JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 september 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYANDI. ST. M.Sos) yang menerima ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA;Dikembalikan kepada Saksi IIF USFAYANDI. ST. M.Sos; 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang mana bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Ny. Hj.

JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA(IF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN(BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IFUSFAYADI. ST.

JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.

JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansiwarna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST.M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansi warnakuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

Diusulkkan oleh Dewan Pimpian Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang, karena pada saat ituPENGGUGAT masih menjabat sebagai Dewan Pimpinan Partai KasihDemokrasi Indonesia Cabang Kabupaten Alor Tahun 20082003berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia Nomor 13.18.2/DPP/1E/03/2011 tentangPengesahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten AlorProvinsiNusa Tenggara Timur Periode

Diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Kasih Demokrasi IndonesiaCabang Kabupaten Alor yang tidak berwenang dst.+ Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak memilikikewenangan untuk mencampuri urusan internal partai sepanjangterhadap apa yang sudah diperintahkan oleh undangundang.+ Bahwa karena kemelut Partai Politik harus diselesaikan olehPartai Politik yang bersangkutan maka seharusnya Penggugatmengajukan keberatan terhadap Partai Politik yangmemberhentikan Penggugat baik lewat jalur non litigasi maupunmelalui

Indonesia tentang Pengesahan perubahan susunan danpersonalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi IndonesiaKabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur Periode 20082013 tertanggal 3Mei 2011.Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan pengusulan .Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia dan dilanjutkan ke Dewan Pimpinan Cabang Partai KasihDemokrasi Indonesia.Bahwa ada aturan dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Pasal 20 Mengaturtentang

tahun 20092014Bahwa Pada saat itu Rudison Kamau Lily sebagai Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah di Partai Dewan Pimpinan CabangPartai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Alor.22Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dan PersonaliaPengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia, di dalamsusunan itu Rudison Kamau

Politik diselesaikan oleh imternal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.2) Penyelesaian .....2)3)4)5)1)2)3)32Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

Apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan Putusan sebagaimanadiatur ayat (1) diatas, maka DPP Partai Demokrat telah menyerahkankewenangannya untuk melaksanakan Putusan kepada Dewan PimpinanDaerah (DPD) Partai Demokrat atau kepada Dewan Pimpinan Cabang(DPC ) Partai Demokrat.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut, dan berdasarkan Surat keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5tahun 2014, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuai AnggaranDasar Partai

Putusan No. 479/Pdt/2018/PT MKS10.Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa.

mewakili partal dalam bertindak ke dalam dan keluar.Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai Demokrat tersebut di atas, sangatjelas bahwa putusan Mahkamah Partai Demokrat baik berupa sanksipemecatan/pemberhentian dari keanggotaan partai atau janis sanksi lainnya hanyamengikat secara internal Partai Demokrat, dan putusan Mahkamah Partai Demokrattersebut harus terlebin dahulu ditindaklanjuti (dieksekusi) oleh Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Demokrat dengan menerbitkan Surat Keputusan tentangPemberhentian

dan/atau Pemecatan dari Keanggotaan Partai Demokrat terhadapanggota Partai Demokrat yang dijatuhi sanksi pemberhentian dalam putusanMahkamah Partai Demokrat, agar dapat ditindaklanjuti oleh pihakpihak lain dilingkupeksternal Partai Demokrat sebab yang berwenang mewakili Partai Demokrat dalambertindak ke dalam dan keluar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (videPasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat).

Malah,berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten GowaNomor : 016/B/DPCPD/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016 Perihal : RekomendasiPimpinan Fraksi Partai Demokrat, terlinat jelas bahwa Andi Lukman Dg Naba masihberstatus sebagai Kader Aktif di Partai Demokrat sehingga dirinya masihdirekomendasikan menjadi Pimpinan Fraksi Partai Demokrat di DPRD KabupatenGowa (Lampiran Memori Banding).Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 406 ayat(1) UndangUndang

Bahwa alat perjuangan utama partai adalah organisasipartai itu sendiri ;2. Bahwa sesungguhnya organisasi partai akan efektifapabila di dalamnya terdapat kaderkader partai yangmilitan dan patuh terhadap peraturan organisasi partai ;3.

Bahwa apabila ternyata secara sungguhsungguh terbuktidi dapat kader Partai yang menjabat di jajaran strukturalPartai berperilaku menyimpang, menyeleweng, melanggarbahkan ingkar atas tugas, tanggung jawab dan wewenangyang melekat pada diri kader Partai yang besangkutan,maka DPP Partai akan melakukan evaluasi, disertaitindakan ;4.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2).

Pengurus Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tidak dapat digugat atas perbuatan hukum yang dilakukan olehbadan hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;(2). Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Hal. 15 dari 27 hal. Put.

Demokrat suara Partai Demokrat diwilayah Kecamatan Tanjung, Kab.

Brebes yang dihadiri oleh Perwakilan PartaiPolitik yaitu khusus perolehan Partai Demokrat adalah sebanyak 1.524 suara,sehingga tidak ada penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat ;Hal. 29 dari 44 hal. Put.

Politikdan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Gerindra;Bahwa terbitnya Surat Pemberhentian Anggota tersebutdilakukan atas usulan Surat DPD Partai Gerindra SumateraUtara Nomor ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015Tanggal 15 Agustus 2015 Tentang Usulan PAW Anggota DPRDHalaman 7 dari 29 halaman.

EVEREADY SITORUS sertaPutusan Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra Tanggal 27Agustus 2015 ~~ Tentang Persetujuan PemberhentianKeanggotaan Partai Gerindra atas nama Sdr EVEREADYSITUROS;8.6.

Bahwa memperhatikan secara cermat alasan tersebut, ternyata8.7.proses yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan DPDPartai Gerindra Provinsi Sumatera Utara tidak dilakukan sesuaidengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, yaitu:(1) Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilanselama Proses Rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindraoleh DPP Partai Gerindra dan DPD Partai GerindraProvinsi Sumatera Utara;(2) Bahwa Penggugat selama Keanggotaan Partai Gerindatidak pernah mendapat surat

peringatan baik lisan maupuntulisan dari DPP Partai Gerinda dan DPD Partai GerindraProvinsi Sumatera Utara maupun dari DPRD ProvinsiSumatera Utara selama ini;(3) Bahwa Proses Hukum yang. dialami Penggugatsebagaimana dimaksud DPP Partai Gerindra bukanlahterkait atas Partai Gerindra dan terjadi jaunh sebelumPenggugat diangkat menjadi Anggota DPRD ProvinsiSumatera Utara;(4) Bahwa ancaman Hukuman maksimal yang diajukan dalamProses Hukum pada Penggugat bukan merupakan TindakPidana dengan ancaman Hukuman

5 (lima) Tahun penjaraatau lebih, sehingga alasan Pemberhentian KeanggotaanPenggugat dari Partai Gerindra bukan merupakan alasanyang dapat di berlakukan kepada Penggugat:Bahwa berdasarkan alasan Hukum di atas, maka perbuatanDPP Partai Gerindra yang menerbitkan Surat KepurtusanDewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA) Nomor 080132/Kpts/DPPGERINDRA/2015Tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian KeanggotaanEVEREADY SITORUS adalah tidak sah dan tidak BerkekuatanHukum,;Halaman 8

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPP PKNU)
2. Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPC PKNU)
KUASA HUKUM : Ymron Farcham, SH

Personalia Dewan Pengurus Partai dapat diberhentikan karena :a. Melanggar AD/ART;b. Melanggar disiplin Partai;(3).

atasUU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegassebagai berikut : Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik,Pasal 32 berbunyi :1.

Perselisinhan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;2. Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ;3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;4.

anggota partai lain..

atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politikmenyatakan dengan tegas sebagai berikut : Tentang Penyelesaian PerselisihanPartai Politik,Pasal 32 berbunyi :Perselisinan Partai Politik diselesaikan olehinternal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal PartaiPolitik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu MahkamahPartai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;Susunan Mahkamah Partai Politik atausebutan lain sebagaimana

Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy rekening tabungan;2. Copy Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;3. Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;4. Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;5. Peraturan Daerah Kab. Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;6.

Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.8. Membebankan kepada Terdakwa Mgs Bustomi Bin Mgs Abdul Halim untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah).

Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438 / PL.01.4-Kpt / 1410 / KPU Kab / IX / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 Sepetember 2018 yang ditanda tangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Prabowo Subianto selakuDewan Pembina / Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzaniselaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Bahwa benar, saksi selaku LO (penghubung) pada DPC Partai GerindraKab Kep. Meranti dengan surat Madat Nomor : 245/DPCGERINDRA/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018.adapun tugas pokok syasebagai LO adalah penghubung dari Partai Gerindra ke penyelenggarapemilu seperti KPU, Bawaslu, dan ke Kepolisian. Bahwa benar, saksi selaku LO (penghubung) pada DPC Partai Gerindralegislatif kab. Kep.

Bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu berdasarkan pasal 280ayat 1 huruf h adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPDPropinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemiluanggota DPD dan pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik ataugabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan wakilpresiden.

Bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye berdasarkan pasal 280ayat 1 huruf h adalah yaitu tim yang dibentuk oleh pasangan calonbersamasama dengan partai politik atau gabungan partai politik yangmengusulkan pasangan calon dan bertanggungjawab atas pelaksanaanteknis penyelenggaraan kampanye.

Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina /Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Anmad Muzani selaku SekretarisJenderal Partai Gerindra.

Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang PartaiPolitik dimana dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik ditegaskan bahwa : Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagimana diatur dalam AD dan ART ;Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politikkepada Kementerian 5 nn non nonnn enn nnn en nnn nnnePenyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) Nari ; 2022 2n nen nen nnn nn nnn nen nn nnn nn nnnPutusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan 5 nn 0m nnn nn nnn nnn nenaSelanjutnya Pasal 33 UndangUndang

dapat diselesaikanmelalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini ;2.

Pasal 33 UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang seharusnya dihormati danditaati oleh Penggugat ;Putusan Perkara Nomor : 19/G/2013/PTUNBKL, Hal. 15 dari 43 hal.3.

2011 tentang PartaiPolitik ditegaskan bahwa : " 2220 20251)Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD danART 52 2222202222022 2 2222222Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau. sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik ;Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai PolitikkepadaKementerian

Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Gerindra, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H. Dkk Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono Rm No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai. Tergugat I; 2. Reinova Serry Donie, bertempat tinggal di Jl.

Dewan Pimpinan Cabang Dpc Partai Gerindra Kota Depok, bertempat tinggal di Jl. Boulllevard Ruko Arcude Blok A No. 16, Grand Depok City, Kota-Depok, dalam hal ini diwakili oleh Saharwan Perkasa, S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum PERKASA & REKAN, BERalamat dijalan Raya Bogor Km.38 No.4 Jatijajar Kota Depok, berdasrkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, disebut sebagai sebagai Turut Tergugat I;4.

Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Gerindra sejak bulanApril 2018 Sebagaimana Kartu keanggotaan Partai Gerindra(TERGUGAT 1) ;2.

Partai Gerindra Kota Depok /TURUT TERGUGAT dalam surat No.

Partai serta Peraturan Partai ;11.

/RT Partai GERINDRA.

Rumah Tangga (ART)Partai GERINDRA Jo.

078/KPTS/V/ 2011tanggal 6 Mei 2011 tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow telah membuat suratyang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dengansuratnya Nomor 072/DPC/BM/EXT/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal :Pemberitahuan Surat Pemecatan sekaligus Pergantian Wakil Ketua DPRD (BuktiP3);Bahwa oleh karena, Penggugat selaku kader dari Partai Demokrasi IndenesiaPerjuangan yang mempunyai hak untuk membela diri atas tindakan

politiknya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; Ayat (3)Halaman 5 dari 21 halaman.

partai politiknya, dengan alasan:1Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan pada rapat tanggal 5Mei 2011 menilai sikap, tindakan dan perbuatan Hi.

(Penggugat/ Terbanding)mendalilkan diberhentikan sebagai anggota partai pada tanggal 28 Okotober2011 dengan surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 (suratkeputusan tidak diajukan sebagai bukti) dan telah mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Kotamobagu (Bukti P4), namun alasan pergantian antarwaktu merupakan kewenangan partai dan bukan kewenangan anggota partaiyang telah di jatuhi sanksi oleh pimpinan partai;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas Mejelisberpendapat bahwa persyaratan

(Penggugat/Terbanding) mendalilkan diberhentikan sebagai anggotapartai pada tanggal 28 Okotober 2011 dengan surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 (surat keputusan tidak diajukan sebagai bukti) dan telahmengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu (Bukti P4), namunalasan pergantian antar waktu merupakan kewenangan partai dan bukankewenangan anggota partai yang telah dijatuhi sanksi oleh pimpinan partai;Bahwa Surat Keputusan Nomor 119/KPTS/DPP/X/2012, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tandai

) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

PPP (Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd.!

PPP (Partai PersatuanPembangunan) Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. menyebabkan calonanggota legislative yang diusungnya dari Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan)Nomor Urut 4 atas nama ARPANUL HAKIM, S.Pd. mendapatkan tambahan suara,sedangkan Ir.

Mewajibkan:----------------------------------------------------------------------------1) Tergugat I untuk Menerbitkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dari Partai Golkar, atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;----------------------------------------------------------------2) Tergugat II untuk Mengusulkan Drs. H. Muh.

Tabri, M.BA. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dari Partai Golkar;---------------------3) Tergugat III untuk Menerbitkan Berita Acara Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan 2014 2019 dar Partai Golkar atas nama Drs. H. Muh. Tabri, M.BA.;---------------e.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 730/DPRDBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Surat Partai Golkar Nomor 31/PGBK/XII/2015 tanggal 29Desember 2015, Berita Acara rapat Pleno Partai Golkar Bulukumba tanggal30 September 2015, persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkarmenetapkan Tergugat IV Intervensi sebagai calon Pengganti Antar Waktu,Surat Nomor 30/PGBK/XI/2015 tanggal 10 November 2015 sejalan dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon Penggantian AntarWakiu baik jawaban surat pertama

Bahwapertimbangan yang keliru jika mempertimbangkan surat partai GolkarNomor B208/GOLKAR/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015, karena ketentuaninternal partai Golkar untuk mencalonkan harus ditandatangani oleh duakubu sebagai kosekuensi islah partai Golkar hanya berlaku dalam tah apanPencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai Pasal 42 A Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;. Bahwa surat pengunduran diri Drs. H.

Bahwa keberatan tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politik,mengingat esensi sengketa ini adalah perselisinan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba antara Pembanding dan Terbanding sebagai CalonLegislatif Daerah Pemilinan 3, seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2) dan Pasal 33 (1) UndangUndang Nomor. 2 Tahun 2008 juncto UndangUndang Nomor. 2 Tahun2011;2.

Golkar Kabupaten Bulukumba, maupun alasankeberatan Pembanding IV dahulu Tergugat IV Intervensi pada angka 1 (satu)dan 2 (dua) mengenai tidak dipertimbangkan UndangUndang Partai Politikmengingat esensi sengketa ini adalah perselisihan internal Partai GolkarKabupaten Bulukumba seharusnya diselesaikan lebih dahulu melaluiMahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 (1) (2), Pasal 33 (1) UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 jo.

Andi Rukmawati AM tersebut, berdasarkanSurat Dewan Perwakilan Daerah II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba Nomor27/PGBK/X1/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Ketua H.Zainuddin Hasan dan Sekretaris Suryati Eka Dinar, terbukti telah dicabut dandianggAdministrasi Pemerintahan tidak berlaku karena tidak sesuai denganmekanisme yang diatur AD/ART Partai Golkar (Vide Bukti P9=Bukti T.33d,T.33);Menimbang, bahwa Surat Dewan Perwakilan Daerah Il Partai GolkarKabupaten Bulukumba Nomor 27/PGBK/XI

Dan hasil rapat TimPenanganan Masalah Internal Partai PDK SulSel tanggal 5 April 2005,yang pada pokoknya menyetujui untuk melanjutkan usul PAW AnggotaDPRD Partai PDK Kab. Bulukumba;b. Surat DPP Partai PDK Prop. SulSel Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005, tanggal 7 April 2005, perihal Usul PAW Anggota DPRDPartai PDK Kab. Bulukumba kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN)Partai PDK di Jakarta, yang pada intinya DPP Partai PDK Prop. SulSelmelanjutkan usul PAW Anggota DPRD Partai PDK Kab.

Digantikan oleh Zainal Akbar, untuk mendapatkan persetujuandan penetapan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai PDK;c. DPN Partai PDK menyetujui usul PAW di atas melalui surat Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005;d. DPP Partai PDK Prop.

Foto copy Peraturan Partai Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 16 Juni 2004tentang Anggota Legislatif Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yangdiberi tanda bukti (PVIII); 9 Foto copy Kesimpulan Rapimnas Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaantanggal 1920 Agustus 2004, yang diberi tanda bukti (PIX); 10 Foto copy surat dari Dewan Pengurus Kecamatan Partai PDK KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada Ketua Umum DPK Partai PDKKabupaten Bulukumba Nomor : PDK/B/ BP.09/04/XII/2006, tanggal 11Desember 2006

bukti(T.ILINT18);19 Foto copy surat dari Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumbakepada Pimpinan DPRD Bulukumba Nomor : PDK/B/KS/30.16/06/IV/2006, tanggal 12 April 2006 perihal PAW Anggota DPRD KabupatenBulukumba dari Partai PDK, yang diberi tanda bukti (T.IIINT19);20 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumba Nomor : PDK/A/KUSU/30/062/IV/2006, tanggal 11 April 2006 perihal PAW Anggota33 Perkara No. 70/2007/P.TUN.MksDPRD dari Partai

2005 perihal PAWAnggota DPRD Partai PDK Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT22);23 Foto copy surat dari Presiden Dewan Pengurus Nasional Partai PDKkepada Ketua Umum DPP Partai PDK Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005 perihal PAWAnggota) DPRD Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT23);24 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Dewan Pengurus Nasional Partai PDK Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005

Putusan Nomor 569 K/TUN/PILKADA/201524.25.2G;dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni Dalam halPartai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkanPasangan Calon;Bahwa pengurus baru partai politik, tidak berarti dapat melaksanakankewenangan yang berlaku surut dan serta merta, kewenangan pengurusbaru. partai politik lebih pada kewenangan untuk bertindakmengatasnamakan atau mewakili partai politik

ABDUL GANI, M.Pd.I adalah PartaiHanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) ;Bahwa dalam satu dokumen pengusungan bersama Partai Hati NuraniRakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai KebangkitanBangsa (PKB), yang telah dilakukan perbaikan terhadap SuratKepengurusannya, seharusnya seluruh partai pengusung menandatanganibersama dalam satu dokumen pengusungan yang telah diperbaiki tersebutdan tidak dipisahpisah dalam bentuk dokumen khusus perbaikan PartaiKebangkitan Bangsa (PKB), karena pengusungan

harus dilakukan secarabersamasama dan tidak terpisahpisah dan hal ini sebagai bukti bahwapengusungan tersebut dikehendaki oleh seluruh partai pengusung, karenasetiap Partai Politik memiliki ideologi dan garis perjuangan yang berbedadan belum tentu partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN)menyetujui kepengurusan baru dari Partai Kebangkitan Bangsa untuksecara bersamasama mengusung Pasangan Calon AJl SUMARNO,Halaman 13 dari 28 halaman.

pengusung dalam satu dokumen pengusunganyang sama oleh seluruh Partai Pengusung Pasangan Calon AudlSUMARNO, S.STP.

dokumen pengusungan perbaikan Kepengurusan Partai Politik PKB,dengan dokumen pengusungan partai pengusung lainnya yakni PartaiHanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan munculnya beragam versi inimembuktikan adanya upaya meloloskan Pasangan Calon AJl SUMARNO,S.STP.

ENDIN GUSTANDI, SP 5 72 22222 ooo noe one nee neKeduanya Kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Indonesia Perjuangan( PDI Perjuangan ) Kabupaten Bondowoso Masa Bhakti 2010 2015,sekretaris Jalan A. Yani Nomor 30 A Bondowoso ;"Selanjutnya disebut sebagal.................:.:ceceeeeee eee eeeeeeeeeees PENGGUGAT I;1.

ENDRO YULIKUSDIANTO, S.E, M.S.ji 2.GIGIH BUAKSOPRANOTO, S.H. 5 27220 30222 oon nnn one nee neeKeduanya kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2010 2015, sekretariat Jalan M.T.Maryono NG..47 BOPGAOWOSO 5~~~~~nnn nn nnn nnn nnn nninn nen nm nin nnminn meniSelanjutnya disebut sebagai ....................cceceeceeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT II ;1.

danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa ( PMB )Kabupaten Bondowoso, sekretariat Jalan Perikanan Darat RT 15/05 KaumanBaru, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso 5Selanjutnya disebut sebagai ...................:.cceceeeeeeee eee ees PENGGUGAT VII ;1.

MARTHA CHRISTINE DAMAYANTI, S.E 5 =" Keduanya kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera ( PDS )Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2011 2015, sekretariat Jalan P.B.Sudirman Gg. Guntur No. 94 Bondowoso ;Selanjutnya disebut sebagai ....................0cceceeeee eee eee eens PENGGUGAT IX ;2.

BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSONomor : 15 / BA / KPU Kab.014329693 / II / 2013 tertanggal 7 Pebruari2013 tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihnan Umum KabupatenBondowoso Tentang Pemenuhan Surat Keputusan Dukungan DPC / DPDAtau Sebutan Lainnya Partai Politik / Gabungan Partai Politik Kepada BakalPasangan Calon Atas Nama H.A. HARIS SONHAuI, S.T., M.M. Dan Drs H.Selanjutnya disebut sebagai .............0::ceeeeeeeee OBJEK SENGKETAI.2.

Selanjutnyadengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat.

Politik yang berbunyi :Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)(1) Perselisthan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD/ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;Pasal 33 Ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.Hal ini mempertegas bahwa putusan Mahkamah partai Politik atau sebutanlainnya yang dibentuk oleh partai Politik tidak bersifat final sehingga sanksipemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah partai Politik tidak dapatdiartikan sebagai keputusan yang mutlak, karena sesuai dengan PeraturanPerundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulandari Pimpinan partai setingkatnya

Umum Anggota Legislatif Partai DemokratTahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakanoleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalputusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, makaDPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untukmelaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPCPartai Demokrat; Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap No. 586/Pdt.G/2015/PNJKT.PST joPerkara

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat mengajukangugatan terhadap Mahkamah Partai dan sdr.

MKS. halaman 5 of halaman 15 Bahwa, dukungan para Penggugat telah mencapaisyarat minimum 15% dari Parpol Pendukung antaralain , Partai Persatuan Pembangunan ; 2 kursi denganprosentase 10 %: Partai Pelopor ; 1 kursi yaitu 5 %; Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa ; Dukungan Parta Kasih Demokrasi Indonesia ; Dukungan Partai Perjuangan Indonesia Baru ;Bahwa, dari alasan tersebut Tergugat menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telahmelanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor13 Tahun

Politik pengusung yaitu PartaiPersatuan Pembangunan (PPP), Partai Pelopor (PP),Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai KasihDemokrasi Bangsa (PKDB) dan Partai PerjuangPerkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 281.000, (dua ratus delapanpuluh satu ribu rupiah)Menimbang, bahwa alasan pokokpertimbangannya, karena Para Penggugat sebagaiPasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati KabuptenSarmi yang diusung oleh gabungan partai politik,terbukti partai partai politik yang mendukung ParaPenggugat tidak semuanya sepakat mendukung ParaPenggugat, sehingga berdasarkan bukti T4 mengenaidata kursi DPRD Kabupaten Sarmi, dukungan yangdiperoleh Para Penggugat

politik $pendukung antara laintersebut dalam bukti P9 dari DPC Partai KasihDemokrasi Indonesia Kabupaten Sarmi, tanggal 17Juni 2010, bermeterai ditandatangani oleh KetuaDPC dan Sekretaris, bukti P 10 dukungan dariDPC Partai Pelopor Kabupaten Sarmi tanggal 18Oktober 2010, ditanda tangani Ketua DPC danPerkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN.

SAMSUNAR yang diusungdari gabungan partai poltik (1). Parta PersatuanPembangunan (2). Partai Pelopor (8). PartaiKebangkitan Bangsa (4). Partai Kasih DemokrasiIndonesia (5).

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN OlmTahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ARTPartai

Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisinan Hukum danPeraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAIGOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMANBERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DIMAHKAMAH PARTAI GOLKARBahwa Mahkamah Agung menegaskan pula bahwapenyelesaianperselisinan partai politik haruslan diselesaikan dalam internal partai melaluiMahkamah Partai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor28K

aquo tersebut denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (3

dicermati dalam Pasal 32 ayat (1) dengan (2)tersebut diatas bahwa saling berkaitan erat yang menghendaki penyelesaianperselisinan internal partai dilakukan oleh internal Partai Politik itu sendiri denganmelalui Suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik itusendiri sebagaimana dalam AD/ART masingmasing partai sedangkan dalampenjelasan Pasal 32 ayat (2) tersebut dikatakan cukup jelas maka terhadap pasaltersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa perselisihan partai politik

Untuk memeriksa dan memutus perselesihan internal partai Golongan Karyadibentuk Mahkamah Partai;2. Hakim Mahkamah Partai Golongan Karya harus Independen dan bebas darikonflik kepentingan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Internal Partai;3. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat ;4. Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai GolonganKarya;5.