PENETAPANNomor 58/Pdt.P/2020/PA.PrgKEN aysDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Mei 1971(umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (Kepala DinasPerpuskaan dan Kearsipan KabupatenPinrang), pendidikan S2, tempat kediaman diXXXXX XXXXX, XXXXX

Safrudin bin Muis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Honorer di Dinas Kearsipan, Kabupaten Manggarai Barat,tempat tinggal di Gang Perikanan, RT 003 RW 002, Desa Gorontalo,Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupudengan Pemohon;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di koskosandi Makassar /Ujung pandang dan sering berpindadhpindah tempattinggal;Bahwa setahu

PUTUSANNomor 10/Pdt.G/2018/PA.BuolDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara antara :NAMA PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,pekerjaan PNS di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tempattinggal di RT.001/ RW. 001, Kelurahan Leok , Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, sebagai Penggugat;melawanNAMA TERGUGAT, umur 40 tahun

dengan berhasil merusakpintu kaca tersebut terdakwa ditarik oleh beberapa anggota polisi yangmenggunakan pakain preman yang mana pada saat kejadian pihak dariterdakwa tampak emosi karena merasa tuntutan pembayaran pekerjaanproyek milik teman terdakwa tidak di penuhi oleh perusahaan; Bahwa terdakwa menjelaskan proyek yang dikerjakan antara temanterdakwa dengan perusahaan tersebut Pihak Perusahaan PT PutraTanjung tidak memenuhi tuntutanya terhadap pekerjaan proyekpengecatan di Dinas Perpustakaan dan kearsipan

harusmemberikan Informasi peralinan/Riwayat Tanah kepada PemohonInformasi yang tidak memiliki alas hak yang sah atas Informasi atas tanahyang dimohonkan Majelis Komisioner tidak merujuk dasar hukum yangberlaku. bahwa dengan tidak disertainya alas hak atas tanah maka patut dipertanyakan maksud dan tujuan Pemohon Informasi terhadap Informasi Riwayat atas Tanah yang dimohonkan.Bahwa Putusan Majelis Komisioner bertentangan dengan ketentuanPasal 44 ayat 1 huruf (g) dan (h) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan

PETITUM GUGATAN1.2.permasalahan sengketa a quo khususnya UndangUndangNomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.4.4 Asas Keterbukaan yang artinya bahwa asas yang melayanimasyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasiyang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraanPemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia negara,faktanya bahwa Majelis Komisioner dalam pertimbangannya tidakmemperhatikan alas hak Pemohon Informasi tujuan

,Melaksanakan TUGAS sesuai Ketentuan Peraturan PerundangUndangan dan Etika Pemerintah dan selalu Menjaga Reputasi danIntegritas ASNUU RI NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN PASAL 1 AYAT (14)Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya di sebut ANRI adalahLembaga Kearsipan Berbentuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian yangMelaksanakan Tugas Negara di Bidang Kearsipan yang Berkedudukan diloukota Negara.PASAL 2 Maksud dan Tujuan Untuk MemberikanKepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional.PASAL

Tugas pokok Sebagai Kabag TU DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten HuluSungai SelatanMenyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, perjalanan Dinas dan KehumasanMengelola administrasi kepegawaian dan menyusunrencana programnya ;Menyusun program dan pengelolaan keuangan :2. Sebagai Plt.

Tugas pokok Sebagai Kabag TU Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai SelatanMenyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, perjalanan Dinas dan KehumasanMengelola administrasi kepegawaian dan menyusunrencana programnya ;Menyusun program dan pengelolaan keuangan :302. Sebagai Plt.

Tugas pokok Sebagai Kabag TU Dinas Pariwisatadan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai SelatanMenyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, perjalanan Dinas dan KehumasanMengelola administrasi kepegawaian dan menyusunrencana programnya ;44Menyusun program dan pengelolaan keuangan ;2. Sebagai Plt.

Deli Serdang;h) Kantor Perpustakaan Arsip dan DokumentasiMandailing Natal;i) Kantor Kearsipan Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Karo;j) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Labuhanbatu Selatan;k) Kantor Perpustakaan Arsip Daerah Kab. Tapanuli Utara;) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Labuhanbatu Utara;m) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Langkat;) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Tanjung Balai;0) Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kab.

Deli Serdang;h) Kantor Perpustakaan Arsip dan DokumentasiMandailing Natal;i) Kantor Kearsipan Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Karo;j) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Labuhanbatu Selatan;k) Kantor Perpustakaan Arsip Daerah Kab. Tapanuli Utara;) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Labuhanbatu Utara;m)Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kab. Langkat;n) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Tanjung Balai;0) Kantor Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi Kab.

Gresik yaitu melaksanakan pengelolaan surat menyurat,kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumahtangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program,evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik(Pasal 7), yaitu :a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;b. Pelayanan administasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dandokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaantugas;Cc.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulanMaret 2021, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampailsekarang, Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tua Penggugat diRT.003 RW.002, Desa Mayang Sari,Kecamatan Pangkalan Lesung,XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Sedangkan Tergugat tinggal dirumah Dinas KepalaDinas Kearsipan dan Perpustakaan XxxxXxXXXXXX XXXXXXXXX di RT.012RW.009, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,Kecamatan PangkalanKerinci, XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan Sejak saat itu antara

ES uur 89 tahun, agama Islam,pekerjaan PNS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pendidikan SLTA,tempat kediaman di Jalan Angkasa, Gang VII, RT.10, KelurahanNunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah saudara sepupu Penggugat;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangansuami istri yang telah menikah pada tanggal 5 Januari 2015 di KUAKecamatan Nunukan, Kabupaten

PUTUSANNomor 7242/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlgg Atel 2seAvssDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, NIK 3507135309800009, tempat/tanggal lahir Malang, 13September 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata, pekerjaan PNS Dinas Perpustakan dan Kearsipan KabupatenMalang, tempat kediaman di Kabupaten Malang,

bersama sehinggaperselisihan tersebut semakin hari semakin meruncing;Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohonpergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah saudaraHal 3 dari 17 hal Putusan nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.PrmPemohon di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSISUMATERA BARAT, yang hingga saat ini lebih kurang telah 2 (dua)tahun dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin antara Pemohondan Termohon;Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Kasi Pembinaan danPengembangan Kearsipan

Ahli NAHWANI sebagai ahli di bidang kearsipan daerah : Bahwa Ahli adalah Ahli yang bertugas di Dinas Arsip Dan PerpustakaanDaerah Kota Banjarbaru; Bahwa Ahli hadir di persidangan dengan membawa Surat Tugas dariDinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru; Bahwa awalnya ada permohonan kepada Dinas Arsip dan PerpustakaanDaerah Kota Banjarbaru dari Penggugat untuk mencarikan dokumendokumen lama tahun 1960an dan tahun 1970an di Kota Banjarbarudengan maksud sebagai perbandingan atau sebagai pembanding

ataskeraguan terhadap bukti T1; Bahwa selanjutnya menanggapi hal tersebut diperolehlah beberapa buktiyang selanjutnya dipinjamkan untuk keperluan pembuktian di persidanganyaitu sebagaimana bukti P23 dan P24; Bahwa bukti T1 tidak ada di file kearsipan Banjarbaru, namun ahli berjanjiakan mencari lagi;Halaman 21, Putusan No. 32/Pdt.G/2018/PN BjbBahwa di dalam dokumendokumen kearsipan Banjarbaru, padaumumnya dokumendokumen yang menggunakan ejaan baru (EYD)adalah dimulai tahun 1972, namun ada juga beberapa

Perbandingan Cap/ Stempel dan tanda tangan :Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan Ahli bernamaNAHWANI yaitu Ahli yang bertugas di Dinas Arsip Dan Perpustakaan DaerahKota Banjarbaru, memiliki pendidikan keahlian di bidang kearsipan yangcukup.

Pelaksanaan suratmenyurat, kearsipan dan laporan;Pelaksanaan urusan keuangan;d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desaberhalangan melaksanakan tugas;hal 18dari 54 halaman putusan No. 45/TIPIKOR/2011/PT.Bdge. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dankepala dusun;Pengkoordinasian tugastugas kepala urusan dan staf;Pasal 7 :Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;b.

Pelaksanaan suratmenyurat, kearsipan dan laporan;Pelaksanaan urusan keuangan;d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desaberhalangan melaksanakan tugas;e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dankepala dusun;f.

.> ODas =Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semuaunsur/kegiatan Sekretariat Desa;Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat mengawasi, memeliharakekayaan desa);Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan danadministrasi kemasyarakatan;Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasilhasil

merupakan anak yang sah hasil dariperkawianan Ninda Jumiati dengan suaminya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi SKBupati Fakfak tentang Kenaikan Pangkat PNS atas Nama Ninda Jumiatiyang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat olehpejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.8) tersebut telah memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindendebewyskracht), bukti tersebut menerangkan bahwa Ninda Jumiati berstatussebagai PNS pada unit kerja Dinas Kearsipan

Tentang berkata kasar dan menghina itu adalah tidak benar.Tergugat bukan memukul, tapi Tergugat kepret tangannya 10 tahunyang lalu pada saat ngacakngacak bukubuku kearsipan;c. Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Pengggugat;5. Bahwa sebenarnya saya beli tanah kepada nenek Penggugat 200 m dibelakang tidak ada jalan, kemudian saya beli tanah orang tuanya 100 m didepan ada jalan karna masih satu lokasi.

Bahwa sesuai dengan Undang Undang No. 43 Tahun 2009tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h menyatakan Penciptaarsip dibuka dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabilaarsip dibuka untuk umum dapat :a. Menghambat proses penegakan hukum ;Halaman 21 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBRb. Mengganggu kepentingan perlindungan dari persainganusaha tidak sehat ;C. Membahayakan pertanahan dan keamanan Negara ;d.

Apabila ada keberatan atas pasalpasal dari Peraturan Perundangundangan tersebut, baik yang ada dalam UndangUndang No. 5 Tahun1960, UndangUndang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UndangUndang No. 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan merupakan kewenangan dariMahkamah Konstitusi untuk uji materil, sedangkan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

BuktiPK5 : UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan, khususnya: Pasal 44 ayat(1) (hasil print)6. BuktiP.K6 : UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunankhususnya : Pasal 87 ayat (1) dan (2) (hasilprint)7. BuktiPK7 : Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranHalaman 42 dari 66 halaman, Putusan Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN.PBRTanah, khususnya : Pasal 34 dan Pasal 35ayat (3) (hasil print)8.

ELFA EDISON, SP untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang terdapat tandatangan Bupati Lahat yang dipalsukan / ditempel.

Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat.

Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

Tugas No. 090/193/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 931/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 932/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan.

/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.

Bahwa dokumen yang secara substansi berisi tentang informasikepemilikan tanah milik Penggugat Rekonpensi merupakan arsip yangdisimpan oleh Lembaga Negara dan Badan Pemerintahansebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf (a) Undang undang Nomor 7tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (UU Kearsipan) yangberbunyi sebagai berikut :Yang dimaksud dalam Undangundang ini dengan "arsip" ialah:a. naskahnaskah yang dibuat dan diterima oleh LembagalembagaNegara dan Badanbadan Pemerintahan dalam bentuk corak

Dalam halini Lembaga Negara dan Badan Badan Pemerintahan merupakanpemilik arsip yang syah berdasarkan Undang undang Kearsipan.Tindakan Tergugat Rekonpensi mengetahui dan memiliki dokumentersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diaturdalam penjelasan pasal 11 UU Kearsipan, yakni :Istilah "memiliki" dalam ayat (1) pasal ini ialah sikap perbuatansebagai pemilik yang sah terhadap sesuatu barang, yakni sikapperbuatan menguasai barang itu seolaholah ta pemiliknya, yangdengan demikian ia dapat

Bahwa jaminan perlindungan hak atas privasi warganegara diatur jugadalam peraturan perundang undangan yang secara substantifditujukan untuk mengatur perlindungan data pribadi secara nyatadiatur dalam beberapa Undang undang antara lain :pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan ketentuanPokok Kearsipan, Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukummemiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf aUndangundang, ini dapat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh)

Fotocopy sesuai dengan aslinya Pasal 9,10,11,12 Undang undangNomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) bermaterai dan dilegalisasi yang diberitanda PR9;10.Fotocopy dari Fotocopy Pasal 1 ayat (2), pasal 16 ayat (2), pasal 17ayat (2) dan ayat (3), pasal 44 ayat (1) huruf h dan i Undangundang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan bermaterai dandilegalisasi yang diberitanda PR 10;Hal7 dari 88 hal PutusanNo.901/Pdt.G/2016/PN.TNG.11.Fotocopy sesuai dengan aslinyaPasal 189,191,192