Laporan Tergugat kepada Kejaksaan Cabang Toraja Utara,Kejaksaan Tana Toraja, Kejaksaan Tinggi Makassar dan ditembuskankepada Kemenpan dan Reformasi aparatur Negara, serta ditembuskanKemendagri tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secarabersama sama oleh Sekretaris Daerah Kab. Toraja Utara saudara Drs.EK. Lewaran Rantelabi, MH, Penggugat J.M. Tambing, SalogangRantelabi (menantu Penggugat) serta istri Salogang Rantelabi anakkandung, Penggugat, dan Notaris Andarias Somba Tonapa;3.

menggunakan sistem Cat, ujian di laksanakan di SMA NegeriPangururan dan dilakukan selama 7 hari dan setelah selesai ujian nilainya langsungkeluar dari Pusat ; Bahwa didalam sistem ujian tidak ada muncul pilihan kedua atau ketiga, yangmuncul hanya pilihan pertama ; Bahwa formasi yang lulus ada 75 orang dan 9 orang yang kosong ; Bahwa formasi yang 9 orang tidak diumumkan karena ada 4 formasi tidak lulusTKD dan 5 formasi tidak ada daftar nilai dari Panselnas ; Bahwa Pemkab telah menyurati Panselnas ke Kemenpan

didaerah terpenil/tidak diminati sebagai pilihan pertama diprioritaskan kelulusannya meskipunmempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Peraturan tersebut diatasPengadilan berpendapat bahwa, Daftar Nilai TKD hasil CPNS Kabupaten Samosir TahunAnggaran 2014 untuk Jabatan Analisis Materi Sidang dan Jabatan PengadministrasianUmum yang disampaikan oleh Menpan RB (vide bukti P= T9) dihubungkan denganfakta hukum yang diperoleh dalam Persidangan maka surat KemenPAN

;Bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi sas tersebutkarena mudah dipahami oleh siapapun termasuk Pemohon;g Keterbukaan;Bahwa Peraturan Pemerintah ini telah memenuhi sas tersebutkarena pada saat penyusunan' peraturan pemerintah ini telahmendpat masukan dari seluruh lapisan masyarakat antara lainakademisi yang terdiri dari Universitas Brawijaya Malang, UniversitasAirlangga Surabaya, Universitas Jember di Jember, Universitas Udayana Bali,sedangkan dari Kementerian dihadiri oleh Kemenhukham, Kemenpan

Darjis, MM bin Aliaman selaku Kepala BadanKepegawaian Daerah ( BKD ) Kabupaten Ogan llir termasuk dalampengertian Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalamketentuan tersebut diatas;Bahwa, pada tahun 2013 ada perubahan Regulasi recruitmen padapenerimaan CPNS 57 27222 ono non nn on nnn nnn nen nn nnn ennBahwa, formasi diumumkan, kemudian daerah mengusulkan jumlahCPNS baru Kemenpan RB dan BKN yang menentukan setelah itudiumumkan kembali kedaerah; Bahwa, pendidikannya calon PNS harus sesuai;Bahwa

PigBahwa, setelah calon CPNS dinyatakan lulus mengambil berkas di BKNdan setelah di BKN dinyatakan lulus di BKN diberi NIP, walau dinyatakanlulus oleh Kemenpan RB walau begitu BKN yang menentukan;Bahwa, daerah dilarang menerima CPNS diluar formasi;Bahwa, panitia penerimaan CPNS dan Kepala BKD dilarang menerimaBahwa, mengenai pendaftaran CPNS dari umum dilakukan secaraonline sedangkan K2 sudah masuk sistim honor tapi tetap harus tes;Bahwa, pada penerimaan CPNS 2013 kewenangan pusat yangdiserahkan

Bahwa adapun cara terdakwa meluluskan korban untuk masuk PNS tersebutialahdengan cara yang mana terdakwa dibantu oleh orang dari Kemenpan yangbernama BAMBANG JUSMADI (DPO) yang berperan sebagai orang dalam diKEMENPAN yang mengurus agar korban bias lulus PNS dan seorang yang tinggal diJakarta Sdr. SUHELMI (DPO) yang mana berperan sebagai yang menerima uang.Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.438/Pid.B/2016/PN.Bkn.

Surat Rencana jadwal Penetapan pembagian SK CPNS oleh Kemenpan RB Ketua Panitia Pelaksanaan pembagian SK CPNS ;

HERMAN tgl. 19 Juni 2011 bahwa SK untuk pengangkatan PNS dari KEMENPAN sudah terbit dan bersedia mengembalikan uang peserta seluruhnya bulan Mei 2018 apabila tidak ada pengangkatan PNS ;

Kemudian keluar Surat keputusan bersama(SKB) yang menjelaskan supaya tetap di proses, apabila tidak maka PPK akandiberikan sanksi, kemudian keluarlah surat dari Kemenpan tentangpelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan keluar surat dari BKNtentang pengawasan dan pengadalian atas keputusan bersama, keluarlah suratkeputusan tindak lanjut daripada keputusan Pengadilan terhadap PegawaiNegeri Sipil yang ternyata telah melakukan tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan.

Linus dan Abel Jehudu Bepong; Bahwa skasi tidak tahu pemberhentian Pegewai Negeri Sipil tersebut di awalidengan pemanggilan pihak ataukah tidak; Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terkait denganpemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil di lingkungan PemdaManggarai pada tahun 2018; Bahwa ada keberatan dari Penggugat;Bahwa saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab keberatan tersebut;Bahwa setelah kami konsultasi ke Jakarta bersamasama dan kami mendengarlangsung penjelasan dari Kemenpan

Sully Efendi tergerak untuk menyerahkanberkas persyaratan lamaran CPNS atas nama anaknya bernama Leni Ria Fitria,A.Ma, berikut uang sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), kepadaterdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa serta dibuatkan tanda terima ditandatangani terdakwa (barang bukti). e Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Sully Efendi, terdakwa pernah menunjukkanfotokopi faksimili petikan SK dan daftar nama calon CPNS yang akan diterimaoleh BKN serta fotokopi faksimili Surat dari Kemenpan

Bahwa pada tahun 2012 Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Pemerintah Kota Parepare melakukan Pendataan Tenaga Honorer kK2,dan Para Penggugat tersebut berdasarkan dengan segalaPersyaratan dan Aturan yang berlaku, adalah Sah dan Benartercatat sejak 01 Januari 2005 sebagai Tenaga Honorer K2 padaRuang Lingkup Pemerintah Kota Parepare hingga saat ini;Bahwa pada tahun 2013 dilakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) Kategori Il oleh Kementrian Aparatur Negara ReformasiBirokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN

Bahwa pada tahun 2012 Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Pemerintah Kota Parepare melakukan Pendataan Tenaga Honorer kK2,dan Para Penggugat tersebut berdasarkan dengan segala Persyaratandan Aturan yang berlaku, adalah Sah dan Benar tercatat sejak 01Januari 2005 sebagai Tenaga Honorer K2 pada Ruang LingkupPemerintah Kota Parepare hingga saat ini;Bahwa pada tahun 2013 dilakukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) Kategori Il oleh Kementrian Aparatur Negara ReformasiBirokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN

.> Tanggal 2 Juni 2010 sebesar Rp. 33.500.000, (tiga puluh tiga juta lima ratusribu rupiah).yang kesemuanya diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan tanda terima uang serta ditanda tangani terdakwa (barang bukti).Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Ahmad Yasin, terdakwa pernah menunjukkanfotokopi faksimili petikan SK dan daftar nama calon CPNS yang akan diterimaoleh BKN serta fotokopi faksimili Surat dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi13Jakarta yang berisi pemberitahuan namanama yang akan diangkat

Kemudian keluar Suratkeputusan bersama (SKB) yang menjelaskan supaya tetap di proses,apabila tidak maka PPK akan diberikan sanksi, kemudian keluarlah suratdari Kemenpan tentang pelaksanaan pemberhentian Pegawai NegeriSipil, dan keluar surat dari BKN tentang pengawasan dan pengadalianatas keputusan bersama, keluarlah surat keputusan tindak lanjut daripadakeputusan Pengadilan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telahmelakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan.

Linus dan Abel Jehudu Bepong;Bahwa skasi tidak tahu pemberhentian Pegewai Negeri Sipil tersebut diawali dengan pemanggilan pihak ataukah tidak;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terkait denganpemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil di lingkunganPemda Manggarai pada tahun 2018;Bahwa ada keberatan dari Penggugat;Bahwa Saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab keberatan tersebut;Bahwa setelah kami konsultasi ke Jakarta bersamasama dan kamimendengar langsung penjelasan dari Kemenpan

Laporan Tergugat kepada Kejaksaan Cabang Toraja Utara,Kejaksaan Tana Toraja, Kejaksaan Tinggi Makassar danditembuskan kepada Kemenpan dan Reformasi aparatur Negara,serta ditembuskan Kemendagri tentang penyalahgunaanWewenang yang dilakukan secara bersama sama oleh SekretarisDaerah Kab. Toraja Utara saudara Drs. EK. Lewaran Rantelabi,MH, Penggugat J.M. Tambing, Salogang Rantelabi (menantuPenggugat) serta istri Salogang Rantelabi anak kandung,Penggugat, dan Notaris Andarias Somba Tonapa3.

Laporan Tergugat kepada Kejaksaan Cabang Toraja Utara,Kejaksaan Tana Toraja, Kejaksaan Tinggi Makassar danditembuskan kepada Kemenpan dan Reformasi aparaturNegara, serta ditembuskan Kemendagri tentangpenyalahgunaan Wewenang yang dilakukan secarabersama sama oleh Sekretaris Daerah Kab. Toraja Utarasaudara Drs. EK.

Bahwa Ahli berpendapat Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada saatPNS dijatuhi hukuman TIPIKOR dan sudah berkekuatan hukum tetap, sesuaipasal 87 huruf D PP 11, harus diberhentikan tanpa mekanisme pemeriksaandahulu, karena Putusan Hakim tidak mungkin dinilal; Bahwa Ahli berpendapat kepada ASN yag diberhentikan karena melakukantindak pidana Kejahatan Jabatan,tidak dibebani kewajiban untukmengembalikan uang gaji yang telah diteriman, saat ini sedang digodokmengenai amnesty yang dikeluarkan oleh Kemenpan

saatPNS dijatuhi hukuman TIPIKOR dan sudah berkekuatan hukum tetap, sesuaipasal 87 huruf D PP 11, harus diberhentikan tanpa mekanisme pemeriksaandahulu, karena Putusan Hakim tidak mungkin dinilai; Ahli berpendapat, bahwa kepada ASN yang diberhentikan karena melakukantindak pidana Kejahatan Jabatan tidak akan dibebani kewajiban untukHalaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDGmengembalikan uang gaji yang telah diterima karena saat ini sedang digodokmengenai amnesty yang dikeluarkan oleh Kemenpan

berikut: Bahwa berawal pada sekitar bulan Maret 2013, terdakwa TONGKUSOLAH HAMONANGAN DAULAY datang ke kantor Badan KepegawaianDaerah (BKD) Kabupaten Padang Lawas, lalu terdakwa menawarkankepada saksi WISKAN WARDANA HASIBUAN bahwa terdakwa dapatmengurus peserta ujian CPNS tahun 2013 dengan mengucapkan katakata dalam bahasa batak yang artinya jJangan salah masuk kamu amangboru (paman) kalau pergi ke orang lain (pengurusannya) pasti gelap(tidak berhasil) hanya kita yang mengetahui jalur resmi kedalam(Kemenpan

oleh inspektorat Sekdaselanjutnya di aplikasikan oleh Saksi Wiskan Wardana, setelah diaplikasikandan dokumendokumen tersebut dimasukkan di sub copi dan ada aplikasiyang harus diisi yaitu data pribadi yang bersangkutan, lama bekerja, tempatbekerja, tepat tugas, setelah data orang orang yang 29 orang itu diterimaoleh Murah Rahman maka selanjutnya diproses oleh Murah Rahman dankeluarlah daftar nominatif tetap peserta cpns tahun 2013 secara resmi yangdikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional dan Kemenpan

Kemudian keluar Surat keputusan bersama (SKB) yangmenjelaskan supaya tetap di proses, apabila tidak maka PPK akandiberikan sangsi, Kemudian keluarlah surat dari Kemenpan tentangpelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan keluar surat dariBKN tentang pengawasan dan pengadalian atas keputusan bersama,keluarlan surat keputusan tindak lanjut daripada keputusan Pengadilanterhadap Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telah melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

neBahwa tugas saksi termaksuk kepegawaian;Bahwa skasi tidak tahu pemberhentian Pegewai Negeri Sipil tersebut diawali dengan pemanggilan pihak;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan terkait denganpemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil di lingkunganPemda Manggarai pada tahun 2018;Bahwa ada keberatan dari Penggugat;00Bahwa saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab keberatan tersebut;Bahwa setelah kami konsultasi ke Jakarta bersamasama dan kamimendengar langsungsung penjelasan dari Kemenpan

Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Kepala PuskesmasPembantu Kelurahan Bajak, Kota Bengkulu, pada saat didatangi saksi korbanPosman Panjaitan dan Salomo Simanjuntak, ternyata Terdakwa telahmenyatakan kepada para saksi korban bersedia memasukkan anak dankeponakan para saksi korban menjadi PNS Honorer Kategori II tanpa test,karena ada sanak keluarganya yang bekerja di Kemenpan

.> tanggal 7 Juli 2010 sebanyak Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah).yang kesemuanya diterima langsung oleh terdakwa dan dibuatkan tanda terimauang serta ditanda tangani terdakwa (barang bukti). e Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Siti Mukasanah, terdakwa pernahmenunjukkan fotokopi faksimili petikan SK dan daftar nama calon CPNS yangakan diterima oleh BKN serta fotokopi faksimili Surat dari Kemenpan danReformasi Birokrasi Jakarta yang berisi pemberitahuan namanama yang akandiangkat sebagai

strukturyang lebih luas.6 Terkait pengembangan tersebut, maka timbul kebutuhan terhadappengisian pegawai untuk mengisi formasi tersebut sehingga dibuatpengusulan pengisian formasi dari Kabupaten Musi Rawas Utara,yang ditujukan kepada Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara melalui Kementerian Dalan Negeri.7 Terkait dengan formasi yang dimekarkan tersebut, sudah tentudiperlukan penambahan pegawai, sehingga dari pihak pemerintahdaerah melalui BKD kemudian mengajukan pengusulanpenambahan pegawai kepada Kemenpan

JABIL.Sepengetahuan saksi juga, baik RIFA'I maupun HAMKA JABIL sesuai denganSPPD yang saksi tandatangani melakukan pengurusan dan koordinasi terkaitdengan pengadaan CPNS di Kabupaten Musi Rawas Utara ke KementerianPendayagunaan Aparatur Negara;Terkait dengan kegiatan RIFAI dan HAMKA JABIL tersebut, mereka langsungberkoordinasi dengan Penjabat Bupati MUSI RAWAS UTARA jyaituAKISROPI AYUB.47Bahwa sesuai SPPD, RifaI melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengurusanpengadaan formasi di Kabupaten Muratara di Kemenpan

Muratara sekira bulan Juli 2014, sedangkan kegiatanapa yang dilakukan oleh mereka saksi tidak mengetahui;Adapun yang memerintahkan mereka untuk berangkat ke KemenPan adalah Pejabattertinggi di Kab. Muratara yaitu Pejabat Bupati Muratara AKISROPI AYUB.Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;1 Saksi Hamka Jabil Bin H. Abu Kasim, Karang Jaya Kab.

pada bulanNopember tahun 2013, Muhammad Rifai kemudian pindah ke KabupatenMusi Rawas Utara.Bahwa Berdasarkan rekomendasi dari bupati Musi Rawas pada saat itu yaituRidwan Mukti, maka kemudian saksi menempatkan Muhamad Rifai dalamjabatan sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ) Kabag Hukum dan Kepegawaian,hal itu disebabkan karena Rifai memiliki kemampuan untuk melakukankegiatan kegiatan hukum seperti melakukan pengecekan tapal batas,melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara ( Kemenpan

didapatkan kebutuhan tersebut kemudian dari BKD yaituRifai dan tim mempersiapkan surat permohonan formasi CPNSkepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yangkemudian terhadap surat tersebut saksi tanda tangani dan dikirimkanke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara;Bahwa benar saksi lupa apakah saksi pernah menyuruh staf saksi terkaitdengan pengurusan CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.yang dapat saksi ingat memang pernah Rifai saksi perintahkan untuk pergike Jakarta ke Kemenpan

Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Elia Isriati dan Mukayan, terdakwa perahmenunjukkan fotokopi faksimili petikan SK dan daftar nama calon CPNS yangakan diterima oleh BKN serta fotokopi faksimili Surat dari Kemenpan danReformasi Birokrasi Jakarta yang berisi pemberitahuan namanama yang akandiangkat sebagai CPNS, namun ternyata semua bohong belaka karena diketahuifotokopifotokopi tersebut bukan dari BKN Jakarta, melainkan dikirim seseorang melalui mesin faksmili wartel yang diterima terdakwa.Bahwa

ditentukan oleh bagaimanapengangkatan sumpahnya; 22022 2022 2220 Menimbang, bahwa mengenai Surat Edaran PTA Surabaya nomor :W13A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang oleh KuasaHukum Penggugat dijadikan alasan untuk menganulir keharusanmenunjukkan berita acara sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi,Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Umum Tata NaskahDinas Edisi Januari 2004 dan Peraturan Menteri No. 22 tahun 2008 yangditerbitkan oleh Kemenpan