Ditemukan 217 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : herman hotman harman hormen hamat
Penelusuran terkait : Pemberhentian tidak dengan hormat Pemberhentian dengan hormat Pemberhentian dengan tidak hormat pns Pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh) Pemberhentian dengan tidak hormat Pns Korupsi Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri Pemberhentian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
170 — 89
  • SK itu keluar tanggal 17 Desember 2018 tetapi 12 orangPNS ini menerima SK di tanggal 16 atau 17 Juni 2019 atau ada waktubegitu lama karena Pimpinan masih saja berusaha untuk melakukannegosiasi untuk konsultasi ke pimpinan yang lebih tinggi dengan harapanbisa mendapat jawaban terkait dengan Pemberhentian Tidak Hormat dari12 orang PNS ini tetapi tidak menemukan jalan keluar akhirnya kamimenyerahkan SK itu ke 12 orang PNS tersebut.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
120 — 113
  • Bahwa dengan dilaluinya selurunh prosedur danmekanisme pemberhentian tidak hormat Penggugat, jelasmenunjukkan bahwa penerbitkan obyek sengketa memenuhiasas tertib penyelenggaraan negara.Berdasarkan uraian fakta yuridis yang digambarkan Tergugat di atas,maka jelas penerbitan keputusan obyek sengketa telah memenuhiasasasas umum pemerintahan yang baik, sehingga alasan adanyapelanggaran asasasas umum pemerintahan yang baik yang didalilkanoleh Penggugat haruslah ditolak.6.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 21/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H., M.M
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
89 — 52
  • ;Perlu dijelaskan bahwa tidak terdapat perintah dalam putusan tersebutdikarenakan pengaturan pemberhentian sementara, Pemberhentiandengan hormat dan Pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil(PNS) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur tersendiri dalamperaturan perundangundangan dibidang Kepegawaian.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 03-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 41-K/PM.II-09/AD/III/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — Oditur:
Agung Sumaryono, S.H.
Terdakwa:
Youke Alexsander Koraag
435 — 345
  • .: Bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yangdisampaikan dipersidangan yang pada prinsipnya tetap padapembelaannya dengan menanggapi sistem hukum yangmenganut asas legalitas dan adanya ST Panglima TNItentang pemberhentian tidak hormat maka hanya sifattanggapan dan sudah tidak masuk pokok unsur selanjutnyaMajelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut karena akandiuraikan pada saat pembuktian unsurunsur dalam bagianakhir dalam putusan ini.Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalahapabila
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Ir. BUDI SANTOSA, MP
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
173 — 122
  • Budi Santosa, MP. tanggal 14Nopember 2018 diterbitkan tidak melalui proses pemanggilan danpemeriksaan terhadap diri Penggugat sebagaimana diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil pada Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan pasal 28sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan akan kebenaran daridiambilnya Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil atas diri Penggugat.PETITUM / TUNTUTANBahwa berdasarkan hal hal serta alasanalasan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 22/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
81 — 32
  • Bahwa terhadap posita angka 1, 2 dan 3, Penggugat berdalil tidak terdapatadanya perintah dalam putusan tersebut yang menyatakan penggugat harusdiberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.Perlu dijelaskan bahwa tidak terdapat perintah dalam putusan tersebutdikarenakan pengaturan pemberhentian sementara, Pemberhentian denganhormat dan Pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karenaHalaman 43 dari 98 halaman Putusan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 22-06-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 26/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 7 Desember 2017 — H. ADE BURHANUDIN, S.E., M.M., MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
189 — 88
  • Sementara (vide buktiP.13)Menimbang, bahwa mengenai prosedur secara detail tidak diatur didalam peraturan perundangundangan terkait pemberhentian tidak denganhormat seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindakpidana, mengenai dalil Penggugat sebagaimana dimuat di dalam suratgugatan merupakan dalil dan prosedur yang diatur di dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berupa penjatuhan hukuman disiplin beratHalaman 106 dari 113 Halaman Putusan Perkara Nomor : 26/G/2017/PTUNSRGberupa pemberhentian
    tidak hormat seorang Pegawai Negeri Sipil dimanaprosedur ini tidak bisa diterapbkan pada pemberhentian tidak dengan hormatseorang Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana jabatan dalamhal ini tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipilkarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan juga diatur didalamPeraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil di Pasal 9 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-08-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 50
  • Penggugatdinyatakan telah terbukti Ssecara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama;Penggugat berdalil bahwa tidak terdapat adanya perintah dalam putusantersebut yang menyatakan penggugat harus diberhentikan karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan;Perlu dijelaskan bahwa tidak terdapat perintah dalam putusan tersebutdikarenakan pengaturan pemberhentian sementara, Pemberhentiandengan hormat dan Pemberhentian
    tidak hormat Pegawai Negeri Sipil(PNS) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur tersendiridalam peraturan perundangundangan dibidang Kepegawaian.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
RADEN ARRY VERDIANA, SH
Terdakwa:
Sugeng Tri Hudoyo Sp M Si Bin Alm Muhamad Saleh
106 — 42
  • 2 (Dua) lembar foto copy Surat keputusan Bupati Tapin Nomor : 888 / 022 /055 Bang. 2 / BKD, Tanggal 20 Juni 2013, Tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

    • Dikembalikan kepada para pihak sebagaimana Berita Acara Penyitaan.

    7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 07-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 11/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
YANDRIFA
Tergugat:
BUPATI SOLOK
375 — 490
  • Soal kekuasaan, dalamistiiah Lord Acton, dikenal ungkapan Power tends to corrupt;Halaman 48 dari 149 Halaman Putusan Perkara Nomor: 11/G/2020/PTUN.PDGabsolute power corrupts absolutely sehingga tanpapembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahanhanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata.Termasuk dalam pemberhentian tidak hormat kepala desa /atauwali nagari kinari, melibatkan intuisi berupa like and dislikedengan mengesampingkan aturan perundanganundangan yangberlaku dan
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 26-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 4/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
RATIH OCTARIA
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
407 — 325
  • Babel Nomor: Kep/94/III/2020 tanggal 31 Maret2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.Sebagaimana Pasal 15 huruf (6) PP Nomor 1 tahun 2003, menyatakanpemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukanoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat AjunKomisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
112 — 69
  • No. 15 Tahun 2018dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 belummenimbulkan akibat hukum (civil effect) bagi Para Penggugat, karenabukan merupakan Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat KepadaPara Penggugat (beschikking) melainkan Peraturan Kebijakan yangmerupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan (kebijakan)yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;c.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
571 — 790
  • Dasar Pertimbangan Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUNJKT, tanggal 23 Juli 2020 dalam menguji objek gugatan Keppres sebagaiKeputusan TUN yang Terikat dengan Putusan DKPP.Halaman 8 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKTDalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUNJKT. yangdijadikan objek gugatan adalah Keppres Nomor: 34/P.Tahun 2020 tanggal23 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Anggota KPU RI atasnama Sdr Evi Novida Ginting.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 06-12-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 13 Maret 2024 — Penuntut Umum:
4.Syahrur Rahman, SH.
5.Ketut Ari Santini, SH
6.Mia Arum Yuliyani, SH
7.Izza Aulia Shahnaz, S.H.
8.Catur Hidayat Putra, SH
9.Deby Febriantika Fauzi, S.H.
Terdakwa:
A. RASYID
75 — 57
43. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi Nomor : KP.01/39/BPR NTB BM/IX/2017 tantang Pemberhentian Tidak Hormat Bagi Pegawai Perusahaan Daerah BPR NTB BIMA atas nama A Rasyid.
44. 1 (satu) bundel fotokopi laporan data penyelewengan dana nasabah yang dilakukan oleh sdr a Rasyid.
45. 2 (dua) lembar Surat Teguran II Nomor : Kc.02/08/2016/BPR NTB Bima Tanggal 1 April 2016 An.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
129 — 39
  • 3 (tiga) lembar (asli) Nota Dinas Kepada Bupati Pemalang tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 581/106/BKK-PML/VII/2017 perihal Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai PD. BKK Pemalang Kabupaten Pemalang.
  • 1 (satu) bendel fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. BPR BKK dan PD. BKK tentang penyertaan Modal Pemprov Jateng tahun anggaran 2017.
    BKK Pemalang kepada BupateiPemalang, tanggal 17 Juli 2017, Nomor : 581/100/BKKPML/VII/2017 perihal :Tindak Lanjut Rekomendasi LHP.3 (tiga) lembar (asli) Nota Dinas Kepada Bupati Pemalang tanggal 18 Juli 2017Nomor : 581/106/BKKPML/VII/2017 perihal Pemberhentian Tidak Hormat PegawaiPD. BKK Pemalang Kabupaten Pemalang.1 (satu) bendel fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PD. BPR BKK dan PD.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
148 — 43
  • 3 (tiga) lembar (asli) Nota Dinas Kepada Bupati Pemalang tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 581/106/BKK-PML/VII/2017 perihal Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai PD. BKK Pemalang Kabupaten Pemalang.
  • 1 (satu) bendel fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD. BPR BKK dan PD. BKK tentang penyertaan Modal Pemprov Jateng tahun anggaran 2017.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY
Tanggal 3 Mei 2018 — TAUFADI, SH. KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP ;
399 — 551
  • Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar Sumenep Nomor : 1.040/05/KEP/435.505/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Karyawan PT. Wira Usaha Sumekar, tanggal 21 Maret 201639. Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Wira Usaha Sumekar Sumenep Nomor : 1.040/04/KEP/435.505/2016 Tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak, tanggal 01 Februari 201640.