Ditemukan 221 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lumpatan lampatar limpaton limpahan lomawan lempatan loupatan lmpatan lomatan
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus PHI
Register : 01-07-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN AMBON Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Amb
Tanggal 18 Januari 2016 — ERLANDA SONYA USPESSY, Pekerjaan swasta, umur 43 tahun, Tempat tanggal Lahir Ambon tanggal 21 Januari 1972, Warganegara Indonesia, Beralamat di Jalan Hative Besar RT.025/RW.007 Kecamatan Teluk Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN PT. PERTAMINA PERSERO Cq PT. PERTAMINA PERSERO DPPU PATTIMURA MARKETING OPERATION REGION VIII, yang berkedudukan di Jl. Dr. J. Leimena Bandara Pattimura Ambon, yang diwakili oleh Direktur Utama, dalam hal ini di wakili oleh NUNIEL TRIBUDIASTUTI, JARROD D PRASTOWO, JOKO TRIYONO, REZA FRAHMANDITYA, ALWIN ANDEO HARAHAP, ARNI MUDA UTAMA, NUR MUHAMMAD AFIF A, CECEP KARDASAH, JULIANTO, BOY DO HARD, SAIKHU, RIZKA INTAN PERDANA NUR ASIYAH, NIKEN EKA PUTRI ROSADY dan DARYANI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama No. SK-191/C00000/2015-SO tertanggal 22 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; PT. HOATYK, yang berkedudukan di Jln BTN Wayame Blok II No. 14 Ambon, yang diwakili oleh Direktur, dalam hal ini di wakili oleh JEMY UNEPUTTY dan DANIEL SELANO, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 02/SK/2015 tanggal, 30 Juli 2015, dan juga dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADOLOF SELEKY, S.H., M.H., THEODORAN M. SOULISA, S.H., MIRACLE SOPLANIT, S.H., M.H., dan MARYO M. SOPLANTILA, S.H., M.H., Kantor ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM ADOLOF SELEKY, S.H., M.H. & REKAN, beralamat Jl. Kemuning No. 09 – Paradeis Tengah – Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Maluku, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
380 — 90
  • disebutdalam Jawaban Tergugat I butir 4 dan butir 5 tersebut di atas) juga denganTergugat IL.Halaman 9 dari 65 Nomor 5/Pdt.SusPH1/2015/PN.Amb11 Bahwa Penggugat JELASJELAS juga menggunakandalildalil yang menimbulkan kontradiksi antara Positadengan Petitum.Dalam Posita butir 4 Gugatan, Penggugat pada intinya mengatakan bahwaatas Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Tergugat II, makaPenggugat minta agar diberikan hak pesangon dan hak normative lainnya.Sementara dalam Petitum malah Penggugat melakukan lompatan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 21-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 179/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon:
Mesakh Supriyadi
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Cq Dirjen Pajak Cq Direktorat Penegakan Hukum
220 — 130
  • Sinar SenggigihUtama yang dilaporkan dan diduga melakukan perbuatan pidana telahMeninggal Dunia pada tanggal 7 Desember 2015, Pemohonmempertanyakan Lompatan Hukum luar biasa sehingga dugaanPerbuatan Pidana yang disangkakan sebelumnya kepada Bong Sian Fatserasa diwakilkan dan berpindah status Tersangka nya in casu kepadaPemohon ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2018 dipanggil untuk untukdidengar keterangan sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana dibidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Tersangka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-07-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — AISYA ALDILA, DKK VS PRESIDEN RI;
962 — 1668 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haukohl dan U.Marxen, yang diterbitkan oleh Bank Dunia(2000) (Bukti P53) disebutkan bahwa memperkenalkan teknologiinsinerator akan memberi kejutan atau lompatan infrastruktur;Memperkenalkan perlakuan mekanik dari Sampah Padat Kotamemerlukan lompatan signifikan dalam teknologi dan biaya dan umumnyahanya layak ketika semua sampah sudah dibuang di TPA yang didirikandan dioperasikan sesuai dengan Decision Makers Guide to Solid WasteLandfills, WB/1.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 155/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWOTO Diwakili Oleh : HENDRAWAN AGUSTA,SH
Pembanding/Penggugat II : TOTOK SURYANTO Diwakili Oleh : HENDRAWAN AGUSTA,SH
Pembanding/Penggugat III : ALOYSIA SUSWATINING ANDRIANI Diwakili Oleh : HENDRAWAN AGUSTA,SH
Terbanding/Tergugat I : Hj. SITI FATIMAH
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat I : H. SUKARNO
Terbanding/Turut Tergugat II : SAT SIWI RAHAYU,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : H. MOHAMAD BAMBANG SETIAWAN SAAD
Terbanding/Turut Tergugat V : MAKKULAWU BACO
67 — 34
  • Dalam Putusan PN pun telah melakukan lompatan logika hukum dalamperkembangan praktik peradilan modern yang menganggap keberadaanTurut Tergugat tidak mempengaruhi posisi pihak yang bersengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 K/PDT.SUS/2011
SUT IMANTO, DKK. DAN SUBAKTI NUSANTARA, DKK.; PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, DKK.
56 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentunya hal initelah mencederai rasa keadilan para pencari keadilan (Para PemohonKasasl) ;Selain itu dalam konteks perkara a quo seharusnya Judex Factimenentukan dan memutuskan apakah secara hukum Termohon Kasasi mempunyai kewajiban mempekerjakan Para Pemohon Kasasi atau tidak.Dan bukannya melakukan lompatan yang berdasarkan asumsi, yangpada akhirnya lari dari substansi gugatan ;G.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2425 K/Pdt/2015
Tanggal 30 Desember 2015 — PT HARGAS INDUSTRIES INDONESIA vs PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
164 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (vide halaman 7 Putusan Perkara Nomor 719/PDT/2014/PT DKI);15.Bahwa mengenai kesimpulan sumir Majelis Hakim Pengadilan Tinggi(yang entah disengaja atau kebetulan dahulunya adalah dalil TermohonKasasi/Pembanding/Tergugat yang ditelan mentahmentah kemudiandiambil alin Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan hukum) yangmenyatakan bahwa penyewaan sebagian kecil gudang untuk kepentingannon kayu adalah pelanggaran hukum adalah lompatan logika yangdipaksakan, karena 2 (dua) alat bukti di atas hanya membuktikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2905 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA vs PT SURYA PANEN SUBUR
931 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon Kasasi juga tidak berhasil membuktikan teori lompatan api yang11berusaha dibangunnya dengan berkelit bahwa api yang membakar lahanTermohon Kasasi berasal dari kebun yang berbatasan dengan kebunmiliknya. Dalil tersebut secara ilmiah maupun faktual/empiris tidak dapatdibuktikan kebenarannya dalam perkara a quo;.
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-01-2007 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor - 298/Pid.B/2005/PN-PSP.
Tanggal 11 Januari 2007 — -Juntorop Munthe
111 — 18
  • MAI adalahkaibat adanya lompatan api dari lokasi tetangga yaitu Torganda, karena angin kencang danpada saat musim kemarau, sebab lain mungkin karena kelalaian dari masyarakat ataupemancing yang membuang puntung rokok atau melakukan kegiatan memasak, sehingga apimerembet ke lahan kebun Huragi;Bahwa biaya penyiapan lahan tanam ratarata dari mulai imas tumbang hingga siap tanamadalah sekitar Rp. 3.350.000,Bahwa pembuatan sekat/isolasi yang merupakan batas blok dan batas kebun dengan hutanmulai sekitar
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-07-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 68/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 30 Mei 2018 — 1. PT. CITRA PROPERTY, berkedudukan di Tangerang, di Ruko Victoria Park Blok A2 No.20 Jl. Imam Bonjol Kota Tangerang; Dalam hal ini diwakili oleh Sabri Nurdin, Direktur PT.Citra Property, beralamat di Ruko Victoria Park Blok A2 No.20, Jl.Imam Bonjol Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I - semula Tergugat I; 2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, berkedudukan di Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan No.1 Tangerang; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Eyang Hamdani, SH, Dkk, Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Pusat di Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.107/ KUASA/LGD/2017 tanggal 07 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II - semula Turut Tergugat Konvensi; M e l a w a n 1. Ny. MARIANI SANTOSO, WNI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sekolah Duta IV No.5 Rt.002 Rw.014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Susilo Lestari, S.H.,M.H. dan Evilia, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Lindung 3 No.1 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/SLH/XI/2017/Jkt, tanggal 23 November 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2017 Nomor : 2652/ Sk.Pengacara/2017/PN.Tng, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I - semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; 2. NOTARIS & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H, berkedudukan di Tangerang, Jalan Ki Samaun No.158 Tangerang; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Fransiskus Litoama, S.H.,M.H., Advokat, yang beralamat di Puri Dewata Indah Blok C.4/8 Poris Plawad, Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa pada tanggal 5 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Maret 2018 Nomor : 557/Sk.Pengacara/ 2018/PN.Tng, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II - semula Tergugat II; 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jln. H. Abdul Hamid, Tigaraksa Tangerang; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Asep Sarip Hidayat, S.H., Sunawan, S.H., Amin, S.H., Asep Erwin, S.H. dan Pit. Gunawan, S.H, beralamat di kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Jl. H. Abdul Hamid Kav.8 Tigarksa, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1884/SK.36.03/V/2017,tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi;
367 — 166
  • HARTONO SUNDORO HOSEA kepada Sdri.MARIANI SANTOSO selaku PENGGUGAT tertanggal, 7 Desember2015.8.7 Bahwa dalil PENGGUGAT dalam nota gugatan angka 2 tidak benardan tidak berdasarkan hukum karena hanya membangun suatukontruksi hukum berdasarkan lompatan fakta yang tidak saling terkaitantara fakta hukum yang satu dengan fakta hukum lainnya sehinggasangat jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi PENGGUGATkesulitan dalam mencari alasan hukum apa yang mendasari faktasejak pembelian 2010 sampai proses
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 30-07-2015 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Mks.
Tanggal 30 Juli 2015 —
77 — 10
  • No.85/Pdt.G/2007/PN.Mks tertanggal 1Agustus 2012;Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) yang mengaitkan antara putusanpidana dengan kepemilikan terhadap obyek sengketa adalah suatu lompatan logikayang tidak berdasar hukum.
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 26-03-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Pyk
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
85 — 50
  • ;Menimbang, bahwa dalam hal penentuan bagian waris untuk lakilakidan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ayatayat tentangkewarisan termasuk yang dinyatakan dalam QS AINisa ayat 11 di atas turundalam konteks masyarakat Arab yang ketika itu. memandang rendahperempuan bahkan perempuan dapat menjadi objek yang diwariskan.Ketentuan pada ayatayat kewarisan yang mengangkat derajat perempuansudah dirasakan masyarakat Arab ketika itu sebagai suatu lompatan yangsangat besar, yang semula perempuan dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM VS I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., II. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN;
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga telahada lompatan kewenangan yang salah dan benarbenar dilanggar,dimana surat menyurat yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahuluTerbanding /Tergugat dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbandingll/Tergugat Il bukan dalam hubungan yang sederajat. Dan secaramelawan hak Termohon Kasasi II/ dahulu Terbanding II/Tergugat IImenerbitkan surat keputusan yang bersifat definitif dan final;2.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 16 April 2013 — THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL vs ESA NURLAILA
103 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) yang menyatakan bahwagugatan Penggugat (Termohon Kasasi) melampaui tenggang waktu(daluarsa) tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak";Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti di atas adalah bertentangandengan ketentuan hukum mengenai tertib acara yang baik (geodeprocess orde), sebab bagaimana mungkin Judex Facti dapat menolakeksepsi Pemohon Kasasi yang menyatakan gugatan TermohonKasasi sudah daluarsa, sementara Judex Facti tidak menguraikan apayang menjadi alasan penolakan tersebut (lompatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Diwakili oleh : 1.LARRY RIDWAN 2.EKO BUDIRAHARDJO
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
203 — 173
  • Salah satu pangsa pasar yang belum terwujud dan bisamenjadi batu lompatan ke pasar Terdepan, Terluar dan Tertinggal(3T) adalah terselenggaranya Project USO Bakti terkait programpemerintah merdeka signal 2020 di area 3T;j. Terkait Surat 11 April 2019 ini, Penggugat akan mengajukanperubahan Modern Licensing (Moli) yang akan fokus di arearural dan 3T di Indonesia sehingga sejalan dengan programKementerian Kominfo dan Bakti pada khususnya;55.
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 121/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
1.R. Astri Nurhendriani
2.Leonardus Andhika Widjaja
Tergugat:
1.Kejaksaan Negeri Cikarang Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2.PT Showa Indonesia Manufacturing
3.PT Bank Central Asia Tbk., Kantor Cabang Pembantu Soepomo
4.PT Citibank Cabang Pondok Indah
138 — 211
  • Majelis Hakim Yang Mulia, dalil penggugatyang mendalilkan bahwa penanganan perkara pidana atas nama alm.Hendra Widjaja, S.E. pada tingkat kasasi gugur merupakan dalil yangtidak jelas karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas pula danbersandar pada dasar hukum yang tidak tepat, sehingga harus ditolak.Ketiga, Majelis Hakim Agung antara fundamentum petendi danpetitum, terjadi lompatan logika yang mengandung contradictio interminis.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DAVID SIEMENS KURNIAWAN
720 — 710
  • menyelenggarakan adalah direksi,direksi membuat pemanggilan RUPS, tentang bagaimana mekanismekuorum harus dipenuhi, semua diatur dalam tata cara penyelenggaraanRUPS itu, antara lain pemanggilan cukup dengan koran, atau denganSurat tercatat, kalau ternyata ada cacat, umpamanya ada salah satupemegang saham yang tidak dipanggil, jalurnya lewat pasal 61 tadi, jadidia dapat menggugat keputusan RUPS yang merugikan dirinya kePeradilan Umum di wilayah perseroan yang bersangkutan, makanya ahlitadi mengatakan ini ada lompatan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI) >< PERSEKUTUAN GEREJA - GEREJA INDONESIA (PGI) CS
103 — 130
  • merupakan pemilik yangsah sebagaimana SHGB No.800 dan SHGB No.840;3) Forum untuk menyangkal keabsahan dan membatalkan SHGBNo.800 dan SHGB No.840 adalah Pengadilan Tata Usaha Negaradimana berdasarkan Putusan PK TUN yang telah mengikat danberkekuatan hukum tetap maka Tergugat / dikuatkan statusnyasebagai pemilik yang sah atas SHGB No.800 dan SHGB No.840;4) Tidak ada hubungan kausal antara SHGB No.800 dan SGBNo.840 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata antara PGIdan IWkKI, Penggugat melakukan Lompatan
    840;3) Forum untuk menyangkal keabsahan dan membatalkan SHGB No.800 dan SHGB No. 840 adalah Pengadilan Tata Usaha Negaradimana berdasarkan Putusan PK TUN yang telah mengikat danberkekuatan hukum tetap maka Tergugat dikuatkan statusnyasebagai pemilik yang sah atas SHGB No. 800 dan SHGBNo. 840;4) Tidak ada hubungan kausal antara SHGB No. 800 dan SGBNo. 840 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata antara PGIHalaman 145 dari 165 Hal Putusan Nomor 654/PDT/2017/PT.DKIdan IWKI, Penggugat melakukan Lompatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-05-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216 K/Pdt/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT REPUBLIK INDONESIA dan atau GUBERNUR JAWA BARAT, dk vs. ABDUL AZIS, dk.
122 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 216 K/Pdt/2012Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut yangselajutnya diambil alin dan dikuatkan oleh putusan Judex Factisebagaimana diberi tanda penebalan, pemiringan huruf dandigarisbawahi tersebut adalah pertimbangan hukum yang luarbiasa sesat menyesatkan, keliru, bertentangan dengan hukum dansama sekali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.Sungguh luar biasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garutberusaha melakukan Lompatan yang kontroversial denganmembuat Pertimbangan
Pengadilan PN MAUMERE Pidana Umum
Register : 04-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mme
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
AHMAD JUBAIR,SH.
Terdakwa:
RIDOLF DJAMI BILI Alias RIDO
149 — 84
  • , pemberkasan, penyerahan berkas perkara,penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyidikan;Bahwa bilamana penyidik tidak memberikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Tersangka tidak dibenarkanseharusnya diberikan kepada Penuntut Umum dan kepada Tersangkauntuk mempersiapkan diri; Bahwa dalam perkara ini praktek penyidik bahwa P19 belum dipenuhiakan tetapi sudah ditetapkan tersangka, maka prosesnya tidak dilakukanwalaupun tahapannya sudah disiapkan maka terjadi lompatan
Pengadilan PN KEBUMEN
Register : 05-06-2008 — Putus : 24-10-2008 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 188/Pid.B/2008/PN.Kbm
Tanggal 24 Oktober 2008 —
72 — 10
  • Oleh karena itu makaMajelis Hakim menafsirkan perbuatan memperkaya sebagai perbuatan yang dilakukandengan cara dan/atau tujuan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk materidalam pengertian ekonomi sehingga menambah kepemilikan harta (asset) terdakwasedemikian rupa menjadikan terdakwa memiliki harta berlebih dibandingkan sebelumterdakwa melakukan perbuatan tersebut.Menimbang bahwa pengertian memperkaya ini menurut Majelis Hakim,haruslah dipandang sebagai sebuah lompatan atau lonjakan yang signifikan