WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Subahan ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ;e Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

dua puluh ribu )rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt pil trihexyphenidylmerupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

kesehatan hanya dapat dilakukan olehbadan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untukmenyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat, dan alatkesehatan;Bahwa Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteriyang dimaksud adalah PBF atau Perdagangan Besar Farmasi untukmelakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN MamBahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin

edar, demikian pula dimuat dalamPasal 9 (1) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolah izin edardari menteri;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008 tahun 2008 tentang RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin edar diberikan oleh menteri, Kemudian padaayat (3) menyebutkan bahwa menteri melimpahkan

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalamHalaman 18 dari 31

/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi daftar obat wajibapoteker No.1 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2 sertaKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang DaftarObat Wajib Apotek No. 3;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No.36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian puladimuat dalam Pasal 9

setelah dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastikklip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun1,02987 gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

1 (satu) bungkus plastik kliphalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pw.warna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

setelan dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klipwarna Silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,02987gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3951/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klipwarna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Mahardika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris KriminalistikDisimpulkan BB3951/2020/NNF dan BB3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwamemiliki

,MKes., yang selanjutnyadibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa tindakan terdakwa melakukan pemeriksaan bagian vagina pasienperempuan sudah merupakan wewenang dari seorang perawat yangmelaksanakan praktek mandiri karena tindakan tersebut sama dengan tindakanswap vagina dan tindakan tersebut sudah termasuk katagori tindakan AsuhanKeperawatan pada tahap pengkajian dengan teknik Palpasi berdasarkan Pasal 8Permenkes RI Nomor.HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang ljin DanPenyelenggaraan Praktek

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Izin danPenyelengaraan Praktik Perawat. Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 51 KUHPadalah sebagai berikut : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakanperintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana,sehingga dengan demikian, unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam pasal aquo, yang secara khusus diterapkan dan dikenakan terhadap Sdr.

,M.Kes, bahwaTerdakwa Sustiyanto, Amd.Kep adalah seorang perawat yang melaksanakan40praktek mandiri, maka berdasarkan Pasal 8 Permenkes RI Nomor HK. 02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktek Perawat, terdakwaberwenang melakukan pemeriksaan bagian vagina termasuk tindakan swapvagina pasien perempuan karena tindakan tersebut termasuk katagori tindakanAsuhan Keperawatan pada tahap pengkajian dengan teknik Palpasi (meraba/menyentuh).

Kemudian dikaitkandengan praktek keperawatan, mengenai informed concent telah diatur dalamPermenkes RI Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin DanPenyelenggaraan Praktek Perawat, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan;Dalam melaksanakan praktek, perawat wajib untuk; a. Menghormati hak pasien, b.Melakukan rujukan, c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundangundangan, d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien danpelayanan yang dibutuhkan, e.

Bahwa dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/men.Kes/Per/IX/1989 tentangPersetujuan Tindakan Medik, yang telah dicabut dan diganti dengan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/lii/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1dinyatakan bahwa; a.

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat knususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaanobat/Narkoba dalam urine Nomor : 440/201/TUKepeg/RSUD/ 2016, tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim menilaibarang bukti surat ini tidak dapat dijadikan sebagaibarang bukti surat dan juga alat bukti surat namunhanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjukterhadap tindak pidana yang didakwaan Oditur Militerkepada diri Terdakwa, karena berdasarkan KepmenkesNomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14Projustitia

, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalamperkara Narkotika adalah surat keterangan hasilpemeriksaan laboratorium yang dilakukan dan dikeluarkanoleh laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika yang telah ditetapkan melaluiKepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, dan RSUDProf.

Pangilun Padang NomorK.1408/LHU/BLKSB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016,Majelis Hakim menilai barang bukti surat ini dapatdikategorikan sebagai alat bukti dan dijadikan sebagaialat bukti surat terhadap tindak pidana yang didakwaanOditur Militer kepada diri Terdakwa, karena telah sesuaidengan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 danjuga Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008.3.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menkes berdasarkan Kepmenkes Nomor =:923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/VI/2008, sehingga produk yangdikeluarkan bukanlah Projustitia, akan tetapi hanya sebagaialat bukti petunjuk saja.26.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menteri Kesehatan berdasarkan Kepmenkes Nomor :923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/V 1/2008, sehingga produk yangdikeluarkan tidak Projustitia, akan tetapi hanya sebagai alatbukti petunjuk saja.30.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi jin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Pengobatan,Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;Menimbang,

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

,Apt, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidakdimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasionaladalah merupakan salah satu lembaga yang berwenang untukmelakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karena ituwalaupun Oditur Militer tidak

Meskipunhasilunrine Terdakwa positif mengandung Zat Methamfethamena,namun lembaga tersebut tidak berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa sesuai Keputusan Menteri kesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional dan pemeriksaan tersebut hanyabersifat pemeriksaan awal dan perlu ditindak lanjuti keLembaga yang berwenang.Terhadap 2 (dua) Lembar Berita Acara

Agus Budiharta, dan Lembaga inimerupakan Lembaga yang berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa yang di tunjuk berdasarkan KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan NarkotikaNasional, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, olehkarenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.Terhadap 2 (dua) lembar Berita Acara PemeriksaanLaboratoris

,Apt, dan Lembaga ini merupakan Lembagayang berwenang untuk memeriksa rambut Terdakwa yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional, dan ada kaitannya denganperkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barangbukti dalam perkara ini.Bahwa seluruh barang bukti berupa barangbarang dan suratsurattersebut

AgusBudiharta, dan Lembaga ini merupakan Lembaga yangberwenang untuk memeriksa urine Terdakwa yang di tunjukberdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional.c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris a.n.Terdakwa Sertu Suyatno NRP 631549 dari BalaiHal.31 dari 34 hal.

Rasuna Said Blok X5Kaveling 49, Kuningan, Jakarta Selatan 12950,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.04.01/Menkes/395/2015, tanggal 4 Agustus2016, selanjutnya disebut sebagai .......

TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta tanggal 11 Juli 2016 dibawah register perkara Nomor166/G/2016/PTUNJKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal28 Juli 2016, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Halaman 5 dari 61 Halaman Putusan Nomor : 166/G/2016/PTUNJKT.OBJEK SENGKETA:Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.01/MENKES

/197/2016, tertanggal 18 Maret 2016 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama ITA LA THO,TENGGANG WAKTU :Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 18April 2016 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri KesehatanNomor : KP.04.01/MENKES/197/2016, tertanggal 18 April 2016, sedangkanGugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUNJakarta) pada tanggal 11 Juli 2016, oleh karenanya pengajuan Gugatan inimasih

Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yang telah diterbitkan olehTERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/197/2016, tertanggal 18 Maret 2016 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaITA LA THO, S.KM, M.Sc; 722222 oon nnn noe noe ne nnn cnn nee nee nee eee ene3.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa yang telah diterbitkanoleh TERGUGAT, yaitu Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : KP.04.01/MENKES/197/2016, tertanggal 18 Maret 2016 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaITA LA THO, S.KM, M.Sc; 222222 noe one noe nnn nnn nnn nnn nee nee cee nee nee4.

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 4384/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal18 Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satumiliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 434/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satu miliarlima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

DjoelhamBinjai tidak sesuai dengan aturan Jamkesmas yaitu Keputusan MenteriKesehatan RI No. 316/Menkes/SK/V/2009, dan Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, masingmasing tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jugadengan aturan keuangan yang berlaku.

Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, tentang PedomanPelaksanaan ProgramJaminan KesehatanMasyarakat yang menyebutkanantara lain:a. Dana PelayananKesehatan adalah danayang langsungHal. 57 dari 82 hal. Put.

No. 408 K/Pid.Sus/201474ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September2009 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilanratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima riburupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1006/ MENKES/SK/XI/ 2009 pada tanggal 12 November2009 Dana Tahap Keempat sebesar Rp1.903.547.000,00 (satumiliar

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit

Sus/2018/PN Tlg.> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 2011 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002

dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil double L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasarnya adalah Permenkes RI No917/Menkes/Per/X/1993, yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/V1I/2000, tentang Penggolongan Obat, yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan sertapengamanan Distribusi Masuk dalam golongan obatobat tertentu yaituobat keras yang sering disalahngunakan sehingga disebut obatobattertentu; Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang di perlinatkan oleh Penyidikkepada Ahli tersebut adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL

, termasuk dalamHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Snjdaftar obat keras atau obatobat tertentu yang penjualannya harusmenggunakan resep dokter; Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mekanisme penjualan obat keras ataobat tertentu, tentunya mengacu Kepada Peraturan yang berlakusebagaimana dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009, tentangKesehatan dan diperjelas pada Peraturan Pelaksanaan MenteriKesehatan Nomor : 926l/Menkes/Per/X/1993, Tentang Daftar Obat WajibApotek dan Peraturan Menkes Nomor

: 1176 / Menkes / Per/ X/ 1993,yang menjelaskan bahwa masyarakat dapat membeli obat di apotektanpa menggunakan resep dokter, dengan ketentuan petugas apotek/apoteker mengetahui riwayat penyakit yang dideritanya dan mengetahuibahwa orang tersebut sudah sering menggunakan obat tertentu Ssesuaidengan penyakit yang dideritanya;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa obatobatan yang di ketemukanPetugas Kepolisian yaitu Jenis TRIHEXYLPHENIDYL di peruntukanmengobati gejala penyakit PARKINSON atau gerakan lainnya

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Sahroni ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ; Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

ribu ) rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan pendapat ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimanakalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman berupa pil warna putih berlogo LL(Karisoprodol terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 146 dalamPeraturan Menkes

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil warna putih berlogoLL (trihexyphenidyl) hasil membeli dari Sdr.

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 146(seratus empat puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mengandungTrihexyphenedyl dan Kafeina;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah menjual Narkotika Golongan berupa obat/pil warna putihberlogo LL yang mengandung

DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDROGUNAWAN selaku) Ymt Wakil Direktur Umum dan KeuanganRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang memiliki dengantugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam SKMenteri Kesehatan RI Nomor : 135/MENKES/SK/IV/78 tanggal28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaRumah Sakit Jiwa, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SKMenteri Kesehatan tersebut yaitu) Tugas Wakil Direkturadalah di Bidang Pengawasan dan Koordinasi yangselanjutnya ditetapkan oleh Direktur, tugas

Desember 2004/238 org) 6.743.445) 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736 ,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

Desember 2004/238 org) 6.743.445 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org 34Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

No.777/MENKES/SK/V1/2002 dan bukan lex generalis atauundang undang yang diatasnya ;b. Bahwa, dalam putusan tersebut berkaitan dengan dalamperkara Terdakwa Siti Nuraini Arif (Direktur RSJDSurakarta) tidak terdapat Pelaku Utama, kesemuanyaadalah "Turut serta", sangat naif jika tidak adapelaku utama dan atau yang menyuruh lakukan ;c. Bahwa, PERMENKES tidak ada satu pasalpun yangmencantumkan pasal pemidanaan ;d.

Bahwa, Ketentuan Peraturan Menter i Kesehatan No.777/MENKES/SK/VI/ 2002 dan kemudian diatur dalam Kep.Men. Kes. No. 553/MENKES/SK/ IV/2003 tertanggal 22 April2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS BBM bidangKesehatan tidak secara eksplisit mengatur siapa yangWAJIB MEMBIAYAI program tersebut, sehingga peraturantersebut TIDAK JELAS alias KABUR ;.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN SDAMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Bahwa Putusan Majelis mendasari hasil pemeriksaan dariBiddokes Polda DIY Nomor: R/270/VIII/2017/Biddokes pada hariSabtu tanggal 26 Agustus 2017 padahal terulis pada surattersebut pada point 8 menyatakan Bahwahasil pemeriksaan initidak dapat digunakan dalam kepentingan hukum/Non rojusticiaSedangkan Lembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/VI/2012 tanggal 15Juni2012 tentangpenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba Adalah BLKYogyakarta sehingga hasil pemeriksaan dari Biddokes Poldatidak

Bahwa putusan Majelis mengesampingkan KEPMENKESNomor :194/MENKES/SK/VI/2012 yang ditetapbkan padatanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkoba, bahwa Kep Menkes tersebut bukannyaHalaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTII/AD/V/2019.MenimbangMenimbangtidak beralasan, justru sangat menjunjung tinggi asas pradugatidak bersalah dan hak asasi manusia terlebin menyangkut nasibseseorang sehubungan penjatuhan hukuman,seyogyanya Majelistidak boleh mengesampingkan Kep Menkes

Keberatan Kesatu Penasehat Hukum Terdakwa yangpada intinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyamenyakinkan surat keterangan Biddokes Polda DIY Nomor:Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTIl/AD/IV/2019.R/270/VIII/2017/Biddokes pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus2017 Bahwa sihasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakandalam kepentingan hukum/Non rojusticia SedangkanLembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/V1I/2012 tanggal 15Juni2012 tentang penunjukanLaboratorium Pemeriksaan

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa;Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

Surabaya,tertanggal 5 Mei 2017;> Bahwa benar tablet putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/2017/PN Tlg.Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V V201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat