Ditemukan 258 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi substansial substansif subtansial
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 31-08-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 507/Pdt.G/2015/PN Tng
Tanggal 3 Maret 2016 — Penggugat AYANAH BINTI AYUMI, Dkk Tergugat SUHERMAN, Dkk
94 — 28
  • dapat terbaca dengan jelas dan tidak dapat diperlinatkan bukti surataslinya, sedangkan minut/warkah Akte tidak terdapat pada PPAT di kantorKecamatan Tigarakasa Kabupaten Tangerang;Menimbang,bahwa berdasarkan Yurisprodensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 14 April 1976 No.701/k/sip/1974, judex factie yangmendasarkan keputusannya atas surat bukti yang terdiri dari fotocopy yang secaratidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya ,sedangkan terdapat diantaranya yangpenting yang secara substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — SYARIFUDDIN, S.E., M.M VS RAMLI DAWANG, DKK
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1437 K/Pdt/2017tidak pernah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, hal tersebut sejalandengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974,tanggal 14 April 1976 yang menyatakan bahwa Karena Judex Factimendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dan fotokopifotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangterdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil masihdipertengkarkan oleh kedua pihak, Judex Facti sebenarnya telahmemutuskan
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 89/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : PITRAN Diwakili Oleh : BUJINO A SALAN K, SH, MH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. TAPIAN NADENGGAN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Cq. BUPATI KOTABARU
Terbanding/Tergugat III : Camat Kelumpang Hulu
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Karang Liwar
Terbanding/Tergugat V : ATR Badan Pertanahan Kotabaru
Turut Terbanding/Penggugat II : NA'AM
Turut Terbanding/Penggugat III : HURIN
Turut Terbanding/Penggugat IV : MITRAN
Turut Terbanding/Penggugat V : SANIF
Turut Terbanding/Penggugat VI : MARDISON
Turut Terbanding/Penggugat VII : YATI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : MISRAN
Turut Terbanding/Penggugat IX : RAMASA
Turut Terbanding/Penggugat X : JULIANSYAH
224 — 203
  • II muka 218) menyebutkan :karena judex facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yangterdiri dari foto copyfoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex factisebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yangtidak sah.(vide A.T. Hamid, S.H., dalam bukunya Kamus Yurisprudensi danbeberapa pengertian tentang Hukum (Acara) Perdata, PT.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-12-2017 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 85/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
Aji Lego Prasetyo
Tergugat:
Kepala Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali
144 — 57
  • pembuktianserta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masingmasing pihak dalam perkara ini yang saling kontrakdiktif seperti dikutip diatas, Pengadilan berpendapat permasalahan hukum yang merupakan intipokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk mengujiobyek sengketa adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspekkewenangan, prosedur formal dan substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3023 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. JONATHAN MOOY, DK. VS DJIMUN ALKATIRI
85 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3023 K/Pdt/2015sesuai aslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpentingyang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak,Judex Facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkanbuktibukti yang tidak sah;2).
    Yurisprudensi Tetap MA RI Nomor: 701 K/Sip/1974, tanggal 1 April1976, yang secara lengkap berbunyi: Karena Judex Factiemendasarkan keputusannya melulu atas suratsurat bukti yang terdiridari foto copyfoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaiaslinya, sedang terdapat di antaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, JudexFactie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan buktibukti yang tidak sah.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 335 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — HERIJATI BUDIJONO VS JACOB HENDRAWAN, DKK
60 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tinggi Surabaya: Copy dari Copy yangtercantum pada pojok kanan atas dari masingmasing bukti;(Mohon dapat diperiksa tulisan hakim pada buktibukti tersebut)Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telahmenjadi yurisprudensi, Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April1976, memutuskan:Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sahdinyatakan sesuai dengan aslinya, sedangkan terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 974 K/Pdt/2014
Tanggal 24 September 2014 — KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA qq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I,DK ; JACOB HENDRAWAN, DKK
99 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernahdiperlinatkan bukti aslinya di persidangan, sehinggabuktibuktitersebut adalah tidak sah;(vide: Bukti P3, P4, P5, P6, P7 dan P11 yang merupakan buktifotocopy dari fotocopy);32.Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal14 April 1976 yang telah menjadi yurisprudensi, memutuskan:Karena Judex Facti mendasarkan keputusannya atas suratsurat buktiyang terdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuaidengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yangsecara substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — JUSTINA RIN HARJANTI, SE VS Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si, DKK
161 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Kabur (Obscuur Libel);1.Bahwa Tergugat , Il, Ill, IV, V menolak seluruh gugatan Penggugat,karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga cacat formildan substansiil;Bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalahan penyebutan namaTergugat IV, yaitu Margaretha Rinharjati, sehingga nama orang yangdigugat salah, karena yang sebenarnya adalah Modesta Rinharjati.Menurut M.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 10-11-2014 — Putus : 16-01-2015 — Upload : 04-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 33/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 16 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dody W. Leonard
99 — 80
  • Konstitusi tanggal 24 Juli2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasanPasal 2, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa : Penjelasan unsurmelawan hukum materiil dalam Pasal 2 bertentangan dengan asas kepastianhukum dan asas legalitas sehingga harus dinyatakan tidak mengikat , tetapiPutusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berpengaruh terhadap Hakimdalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karena secara substansiil
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 08-05-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 36/PDT/2013/PTY
Tanggal 14 Nopember 2013 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Pengembangan Pendidikan TUJUHBELAS Yogyakarta (Y.P.P.17) Diwakili Oleh : LASDIN WLAS, SH
Terbanding/Tergugat : BEDA SAKTI RINHARJANTO, SH.MHum
Terbanding/Tergugat : Ny. MARCELA RINHARTATI
Terbanding/Tergugat : AGATHA RINHARJANI, Bsc. S.IP
Terbanding/Tergugat : MARGARETHA RINHARJATI
Terbanding/Tergugat : RIN HARNANI RIDWAN
Terbanding/Tergugat : JUSTINA RIN HARJANTI, SE
107 — 39
  • Bahwa Tergugat , Il, Ill, IV, V menolak seluruh gugatanPenggugat, karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabursehingga cacat formil dan substansiil ;2. Bahwa gugatan Penggugat terdapat kesalanan penyebutannama Tergugat IV, yaitu Margaretha Rinharjati, sehingga namaorang yang digugat salah, karena yang sebenarnya adalahModesta Rinharjati. Menurut M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 29-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/PID/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JABAR MELAWAN GILIAN GOEI
201 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adanya Rapat Umum Pemegang Saham pada PTHakadikon Property Pratama;Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Termohon bahwadalam hal ini tidak menyangkut perhitungan sejumlah uang,melainkan adanya tindakan suami Termohon yang telahmengagunkan 5 Sertifikat tanah atas nama Tersangka HERMANSUDARTA yang sudah diproses balik nama menjadi milik PTHakadikon Property Pratama, sehingga tidak perlu adanya audit,hakim menilai bahwa bobot penilaian alat bukti sebagaimanapada pertimbangan diatas adalah bersifat substansiil
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Waris Islam
Register : 05-03-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 1365/Pdt.G/2015/PA.Jr
Tanggal 25 Nopember 2015 — PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, MELAWAN TERGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I ,TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III,TURUT TERGUGAT IV I,TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII
56 — 7
  • yang ternyata tidak memenuhi ketentuanhukum seperti yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, maka karenanyaeksepsi Tergugat I, Il harus dinyatakan ditolak;Dalam Pokok Perkara35Menimbang, bahwa pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidalam bagian eksepsi di atas yang berkaitan dengan bagian pokok perkaradianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denganpertimbangan bagian pokok perkara ini;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, ada 3(tiga) hal yang substansiil
Pengadilan PN BULUKUMBA
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 28/PDT.G/2013/PN.BLK.
Tanggal 25 Februari 2014 —
31 — 20
  • sebagai alat bukti utama oleh pihak Penggugat untuk membuktikan dalil bahwatanah yang digarap oleh Penggugat adalah merupakan bagian dari tanah waqfSulaemana, maka Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor :701 K/Sip/1974 bertanggal 14 April 1976 yang kaidah hukumnya yaitu : Karena judexfacti mendasarkan keputusannya atas suratsurat bukti yang terdiri dan fotofoto copyyang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranyayang penting.penting yang secara substansiil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — 1. PT TELSATINDO MANDIRI, DKK VS PT CITRA SARI MAKMUR, DK
434 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah pada akta aslinya;28.Bahwa buktiobukti berupa fotokopi dari fotokopi tidak dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti olen Judex Facti Pengadilan Niaga,hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai berikut:Putusan Nomor 701K/SIP/1974 tanggal 1 April 2016 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut:Bahwa suratsurat bukti yang terdiri dari fotokopifotokopi yang tidaksecara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang pentingpenting yang secara substansiil
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Januari 2015 — HENDRI DARNADI, S.E;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
124 — 93
  • Putusan Nomor : 181/G/2014/PTUNJKTPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009Majelis Hakim berkeyakinan tentang kesalahan penulisan tersebuttidak menyebabkan kesalahan substansiil Gugatan yang memohon pengujian suratkeputusan obyek sengketa P1 = T5, dan atas Eksepsi gugatan error in objectodinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena selurun eksepsi Tergugat telahdinyatakan ditolak, maka selanjutnya
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 25 Februari 2015 — SRI DEWI PAKU ALAM VS BUPATI BANYUASIN
97 — 68
  • Bahwa tidak dirujuknya aturan hukum berupa UndangUndang No. 6Tahun 2014 Tentang Desa dalam Keputusan Objek Sengketa tidaklahberakibat hukum Keputusan Objek Sengketa menjadi Cacat Hukum; karenahal tersebut hanyalah merupakan persoalan redaksional yang bersifat fomilsedangkan yang sangat substansiil dan prinsipiil atas diterbitkannyaKeputusan Objek Sengketa oleh TERGUGAT adalah selain kewenangandan mekanisme/prosedur dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketajuga yang tidak kalah pentingnya adalah alasan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 02-07-2015 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Bks.
Tanggal 18 April 2016 — H. Achmad Subarjo, disebut sebagai PENGGUGAT. M E L A W A N 1. H. Suhardi, disebut sebagai TERGUGAT I. 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi,disebut sebagaiTERGUGAT II. 3. H. Musadad Bin H. Salamun ( Ahli Waris H. Salamun ), disebut sebagai TERGUGAT III.
227 — 48
  • penghargaan alat bukti surat yang diajukandipersidangan berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya dipersidanganadalah merupakan bukti yang tidak sah, hal mana dinyatakan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menyatakan : Karena judex facti mendasarkan putusannya atas surat surat buktiyangterdiri dari fotofoto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai denganaslinya, sedang terdapat yang penting penting yang secara substansiil
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-01-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 03/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 23 Juni 2016 — ARTIK., VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
134 — 108
  • ST.200/WKN.04/2014, tanggal 1 Juli 2014(vide bukti T IT (Intv)X VI dan keterangan Saksi Zainal Arifin) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaTergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa a quo telah melanggar ketentuanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun1973 dan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama AsasKecermatan sehingga objek sengketa a quo adalah cacat substansiil ; Menimbang, ........
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 16-09-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 43/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 14 Maret 2017 — YUDI GUNAWAN OETIH, vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG; 2. ZEN,
137 — 67
  • menyalahi ketentuan prosedural/formal serta substansi penerbitannyaterutama melanggar ketentuan Pasal angka (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 ayat(2), dan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat dalam prosespenerbitan Sertipikat objek sengketa a quo, baik secara Prosedural/Formal ataupunsecara Materil/Substansiil
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 16-12-2014 — Putus : 30-01-2015 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 38/PID.TPK/2014/PT PAL
Tanggal 30 Januari 2015 — Pembanding/Terdakwa : A. TUBAGUS BM . AZIZ
Terbanding/Jaksa Penuntut : -
78 — 33
  • Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PuuIV/2006 dalam uji materiil terhadap UU No 31 tahun 1999 diubah dengan UU Nomor20 Tahun 2001, sepanjang mengenai penjelasan Pasal 2, Mahkamah Konstitusi RImenyatakan bahwa : Penjelasan unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sehingga harusdinyatakan tidak mengikat , tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidakberpengaruh terhadap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Tipikor karenasecara substansiil