Putusan Nomor 54/B/PK/PJK/2013hasil pemeriksaan harus didasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agartidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010(Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yangdiberitahukan mencakup temuan pemeriksaan pajak selama setahun (Januarisampai dengan Desember 2008), padahal SKPKB PPN yang Penggugat terimaadalah untuk setiap masa pajak pada tahun 2008 (12 SKPKB).

Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.

Dalam lampiran Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER:19/Pj/2008 telah ditentukan bentuk, jenisdan kode kartu, formulir,surat dan daftar yang digunakan dalampelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak;Masa pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulankalender (Pasal 2 dan penjelasan Pasal 3 KUP).

Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yangdikirimkan tidak mencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidakmencantumkan nomor kode formulir;5. Tentang Pendapat MajelisHalaman 10 dari 25 halaman.

Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.........85)jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (DiisiHalaman 16 dari 25 halaman.

BPR Sumber dengan Tergugat I, dan ataspertemuan itu Tergugat I membuat Risalah Pertemuan (Exit Meeting) HasilTemuan Pemeriksaan Umum PD BPR Sumber Kabupaten Cirebon, dalamrangka membahas hasil temuan pemeriksaan dan kesepakatan untukmemperbaiki temuan pemeriksaan untuk jangka waktu yang disepakati;6 Bahwa seiring perjalanan waktu terhadap hasil temuan Tergugat I sesuaikesepakatan, Penggugat selaku Direktur Utama, Direktur dan Staf PD.

BPRSumber, secara kelembagaan telah memperbaiki hasil temuan;Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 337 K/TUN/2014710Bahwa dengan adanya temuan indikasi praktekpraktek yang melanggar prinsipkehatihatian di bidang perbankan di PD. BPR Sumber, hal itu dijadikan dasaroleh Tergugat I untuk melakukan penilaian dalam proses Penilaian Kemampuandan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Penggugat selaku Direktur UtamaPD. BPR Sumber.

;12Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat adalahtidak dalam kapasitas calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004, tentang PenilaianKemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan Rakyat;13 Bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004,tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) BankPerkreditan Rakyat, salah satu syaratnya adalah penilaian integritas;14 Bahwa hasil temuan

BPRSumber, Kabupaten Cirebon kepada Tergugat I serta adanya penilaian terhadapsalah satu syarat yaitu integritas yang tidak didasarkan atas integritas pribadiPenggugat akan tetapi dari hasil temuan umum, adalah perbuatan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakusertamerugikan kepentingan Penggugat;16 Bahwa adapun kerugian Penggugat dengan adanya Surat Keputusan GubernurBank Indonesia Nomor 14/28/Kep.GBI/DpG/2012/Rahasia, tentang HasilPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

DANCING; 2222222 ono nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn nn n=(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenunda pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, kecuali :a. ditentukan lain dalam undangundang dan, b. menimbulkan kerugian yang lebih besar; bahwa berdasarkan temuan tahap 1 pemeriksaan dengan tujuan tertentuatas pendapatan Asli Daerah TA 2017 dan 2018 ( s/d Triwulan III) padaPemerintah Kabupaten Mojokerto terdapat temuan kekuranganpembayaran pajak sebesar Rp. 655.676.800 ( enam

ratus lima puluh limajuta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah ) ; bahwa berdasarkan hasil temuan BPK Badan Pendapatan Daerah telahmengundang Pemilik/Pengelola Warung Dewi Kahyangan Sooko padatanggal hari rabu tanggal 28 Nopember 2018 di ruang rapat BadanPendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang dihadairi oleh managerdan koordinator mewakili Pemohon ; Putusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN.SBY.Halaman 15 dari 40 Halaman bahwa hasil rapat dituangkan dalam berita acara Nomor 973

/4965/4162022/2018 ; 22 22 nn nono nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n eeedisepakati antara lain : 1. hadir dalam rapat konformasi/klarifikasi data dari restoran DewiKayangan atas nama sdr.Santri Islami Hadi selaku manager danSdr.Rofiq Fatoni selaku Koordinator mewakili wajib pajak/pemilikRumah makan atas nama Samsul Hudah ;2. bahwa sehuungan dengan penyampaian informasi hasil temuan BPKRIatas kekurangan pembayaran pajak restoran Dewi Khayangan tahun2017 dan tahun 2018 ( sd triwulan

bayar pajak restoran dewi kayangan sebesarRp.655.876.800 dianggap sudah benar ; bahwa dengan hasil rapat tersebut bahwa pemohon telah menyetujuikesepakatan dengan melengkapi data pendukung untuk disampaikankepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Pemohon tidak menyampaikandata pendukung yang telah disepakati bersama dalam artian pemohonPutusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN.SBY.Halaman 16 dari 40 Halamansudah mengetahui dan tidak berkeberatan atas temuan

dari BPK terhadap pembayaranpajak tahun 2017 2018 5Bahwa pada bulan November 2018 pihak BPK turun langsung keWarung Dewi Kahyangan untuk mengaudit pajak dan hasil pemeriksaantersebut adanya kekurangan bayar pajak sebesar 665 juta ;Bahwa kekurangan bayar pajak tersebut disebabkan karena WarungDewi Kahyangan membayar pajak tidak sesuai dengan omzet, pajak riiladalah 10 % dari omzet dan ketika pelaporan omzet pihak Warung tidakmelaporkan yang seharusnya ;2o nn nn nc nn enoneBahwa setelah ada temuan

TimsusPolres Dompu membagi tugas, kemudian secara bersamaan anggotaTimsus Polres Dompu melakukan penggerebekan dirumah mertuaterdakwa, saat itu saksisaksi melihat terdakwa sedang duduk dilantaibersama saudara LALU SATRIADI Alias ADI dan saudara ABDULGAFUR Alias GAFUR, selanjutnya anggota Timsus Polres Dompumelakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, saat itu ditemukan 1(satu) buah bong yang berada dibawah tempat tidur terdakwa.Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN DpuBahwa atas temuan

tersebut selanjutnya anggota Timsus Polres Dompumemutuskan untuk melakukan penggeledahan terhadap seluruh rumahterdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan lagi 1 (satu) buahbong dilorong dapur, atas temuan tersebut selanjutnya anggota TimsusPolres Dompu mengintrogasi terdakwa dan menanyakan dimanaterdakwa menyimpan Narkotika, saat itu terdakwa menunjukkan tempatmenyimpan narkotika miliknya yaitu diatas lemari plastik yang terletakdidalam kamar terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditempat

.untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwa tersebut,selanjutnya terdakwa dan buktibukti terkait penangkapan terdakwadibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (limabelas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangansatu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :1. 0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).2. 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).3. 0,64 gram (nol

.untuk 15 (lima belas) poket, atas pengakuan terdakwatersebut,selanjutnya terdakwa dan buktibukti terkait penangkapan terdakwadibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa atas temuan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya 15 (limabelas) bungkus plastik klip transparan tersebut dilakukan penimbangansatu persatu dan ditemukan jumlah berat kotor antara lain :0,77 gram (nol koma tujuh puluh tujuh gram).0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram).0,64 gram (nol koma enam

Tidak ada audit secara khusus terhadap PENGGUGAT serta tidakberdasarkan SOP yang terkandung dalam SK 28/DIR/PTH/2012 tentangHalaman 3 dari 33 Putusan No.88/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.tindak lanjut temuan pemeriksaan dan pedoman pemberian sanksi dimanaperbuatan tersebut secara nyata melanggar asas kepatutan;Klasifikasi kesalahan berat dalam Surat Skorsing tidak terdapat padaPerjanjian Kerja Bersama (PKB) AJB Bumiputera 1912 Periode 20162017sebagaimana diatur dalam Pasal 82 tentang pelanggaran berat

Asri Mila Sari, Penggugat telah mengakuikebenarannya berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Temuan Audit ProyekPedestrian Surabaya dan Administrasi Keuangan PT.

Karyawan di Perusahaan harus bebas dari korupsi, kolusi dannepotismeKeputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.4/DIR/2011 tentangPEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (code of conduct) AJBBumiputera 1912, Diktum Keempat: pelanggaran terhadap code of conductdapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, skorsing, penurunanjabatan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dll sesuai dengan ketentuanyang berlakuSurat Keputusan Direksi No.SK.28/DIR/PTH/2012 tertanggal 27 April 2012tentang Tindak Lanjut Temuan

Bumiputera Mitrasarana tanggal 29September 2017 atas nama Penggugat, diberi tandaT 7;Fotokopi Berita Acara Wawancara Administrasi Keuangan dan Proyek di PT.Bumiputera Mitrasarana Pada Transaksi Tahun 2014 s/d 2017 tertanggal 19September 2017 atas nama Indriyanto, diberitanda T 8;Fotokopi Berita Acara Wawancara Klarifikasi Temuan Audit PT.

WalikotaHalaman 24 dari33 Putusan No.88/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Mustajab serta telah menugaskan Penggugat dalam jabatannya sebagai KepalaBagian Pemeliharaan Bangunan Departeman Properti untuk memantau danmengadakan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan pedestrianterserbut;Menimbang, bahwa berdasarkan temuan audit internal pada pembukuan PTBumiputra Mitra Sarana ditemukan adanya biaya koordinasi dan pembelian materialdengan total seluruhnya Rp 94.569.935 dengan bukti trasnfer kepada

Temuan BPK.Fotokopi 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Kota Ternate Nomor :Kd.27.03/1/KU.01.2/948/2016 tanggal 13 Juni 2016 Perihal Konfirmasiterhadap tindaklanjut Hasil Temuan BPK.Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021.

Karabala Pratama); Bahwa kemudian ada masalah dan Saksi mengetahui temuan BPK RI dari KPAdan Saksi Ibrahim Muhammad yang menyampaikan bahwa ada temuan BPK RIsebesar Rp.309.920.511 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh limaratus sebelas rupiah). Bahwa yang Saksi tahu adalah temuan kaitan dengan ukuran besi yang tidaksesuai dengan kontrakHalaman 88 dari 207 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021./PN Tte.

PTKP/IV/2015 Penyampain Mekanisme penyetoran ke KasNegara atas Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK yang intinya dalam Surat tersebutPT.

Karabala Pratama yang mengerjakan Struktur Bangunan Tahap agar menyelesaikan temuan kerugian keuangan negara;Bahwa kerugian negara hasil temuan yang harus di selesaikan oleh TerdakwaHi. Usman Hi. Djafar sebagai direktur PT.

Ibrahim Muhammad, S.Ag sejumlah uang Rp40.000.000 (empat puluh jutarupiah) namun ada masalah tidak jadi;Bahwa Terdakwa telah melakukan penyetoran sejumlah uang ke kas negara untukmengembalikan hasil temuan BPK tersebut karena awalnya pada malam hariTerdakwa diancam oleh Tim BPK kalau tidak menandatangani hasil temuan BPKtersebut akan dibawa ke Penyidik Kejaksaan sehingg Terdakwa takut danmenandatangani temuan BPK tersebut;Bahwa semau pekerjaan pembangunan gedung kantor kementerian Agama KotaTerate

Azrul Harun (Sertifikat No. 347) milik ParaPenggugat) diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),karena dari temuan fakta persidangan, terbukti 2 Sertifikat yaitu SertifikatNo. 346 dan Sertifikat No. 347 milik Para Penggugat adalah sertifikatbodong atau fiktif seperti teroukti dari 6 (enam) temuan fakta persidangansebagai berikut:1.1.Temuan Pertama (I) Fakta Persidangan Adalah Ternyata CacatHukum Akta Hibah dan Akta Hibah yang cacat

Temuan Ketiga (Ill) fakta hukum persidangan adalah penerbitanSertifikat No. 7029 sekarang atas nama Yap Ling Li dan Sertifikat No.7030 sekarang atas nama Umar jelasjelas sesuai dengan peraturanperundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB), seperti terbukti temuan fakta persidangan sebagai berikut:a.

AzrulHarun (ayah dari Para Penggugat/Termohon Kasasi dan II) SHMNo. 346 dan SHM No. 347 tidak cacat hukum dan tidak cacatadministrasi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dantidak sesuai dengan temuan fakta hukum persidangan dan sangattidak masuk logika hukum apapun, yaitu sebagai berikut:a.

Bahwa buktibukti lain atas Sertifikat No. 346 dan Sertifikat No.347 adalah adanya temuan cacat hukum dan cacatadministrasi sebagai berikut: Akta Hibah sebagai alas hak/dasar penerbitan Sertifikattidak sah sebagai bukti atau cacat hukum; Tidak ada Surat Ukur; Tidak ada buku tanah dan warkah tanah di KantorPertanahan Kabupaten Kampar; Tidak ada arsip atau catatan apapun di Kantor PertanahanKabupaten Kampar; Di daerah obyek sertifikat tersebut masih berupa hutan ditahun 1980an.

Temuan Kelima (V) Fakta Persidangan;Dari temuan fakta hukum persidangan terbukti penerbitan SertifikatNo. 7029 dan Sertifikat No. 7030 tidak cacat hukum dan cacatadministrasi sebab temuan fakta hukum persidangan adalah didalam buku tanah resmi yang tersimpan resmi di kantor pertanahankabupaten kampar jelas tercatat adanya Sertifikat No. 7029 atasnama Yap Ling Li dan Sertifikat No. 7030 atas nama Umar danselama kurun bulan Juli 2015 s/d November 2015 telah dilakukanpengecekan resmi (Surat Keterangan

SILALAHI, SIK mengenai siapa pemilik barangberupa Kristalkristal putih diduga narkoba jenis shabushabu dan beberapa pildiduga ecstacy tersebut, dijawab Terdakwa bahwa barang tersebut merupakanbarang bukti temuan sebagai sarana untuk kepentingan under cover buy(pembelian terselubung) yang diperoleh dari pelaku yang belum tertangkap,namun ketika Terdakwa diminta untuk menjelaskan keterkaitan dalam kasusperkara yang sedang ditangani, Terdakwa tidak dapat menjelaskan keterkaitanbarang bukti temuan tersebut

SILALAHI, SIk Bin KR SILALAHI telahmenyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenisshabu seberat 14,001 gram atau setidaktidaknya sejumlah berat tersebut,dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 770 K/Pid.Sus/20132.

SILALAHI, Slk Bin KR SILALAHI telahmenyimpan dan menguasai barang bukti temuan diduga Narkotika jenisHal. 23 dari 27 hal. Put.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.319/KPTS11/1997 tanggal 20 ~~ Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKSHH atas nama H.

No. 61PK/Pid.Sus/201010.11.tanggal 20 Juni 1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaandan Rampasan Atas jenis Kayu Selain Rimba Campuran,melainkan justru) Terdakwa dengan sengaja menerbitkandokumen SKSHH atas nama M.

Rakhmadiansyah Bagan tersebut harusberdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : 3191KPTS11/1997 tanggal 20 = Juni 1997 tentang PetunjukPelaksanaan Keputusan Menter i Keuangan, MenteriKehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang LelangKayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu SelainRimba Campuran;Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8(delapan) dokumen SKHH atas nama H.

M.Rakhmadiansyah yang dimillirkan pada tanggal 117 Mei 2009 tidaklah dapat diklasifikasikansebagai kayu temuan sebagaimana dimaksud dalamSurat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS11/1997, tanggal 20 Juni 1997 yang mengaturmengenai petunjuk pelaksanaan Keputusan BersamaMenteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa AgungHal. 39 dari 40 hal. Put.

M.Rakhmadiansyah tidak pernah secara tegasditetapkan apakah merupakan kayu temuan, ' = kayusitaan atau kayu rampasan hal ini disebabkan olehkarena kondisi/ keadaan pada saat itu) yang tidakmemungkinkan untuk menetapkan apakah kayu kayutersebut merupakan kayu temuan, kayu sitaan ataukayu) rampasan karena pada. saat itu banyakHal. 40 dari 40 hal. Put.

Pembahasan kedua ini dilakukan untukmenentukan laporan / temuan apakah telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemiluataukah tidak.

Pada pembahasan kedua ini dipimpin oleh Ketua Koordinator SentraGakkumdu.Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 15 dari 53Jika laporan / temuan telah memenuhi unsur Tindak PidanaPemilinan,kesimpulan rapat wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan / temuanke tahap penyidikkan, dan apabila laporan / temuan tidak memenuhi unsur TIndakpemilu, maka kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikanpenanganan laporan / temuan.

Bahwa berdasar ketentuan pasal 455 ayat 2 kemudian diterbitkanPeraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan danLaporan Pelanggaran Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut Temuan dugaan pelanggaran terdiridari Temuan yang diatur dalam pasal 4 dan Temuan yang diatur dalampasal 14 ayat 4. Perbedaan Temuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 14 ayat 4adalah sebagai berikut :Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 22 dari 531.

Sedangkan temuan yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 4adalah Temuan yang bermula dari Informasi Awal sebagaimanadimaksud pasal 13 yakni :Ayat 1Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemiludalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakaninformasi awal.3.

Bahwa pada ayat 4 dinyatakan hasil Pengawasan yangmengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaanPelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.7.

Atas penyampaian dari YANLAMBA tersebut, Terdakwa tidak langsung menyanggupi dengan alasanhasil temuan pemeriksaan untuk anggaran tahun 2007 banyak sekali danpaling banyak penarikan tunai tanopa Surat Perintah Pembayaran (SPP),dengan kalimat Saya pikirpikir dululah. Hasil pemeriksaan untukanggaran tahun 2007 banyak sekali temuan dan paling banyak penarikantunai tanopa SPP, ke mana uangnya ini....";> Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, YAN LAMBA kembali keHal. 25 dari 88 hal. Put.

No. 1754 K/Pid.Sus/201 2sama dengan total belanja pada konsep LKPD 2007; Semuamasalah yang ditemukan Tim Pemeriksa selama dalampemeriksaan telah dituangkan dalam buku temuan pemeriksaanyang berisi sekitar 40 (empat puluh) temuan pemeriksaan dansemua temuan pemeriksaan tersebut telah dilaporkan dan dibahasdalam rapat Reviu Opini bersama dengan Tim Reviu Opini;Terkait dengan koreksi laporan keuangan, sehingga saldo kastunai sebesar Rp5.710.030.453,15 Terkoreksi menjadi sebesarRp6.496.658.334,15 Karena

Jika opini yang akan diberikan adalah Tidak Wajar (TW) atauDISCLAIMER, maka kesalahan yang mempengaruhi laporankeuangan dituangkan dalam bentuk temuan pemeriksaanbukan dalam bentuk usulan koreksi.

No. 1754 K/Pid.Sus/201 2Kelemahankelemahan ini telah dituangkan oleh TIM AUDITdalam LPH Buku Il temuan Nomor 2 dan 3 dari 40 temuantersebut;Jadi tidak benar, apa yang dipertimbangkan Judex Factitersebut di atas bahwa Terdakwa IFII tidak mengungkapkandata temuan yang sesungguhnya, dan bahwa tidakditemukan penyimpangan dalam pemeriksaan LKPDTomohon 2007;b.

MUNZIR, S.E., A.K., Sebagai Anggota Tim Pemeriksa BPKRI Perwakilan Manado tidak terbukti TIDAK mengungkapkan data data Hasil Temuan Pemeriksaan (HTP) yang sebenarnya dantidak mengungkapkan adanya temuan penyimpangan atas LKPDHal. 78 dari 88 hal. Put.

Bahwa kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InvestigatifDalam Rangka Penghitungan Keuangan Negara oleh Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XX/12/2017 tanggal 4Desember 2017, ada temuan Perhitungan Nilai Kerugian Negara;4.

Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan sebagaimana tertuangdalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan KeuanganPemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor68.C/LHP/XVIII.MDN/O9/ 2016;.

BarusRaya Putra Sejati menyetorkan sejumlah uang ke Kas Daerah KotaSibolga karena adanya temuan atas 3 (tiga) paket pekerjaan yangdilaksanakan PT. Barus Raya Putra Sejati sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan PemerintahKota Sibolga Tahun Anggaran 2015 Nomor : 68.C/LHP/XVIII.MDN/09/2016;6.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II membantah serta menolak secarategas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 poin 20.Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar:" Bahwa Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang ke KasDaerah Kota Sibolga karena adanya temuan atas pelaksanaan 3 (tiga)paket pekerjaan yang diperoleh PT.

Bahwa dari halhal yang Tergugat dan Tergugat II uraikan di atas,jelaslah bahwa keliru dan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karenaseperti dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat menyetorkan sejumlahuang ke Kas Daerah Kota Sibolga berdasarkan temuan ataspelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan yang diperoleh PT.

Donggala serta pengurus UPK.Bahwa temuan tim BPUPK, yaitu :a.

Bahwa kelompok fiktif sesuai hasil temuan BPUPK, yakni : Desa Labean yakni Kelompok Seruni, Kelompok parasit danKelompok Seruni 2.

Balaesang, Fasilitator Teknik, Fasilitator Keuangan danbeberapa pengurus kelompok penerima dana SPP dan pada waktu ituterdakwa meminta waktu selama 1 (satu) minggu untuk melengkapi dataterkait 13 (tiga belas) kelompok yang dianggap fiktif tersebut, kemudianpada pertemuan kedua masih pada Maret 2014, terdakwa belum jugadapat memperlihatkan bukti pendukung atas ketiga temuan tersebut.Bahwahingga saat sekarang ini, saksi tidak pernah lagi mendapatklarifikasi dari terdakwa atas ketiga temuan tersebut

Balaesang, sekitar bulan Januari tahun2014 dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan beberapa temuan,yaitu :a.

tersebut dan hingga saat ini terdakwa tidak dapatmemperlihatkan bukti pendukungnya.Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang SPP dari terdakwa selakuBendahara UPK.Bahwa dana SPP tidak dapat disalurkan kepada kelompok yang tidakmengajukan usulan/proposal.Bahwa sejak awal klarifikasi tersebut saksi melihat dan mendengar,terdakwa sendiri telah membenarkan atas temuan tersebut danmengakui temuan tersebut atas perbuatannya sendiri.Bahwa gaji/nonor yang saksi terima selaku PJOK pada program danabergulir

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan Berdasarkan temuan temuan yang didapatdari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korban adalahseorang laki laki umur 28 dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibatkekerasan tumpul berupa luka lecet pada pinggang dan anggota gerak akibathal tidak menimbulkan gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaanatau mata pencarian.nonn Perbuatan ia terdakwa DEDY HAMID Alm SYAHRUDIN sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta

AkhmadAddairrobbie K dengan kesimpulan berdasarkan temuan temuan yangdidapat dari pemeriksaan atas korban maka saya simpulkan bahwa korbanadalah seorang laki laki umur dua puluh delapan tahun dua bulan daripemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecetpada pinggang dan anggota gerak akibat hal tidak menimbulkan gangguanatau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencarian.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa