Ketentuan bunyi irahirah tersebut sesuaiUU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,yang berlaku sejak tahun 1970.Dengan demikian dalam perkara ini harusnya yang dipergunakan untukpengajuan Permohonan Eksekusi Pengosongan haruslah Groose RisalahLelang.Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan PenetapanEksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 13 Januari 2015tersebut tidak berdasarkan GROSSE Risalah Lelang yang sesuai denganpasal 224 HIR/258 RBg seharusnya

dan hal ini juga diperkuatdengan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No.3021K/Pdt/1984, tertanggal 30 Januari 1986 menyatakan bahwa parateeksekusi yang dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan KetuaPengadilan Negeri meskipun didasarkan pada Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata adalah perbuatan melawan hukum dan mempunyaikonsekwensi hukum batalnya hasil lelang yang telah dilakukan, danPutusan Mahkamah Agung R.1 ini juga menyatakan bahwa berdasarkanPasal 214 HIR pelaksanaan lelang akibat groose

melakukan wanprestasi kepada Terbantah Il.Hal ini lah yang merupakan fungsi dari adanya Hak Tanggungan.Bahwa dalam Pasal 14 UU No.4 tahun 1996 tentang HakTanggungan, juga disebutkan bahwa Sertipikat Hak Tanggunganmemuat irahirah dengan katakata "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dimana atas irahirah tersebut mempunyai arti bahw rtipnikat Hak Tanmempunyaikekuataneksekutorial yang sama dengan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap danberlaku sebagai pengganti groose

Putusan Perdata Nomor: 130/Pdt.Plw2015/PN PalMenimbang, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tandabuktiadanya Hak Tanggungan memuat irahirah dengan katakata: Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya Sertifikat Hak Tanggunganmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai groose actehypotheek sepanjang mengenai ha katas tanah. lrahirah yang dicantumkanpada Sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk

SPPT (NOP) 33.75.010.002.0180062.0, selanjutnya diberi tanda sebagai P1Halaman 41 dari 62 Putusan PerdataGugatan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN PKLFotocopy salinan / kutipan / groose Risalah Lelang Nomor : 557/2015 tanggal13 Oktober 2015, selanjutnya diberitanda sebagai P2Fotocopy gambar foto tanah dan bangunan yang dilelang, selanjutnya diberitanda sebagai P3Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti yang sesuai dengan aslinyasedangkan bukti P2, bukti P3 merupakan bukti yang tidak ada aslinya dan seluruhbukti

Foto copy dari foto copy Salinan/Groose Risalah Lelang No. 2132/2014 tanggal 04Desember 2014 yang diterbitkan oleh KPKNL, selanjutnya (diberi tanda TI2);3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penduduk (KTP) atas nama WAHYURAHMANTO, NIK : 3318103005830004, selanjutnya (diberi tanda TI3);4. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 10 Juli 2015,selanjutnya (diberi tanda TI4);5.

sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 19 Tahun 2000 beserta penjelasannya diatur :(1) Surat Paksa berkepala katakata "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang samadengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;Penjelasan Pasal 7 ayat (1).Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari SuratPaksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberikedudukan hukum yang sama dengan groose

palingkurang memuat : nama, pekerjaan, dan alamat Pembeli atas nama sendiri atau sebagaikuasa atas nama orang lain; Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Keuangan RI No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang bunyi selengkapnya :1 Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan /Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani BeaMaterai;2 Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi : Pemberli memperoleh balik nama atau Groose

yang lalu, namun tanggaldan bulannya saksi lupaMenimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat, akan ditanggapi oleh Para Tergugat dalam kesimpulanMenimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, KuasaTergugat telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :1.Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 25 Februari 2015,selanjutnya diberi tanda bukti T.11Fotokopi Akta Perjanjian Penambahan Kredit Nomor 48 tanggal 29September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.12Fotokopi Groose

patutlah dalil Penggugattersebut ditolak dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pelaksanaan EksekusiLelang Hak Tanggungan objek perkara dilakukan berdasarkan ketentuan PeraturanMenteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jis.Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembar Negara tahun 1908 No. 85 yangbersambung dengan Lembar Negara tahun 1940 No. 56 sebagaimana telah diubah danditambah;Bahwa Penggugat keliru memahamai parate eksekusi hak tanggungan demgam fiateksekusi groose

eksekutorialsebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP bersertapenjelasannya sebagai berikut: "(1) Surat Paksa berkepala katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA ", mempunyai kekuatan eksekutorial dankedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penjelasan Pasal 7 ayat(1) "Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang53didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorialserta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose

sebagaimana diatur dalam Pasal 7ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagaia.berikut:"(1) Surat Paksa berkepala katakata DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA , mempunyai kekuataneksekutorial dan kedudukan hukum yang samadengan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 7 ayat (1)"Agar tercapai efektifitas dan efisiensipenagihan pajak yang didasari Surat Paksa,ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorialserta memberi kedudukan hukum yang samadengan groose

Bahwa atas dasar Risalah Lelang dan Groose Risalah LelangNomor : 1004/37/2018 tanggal 31 Juli 2018 tersebut Turut Tergugatmelakukan Roya serta balik nama atas SHM nomor : 02902 pada Badanpertanahan Nasional Kabupaten Pati sehingga Terbit SHM Nomor :01902 atas nama Handono Santoso;Hal 37 Puts. No. 436/Pdt/2020/PT SMG6.

eksekutorialsebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP bersertapenjelasannya sebagai berikut: "(1) Surat Paksa berkepala katakata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA ", mempunyai kekuatan eksekutorial dankedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penjelasan Pasal 7 ayat(1) "Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang53didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorialserta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose

kekuatan hukum apapundan terhadap kreditur tidak mempunyai ikatan hipotik dan kreditur tidakmempunyai hak kebendaan atas objek jaminan hipotik;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yangdemikian menunjukkan ketidakpahaman Majelis Hakim Pengadilan NegeriLabuan Bajo atas tugas Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) selakuinstansi yang diberikan kKewenangan sebagai parate eksekusi oleh undangundang untuk menerbitkan keputusankeputusan yang mempunyalkekuatan .seperti Keputusan hakim (groose

Fotocopy sesuai dengan aslinya Groose risalah lelang No. 533/2016tertanggal 9 September 2016, diberi tanda T I1;2. Fotocopy dari fotocopi Kwitansi No 226/RL / 533/2016 tertanggal 9Halaman 34 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN MIgSeptember 2016, diberi tanda T I2;. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat setoran pajak daerah Beaperolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPDBPHTB) No 0047171,diberi tanda T I3;.

LIMIN ARMADA TUNDA telah secarasukarela memberikan jaminan kebendaan kepada PEMOHON PKPUsebagaimana ternyata dalam Groose Hipotek Pertama Nomor: 49/ 2017,Hal 8 dari 64 hal Putusan Nomor 153/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Psttertanggal O05 April 2017 dengan nilai pertanggungan sebesar USD1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang dibuatdihadapan Captain Thomas Chandra, Sarjana Ekonomi, Magister Sains,Kepala Bidang Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam, DirektoratJenderal Perhubungan

Putusan Nomor 68/Pat.G/2016/PN Pal.Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya Sertifikat Hak Tanggunganmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai groose actehypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. lrahirah yang dicantumkanpada Sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanyakekuatan eksekutorial pada Sertipikat Hak Tanggungan sehingga apabiladebitur cidera janji, maka siap untuk dieksekusi seperti

berikut:020220000"(1) Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA , mempunyaikekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang samadengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanNUKUM te ta Pp. 222222 2222 n nnn nn anne nena ne nn nn nnn nnn een nn nnnnnneen ensPenjelasan Pasal 7 ayat (1) Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yangdidasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuataneksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang samadengan groose

pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagai berikut:(1) Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukumyang sama dengan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 7 ayat (1)Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajakyang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukumyang sama dengan groose