Nomor 518 K/Pdt.SusPailit/2018Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor03/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor03/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 9 November2017 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan menolak penetapan tagihan pada daftar tagihan sementaraTR Partnership Law Firm sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus limapuluh juta rupiah); Menghapus tagihan tersebut dari

Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan = suamiPemohon bertempat tinggal di Kecamatan , Kabupaten Bonedan antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernahterjadi perceraian dan dikaruniai 4 orang anak, kiniPemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober2009, berdasarkan surat keterangan kematian nomor03/DS.TC/X/2009, tanggal 15 oktober 2009, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Turu Cinnae;6.

Fotokopi surat keterangan kematian dari Kepala Desa TuruCinnae, Kecamatan , Kabupaten Bone, nomor03/DS.TC/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, bermateraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P4);Bahwa selain surat surat Pemohon juga mengajukansaksi saksi sebagai berikut:1.SAKSI 1, tahun, agama Islam, pekerjaan petanibertempat tinggal di KAB.

memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2)Hal. 9 dari 11 Hal.Putusan No. 2731/Pdt.G/2018/PA.PtUndangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnyadapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat terhadapPenggugat dengan iwadl Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor03

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah SertipikatHak Milik Nomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03

Tenggang Waktu Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;1.Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasipada tanggal 4 Februari 2014 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor139 Tahun 2013;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Para Penggugat barumengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April

Bahwa fakta ini terungkap dari Daftar Alat BuktiT.U.1.27;Bahwa dengan demikan objek tanah Sertifikat Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?, yangterletak di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, KabupatenCiamis, Provinsi.

Jawa Barat, tercatat atas nama DadangRuhendi, bukan berada di atas tanah Para Penggugat/PemohonKasasi, namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan hukumdan penilaian Majelis Hakim baik di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta;Bawa Judex Facti tidak menilai bukti dan fakta persidanganmengenai perbedaan data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas

;Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) mengatakan:Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakanuntuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?

sistem eCourt dan telah terdaftar dalam register perkara perdataHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kotgugatan di bawah Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kot telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat, yaitu sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak didesa Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tangggamus(sekarang Kabupaten Pringsewu) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor125 atas nama Bejo Santoso dengan luas 905 M2 Surat Ukur Nomor03

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 dari atas namaSARIDAL menjadi atas nama BEJO SANTOSO tanpa syarat dan tanpabeban apapun adalah suatu tuntutan di luar menyerahkan sejumlah uang,maka sebagai penekan terhadap Tergugat dan Tergugat IV untukmematuhi dan melaksanakan tuntutan tersebut apabila dikabulkan olehMajelis Hakim, adalah adil dan patut apabila terhadap Tergugat danTergugat IV dihukum untuk membayar uang

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 yang telah dibalik namamenjadi atas nama SARIDAL serta apabila Tergugat IV tidak merubahkembali Sertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006, seluruh proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ilmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung(Tergugat Ill), eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 21 maret 2018 denganberita acara eksekusi Nomor : 18/BAEks/2017/PN.KOT, dan balik namaHalaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2020/PN KotSertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi Pemohon di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan suratpermohonannya tanggal 19 Desember 2011 yang didaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalamregister gugatan Nomor : 0409/Pdt.G/2011/PA.AGMtanggal 19 Desember 2011 dengan mengajukan alasanalasan sebagai berikut:Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon padatanggal 16 Desember 2008,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Nikah Nomor03

untukrukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebuttidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnyasemula untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layakdilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadirmenghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah suratpermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon,;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnyaPemohon di persidangan telah mengajukan bukti suratberupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor03

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah diPakistan pada tanggal 17 Mei 2004, dan telah didaftarkan di KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudussebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03/Kua.11.1.06/PW.01/1/2019 tertanggal 10 Januari 2019 dan sesudahakad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai danTergugat berstatus Jejaka;3.

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Dawe Kabupaten Kudus Nomor03/Kua.11.19.06/PW.01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019, Bukti surattersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokan sesuai dengan aslinya,oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan buktiP.2:3. Surat Keterangan Pergi Nomor 23.09.01/2019, tanggal 7 Januari 2019,Putusan Nomor 101/Pdt.G/2019/PA.Kds. Hal. 4 dari 9yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Piji Kec.

Padahal posisi hukum Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor03/Bukit Baling, Sakernan, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002 atastanah terpekara ini, dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, dan/atauKabupaten Muaro Jambi, dan/atau Kecamatan Sakernan dan/atau DesaBukit Baling juga tidak ditarik sebagai Pihak yang telah mengeluarkan izinPrinsip/izin Lokasi, keterangan tanah Sporadik dan sebagainya;C.Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya

Kabupaten Muaro Jambi, dinyatakandengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Saparudin Mek; Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Belukar; Sebelah Timur berbatas dengan Jani Siamid Paeci; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Hicing;Padahal PT Bukit Barisan Indah Prima telah menanam Kelapa Sawitsekurangkurangnya pada tahun 1985 dan PT Bukit Barisan Indah Primatelah mengurus Pendaftaran Hak Guna Usaha sekurangkurangnya padatahun 2002 serta telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03

Bahwa adapun yang diterapkan dalam surat pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) Nomor 595/19/BB/2014, tanggal 24 Januari 2014,dari Desa Bukit Baling Kecamatan Sakernan Kabupaten Muaro Jambi,padahal merupakan tanah areal perkebunan kelapa sawit PT Bukit BarisanIndah Prima, yang telah memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor03/Bukit Baling, Sakeman, Muaro Jambi, pada tanggal 24 Juli 2002.6.

Balimau, Rt/Rw. 003/002, Desa Balimau,Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, AgamaIslam, Pekerjaan Pedagang selanjutnya disebutSCL elects eee cece emcee enter nme eneromaonnnenn PEMOHON:nomen Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kandangan pada tanggal yang sama pula dalam Register Nomor03/Pdt.P/2016/PN.Kgn. telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknyaSebagal Deriul eeenee essen neers

Nomor 82 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendaluntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Kendal atas objek sengketa;Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPATSri Budi Sudono, S.H.,

Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;3. Menyatakan sah hukumnya Surat Kuasa Untuk Menjual dengan Akta Nomor04 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/20194.

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tanggal 22 Juli2020. Juncto Nomor 118/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 17Juni 2019, yang dimohon kasasi tersebut;Mengadili Sendin:1. Memberikan kelonggaran waktu kembali Pemohon Kasasi/Termohon untukHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.

menerima pembayaran Tahap2 secara penuh, sehingga Pemohon Kasasi masih memiliki kewajibanpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratusjuta rupiah) dan Pemohon Kasasi hanya melakukan penyetoran ke rekeningTim Pengurus PT Nusuno Karya sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) pada tanggal 25 September 2019, karena itu terdapat kekuranganpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratusjuta rupiah);Bahwa walaupun Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor03

Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255Inspekot tanggal06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaAmbon berjumlah Rp249.681.000,00;Hal. 7 dari 77 hal. Put.

Al Kudrat)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/SP/DKP/KA/APBD2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaranuang muka Nomor 01/BAPUM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlahRp57.040.500,00; Nomor SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Ambon Kepada Hi.

Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Hal. 41 dari 77 hal.

Al Kudrat (foto copy);Amandeman Kontrak Nomor 01/AMD/SP/DKP/APBDP2/VII/2012tanggal 5 Juli 2012 terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor03/SP/DKP/APBDP2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan TamanKota Desa Halong Tahap , nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00(seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)Pelaksana CV.

Bina Graha) untuk pembayaran langsungbelanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan danpengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor03/SPK/APBDII.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlahRp29.106.000,00;1 (satu) jepit Nomor SP2D: 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM:0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 30 Maret 2012 DinasKebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry AMatahurila, ST (CV.

Agung RepublikIndonesia yaitu putusan tersebut: Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai/khilaf memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tidak dapat menerimaPutusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan untuk itu Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat Il telah menyatakan mohon pemeriksaan dalamtingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sangat keberatan danmenolak keras atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03/PDT/2014/PT SBY, yang diputus pada tanggal 5 Mei 2014, karenaputusan yang dimohonkan Kasasi sekarang ini merupakan putusan yangmengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;.

putusan a quo, karena menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannyahanya mengikuti pola pikir Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak benardan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yangberlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang manaPengadilan Negeri Lamongan memberikan putusan tanpa disertai alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan yang cukup dan sempurna makaputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor03

hak Penggugat untuk menggugat para pihaknamun ketentuan Syarat menyebutan identitas nama lengkap ataunama lain dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahangugatan dengan tidak menyebutkan secara jelas identitas dariTermohon Kasasi serta telah keliru menyampaikan alamat makagugatan Termohon Kasasi telah melanggar asas actor sequitor forumrei yang digariskan Pasal 118 HIR (mohon lihat Hukum Acara Perdata,oleh M Yahya Harahap him 200);15.Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03

Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaandan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalamperkara ini, maka Gugatan a quo mengalami Kekurangan Pihak dan olehkarena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor03

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 196/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 19 Januari 2015 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

Tentang penunjukan Hakim Tunggal yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;o Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Januari 2017 Nomor03/Pdt.P/2017/PN Sgn, tentang Penetapan hari sidang .

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor03/Pdt.G/2008/PNSGI tanggal 06 Nopember 2008 dalam amar putusantersebut hanya menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanahobjek perkara, tidak ada perintah membongkar bangunan di atas tanahtersebut, dan tentang batas dan luasnya tidak sesuai dengan tanah yangdikuasai oleh Pemerintah Pidie Jaya;.

Bahwa Terlawan/Termohon Kasasi dalam gugatannya dahulu tidak pernahmenarik Pelawan/Pemohon Kasasi selaku Tergugat dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2008/PN.SGI tanggal 6 Nopember 2008 yang jelasjelasmenguasai bangunan/toko tersebut yang diperoleh berdasarkan SuratGanti Rugi bangunan (plw 1), maka jelas dan nyata Judex Facti PengadilanNegeri Sigli telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalammemutus perkara ini, dengan demikian terhadap putusan Judex FactiPengadilan Negeri Sigli Nomor 1 1/Pdt.Plw

IV, Nomor03, RT 04, RW 02, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, KotaSurabaya, luas 719 m?, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat GunaBangunan Nomor 405/K, Surat Ukur Nomor 1034 Tahun 1988, atas namaTjandrajani Djojokusumo, secara sekaligus dan seketika, dalam keadaankosong dan bebas dari beban apapun juga, dan apabila perlu denganmenggunakan kekuatan alat negara;6.

IV, Nomor03, RT 04, RW 02, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, KotaSurabaya, luas 719 m?, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat GunaBangunan Nomor 405/K, Surat Ukur Nomor 1034 Tahun 1988, atas namaTjandrajani Djojokusumo, secara sekaligus dan seketika, dalam keadaankosong dan bebas dari beban apapun juga, dan apabila perlu denganmenggunakan kekuatan alat negara;5.

Lbp yang diputus secara Verstek (Bij Verstek)Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 289/PDT/2017/PT.MDNpada tanggal 18 November 2015, dan di dalamnya menyangkut diri Pelawanselaku salah satu pihak Tergugat ;Bahwa Pelawan juga baru mengetahui bahwa Sita Eksekusi tersebut di atastelah di laksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubukPakam Nomor : 03/Eks/2016/95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 21 Juni 2016 Jo.Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG) Nomor03/Eks/2016/95/Pat.G/2015/PN.Lbp. tanggal

jelas dan nyata telah mencerminkandiabaikannya hak Pelawan, karena selaku pihak yang digugat, Pelawantidak pernah dipanggil dan diberitahukan secara sah dan patut untukmengikuti persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga olehkarenanya putusan perkara aquo sangat merugikan kepentingan hukum dariPelawan ;Bahwa kepentingan hukum Pelawan demikian, semakin dirugikan manakalaobjek perkara putusan aquo telah dilakukan Sita Eksekusi berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor03

Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG) Nomor03/Eks/2016/95/Padt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 04 Agustus 2016, TIDAK SAHDAN HARUS DINYATAKAN DI CABUT ;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesuai ketentuan Hukum yangberlaku, Pelawan berhak mengajukan gugatan perlawanan (verzet) ini kepadaPengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam, Deli Serdang ;Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tersebut, masih dalamtenggang waktu yang ditentukan dalam undangundang sebagaimanaHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor

Pelawan ; Untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka sangat beralasanhukum Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakimuntuk menunda pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Verstek PengadilanNegeri Lubuk Pakam No. 95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 18 November2015 sampai adanya Putusan yang inkracht dalam gugatan perlawananini, dan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk PakamNomor : 03/Eks/2016/95/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tanggal 21 Juni 2016 jo.Berita Acara Sita Eksekusi (EXECUTIE BESLAG ) Nomor03

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor03/Pdt.P/2021/PN Snt. dalam register permohonan yang sedang berjalan;4.

dipandang telah cukup beralasan, tidakmelawan hukum, telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2)Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnyadapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat terhadapPenggugat dengan iwadl Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor03