Ditemukan 2066 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
140 — 105
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Wawan Moch.Anwar dKK
2.PT PLN Persero transmisi Jawa bagian Tengah
140 — 105
Bahwa Objek Gugatan dari ke 12 (dua) belas Objek Gugatan dengan 12(dua) belas SERTIPIKAT Hak Milik yang masingmasing berdiri sendiridengan landasan Yuridis yang berbedabeda memang berada diKelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol tetapi Penerbitan sertipikat,Surat Ukur masingmasing, Luas objek Guagatan, dan pemiliknya(Subyek Hukumnya berbedabeda), dengan batasbatas yang berbedabedajuga dijelaskan oleh PENGGUGAT secara sangat ngawuratautidak sesuai dengan fakta dengan demikian harus diteguhkan terlebihdahulu
Putus : 26-09-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1498 K / Pid.Sus / 2013 Tanggal 26 September 2013 — Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOERIA ATMAJA, SH. dalam bukunya keuangan Publik dalamperspektif hukum halaman 93.Selanjutnya berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 TentangBadan Usaha Milik Negara dan UndangUndang Nomor Tahun 2004 tentangPerbendaharan Negara seterusnya diteguhkan kembali melalui Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 77/PUUIX/2011 perkara Pengujian UndangUndang Nomor 49Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pertimbangannya
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
156 — 7
156 — 7
Hakim pada Pengadilan NegeriPekanbaru sebagai Mediator dalam rangka usaha perdamaian untukmenyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam waktu)= yang telah ditetapkan untukmenyelesaikan perkara ini secara damai, telah gagal dicapai suatu kesepakatanperdamaian, dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang isinya telah diteguhkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi secara
Putus : 12-10-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 12 Oktober 2012 — H. SYARIFUDDIN, SH,MH
638 — 669 — Berkekuatan Hukum Tetap
638 — 669 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1824 K/Pid.Sus/2012Bahwa faktafakta hukum di atas telah diamini dan diteguhkan oleh judexfacti (Pengadilan Negeri) sebagaimana diuraikan dalam putusannya padahalaman 127 sampai dengan halaman 132.
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
256 — 83
256 — 83
gugatan Penggugat juga telah mempermasalahkan hal hal diluarpokok perkara yang diajukan dalam bentuk eksepsi.Menimbang, bahwa salah satu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugatdan Turut Tergugat tersebut diatas adalah berkenaan dengan kewenanganmengadili perkara ini secara absolute (kompetensi absolute), karenanya untukmenentukan apakah pemeriksaaan perkara ini merupakan kewenangann peradilanumum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau kewenangan peradilan lain,menurut Majelis Hakim, haruslah diteguhkan
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
321 — 171
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
321 — 171
Bahwa di kemudian hari perbuatanterdakwa yang mengalokasikan dana desa untuk pemberian tunjangan penghasilankepada aparat desa senyatanya diteguhkan dengan terbitnya Peraturan WalikotaDenpasar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, TunjanganPerbekel Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desatanggal 5 Januari 2018 disebutkan dalam pasal 2 mengenai besaran tunjangan yangditerima oleh Perbekel dan perangkat desa mulai dari untuk tunjangan tetap sebesarRp. 4.000.000,