Ditemukan 4345 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-08-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 07-11-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 288/Pdt.P/2015/PA.Mpw Tanggal 15 September 2015 — Aditya Rizki Pratama bin Salimin Bakri dan
Rahayu Nengtias binti M. Said
107 — 15
107 — 15
of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Putus : 23-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/Pid/2015 Tanggal 23 Juni 2015 — SANUDDIN alias NACA bin HARUNA
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halini jelas akan memperburuk preseden buruk yang akan mempengaruhiproses hukum terhadap perkaraperkara lainnya dengan pendapatbahwa saksisaksi tidak ada gunanya disumpah atau berjanji jika akanmemberikan keterangan di bawah sumpah.Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah mengabaikan keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah tetapi lebin memperhatikanketerangan Terdakwa yang menyangkal semua keterangan saksisaksisementara Majelis Hakim menyadari bahwa fakta di persidangan alibiTerdakwa tidak
Register : 09-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA;
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang valid maka Faktur Pajak tersebut tetap sah,Pemohon PK sangat tidak setuju karena hal tersebut telahmengabaikan ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan serta persyaratan formal penerbitan Faktur Pajaksebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f joPasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN dan Pasal 9 ayat (8)huruf i UU PPNBahwa pengisian SPT Masa PPN yang tidak sesuaidengan data dan dokumen faktur Pajak Masukan, dandibenarkan oleh Majelis melalui putusan atas sengketa ini,menimbulkan preseden
yang valid maka Faktur Pajak tersebut tetap sah,Pemohon PK sangat tidak setuju karena hal tersebut telahmengabaikan ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan serta persyaratan formal penerbitan Faktur Pajaksebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f joPasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN dan Pasal 9 ayat (8)huruf i UU PPN;Bahwa pengisian SPT Masa PPN yang tidak sesuaidengan data dan dokumen faktur Pajak Masukan, dandibenarkan oleh Majelis melalui putusan atas sengketa ini,menimbulkan preseden
yang valid maka Faktur Pajak tersebut tetap sah,Pemoho PK sangat tidak setuju karena hal tersebut telahmengabaikan ketentuan mengenai pengkreditan PajakMasukan serta persyaratan formal penerbitan Faktur Pajaksebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f joPasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN dan Pasal 9 ayat (8)huruf i UU PPN;Bahwa pengisian SPT Masa PPN yang tidak sesuaidengan data dan dokumen faktur Pajak Masukan, dandibenarkan oleh Majelis melalui putusan atas sengketa ini,menimbulkan preseden
Register : 13-07-2015 — Putus : 05-08-2015 — Upload : 30-08-2015
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 212/Pdt.P/2015/PA.Mpw. Tanggal 5 Agustus 2015 — Jamali dan Siti Sulaiha
19 — 9
19 — 9
dengan demikian,majelis hakim berpendapat bahwaalasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandungunsur pelanggaran terhadap undangundang perkawinan dan peraturan terkait,karenanya bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilansebagai alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden
Register : 20-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 258/Pdt.P/2020/PA.Ktbm Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
11 — 2
of social engineering), makapembenaran terhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengajamelanggar undangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapatmenjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembagapencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasidalam masyarakat justru dipermainkan.
Putus : 15-07-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 575 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 15 Juli 2019 — PT INDUSTRI TATA UDARA AIRCONCO VS ROIS CAHYO SURONO
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi/dahulu Penggugat karena telah melakukanpelanggaran/kesalahan yang dapat berpotensi merugikan perusahaan/sebagai preseden buruk di perusahaan Pemohon kasasi dahuluTergugat apabila menolak perintah atasan atau Pimpinan Perusahaanbersalah tetapi tidak di SP dan tidak di PHK (pemutusan hubungan kerja)sekurang kurangnya itu masuk kategori pelanggaran disiplin kerja;3.
Register : 21-12-2012 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 21-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48888/PP/M.XV/16/2013 Tanggal 5 Desember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
106 — 23
106 — 23
an ti ipetimbangkan dal alan Papen Salay Keberat tan karena data tersebut tidakawe pada saat proses pemeriksaan C fin angka arenes: Mt an 3 dan 4);dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013, oleh HakimKetup dengan, dibednkalsy, aah eee CaP pre AeenSs Reba Abad gish dhschanbasekantidak dihagin oleh RamohandPpqiPsdilan Pajak. telah ada preseden beberapa Putusan Pengadilan Pajak, yaitu:
Register : 06-09-2010 — Putus : 12-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 76/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks. Tanggal 12 Oktober 2010 — - JUHABRI SAHRUL, PENGGUGAT/PEMBANDING
MELAWAN
- KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA, TERGUGAT/TERBANDING
51 — 15
51 — 15
Penggugat/Pembanding menghamili perempuanhingga melahirkan seorang anak sebelum masuk sekolahpolisi, lalu kemudian setelah tamat dari sekolah polisimelakukan perkawinan dengan perempuan lain tanpamempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap perempuanlain yang dihamilinya adalah perbuatan yang tidak bisaditolerir oleh peraturan perundang undangan yang berlakumaupun peraturan yang berlaku internal Polri yaitu KKEPdan apabila hal itu tidak dilakukan tindakan tegas berupaPTDH maka hal itu akan menjadi preseden
Register : 31-07-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 75/PID/2019/PT JMB Tanggal 16 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : DODI JAUHARI, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMANTO Bin MUSA
62 — 20
Terbanding/Terdakwa : HERMANTO Bin MUSA
62 — 20
putusan tersebut dinilai terlalu ringan dan belumHal 4dari 8 hal No. 75/Pid /2019/PTJMBmemenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagiterdakwa dan masyarkat yang lain ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam memberikanputusan yang terlalu ringan dengan fakta hukum bahwasanya terdakwa telahterbukti melakukan Tindak Pidana Pengrusakan, sehingga terciptaketidakseragaman dalam penerapan hukum, dimana Putusan yang dijatuhkanpada Tingkat Banding akan diikuti sebagai preseden
Register : 01-10-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 573/Pdt.P/2020/PA.Sbs Tanggal 20 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Penetapan No. 573/Pdt.P/2020/PA.Sbsmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dan Pemohon IIdinyatakan Tidak Dapat Diterima, selama Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan tidak dinilai
Register : 25-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 530/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 4
16 — 4
pernah mengajukan permohonan izin poligami kepengadilan agama, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon II, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum,karenanya agar tidak menimbulkan preseden
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 K/PID/2010 Jaksa pada Kejari; Muzayyin
13 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1483K/Pid/2010saksi JUMARI yang merupakan tahanan yang ada di RumahTahanan Negara Sampang ; Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu~ ringantersebut kurang mempunyai daya tangkal atau tujuan hidupdalam kehidupan bermasyarakat yaitu terciptanyamasyarakat yang aman dan tertib sebab dengan terlampauringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada TerdakwaMUZAYYIN dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yangnantinya dapat menjadi preseden yang tidak baik di hatimaupun di mata masyarakat ; Bahwa
Register : 01-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 272/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
Para Pemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut,sementara Para Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakanperihal syarat administrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya ParaPemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengantidak mengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasardan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 23-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Sbs Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
No. 802/Pdt.G/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPemohon telah ternyata bertentangan dengan hukum, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,permohonan Pemohon pada posita angka 4 harus dinyatakan tidak dapatditerima (N.O/Niet Onvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa posita angka
Register : 23-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.Pyk Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
17 — 3
anakanak tidak peduli dengan nasihat Tergugat, karenaHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 421/Pdt.G/2019/PA.PykPenggugat membela anak ketika Tergugat mesihati anak, Tergugatdibiarkan memasak sendiri;Bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 hanya Tergugat yang berusahauntuk damai sedangkan keluarga Penggugat tidak berusaha untukmendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat keberatan untukbercerai dengan Penggugat karena mengingat anakanak, yang belumberkeluarga, Tergugat khawatir akan menjadi preseden
bisa melihat mana yangterbaik buat Penggugat dan Tergugat karena itu saya menyerahkankepada Penggugat dan Tergugat mana yang akan membuat keduanyabahagia;Bahwa saya yakin Tergugat menyayangi kami sebagai anaknya, namunTergugat harus tahu kami terluka dengan sikap Tergugat selama iniTergugat harus berusaha merubah sikap jangan lagi marahmarahkepada Penggugat dan kami anakanak, dan begitu juga Penggugatjanganlah egois, berusaha untuk saling menghargai lagi agar rumahtangga ini rukun dan damai dan preseden
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Sbs Tanggal 8 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
11 — 2
of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagimasyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuanmenciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan danmasyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapengesahan perkawinan para pemohon yang
Register : 29-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 26 April 2017 — 1.Sopiyan bin Jainudin
2.Anita binti Hasan Muhammad
15 — 2
15 — 2
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 25-04-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.Sbs Tanggal 15 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagimasyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuanmenciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan danmasyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapengesahan perkawinan para pemohon yang
Register : 03-04-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Mpw Tanggal 17 Mei 2017 — 1.Iswanto bin Misdi
2.Etri Irawan binti Iwan
18 — 3
18 — 3
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 13-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 260/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 5 September 2018 — 1. Dadiono bin Wajiman
2. Anita binti SyafeâÂÂi
29 — 9
29 — 9
Jikapermohonan para Pemohon untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, makahal tersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat danmenciptakan ketidakpastian hukum.