Hal ini sejalan pula dengan Keputusan Mendagri Nomor: 13067tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota A ProvinsiRiau, lampiran dan Surat Mendagri Perihal Kepmendagri Nomor: 130/383/SJtanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten danKota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota Perbidang dariDepartemen/SPND antara lain pada bidang kehutanan dan perkebunan subbidang kehutanan angka 4, 7, 9, 10, 14, 15 dan 16; 16) Bahwa pemanfaatan objek sengketa dapat mengacu/merujuk

Hal ini sejalan pula dengan Keputusan Mendagri Nomor: 13067tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota A ProvinsiRiau, lampiran dan Surat Mendagri Perihal Kepmendagri Nomor: 130/383/SJtanggal 20 Februari 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten danKota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota Perbidang dariDepartemen/SPND antara lain pada bidang kehutanan dan perkebunan subbidang kehutanan angka 4, 7, 9, 10, 14, 15 dan 16; 16) Bahwa pemanfaatan objek sengketa dapat mengacu/merujuk

Awan Bakti, bila telah ada surat Mendagri ditujukan kepada BupatiJombang tanggal 30 September 2004 Nomor : 188.342/2627/SJ agar segeramencabut pelaksanaan Perda tersebut karena bertentangan dengan ketentuan lebihtinggi ;65Bahwa Terdakwa mengakui adanya perjanjian kerjasama penarikan retribusi klasjalan dengan CV. Awan Bakti tahun 2007 dituangkan dalam surat Nomor :620/354/415.28/2007 tanggal 16 Juli 2007 ;Bahwa penentuan CV.

kerjasamapenarikan retribusi kelas yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pihak ketiga CVAwan Bakti mengacu pada Perda Nomor : 18 Tahun 2002, tentang Retribusi kelasjalan, lebih lanjut saksi ACHMAD SYARIFUDIN S.H, menjelaskan terhadap Perdatersebut Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor : 188.342/2627/SJ, tanggal30 September 2004, yang ditujukan kepada Bupati Jombang memerintahkan untukmencabut pelaksanaan Perda Nomor : 18 Tahun 2002, karena dianggap bertentangandengan ketentuan yang lebih tinggi terhadap surat

Mendagri tersebut Terdakwamenyatakan tidak tahu ;Menimbang, bahwa Ahli ERWAHYUDI, SE dari BPKP perwakilan PropinsiJawa Timur, menerangkan pada masa kepemimpinan Terdakwa HERNAWAN selaku95Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, adapenarikan retribusi kelas jalan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu CVAwan Bakti dan berdasarkan hasil perhitungan timbul kerugian Negara ;Menimbang, bahwa pasal 26 Undang undang Nomor : 18 Tahun 1997,tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Oktober 2012 untuk jual beli hakatas Sertifikat Hak Milik No.939/Kelurahan Cikawao ;e Akta Jual Beli no.243/2012 tanggal 18 Oktober 2012 untuk jual beli hakatas Sertifikat Hak Milik No.940/Kelurahan Cikawao ;Maka AktaAkta tersebut patut dinyatakan sah ;7 Bahwa Tergugat V menolak dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adalah batal demi hukum tindakan hukum Tergugat V yang menerima Akta Kuasa diNotaris sebagai dasar membuat Akta Jual Beli karena Akta Kuasa dimaksud telahdilarang oleh Surat

Mendagri dalil tersebut adalah tidak benar karena penerbitanSurat Kuasa yang dilarang adalah penerbitan Surat Kuasa Mutlak yang dilatarbelakangi motif tipu daya dari Penerima Kuasa kepada si Pemberi Kuasa atau suatukeadaan kedudukan / status yang sangat tidak seimbang antara Pemberi Kuasa denganPenerima Kuasa.

Bahwa terhadap perjanjian kerjasama antara Kepala Daerah Tingkatll Bandung (Penggugat DR/Tergugat dan Tergugat Ill DK), telahmenyampaikan surat kepada Mendagri Melalui Gubernur Kepala DT Jawa Barat, melalui Surat Walikotamadya Kepala DT Il BandungNomor: 573/1224Huk, Perihal: Permohonan Pengesahan KeputusanWalikotamadya Kepala DT Il Bandung Nomor 993 Tahun 1992,tanggal 10 April 1993 dan terhadap surat tersebut telah dibalas olehmelalui Surat Mendagri tanggal 31 Juli 1993 Nomor 573.32694tentang Pengesahan

Bahwa Tergugat V menolak dengan keras dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "adalah batal demi hukum tindakan hukum Tergugat V yang menerima Akta Kuasa diNotans sebagai dasar membuat Akta Jual Beli karena Akta Kuasa dimaksud telahdilarang oleh Surat Mendagri " dalil tersebut adalah tidak benar karena penerbitanSurat Kuasa yang dilarang adalah penerbitan Surat Kuasa Mutlak yang dilatarbelakangi motif tipu daya dari Penerima Kuasa kepada si Pemberi Kuasa atau suatukeadaan kedudukan / status yang sangat

;W.9.C.a.HT.05.14679/IIl tanggal 17September 2003;foto copy surat keterangan BHP SemarangNo.W.9.C.a.HT.05.141602/Ill tanggal 9 Mei2006;surat Mendagri tanggal 18 Mei 1987 no.181.233/5131/SJ;foto copy surat pernyataan ny. Goei TwanHwat tanggal 10 Maret 2003;foto copy surat keterangan tidak sengketadari Lurah (Sutrisno) tanggal 10 Maret 2003;foto copy surat pernyataan fisi bidang tanahdari Ny. Goei Twan Hwat tanggal 11 Pebruari2003;foto copy surat kuasa dari Ny.

Oleh karena itu berdasarkan dasar dan alasanalasantersebut di atas, maka menurut Surat Mendagri tersebut Sangat MenentukanHapusnya Hukuman Terpidana/Pemohon PK karena perbuatan pemarafanyang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap draft SK BupatiSubang adalah perbuatan yang sah karena merupakan Hak danKewenangan dalam pengaturan BPPBB di wilayah Kabupaten Subang ;.

2015, perihalJawaban Surat Nomor : 23/KPUSU/VIIV2015, selanjutnyadisebut (Bukti T 15 ) y2o ene16.Foto...8616.Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh bapakAMRU DAULAY,SH dalam kepastiannya selaku Mantan BupatiMandailing Natal periode 2000 s/d 2010 tertanggal 26 Oktober2015, selanjutnya disebut (Bukti T 16) ;17.Foto copy Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum danKeamanan Republik Indonesia NomorB.2150/Ses/Polhukam/Hk.04.04.1/11/2015 Perihal Tindak lanjutPelaksanaan Surat

Mendagri Nomor : 180/5687/SJ tanggal 8Oktober 2015, tertanggal 16 Nopember 2015, selanjutnyadisebut (Bukti T 17) ; 18.Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/498/K/2012, tentang Pencabutan Atas KeputusanBupati Mandailing Natal Nomor : 525.25/417/K/2012 tentangPencabutan Atas Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor525.25/484/DISBUN/Tahun2004 tentang=iizin' Usaha,selanjutnya disebut ( Bukti T 18 ) ;19.Foto copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor :525.25/499/K/2015

Permohonan Bantuan, LembarPengesahan, Surat Permohonan Pencairan.e Bahwa saksi menjelaskan Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan maupun PetunjukTeknis yang menjadi Dasar untuk penyelenggaraan kegiatan bantuanhibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun anggaran2008 pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu Pedoman Umum sesuaiPergub Jatim No. 137 tahun 2008 ; Pergub No. 20 tahun 2008 tentangPedoman teknis pengelolaan belanja hibah, subsidi, Bantuan sosial, bagihasil, bantuan keuangan tahun 2008 ; Surat

Mendagri tanggal 8 Nopember2007 No. 900/2677/SJ Perihal Hibah dan BantuanDaerah.Bahwa benar yang melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatanP2SEM TA. 2008 yaitu Sektap Propinsi, Sektap Kab/Kota, Bakorwil danInstitusi Pengawas diberbagai tingkatan Prop dan Kab/Kota sertamasyarakat.Bahwa LPPM Undar dapat mengajukan dana hibah program P2SEM.

filosofi dari APJB keAJB kemungkinan karena kurang uang atau menghindari pajak;Bahwa maksud dari APJB adalah masih ada keinginan para pihak untukjual beli tetapi benda belum dimiliki/oelum beralih;Bahwa yang dimaksud aturan mengenai larangan menggunakan suratkuasa mutlak, dimana memberikan kuasa dan tapi tidak boleh mencabut;Surat Kuasa tersebut dikeluarkan karena dulu sedang booming mengenaipencabutan dalam bidang industry;Bahwa secara undangundang surat kuasa mutlak tidak dilarang, tetapisesuai surat

Mendagri melarangnya, karena untuk melindungi dari calocalo tanah; Ciri Surat Kuasa Mutlak hanya satu yaitu tidak bisa dicabutkembali; Saat ini tidak boleh lagi ada surat kuasa mutlak;Hal.47 Putusan No. 383/Pat.G/2016/PN.

Sekwan menyatakan tidak kuorum dan diskorskemudian dilanjutkan belum memenuhi kuorum lagi dan diskors lagidan ada di risalah tidak ada Berita Acara ;Bahwa, Saksi hanya mendengar tidak masuk ke ruangan dan Saksitidak mengetahui siapa yang memerintahkan untuk mengembalikanberkas ;e Bahwa Bukti P8, Bukti P9 dan Bukti P11 peraturan ini belumdicabut ;e Bahwa, ke Gubernur Saksi hanya mengantar dan tidak terlibat dalamkonsultasi, Rapat Paripurna dinyatakan oleh Gubernur 2 + 1 menjadi4, dasar dari kuorum di Surat

Mendagri disebutkan ;e Bahwa, usulan ke Mendagri tanggung jawab Panlih, ada ceklist yangbelum diisi ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis, untukmenguatkan dalildalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukanSaksi, sebanyak 3 (tiga) orang, masingmasing bernama :TsNama : D.

. 4 (empat) lembar copy petikan dan salinan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 131.113028 Tahun 2017tentang pengangkatan Bupati Bener Meriah a.n AHMADI, S.E.110. 3 (tiga) lembar copy salinan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 132.113029 Tahun 2017 tentangpengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah a.n SARKAWI.111. 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor: 131.11/19654 tanggal 05 Juli 2018 hal: Penugasan Wakil BupatiBener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriahbeserta Surat

Mendagri Nomor : 131.11/ 4353/ SJ tanggal 5Juli 2018hal: Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah SelakuPelaksana Tugas Bupati Bener Meriah.Halaman 57 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI112113.114.115.116.117.118.119.120.121.1 (satu) buah buku hasil kesepakatan Program/ kegiatansumber DOKA dan TDBH Migas Kabupaten Bener MeriahTahun Anggaran 2018.1 (satu) lembar Kertas yang berisi catatan berwarna birudengan tulisan PL 19 x 1,5 = 28.500.0001 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan diantaranyatertulis

.109.110.111.112.113.114.115.116.4 (empat) lembar copy petikan dan salinan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 131.113028 Tahun 2017tentang pengangkatan Bupati Bener Meriah a.n AHMADI, S.E.3 (tiga) lembar copy salinan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 132.113029 Tahun 2017 tentangpengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah a.n SARKAWI.2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor: 131.11/19654 tanggal 05 Juli 2018 hal: Penugasan Wakil BupatiBener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriahbeserta Surat

Mendagri Nomor : 131.11/ 4353/ SJ tanggal 5Juli 2018hal: Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah SelakuPelaksana Tugas Bupati Bener Meriah.1 (satu) buah buku hasil kesepakatan Program/ kegiatansumber DOKA dan TDBH Migas Kabupaten Bener MeriahTahun Anggaran 2018.1 (satu) lembar Kertas yang berisi catatan berwarna birudengan tulisan PL 19 x 1,5 = 28.500.0001 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan diantaranyatertulis Pengadaan tanah untuk Sport CenterLhokseumawe....1 (Satu) lembar kertas kop Hermes

NenengHasanah Yasin), serta mengabaikan perintah Surat Mendagri yangisinya untuk memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk PengisianPejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, danpengisiannya tanpa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016. (Bukti T13) ;22eneneeeneeenee eneo. Bahwa Pit. Bupati Bekasi menetapkan Keputusan Plt.

Namun,surat Mendagri tersebut adalah balasan atas suratPermohonan Izin Tertulis Pelaksanaan Pengukuhan danPelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah KabupatenJayapura yang ditandatangani oleh Pit Bupati JayapuraDrs. Nicolaus Wenda, MM. tanggal 16 Desember 2016 ; . Karena surat izin Mendagri tersebut diberikan kepadapeminta izin dalam hal ini Plt Bupati Jayapura, maka BupatiJayapura tidak dapat menggunakannya sebagai dasarpenggantian.

Miyar, MPA,masingmasing sebagai Anggota DPRD Kota Periode 1999 2004, bersamasama dengan Anggota DPRD Kota Padang lainnya telah melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu mereka Terdakwa dengan maksud memperbesar jumlahpenghasilan mereka setiap bulan, para Terdakwa mengetahui dan menyadaribahwa dalam menyusun dan menetapkan Anggaran DPRD harus didasarkankepada ketentuan PP Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuanganDPRD, PP No.105 Tahun 2000 tentang pengolahan dan pertanggung jawabanKeuangan Daerah Surat

Mendagri No.903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000dan SE Mendagri No.903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang PedomanUmum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun 2001 dan 2002 sertaHal. 4 dari 93 hal.

Padahal apabila dicermati Surat Mendagri :SE163/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004 perihal Tunjangan Purnabhakti tersebut tidak mempunyai landasan hukum sehingga agar mempunyailandasan hukum menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang DanaPurnabakti untuk mendapatkan landasan hukum. Walaupun dana Purnabaktitersebut telah dianggarkan dalam APBD dan telah ditetapbkan dalam PerdaHal. 86 dari 90 hal. Put.

., tanggal8 Desember 1992;Bahwa selanjutnya atas surat Menteri Dalam Negeri tersebut, GubernurSumatera Utara melalui suratnya, masingmasing Surat Nomor:525/967/PPD/110/I/1993 tanggal 15 Februari 1993 dan Surat Nomor:525/572/PPD/101/1/94 tanggal 17 Februari 1994 telah memerintahkan BupatiAsahan untuk segera melaksanakan Surat Mendagri Nomor: 525/20/SJtanggal 4 Januari 1994 agar segera menyelesaikan konversi atas 432 Halahan PIR LOK Asahan DIP 1985/1986 dan tidak mengalihkannya menjaditanah Kas Desa

P8 :Surat MENDAGRI kepada WALIKOTAMADYA KDH TK. IlMEDAN ;9. P9 :A. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. : 215/Perd/1980/PN.Mdn ;10.P10:B. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. : 570/Perd/1981/PT.Mdn ;C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. : 1742K/Sip/1983 ;A. Surat Izin Mendirikan Bangunan No. : 0900/644.2/MP/1309tertanggal 28121994 ;11.P11:B. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. : 630.2492/PKM/1992 ;C.

;Sebagai surat bukti bahwa Almarhum Abdul Madjid telah mendapatkan 'Rekomendasi untuk mengajukan permohonan Hak atas obyek sengketaini kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Pusat):Bukti P 21.Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta PusatNomor: 568/331.71200/IV/2011 Tanggal 04 April 2011, menerangkanbahwa lokasi tanah Eigendom Verponding Nomor 4615, 4616 dan 4617sebagai obyek bidang tanah sesuai dengan Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 Pasal 16 Belum Terdaftar;Bukti P 24.Surat

Mendagri Nomor 593/451/UMPEN Tanggal 03 September 2001Kepada Gubernur DKI & Walikota Jakarta Pusat;10) Bukti P 24.Mendagri Meminta Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Jakarta Pusatmelakukan Penelitian ternyata tidak direspon baik oleh GubernurPropinsi DKI Jakarta maupun Walikota Jakarta Pusat;Berdasarkan surat surat bukti di atas, membuktikan bahwa para Ahli WarisAlmarhum H.