Kapuastersebut lalu menindaklanjuti dengan menugaskan saksi REDY sebagaipersonil tim adhoc dan GUNARTO dari DISHUBKOMINFO;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RADEN LEDIKARSAPATI R.

Kapuas tersebut lalu menindaklanjutidengan menugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTOdari DISHUBKOMINFO ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RADENLEDI KARSAPATI R.

3 ;Kemudian dalam putusan Hakim Banding pada halaman 37 dipertimbangkanPengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Hakim TindakPidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dan pertimbangan Hakim AdHoc

Esha Utara (lampiran 7) ;Kemudian, dalam halaman 13 lampiran 5 dinyatakan Jumlah kerugian keuanganNegara tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian pekerjaan danseterusnya ;Terhadap faktafakta hukum sesuai dengan alat bukti pada lampiran 5, 6 dan7 tersebut di atas itulah yang dipertimbangkan secara jelas oleh Hakim AdHoc Andi Bahtiar, SH, sehingga alasan kasasi Pemohon untuk itu adalah :Dalam lampiran 5, oleh BPKP Makassar dengan mempergunakan metode yanglengkap dalam melakukan audit investigatif

putusan berbedanya yang juga menjadi alasan kasasiPemohon Kasasi ;2 Yang paling parah adalah, ahli telah menghilangkan data penyelesaianpembangunan Green House untuk nilai uang Rp21.597.420.02 (dua puluhsatu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluhrupiah dua sen) sebagaimana yang ada dalam laporan hasil auditinvestigatif dalam lampiran 5 ke dalam lamporan hasil perhitungankerugian keuangan Negara dalam lampiran 9 ;Sehingga terjadilah perdebatan sengit antara ahli dengan Hakim AdHoc

Sehingga oleh karenanya,sesuai dengan putusan Hakim Ad Hoc Andi Bahtiar, S.H., kepada aparathukum termasuk Hakim Banding dan Hakim Pertama kecuali Hakim AdHoc Andi Bahtiar, S.H., dapat diproses pidana menurut ketentuan Pasal 9Ayat (2) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman ;Jikalau Hakim Banding dan Hakim Pertama mau bekerja denganmaksimal dalam memeriksa perkara ini sesuai dengan kehendak Pasal 28UndangUndang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, maka seharusnya

,M.H., HakimHakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul,S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa ;Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.ttd./ Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

Pemeriksa Kapal HIU MACAN 005 langsungmalakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan ditemukan 1 (satu) unit alatPancing Rawai dan ikan campuran dengan jumlah kurang lebih 800 (delapanratus) kilogram.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap tersebut, bahwadi atas kapal KM (BV 95472 TS) yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).e Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM (BV 95472 TS) dan barang bukti lainnyadibawa/di Adhoc

Pemeriksa Kapal HIU MACAN 005 langsungmalakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal dan ditemukan 1 (satu) unit alatPancing Rawai dan ikan campuran dengan jumlah kurang lebih 800 (delapanratus) kilogram.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap tersebut, bahwadi atas kapal KM (BV 95472 TS) yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).e Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut KM (BV 95472 TS) dan barang bukti lainnyadibawa/di Adhoc

., masingmasing Hakim Adhoc sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil KetuaPengadilan Negeri / Tindak Pidana Korupsi / Hubungan IndustrialGorontalo Nomor 6/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto tanggal 14 Mei 2019,Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehHakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Doda, S.H.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo

., sebagai HakimKetua, MASDALENA LUBIS, S.H, dan ABDUL RAHMAN LUBIS, SP, masing masingHakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PadangKelas IA Nomor 15/Pdt.PlwPHI/2018/PN Pdg tanggal 20 Mei 2019, putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga olen HakimKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SRI HARTINI,S.Sos Panitera Pengganti serta Kuasa

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara ;Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hariSelasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami GEDE PURNADITA, SH selaku HakimKetua, BAYU LESMANA TARUNA, SHI.MH, dan KUSMAYADI SUMBA, SE, masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial tanggal 6 Juli 2017,Penetapan tersebut

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 69/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut dibacakan pada hariini Kamis, tanggal 25 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketuadengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut sertadibantu olehNikson Hutasoit, S.H,.M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh KuasaTergugat tanpa

Kapuas tersebut lalu menindaklanjuti denganmenugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTO dariDISHUBKOMINFO;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RIANOVA, YANMARTO,serta keterangan Terdakwa , Tim adhoc yang dibentuk saksi RIANOVAdiakui saksi baru yang pertama dilakukan selama bertugas, biasanya yangada rutin pemeriksaan tahunan dan kalaupun ada pemeriksaan khusus bilaada laporan hasil pekerjaan yang 100% di salah satu SKPD terhadap proyekyang dikerjakan yang bersumber dari dana

Kapuas tersebut lalu menindaklanjutidengan menugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTOdari DISHUBKOMINFO;Halaman 191 dari 293 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2014/PN PlkMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RIANOVA,YANMARTO, serta keterangan Terdakwa , Tim adhoc yang dibentuk saksiRIANOVA diakui saksi baru yang pertama dilakukan selama bertugas, biasanyayang ada rutin pemeriksaan tahunan dan kalaupun ada pemeriksaan khusus bilaada laporan hasil pekerjaan yang 100%

Kapuas tersebut lalu menindaklanjutidengan menugaskan saksi REDY sebagai personil tim adhoc dan GUNARTOdari DISHUBKOMINFO;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni RIANOVA,YANMARTO, serta keterangan Terdakwa , Tim adhoc yang dibentuk saksiRIANOVA diakui saksi baru yang pertama dilakukan selama bertugas, biasanyayang ada rutin pemeriksaan tahunan dan kalaupun ada pemeriksaan khusus bilaada laporan hasil pekerjaan yang 100% di salah satu SKPD terhadap proyekyang dikerjakan yang bersumber

HakimHakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LiliekPrisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak;HakimHakim AdHoc PHI Ketua Majelisttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H. ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.Halaman 10 dari 11 hal. Put.

Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepadaNegara ;Demikianlah ditetapbkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada hariSelasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami GEDE PURNADITA, SH selakuHakim Ketua, BAYU LESMANA TARUNA, SHI.MH, dan KUSMAYADI SUMBA,SE, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk4berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial tanggal6 Juli 2017, Penetapan tersebut

Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.MITRA11 (KG 91806 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal tarempa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92jo.Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undangundang No.45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.

MITRA11 (KG 91806 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undangundang No. 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No.45Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undangundang No.31 tahun2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undangundang No.45Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undangundang No.31 tahun 2004Tentang Perikanan jo.

MITRA 11 (KG 91806 TS)dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85jo. Pasal 9 Undangundang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undangundang No. 31 Tahun 2004tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undangundang No.45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.

KM.MITRA11(KG 91806 TS) yang ditangkap dan diperiksaoleh Kapal Polisi BISMA8001 pada posisi 0442312 U 10525463 T yaituperairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, denganbarang bukti 1 (satu) unit tali penarik jaring pair trawl dan ikan hasil tindakpidana yang dilakukan TRAN VAN LIEM sebagai Nahkoda KM.MITRA11 (KG91806 TS) ;Menimbang, mengenai barang bukti ikan yang dimusnahkan, MajelisHakim berpendapat bahwa perlunya penanganan dengan segera untukdilelang pada pelabuhan tempat kapal di Adhoc

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota.

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Jumat, tanggal11 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehTaufik Tulen, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa Tergugat ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdI. Bayu Lesmana Taruna, S.H.1., M.H. Muhammad Hambali, S.H.TtdII.

., masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut Halaman 2 dari 3 halPenetapan Nomor 44/Pdt.SusPHI/2018/PN.Gtodiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehMaryam Khali, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaTergugat ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd TtdI.

Para Penggugat tidak lagi mendapatkan Upah dan HakHak yang biasaditerima.Maka Para Penggugat Mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim AdHoc berkenan untuk menjatuhan putusan sela terlebih dahulu, sebagaimanadiperintahkan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo. Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut tidaklah mempertimbangkankeharusan syaratsyarat formal acara pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal169HIR, 306RBg dan 1905 BW .Bahwa ternyata Termohon Kasasi tidakmenghadirkan satu saksipun dalam sidang acara pembuktian.Bahwa oleh karenanyaMajelis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial tidak memperrtimbangkansyaratsyarat formal pada Pasal 169HIR, 306RBg dan 1905 BW maka pertimbanganhukum didalam putusan perkara No: 30/G/2011/PHI/PN.BDG Majelis hakim AdHoc

yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SURATNO, PURNOMO,TULAM RIYANTO, SUYADI, ANWAR SUSANTO, DWI PRIYANTO tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan,S.H., M.H., dan Horadin Saragih, S.H., M.H., HakimHakim AdHoc

didatangi oleh kapal KP HIU Macan001 yang sedang berpatroli dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 965653TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta ditemukan alatpenangkap Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lainlain hasiltangkapan sebanyak + 80 Kg (Delapan puluh kilogram) ; Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TS beserta alattangkapnya dibawa/di ADHOC

kapal KP HIU Macan 001yang sedang berpatroli, dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TSyang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidakmemiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alatpenangkap ikan Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lainlainhasil tangkapan sebanyak + 80 Kg (Delapan puluh kilogram) ; Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TS beserta alattangkapnya dibawa/di ADHOC

MSi masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengandidampingi HakimHakim Anggota dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH selaku PaniteraPengganti pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri olehEDI SUTOMO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Terdakwaserta penerjemahnya;HakimHakim Anggota Hakim Ketua Majelisdto dtoIr. H. M.

,M.H. masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Kdi tanggal 10Agustus 2021 Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggotatersebut, dan dibantu oleh IRAYANA, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri olehKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;Hakim Anggota Ketua MajelisGANDUNG

Panitera Penggantidan Kuasa Penggugat dan perwakilan Tergugat III akan tetatpi tidak dihadiri olehTergugat dan Il.Hakim Adhoc / Hakim Anggota, Ketua Majelis,1. Nurmansyah, SH.MH. Riana Br. Pohan, SH.MH.2. Meillinus AGPH.Gulo, S.Kom.Panitera Pengganti,Hj. Betty, SH.Halaman 4Penetapan perkara nomor 150/Pdt.Sus.PHI/2017/PN Mdn.Biayabiaya :1. Ongkos Panggil ......... Rp. 150.000.2. Materai..................... Rp. 6.000.3. Redaksi ................... Rp. 5.000.Jumlah.................065 Rp. 161.000.

HakimHakim AdHoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggotaanggotatersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Penggantidan tidak dihadiri oleh para pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./. ttd./.Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.ttd./.Dr. Fauzan, S.H., M.H.