Ditemukan 2225 data
Frizal Romeo Alias Ical Bin Iskandar Zainudin
Termohon:
3.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
4.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
77 — 74
pemenuhan hak tersangkauntuk didengar keterangannya terhadap perkara yang dipersangkakan menurutversinya, atau dengan kata lain, keterangan calon tersangka (terlapor) yangsementara diperiksa sebagai saksi atau keterangan tersangka tidak dapat dijadikanHalaman 23 dari 86 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Crptumpuan pembuktian, karena tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikankebersalahan tersangka atas tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self
248 — 159
tanggal 9 Juli 2013tentang Paparan Yayasan Pertambangan dan Energi yangdihadiri oleh 6 orang ;""1 (satu) bundel Asli Pengantar Pembahasan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) APBNP TA 2013 sebagai Bahan Sekretaris Jenderal KementerianESDM pada Rapat dengan Panja RKAKL Komisi VII DPR RI,Jakarta, 31 Mei 2018 5Halaman 142 dari 207 halaman Putusan No. 13/PID/TPK/2014/PT.DKI.218.219.220.221.222.223.224.225.1 (satu) bundel Fotokopi Status Blokir dan Output CadanganRKAKL APBNP 2013 (Self
Pembanding/Penuntut Umum II : NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H.
Terbanding/Terdakwa : BAHARUDIN
158 — 74
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tanggal 05 Desember 2019, Masa Pajak: 12/1/2019 samapai dngan 12/31/2019, Tahun Pajak 2019;
5) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Sulteng Warna Hijau tanggal 10 Desember 2019, Total Setoran sejumlah Rp11.590.000,00;
6) 1 (satu) lembar SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Desember 2019, Nomor 003847/SSPD/06/1/2019;
7) 1 (satu) lembar Nota Perhitungan Pajak Daerah (Self
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.BAYU KUSUMA NUGRAHA SH
3.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
MARSAHADIAN Alias H IMAR Bin BAGIAN
100 — 12
5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
5.37 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara dengan Kode Billing 820201008652027 sebesar Rp. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;
5.38 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) Rotan Tanam Hasil Budi Daya Petani Nomor: 263/SKAB/PNP/UMUM/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Pamalontian tanggal 04 Oktober 2020;
5.39 1 (satu) lembar Self
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
385 — 207
melibatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu danKantor Kas, secara berkesinambungan sehingga berjalan danberfungsi secara efektif.4) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas,sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, = secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self
114 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
20121.80Bahwa secara normative ancaman hukum yang diatur dalam UU No. 31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsidiancam dengan hukuman yang berat (prinsip kepastian hukum); akan tetapidi dalam penegakannya harus dipertimbangkan juga prinsip keadilan dankemanfaatan dari suatu putusan sebagai perlindungan hukum yangberimbang atas pelanggaran hakhak yang mendasar yang berkaitanterutama penerapan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence)dan menyalahkan diri sendiri (non self
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Teori hukum persaingan usaha tentang persekongkolan.1.2.1.AeBlacks Law Dictionary memberikan definisi persekongkolan(conspiracy) didefinisikan sebagai:a combination or confederacy between two or persons formedfor the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawfulor criminal act, or some act which is innocent in it self, butbecomes unlawful when done concerted action of theconspirators, or for the purpose of using criminal or unlawfulmeans to the commission of an act not in it self unlawful.Konspirasi
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
253 — 1109
Bahwa pada tahun 1501 Klan MARAWALIHITU membentuk pemerintahanadat yang berkedudukan di Kampung Hatileng dan selanjutnya menjadiNegeri Adat Hatileng (self governing community) yang dipimpin oleh seorangRaja dari Marga LATUIAN dan pada tahun 1625 Marga LATUIANmenyerahkan kepemimpinan Negeri Adat Hatileng (Raja) kepada MargaRumatolokiit untuk memerintah di Negeri Adat Hatileng;.
300 — 171
semua hak dan kewajiban perpajakan mulai Januari 2008 diberlakukanketentuan Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007.Sehingga untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa pajak Januari 2008 sampaidengan Desember 2008 berlaku Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2007.Bahwa sesuai dengan sistem self
99 — 64
rusak,karena suatu perubahan ketentuan pemerintah barang tersebut tidakdapat di impor;Bahwa didalam kawasan bebas yang dibebaskan atau tidak dipungutadalah bea masuk dan pajak dalam rangka Immpor (PPN/PPH, PPNBM)termasuk bea masuk tambahan, antara lain Bea Masuk Anti Dumping,Bea masuk tindakan pengamanan dan sebagainya;Bahwa dalam penghitungan PPH, merupakan bagian dari pungutanNegara berdasarkan nilai Pabean, dalam pelayanan kepabeanan, danuntuk penghitungan tarif impor, maka digunakan metode self
WARTONO, SH
Terdakwa:
HADI BUSONO
332 — 161
Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajakyang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuanHalaman 72 dari 93 Putusan Nomor 1014/Pid. Sus/2018/PN JKT.SELperaturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri padaKantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkanNPWP.Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang danjasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secarabertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
ERNI PRAMOTI, SH
Terdakwa:
WAWAN SUDRAJAT BIN ALM SIMON DIAZ.
341 — 355
NEDIH alias BOSJEBOS, Saksi SIPRIANUS SUBANG TELUMA alias SIPRI, Saksi FLASIUSMUDA TUKAN alias FLOR, Saksi AMIR PERMANA bin MARJA, Saksi ABIDINalias BIDIN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) Saudara JIMMY,saudara AZUARSYAH A.S, dan SURYANA Alias YANA (Sedang dalam prosespenyelidikan) pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal17 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lainyang masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat diKapal Self
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM
171 — 38
Terdakwa, Hakim bersifat aktifmencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurutapa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa.Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap bahwa Terdakwaberhak untuk memberi keterangan yang dianggap Terdakwa palingmenguntungkan baginya, jadi seorang Terdakwa berhak untuk membantahdalildalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, dalam teori hukum Pidana, asas ini disebutNon self
399 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaknimelaksanakan penetapan hakim ataupun melaksanakan eksekusi.Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal darikepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umumyang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsungbertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum.Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPKdiperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagaiLembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturankepegawaian tersendiri (Self
Bahwa pengangkatan penyelidik dan penyidik yang berasal darikepolisian dan Kejaksaan, serta pengangkatan Penuntut Umumyang berasal dari Kejaksaan tidak secara otomatis dapat langsungbertugas menjadi Penyelidik, Penyidik maupun Penuntut Umum.Untuk menjadi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum di KPKdiperlukan Surat Keputusan Pimpinan KPK karena KPK sebagaiLembaga Negara memiliki ketentuan khusus mengenai aturankepegawaian tersendiri (Self regulatory body) sehingga dapatmenetapkan kebijakan dan tata
183 — 77
Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashe Recording Media SC card, SDHC carde Image Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mme Image type JPEG, RAW (12 bit)e Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fos in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self
1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera withbuiltin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point,focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dustdeletion feature (1) Self
379 — 134
Pengajuan ke BSM, harga per unit rumahRp118.750.000 dengan self financing/down payment Rp.18.750.000.Namun informasi dari debitur dan daftar harga dari notaris,bahwa harga rumah hanya Rp.79 juta dan tidak mensyaratkanself financing/down payment serta biaya administrasi pembiayaan.Catatan:a) PT.BAM merekayasa adanya pembayaran down paymentoleh debitur, dengan cara menerbitkan kwitansi fiktif seolaholah terdapat pembayaran down payment oleh debitur Rp.20juta s.d Rp.23 juta.b) PT.BAM menawarkan kepada
Hasil kunjungan tim audit ke lokasiperumahan, diketahui kondisi bangunan rumah banyak yangrusak dan tidak sesuai dengan promosi dan janji developerkepada calon pembeli, sehingga mengakibatkan komplain darinasabah.b) ARIS BAMBANG SUWITO tidak menutup asuransi pembiayaantanpa uang muka/self financing serta tidak memitigasidengan memintakan standing instruction pemotongan gajinasabah dari bendahara gaji untuk langsung disetor kerekening nasabah di BSM.3. Pembiayaan Rekayasa Topengan An.
Pengajuan ke BSM, harga per unit rumahRp118.750.000 dengan self financing/down payment Rp18.750.000.Namun informasi dari debitur dan daftar harga dari notaris, bahwaharga rumah hanya Rp79 juta dan tidak mensyaratkan selffinancing/down payment serta biaya administrasi pembiayaan.Catatan :a) PT.BAM merekayasa adanya pembayaran down payment olehdebitur, dengan cara menerbitkan kwitansi fiktif seolaholahterdapat pembayaran down payment oleh debitur Rp.20 jutas.d Rp.23 juta.b) PT.BAM menawarkan kepada
Hasil kunjungan tim audit ke lokasiperumahan, diketahui kondisi bangunan rumah banyak yangrusak dan tidak sesuai dengan promosi dan janji developerkepada calon pembeli, sehingga mengakibatkan komplain darinasabah.205b) ARIS BAMBANG SUWITO tidak menutup asuransi pembiayaantanpa uang muka/self financing serta tidak memitigasi denganmemintakan standing instruction pemotongan = gaji nasabahdari bendahara gaji untuk langsung disetor ke rekening nasabahdi BSM.3. Pembiayaan Rekayasa Topengan An.
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
Hj. Besse Berlian
175 — 110
Masa PPN Januari 2014 sampaidengan Desember 2014, SPT Masa PPN Januari 2015 sampai denganDesember 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, maka olehkarena itu unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4 Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian pada pendapatan negara yangdimaksud adalah perhitungan pajak terutang atau kurang bayar yang dapatdibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum , pada system perpajakan yangmenggunakan self
124 — 46
1000De Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC sizesensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camerawith builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG imagesare recorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AFpoint, focus confirmation light); (2) Imageinformaiton (maximum burst, white balancecorrection)e Frame rate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self
Sensor Resolution 10.1 megapixel APSC size sensore Type Digital, Singlelens reflex, AF/AE Camera with 135 builtin flashRecording Media SC card, SDHC cardImage Sensor Approx. 22.2 x 14.8 mmImage type JPEG, RAW (12 bit)Simulataneous recording RAW and JPEG images arerecorded simultaneosuslye Viewfinder information (1) AF information (AF point,focus confirmation light); (2) Image informaiton(maximum burst, white balance correction)e Framerate 30 fps (22 fps in magnified mode)e Dust deletion feature (1) Self
MUKHDI SYAFI'IE
Termohon:
1.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kapolri cq. Kapolda Babel cq. Kapolres Belitung
2.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Jaksa Agung RI cq. Kajati Babel cq. Kajari Belitung
240 — 67
Tdnhanya menjadi syarat kelengkapan berkas perkara dan dalam rangka pemenuhanhak tersangka untuk didengar keterangannya terhadap perkara yangdipersangkakan menurut versinya, atau dengan kata lain, keterangan calontersangka (terlapor) yang sementara diperiksa sebagai saksi atau keterangantersangka tidak dapat dijadikan tumpuan pembuktian, karena tidak mempunyainilai pembuktian untuk membuktikan kebersalahan tersangka atas tindak pidanayang dipersangkakan kepadanya.Bahwa hal ini merupakan asas non self
119 — 77
Self).9g).Proses pelelangan dilakukan dengan diamdiam agar PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa tanah dan bangunanSHM no 168 sedang dalam proses akan dilelang. Pada perkara ini tidakadanya pemasangan banner patut ditafsirkan sebagai mata rantai upayaagar PT. Bank Mega Tbk. dapat dengan diam diam melelang tanah danbangunan dimaksud.Jadi tanoa pemasangan banner merupakan salahsatu mata rantai upaya dari pengkondisian oleh PT.