orang yang urus itu di Palembangtelah meninggal dunia sehingga saksi mengingatkan sesuai perjanjiantempo hari bahwa saksi taunya berurusan dengan terdakwa saksi tidakmau berrusan dengan orang lain,Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN LigBahwa uang itu Belum dikembalikan hingga sekarang ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatanyaitu : keterangan saksi yang mengatakan ujian hanya formalitas

Rejang LebongPropinsi Bengkulu ;Bahwa saksi ada memberikan nomor peserta ujian atas nama saksikepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa nomoritu akan diserahkan kepada orang yang mengurus di Palembang ;Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada menjanjikan bahwa saksi akanlulus Ujian tes PNS dengan mengatakan bahwa mengikuti tes PNS itutt hanya formalitas saja , saksi pasti lulus karena yang urus sudahberangkat ke Palembang ;Bahwa saksi ikut Tes tersebut pada akhir Desember 2014 di

.100.000.000,(sertaus juta rupiah)akan dikembalikan ;Bahwa Orang tua saksi terus menagihnya akan tetapi terdakwamengatakan bahwa orang yang urus itu di Palembang telah meninggaldunia sehingga saksi Eden mengatakan sesuai perjanjian tempo haribahwa saksi taunya berurusan dengan terdakwa saksi tidak mau berurusan dengan orang lain, lalu terdakwa membuat perjanjian tertulisakan mengembalikan uang itu pada bulan April 2016 ;Bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa mengikuti tes ujian PNS diPalembang hanya Formalitas

sehingga total uang milik saksiEdeng yang telah disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 204/Pid.B/2017/PN LigMenimbang, bahwa setelah itu terdakwa ada meminta nomor pesertaujian kepada Rina Yunia dan ketika itu terdakwa mengatakan nomor ujian iniakan diserahkan kepada orang yang urus di Palembang, dan terdakwa jugamenjanjikan bahwa anak saksi Edeng yaitu Rina Yunia akan Lulus ujian TesPNS dengan mengatakan bahwa Tes PNS itu hanya formalitas

Nomor 454 K/Pdt/2017Terlawan II karena merekalah yang telah membuat kesepakatan oleh karena ituberdasarkan semua aturan hukum di atas karena subjek hukumnya adalahTerlawan dan Terlawan Il maka jelas Pelawan secara formalitas tidakmempunyai kapasitas atau legal standing (kKewenangan bertindak) untukmengajukan perlawanan... dst .... dan kalaupun diajukan gugatan oleh Pelawanatau pihak ketiga untuk meminta pembatalan terhadap akte perdamaian inimaka gugatan harus dinyatakan ditolak sebagaimana ditegaskan

apabila dasar pertimbangan Judex Facti pada tingkat pertamamendasarkan putusnya dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, makaseharusnya Perlawanan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan harusnyadinyatakan ditolak, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusantersebut tidak sesuai dengan dasar hukum pertimbangan hukumnya;Bahwa pada halaman yang sama, alenia 2 (dua), dalam pertimbanganhukumnya Judex Facti pada tingkat pertama menyatakan bahwa oleh karenatelah terbukti perlawanan pelawan secara formalitas

tidak memenuhi syarat danPelawan bukan sebagai Pelawan yang benar maka dalil perlawanan menjaditidak jelas sehingga menjadi kabur (obscuur libel).Bahwa adalah pertimbangan yang keliru dan tidak yuridis formil Judex Factipada tingkat pertama, karena tidak ada satupun alasan Judex Facti yangmenguraikan apa yang menjadi syarat formalitas sebuah perlawan yangdiajukan oleh Pelawan, dan seperti apa yang dapat menyatakan pelawan yangbenar, sehingga Judex Facti dengan begitu saja menyatakan perlawananPemohon

Kasasi/Pembanding/Pelawan telah terbukti secara formalitas tidakmemenuhi syarat, dan pelawan bukan sebagai pelawan yang benar, tanpamempertimbangkan buktibukti baik bukti berupa suratsurat maupunHalaman 10 dari 12 hal.