• 3 Desember 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3Desember 2014 dalam Register Nomor 127/PDT.G/2014/PN.Pdg telah mengajukangugatan sebagai berikut:DUDUK PERKARA GUGATAN:1 Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu PartaiPolitik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat (1) Undangundang No.2Tahun 2008 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No.2 Tahun2011 Tentang Partai Politik;2 Bahwa Penggugat aktif sebagai anggota

  DPC PDIP Kota Padang dengan KTA13.17.02.002.280456.9626, dan tidak pernah menjadi anggota partai lain, sertaPenggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar larangan ataumelakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai (pasal 7 ART);Bahwa Penggugat sebagai anggota PDIP DPC Kota Padang telah terpilih sebagaiAnggota DPRD Kota Padang periode 2014 2019 hasil pemilihan umumLegeslatif tanggal 9 April 2014 dan sesuai dengan Surat Keputusan KPUD KotaPadang

  , sehingga pemberhentian Penggugat oleh para Tergugat A danpara Tergugat B telah menyalahi Anggaran Dasar dan Peraturan Partai yangberlaku, sehingga pemberhentian tersebut menjadi cacat hukum;Bahwa atas perbuatan dari para Tergugat A dan para Tergugat B yang tidakmengacu dan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Peraturan Partai yang berlaku, mengakibatkan perbuatan ataspemberhentian Penggugat sebagai anggota PDIP dapat dikualifisir sebagaiperbuatan melawan hukum yang telah

  Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebutdiselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannyake lembaga/badan peradilan;3.

  ketentuan pasal 19 , dan pasal 20 Anggaran Dasar (AD) dan pasal8, 9 dan pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang Sanksi anggota partai,sehingga pemberhentian Penggugat oleh para Tergugat A dan para Tergugat B telahmenyalahi Anggaran Dasar dan Peraturan Partai yang berlaku;Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat adalah murni masalah internalpartai, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

• Gokar Munas Ancolyang mengusulkan Pemohon sebagai Calon Bupati KabupatenKepulauan Aru dan menolak Partai Golkar Munas Bali yang mengusulDrs.

  Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya;Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang sebagaimanatersebut pada angka ke1 (satu) di atas, maka KeputusanSengketa

  Dimyati N., S.H., M.H., M.Si. selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Halaman 28 dari 39 halaman.

  Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati, ditandatangani Aburizal Bakrie (Ketua Umum) dan Idrus Marham(Sekretaris Jenderal) (bukti T4);Fotokopi Berita Acara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KepulauanAru, Provinsi Maluku, tanggal 26 Juli 2015, ditandatangani oleh Tim PilkadaPusat Partai Golkar (DPP Partai Golkar Munas Bali dan DPP Partai GolkarMunas Jakarta) (bukti T5);Fotokopi formulir Model B.1KWK PARPOL: Keputusan Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Pusat tentang Persetujuan

  Gokar Munas Ancol yangmengusulkan Pemohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Arudan menolak Partai Golkar Munas Bali yang mengusul Drs.

• Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang diwakili oleh Pelaksana Harian Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral, yang beralamat di Jalan S Parman No 62 Bundaran Slipi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.2.

  Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Sumatera Utara , yang diwakili oleh Pelaksana Harian ( PLH ), DPW dan Pelaksana Harian (PLH ) , Sekretaris, Jalan HM Joni / Menteng Raya, No 124, Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.3. Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Utara , jalan Imam Bonjol No 5 Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

  Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan Keputusan Rapat PimpinanNasional IV Partai Damai Sejahtera Tahun 2012 tersebut maka secarahukum Pencalonan anggota Legislatif dari partai lain tidak menyalahi aturandari Partai Damai Sejahtera, karena Rapat Pimpinanan Nasional diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai DamaiSejahtera,Partai Damai Sejahtera yang tentunya berlaku dan mengikat bagisemua anggota dan Pengurus Partai Damai Sejahtera ;8.Bahwa kemudian sehubungan Sdr. Dr.

  Para Penggugat tidak menghargai lembaga MahkamahPartai,dimana untuk penyelesaiannya yang dibutuhkan waktu 60hari sebagaimana yang diatur dalam undangundang nomor : 2tahun 2011 tentang Partai politik Pasal 32 menyebutkan yaitu (1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk

  partai PKPI pimpinanSdr.Sutioso dan Partai Amanat Nasional, sedangkan Partai Hanura hadirpada saat Hari Ulang Tahun Partai PDS.Bahwa lahirnya Keputusan Rapimnas ini dikarenakan Partai PDS tidaklolos verifikasi untuk mengikuti pemilu untuk April 2014,sehingga KetuaUmum mengundang Pengurus inti DPP PDS dan Pengurus inti DPW PDSseluruh Indonesia untuk mengadakan rapat pimpinan nasional partai PDSdan mengeluarkan keputusan Rapimnas serta juga untuk menentukanuntuk bergabung ke partai mana,akan tetapi

  Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

  yang kenalsudah pindah partai karena Partai Damai Sejahtera, tidak lolos dalam pemilutahun 2014 ;e Bahwa saksi mengetahui kalau para Penggugat keluar dari partai DamaiSejahtera , karena dari media masa juga dari KPU yang menetapkan kalaupara Penggugat sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap dari partai lain.e Bahwa benar sesuai dengan isi rapat pimpinan nasional Partai DamaiSejahtera IV tahun 2013 di Jakarta dinyatakan bahwa anggota DPRD PDSdapat mendaftar ke parpol lain, dengan terlebih dahulu menyelesaikanseluruh

• dan dihilangkan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 18 (1)Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia antara lain:e Pemegang amanat kekuasaan partai dan bertanggung jawab atasterlaksananya program partai sesuai ketetapan Musyawarah Nasional(MUNAS);e Menentukan strategi pelaksanaan program politik;e Memiliki wewenang bertindak ke luar untuk dan atas nama partai;Halaman 3 dari 27 halaman.

  Saudara Stefanus Roy Rening,S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia 20072012, karena terbukti melanggar AD/ART sertaPeraturan Partai.

  , tersebut telahdiberhentikan sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia.

• dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
• Menyatakan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah bongkahan semen yang mengeras;
• Pecahan kaca yang telah di rusak dari pintu Kantor DPD;

Dikembalikan kepada Kantor DPD Partai

melakukan pengerusakan awalnya disekira bulan Agustus 2018 di dalam rapat partai Hanura di Kantor DPDdi Jalan Sidas Nomor 7 J Kecanmatan Pontianak Kota untukpencalonan jadi Caleg sehingga Terdakwa ingin mencalonkan diri danmeminta pada partai untuk memberikan urutan 1 di dapil 2 (Propinsi)untuk daerah Kabupaten Mempawah/Kubu Raya pada saat itu daripihak partai tidak bisa mengikuti permintaan yang bersangkutan namunsaran partai dalam rapat partai kalau mau di urut 1 Partai memberikanarahan kepada

Pontianak Kota;bahwa pada saat kejadian saksi melihat sendiri pada saat kejadiansaksi ada di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 JKecamatan Pontianak Kota;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dalamkepengurusan dari DPD Partai Hanura sekitar awal tahun 2018:Bahwa setahu saksi sebagai akibat perbuatan terdakwa menjadikanpintu Kantor DPD Partai Hanura yang terbuat dari kaca pecah dan tidakdapat dipakai lagi;Bahwa setahu saksi permasalahan Terdakwa tersebut melakukanpengerusakan

awalnya Terdakwa meminta surat pemecatan daripengurus PDP Partai Hanura dan pengurus tidak ada memberikansurat pemecatan sehingga Terdakwa emosi dan kemudianmemecahkan kaca pintu Kantor DPD Partai Hanura tersebut:Bahwa saksi tahu Terdakwa di Partai Hanura tersebut sebagai apaAnggota DPD Hanura;Bahwa seingat saksi kronologisnya atas kejadian perkara ini awalnyapada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksisedang di Kantor DPD Partai Hanura dan kemudian saksi melihatsaudara Amirudin

pengurus;Terdakwa menjadi pengurus di Partai Hanura terseut sejak awal tahun2018, akan tetapi sampai sekarang terdakwa belum menerima SK untukmenggantikan terdakwa, hanya terdakwa mendengar keputusan tersebutsecara lisan dari saksi Suyanto Tanjung;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadappintu Kantor DPD Partai Hanura untuk memastikan apakah terdakwabenar dikeluarkan dari Penguris Partai Hanura karena selama ini untukbertemu dengan pengurus Partai susah;Pintu kaca akibat pengerusakan

Kota untuk pencalonanjadi Caleg, pada saat itu Terdakwa ingin mencalonkan diri dan meminta padapartai untuk memberikan urutan 1 di dapil 2 (Propinsi) untuk daerah KabupatenMempawah/Kubu Raya pada saat itu dari pihak partai tidak bisa mengikutipermintaan Terdakwa namun saran partai dalam rapat partai kalau mau di urut1 Partai memberikan arahan kepada Terdakwa untuk dicalonkan di Dapil 5(propinsi) untuk di daerah Kabupaten Landak, sehingga saat itu Terdakwa tidakterima dan menyatakan mundur dari keanggotaan

• KEWENANGAN MAHKAMAH PARTAI> Setelah membaca dan mencermati Terhadap gugatan PENGGUGATdalam perkara No.14/Pdt.G/2016/PN.Bjb, PENGGUGAT adalah AnggotaSenior dari Partai Persatuan Pembangunan yang pernah menjadi KetuaDPC PPP Kota Banjarbaru Periode 20062011. terhadap gugatantersebut adalah masalah perselisihan internal partai, makapenyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam Partai tersebut,yaitu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga PartaiPersatuan Pembangunan, sebagaimana termuat dalam

  Karena gugatan PENGGUGAT merupakanpermasalahan internal partai yang penyelesaiannya melalui Partai itusendiri, yaitu Mahkamah Partai, karena gugatan PENGGUGAT belumada penyelesaian di Internal Partai (Mahkamah Partai), namunPENGGUGAT telah langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriBanjarbaru, sehingga gugatan PENGGUGAT adalah Prematur. Olehkarena itu beralasan hukum gugatan PENGGUGAT harus ditolak;7.

  dibicarakan dulu melalui intern partai karena permasalahanini terkait juga dengan pencalonan dan surat rekomendasi dari partaiuntuk menjadi PAW;Bahwa penyelesaian masalah internal partai diatur dalam Pasal 20Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP yaitu penyelesaianmelalui Mahkamah partai dimana permasalahan ini menyangkutkewenangan Anggota Dewan Pimpinan dalam membuat suratrekomendasi terkait dengan huruf c dari Pasal 20 tersebut;Bahwa Mahkamah Partai hanya ada di pengurus pusat, sedangkansebelum

  berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun2011 Tentang Partai Politik telah diatur bahwa perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD danART;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politikmenurut Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2011tentang Partai Politik antara lain sebagai berikut:(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;3) pemecatan tanpa

  PPP sebagaisesama anggota partai yang dicalonkan oleh partai dalam pemilu legislatifDPRD Kota Banjarbaru serta peran dari partai yang harus melakukanpengecekan untuk kelengkapan syaratsyarat calon PAW dan memberikanrekomendasi untuk PAW dari fraksinya maka Majelis menilai yang menjadipokok permasalahan dalam perkara ini terkait dengan kewenangan olehAnggota Dewan Pimpinan partai dalam memberikan rekomendasi kepada PAWyang masuk ke dalam ranah masalah perselisinan internal partai politiksebagaimana

• Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008 20020 nono non1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yangdilaksanakan menurut AD dan ART .2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai

  UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 201 0;4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 201 0;5.

  No.282/PDT/2016/PT.DKIsampai dengan 2015 tidak pernah disesuaikan dengan Pasal 2 Ayat 4dan Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan :Pasal 2 Ayat 4 UU No. 2 Tahun 2011 "(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat paling sedikit : a. asas dan ciri Partai Politik ;b. visi dan misi Partai Politik ;c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;d. tujuan dan fungsi Partai Politik ;e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;f. kepengurusan Partai Politik; g. mekanisme rekrutmen

  keanggotaan Partai Politik dan jabatanFIO Kt ~~ mn nn et nch. sistem kaderisasi; nne nnn nn nnn enn nei. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik; k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; dan m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011 1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila: a. meninggal dunia; b . mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota

  internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART .2) Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.

• H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas namaNurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atasnama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atasnama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia(PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, NomorUrut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo,ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB);2.

  Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas namaH.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Stevi RudolfSoeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama AranusManiwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST,Nomor Urut

  37/G/2019/PTUN.JPRFredrik Dimomonmau, Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI) menggantikan Cholisnatin, Nomor Urut 3dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama Idham,Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)menggantikan H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas namaAlberd Kiky Wenggy, Nomor Urut 1 dari Partai Demokratmenggantikan Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan atas

  Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Cholisnatin, Nomor Urut 3dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) danatas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas namaAranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) danLampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai

  Bulan Bintang (PBB), Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 1,CHOLISNATIN dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor Urut 3 DapilSarmi 1 H.TASWIN dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 6Dapil Sarmi 1, NURJANAH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5Dapil Sarmi 2, STEVI RUDOLF SOETING dari Partai Garuda Nomor Urut 1 DapilSarmi 2, ARANUS MANIWA dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) NomorUrut 5 Dapil Sarmi 2, NURDIN dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 2 dariDapil Sarmi 3 dan

• : 35/G/2018/PTUN.SBYPasal 102 ayat 2 huruf h : Anggota DPRD Kabupaten / Kotadiberhentikan antarwaktu pada ayat 1 huruf c apabila ;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganperaturan perundangundangan;Penjelasannya adalah Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian anggota partai politikyang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan

  , kalau tidak salah Penggugat sebagaiwakil ketua konsep partai;Bahwa, Penggugat masih sebagai anggota partai;Bahwa, Penggugat di PAW oleh ketua partai saksi tahunya dari temanteman;Bahwa, saksi tidak tahu terkait putusan Mahkamah Partai yang mem PAWPenggugat, saksi tahunya setelah dilantik, berarti tidak melalui melaluimekanisme partai;Bahwa, saksi pernah melihat bukti P9, waktu Penggugat memanggil saksi kerumahnya, saksi pernah mendengar ada PAW namun fisiknya pernahdiperlihatkan Penggugat sebulan

  kami senantiasa diberi tahubaik oleh Pimpinan Partai maupun oleh Para Pihak yang terlibat didalampersoalan partai, karena mereka merasa persoalan di internal partai itumerupakan kewenangan Mahkamah Penasehat Partai;Bahwa, seandainya sudah ada putusan inkracht, lazimnya diusulkan kembalidari bawah sebagaimana AD/ART dan UndangUndang, tidak boleh langsungke Gubernur;Bahwa, Mahkamah Partai berada di pusat;Bahwa, secara prinsip dalam AD/ART Partai mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku tidak

  AD/ART maka diajukan kePengadilan karena yang berwenang adalah Pengadilan;Bahwa, Putusan Mahkamah Partai tidak mengikat, karena yang mengikatdalam putusan Mahkamah Partai itu adalah masalah kepengurusan, putusanMahkamah Partai boleh dikesampingkan, kecuali masalah kepengurusan;Bahwa, kalau yang harus dikesampingkan Mahkamah Partai manakalakeputusan bertentangan AD/ART karena Mahkamah Partai diikat denganAD/ART dalam melaksanakan tugas;Bahwa, karena kewenangan Mahkamah Partai diatur dalam sebuah

  sebelum adanya SK Gubernur itu kapan hak itudimiliki oleh partai pada saat partai itu memperoleh sejumlah suara dalampemilu maka dia memiliki hak untuk menunjukkan wakilnya di anggota dewancuma Gubernur meresmikan saj aorang yang diutus oleh partai itu makanyaahli kategorikan itu adalah deklaratif dan konstitutif;Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai,tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan clien sdr akanmelakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh

• • 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg;

  Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

  • 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo;
  • 1 (satu) lembar plastik pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan;

  Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

  • 1 (satu) examplar

  salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

• 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalambentuk

Persatuan Indonesia ( PERINDO),dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59 /PL.01.1Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang PenetapanNOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD, DPRDProvinsi, PRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta Partai Perindosebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta9 (sembilan ) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1Kpt/O3/KPU/IV/2018 tentangperubahan Kedua atas Keputusan

KPU Nomor 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan PARTAI POLITIK PESERTAPEMILU) Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / KotaTahun 2019 Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi PemilihanUmum tersebut diatas maka terdakwa dalam tenggang waktu masihdalam masa Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada hari Sabtu tanggal16 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dimana terdakwa selakuCalon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia( PERINDO )dengan Nomor Urut 8 dari Daerah Pemilihan

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.

Kita harus dapatmemilin orangorang yang dapat membangun Bangsa dan Kota Palu, kalauibuibu sudah punya pilihan silahkan pilin mereka , mungkin dari Partai lain.Kita tidak boleh Golput, kita harus menyukseskan pesta Demokrasi.

• Bahwa pada tangal 28 April 2016 di Jakarta, DEWAN PIMPINAN PUSAT(DPP) PARTAI NASDEM, telah menerbitkan surat Keputusan Nomor:011 /Tahun 2016 Tentang Pengganti Antar waktu Saudara Irsan YuliadiAudi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi SumateraSelatan, yang menjadi dasar yaitu Surat dari DEWAN PIMPINANWILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI SUMATERA SELATAN,Nomor: 108/DPWNasDem/SS/I/2015, tanggal 11 Januari 2016 tentangusulan pemberhentian anggota Partai NasDem, karena adanya surat dariDEWAN

  No.10/G/2018/PTUNPLGUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaiKGET ELIE mm mmm mmm a a rere Pasal 32, menyatakan: 202220022 202(1) Perselisihan Partai Palitik diselesaikan oleh internal Partai politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART. (2) Penyelesaian perselihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partaiatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. (3) Susunan Mahkmah Partai........

  pelanggaranpelanggaran terhadap diri Penggugat, yaitu sesuai penjelasan pasal 32UndangUndang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; dalambentuk: Pelanggaran terhadap hak anggota Partai politik, Pemecatantanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan, keberatanterhadap keputusan partai politik, yang dilakukan oleh DPP PartaiNasDem, DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan dan DPDPartai NasDem Kabupaten Ogan Komering Ulu. 8.

  No.10/G/2018/PTUNPLG10.11.Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukankeberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanyaputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

  sebagai berikut bahwa Penggugat bisa menjadianggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dikarenakan penggugatmenjadi anggota partai (Partai NasDem) seandainya Penggugat bukananggota dari partai politik sudah pasti tidak bisa menjadi anggota DPRDOKU, melainkan anggota DPD (sesuai UU).

• Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan Penjara;
• Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
• Menetapkan Barang Bukti berupa :
• 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.

• 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak -5 / DPP / GOLKAR / VI / 2016.
• 1 (satu) buah Flash Dics merk Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman berdurasi 1 menit 50 detik.
• 1 Rangkap Berita Media Online https://smartcity Makassar.com/ 2019/07/26 Risman Pasigai : RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA.

  Saatberlangsung MUSDA IX Partai Golkar Sulsel datang saksi HAMZAH ABDULLAHdan saksi MUHAMMAD TAUFIK atas keinginan mereka sendiri inginmenyampaikan aspirasinya karena saksi HAMZAH ABDULLAH merasamerupakan salah satu Kader Partai Golkar Sulsel dan saksi MUH.

  Golkar SulawesiSelatan hadir terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE sebagai KetuaPanitia MUSDA IX Partai Golkar Sulsel .

  ketum DPD Partai GolkarSulsel karena tidak sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar.

  Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh saksi HAMZAHABDULLAH membagikan selebaran tersebut dan saksi juga selakuPanitia MUSDA IX Partai Golkar tidak pernah menerima smssms yangingin mengacaukan acara MUSDA IX DPD Partai Golkar.

  Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menyuruh orangmembagikan selebaran dimana inti selebaran tersebut menolak / memprotesdiselenggarakannya MUSDA IX DPD Partai Golkar Sulsel serta menolakNURDIN HALID sebagai calon ketum DPD Partai Golkar Sulsel karenatidak sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar saat berlangsungnya acaraMUSDA IX DPD Partai Golkar Sulsel pada tanggal 26 Juli 2019 di Novotel JinJenderal Sudirman Kota Makassar7.